Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penegakan hukum (law enforcement) dalam bidang perpajakan antara lain dilaksanakan dengan Ketentuan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam ketentuan ini diatur tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Negara sebagai upaya penyelesaian utang pajak termasuk pelaksanaan dari hak mendahulu negara untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Beberapa tindakan tersebut ternyata berhadapan dengan kepentingan Bank selaku Kreditur. Hal ini terjadi dalam hal upaya memperoleh pelunasan utang pajak dilakukan terhadap penanggung pajak yang juga debitur atau penjamin kredit. Atas kondisi tersebut penulis melakukan penelitian dengan pendekatan normatif emphiris, dan analisa atas data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan, dengan didukung data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada. Dari Penelitian tersebut diketahui bahwa ketentuan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa potensial menimbulkan resiko yang merugikan Bank apabila untuk pelunasan atas utang pajak, Negara mengupayakan dari harta penanggung pajak yang merupakan agunan kredit dan atau dilaksanakan dengan penyanderaan terhadap penanggung pajak debitur."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan Automatic Exchange of Information yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Perbankan khususnya pada PT Bank XYZ.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan Bank XYZ sebagai Lembaga Keuangan Pelapor diwajibkan untuk menerapkan ketentuan standar pelaporan internasional yaitu Common Reporting Standard (CRS) yang digunakan untuk mengklasifikasiakan data sesuai dengan tujuan pelaporannya. Beberapa kendala yang ditemukan yakni perlu adanya guidance lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak berwenang (competent authority) yang mengatur secara lebih rinci mengenai petunjuk pengisian laporan yang akan dilaporkan pada saat pelaporan data informasi keuangan, dan juga Direktorat Jenderal Pajak harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala terkait saat dilakukan pelaporan oleh Lembaga Keuangan Pelapor.......This studi aims to analyze the implementation of Automatic Exchange of Information by Financial Institution especially at PT Bank XYZ. This study uses a qualitative approach with data collection through library and field research conducted by interviews with related parties. The results of the study show that Bank XYZ as a Reporting Financial Institution is required to implement the provisions of international reporting standards, namely Common Reporting Standard (CRS), which is used to classify data in accordance with its reporting objectives. Some obstacles were found, namely the need for further guidance issued by the Directorate General of Taxes as a competent authority that regulates in more detail the instructions for filling in reports to be reported when reporting financial information data, and also the Directorate General of Taxes must anticipate the possibility related problems when reported by the reporting financial institution."