Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nasruddin Djoko Surjono
"Tesis ini mengkaji pengaruh kebijakan cukai terhadap permintaan rokok dan dampaknya terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya, Hipotesis penelitian ini adalah diduga kebijakan cukai akan berpengaruh terhadap permintaan rokok serta diduga multiplier sektor rokok akan berpengaruh besar terhadap sektor lainnya.
Untuk menjawab permasalahan di atas dilakukan pendekatan ekonometri dan input-output. Pendekatan ekonometri dilakukan melalui pengolahan data panel dengan metode fixed effect atas tiga model yang pernah dikembangkan oleh Wilkins, Yurekli, dan Hu (2002) yakni model permintaan konvensional, model permintaan adiksi miopik dan model permintaan adiksi rasional. Sedangkan pendekatan input-output dianalisis dari tabel 1-0 175 sektor tahuQ 2000 guna melihat pengaruh perubahan permintaan rokok terhadap output sektor perekonomian lainnya.
Hasil analisis ekonometri menunjukan bahwa antara tahun 1998-2003, model gerrrtintaan rokok yang memiliki variabel signifilkan serta memenuhi syarat uji statistik adalah model permintaan konvensional. Model ini menjelaskan bahwa permintaan rokok dipengaruhi oleh variabel harga, variabel pendapatan perkapita dan variabel dummy kebijakan pembatasan iklan rokok. Variabel harga jual eceran berpengaruh negatif terhadap permintaan rokok secara signifikan (rx=l %) pada periode 1998-2003. Dengan kenaikan harga sebesar Rp. 1,- maka akan terjadi penurunan permintaan rokok sebesar 270.000 batang. Oleh karena harga jual eceran merupakan bagian dari kebijakan cukai maka hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan cukai berpengaruh negative terhadap permintaan rokok.
Output multiplier dan income multiplier pada sektor rokok tidaklah besar dalarn perekonomian nasional, output multiplier sektor ini menduduki peringkat 118 diantara 175 sektor dalam perekonomian nasional. Dernikian pula pada income multiplier sektor rokok mentlu[luki peringkat 167 di antara 175 Setter perekonomian lainnya. Serta sektor ini termasuk dalam sektor yang orientasinya rendah dimana indek BL dan FL <1.
Selanjutnya, analisis ini dikembangkan lagi dengan melihat dampak perubahan permintaan rokok akibat kebijakan cukai dengan model input output. Hasil analisis menunjukan baliwa sembilan peringkat besar persentase perubahan output sektor yang terkena dampak kenaikan cukai adalah sektor rokok itu sendiri, sektor cengkeb, tembakau, tembakau olahan, barang dan jasa yang tidak termasuk dimanapun, barang barang dari kertas dan karton, kertas dan karton, pupuk dan terarkbir adalah sektor bank.

This study examines the effect of excise policy on demand for cigarette and the other economy sectors as well. The hypothesis of this research is that excise policy will effect to the demand for cigarettes and also has the greatest multiplier which will influence to the other sectors.
To answer the above question will be analyzed by econometric and input-output approach. Econometric approach will be carried out by using fixed effect based on three demand model specification which is developed by Wilkins, Yurekli dan Hu (2002) i.e. Conventional demand model, myopic addiction demand model and rational addiction demand model. Whereas input-output approach will be analyzed by input-output table for 175 sectors in the year of 2000 in order to describe the effect of changing demand for cigarettes on the other economy sectors.
The result of econometric analysis in the year of 1998 until 2003 is that the conventional demand model for cigarettes has significant variables and also meets the requirement of statistics test. The conventional demand model explains that the demand for cigarettes is influenced by variable of price, income per capita, and dummy variable of advertising cigarette restriction. Retail price of cigarette has effect negatively on demand for cigarette (a-1%) in 1998-2003. By increasing price of Rp. 1,-, it will decrease demand for cigarette as amount as 270.000 pieces. Because of retail price of cigarette is part excise policy it is indicated that excise policy has influence negatively to the demand for cigarette.
The output multiplier and income multiplier of cigarette sectors are not great enough in national economy, the income multiplier of cigarette sector has ranked number 167 among 175 other economy sectors. The cigarette sector is categorized as a sector which has weakly orientation or has backward linkage and forward linkage <1.
