Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Independensi hakim Pengadilan Pajak berdampak pada keadilan dan kepastian hukum dalam keputusan sengketa pajak. Sebagai negara yang sama-sama menganut sistem hukum sipil(civil law) ternyata Sistem Peradilan Pajak Indonesia dan Korea berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisis dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan sebagai batu uji pendekatan yang dipakai adalah Bangalore Principles. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana independensi hakim Pengadilan Pajak di dalam sistem hukum di Indonesia dan di Korea dan apakah Pengadilan Pajak Indonesia dan Korea telah memberikan peluang yang memadai bagi wajib pajak untuk melakukan upaya hukum. Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia maupun di Korea kurang independen hal tersebut akan mengganggu independensi hakim dalam memutuskan sengketa pajak. Dalam sistem hukum Indonesia peluang yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum dirasa sangat kurang karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan bersifat final dan mengikat. Sedangkan dalam sistem hukum Korea peluang upaya hukum dirasa cukup ideal karena mengenal upaya hukum banding, kasasi

---

ABSTRACT
The independence of the Tax Court judge affects the fairness and legal certainty in the decision of tax disputes. As a country that is equally embracing system of civil law turns the Tax Justice System Indonesia and Korea are different. This reserach uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as seconday data and as the touchstone of the approach is the Bangalore Principles. The problem in this research is whether the Tax Court judge of Indonesia and Korea independent and whether the Tax Court of Indonesia and Korea have provided adequate opportunities for taxpayers to make legal effort. Tax Court judge in Indonesia and Korea are less independent it would interfere with the independence of judges in deciding tax disputes. In the Indonesian legal system the opportunity provided to the taxpayer to take legal actions considered very less because the Tax Court's decision is final and binding decision. While in the Korean legal system is considered sufficient opportunities ideal remedy because it has provided appeal, cassation and judicial review