Moreover, the analysis will be carried by using input output model due to explain the demand for cigarette which effected excise policy. The result showed that 9 greatest ranking on percentage of sectors output which is effected by increasing excise policy is cigarette sector it self, cloves sector, tobacco processed product, goods and services which are not include in the other sectors, goods from carton papers, papers and carton, fertilizers and the last sector is banking sector.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T18876
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erfan Wibisono
"Otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian daerah dengan meningkatkan pelayanan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini pada umumnya pemerintah daerah sangat bergantung pada dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat baik DAK maupun DAU. Dalam periode tahun 2011-2020 persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lebih dari 17% terhadap Pendapatan Daerah. KPK, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang juga dikenal dengan sistem pencegahan korupsi dengan salah satu areanya berupa Optimalisasi Pajak Daerah berupaya agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fixed effect. Dari 542 Pemerintah Daerah dengan rincian 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota yang diteliti pada tahun 2018-2020 dengan variabel independen yaitu Sistem Pencegahan Korupsi serta varaibel kontrolnya adalah PDRB harga berlaku, nilai IPM dan skor database wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pencegahan Korupsi yang diwakili dengan skor MCP memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah. Begitu pula dengan PDRB harga berlaku memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah, sedangkan variabel IPM dan database wajib pajak memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah dengan melaksanakan good corporate governance
kunci: pemerintah daerah, sistem pencegahan korupsi, pajak daerah
......Regional autonomy aims to improve the regional economy by improving services in order to create a just and prosperous society. However, the reality is that up to now, in general, local governments are very dependent on funds transfered from the central government, both DAK and DAU. That the percentage of Regional Original Income (PAD) in 2010-2020 is not more than 17% compared to Regional Revenue. KPK, through the Monitoring Center for Prevention (MCP) program, which is also known as the corruption prevention system, with one of its areas in the form of Optimizing Regional Taxes, seeks to make local governments able to increase local taxes. The method used is multiple linear regression with fixed effect. Of the 542 Regional Governments with details of 34 Provinces, 415 Regencies and 93 Cities studied in 2018-2020 with the independent variable, namely the Corruption Prevention System and the control variables are GRDP at current prices, HDI values and taxpayer database scores. The results showed that the Corruption Prevention System represented by the MCP score had a positive and significant relationship with local tax revenues. Likewise, GRDP at current prices has a positive and significant relationship with local tax revenues, while the HDI variable and the taxpayer database have a positive but not significant relationship. This shows the importance of a corruption prevention system in all local governments by implementing good corporate governance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tito Wibisono
"Penerapan deminimis threshold pada transaksi cross border e-commerce bertujuan sebagai fasilitasi perdagangan, namun berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan dalam perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan perubahan deminimis threshold terhadap penghindaran pajak impor pada transaksi cross border e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan metode interrupted time series analysis, hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tingkat deminimis threshold menjadi USD75 pada tahun 2018 dan menjadi USD3 pada tahun 2020 telah dapat mengurangi pemanfaatan deminimis threshold secara tidak benar melalui underreporting nilai barang impor. Intervensi pemerintah tersebut berdampak pada penurunan tren kasus penghindaran pajak impor yang signifikan secara statistik.
......Applying the Deminimis Threshold on the Cross Border E-commerce transaction aims to facilitate trade but can potentially increase non-compliance in taxation. This study aims to determine the impact of the deminimis threshold change policy on import tax evasion on cross-border e-commerce transactions in Indonesia. Using the Interrupted Time Series Analysis method, the results of empirical testing showed that the policy of changing the Deminimis Threshold to USD75 in 2018 and becoming USD3 in 2020 could reduce the use of Deminimis Threshold incorrectly through the underreporting value of imported goods. The government intervention impacts a decrease in the trend of a statistically significant import tax evasion."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Naufal Afif Fadhilah
"Penelitian ini menganalisis perlakuan akuntansi dan perpajakan yang tepat atas sengketa pajak biaya tooling di PT XYZ. Biaya tooling dibayarkan oleh oleh PT. XYZ kepada PT. PQR dalam rangka memproduksi pesanan dari PT. HOA. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan teknik analisis dekriptif kualitatif berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara. Hasil analisis berdasarkan regulasi dan hasil wawancara, biaya tooling dapat dikapitalisasi oleh PT. XYZ sebagai aset tetap jika manfaat lebih dari satu periode, jika tidak maka akan diakui sebagai beban. Biaya tooling dapat diperlakukan sebagai sewa (aset hak guna) secara akuntansi oleh PT. HOA, jika secara substansi memenuhi kriteria sewa atau mengandung sewa. Perpajakan tidak mengakui prinsip transaksi mengandung sewa dalam transaksi tersebut sehingga biaya tooling tidak dapat diakui sebagai sewa menurut pajak.
......This study analyses the appropriate accounting and taxation treatment for tooling fee tax disputes at PT XYZ. The tooling fee is paid by PT. XYZ to PT. PQR in regards to produce orders from PT HOA. This research is a case study with qualitative descriptive analysis techniques based on documentation and interviews. The result of the analysis is tooling costs can be capitalized by PT XYZ as a fixed asset based on regulations and interviews. It can be capitalized if its benefit is more than one period otherwise, it will be recognized as an expense. Tooling costs can be treated as leases (right of use assets) in accounting perspective by PT HOA, if it substantially fulfils the criteria of a lease or contains a lease. Taxation does not recognize the principle of a transaction containing a lease in the transaction. Thus, tooling costs cannot be recognized as a lease in tax perspective."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammed Lintang Theodikta
"ABSTRAK
Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia memberlakukan aturan PPh khusus bagi wajib pajak sektor UMKM PP-46/PJ/2013 . Model presumptive tax ini diterapkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak pengusaha kecil. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, tahap telaah untuk meneliti aspek-aspek penting PP-46/PJ/2013. Kedua, tahap penelitian empiris untuk mengetahui efektivitas PP-46/PJ/2013 sebagai alat untuk mendorong partisipasi perpajakan wajib pajak pengusaha kecil baru. Penelitian ini menggunakan metode fixed effect panel data pada level agregat provinsi tahun 2010 ndash;2016 untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah kebijakan. Hasil studi menunjukkan bahwa aturan ini terbukti kurang memperhatikan asas keadilan. Namun secara empiris berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah wajib pajak pengusaha kecil baru walaupun dengan pengaruh yang sangat kecil.

ABSTRACT
2013 the Indonesian government enacted a special tax regulation for taxpayers in the MSME sector PP 46 PJ 2013 . This presumptive tax model is applied to provide convenience for MSME taxpayers. This research is conducted in two steps. First, the review stage to examine the important aspects of PP 46 PJ 2013. Second, the empirical research to find out the effectiveness of PP 46 PJ 2013 as a tool to encourage taxation participation of new small entrepreneur taxpayers. This research uses fixed effect method of data panel at provincial aggregate level 2010 2016 to know effect before and after policy. The results of the study show that this rule gives less attention to the fairness. But empirically positively significant influence the number of new small entrepreneur taxpayers though with very little influence."
2018
T49904
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadira Amalia
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari religiusitas dan altruisme sebagai karakter masyarakat yang berdampak terhadap ketimpangan multidimensional. Penelitian ini menggunakan variabel transfer dalam bentuk pajak ke pemerintah, transfer ke orang lain yang memasukkan unsur angsuran utang, transfer yang hanya memasukkan unsur transfer, transfer untuk ritual keagamaan dan partisipasi dalam masyarakat sebagai proksi altruisme. Sementara itu self-assesment religiosity serta indikator-indikator ketaatan beragama individu sebagai proksi religiusitas.
Penelitian ini menemukan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan multidimensional. Sedangkan variabel-variabel altruisme memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap ketimpangan multidimensional. Variabel transfer ke orang lain yang memasukkan unsur utang dan pajak memiliki dampak positif terhadap ketimpangan multidimensi ketika data lebih mewakili masyarakat yang berpendapatan rendah dan tidak signifikan mempengaruhi ketika data lebih mewakili masyarakat yang berpendapatan tinggi. Sedangkan variabel transfer yang hanya memasukkan unsur transfer dan transfer untuk ritual keagamaan tidak signifikan mempengaruhi.
Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kembali beberapa hal terkait dengan redistribusi pendapatan seperti pajak, alokasi sumber daya keuangan yang lebih inklusif, dan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik infrastruktur tetapi juga pembangunan manusia dengan membentuk karakter masyarakat melalui gotong royong dan semangat berbagi.
......This study aims to see the influence of religiosity and altruism as the character of society that affects multidimensional inequality. This study uses transfer variables in the form of taxes to the government, transfers to others who include elements of debt installment, transfers that include transfer only, transfers for religious rituals charity and participation in society as proxies for altruism. Meanwhile, self assessment religiosity as well as indicators of religious obedience of individuals are used as proxies of religiosity.
This study found that religiosity has a significant positive effect on multidimensional inequality. While the variables of altruism have different effects on multidimensional inequality. Transfer variables to others that incorporate elements of debt and taxes have a positive impact on multidimensional inequality when data are more representative of low income communities and do not significantly affect when data are more representative of high income communities. While the transfer variables that only include elements of transfer and transfer for religious rituals do not significantly affect.
The results of this study recommend that it is important for the government to pay attention to some issues related to income redistribution such as taxes, more inclusive financial system, and development that concerns on both physical development of infrastructure and human development by shaping the character of the community through mutual cooperation and spirit of sharing."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library