Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur pclaksanaan mekanisme PPN serta dampaknya terhadap penerimaan dan sektor pajak_ Kemudian untuk mengetahui dampak yang disumbangkan oleh Faktur Pajak Bennasalah terhadap penerimaan negara dari selctor pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskniptif analisis, dengan teknik pengumpuian data bempa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan yakni; pertama, sistem dan prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diiaksanakan selauna ini telah beljaian secara baik dan efektiif Dimana efektiiitas ini didukung oleh kemampuan terhadap pencapaian rencanaftarget pencrimaan PPN yang telah ditetapkan, dan cendenmg melebihi nilai yang dicanangkan. Dengan kata lain perolehan pajak yang bcrsumber dari PPN sejak dilakukannya reformasi perpajakan menunjuldcan kenaikan pcnerimaan yang cukup signifikan. Kedua, sejak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan yakni sejak tahun anggaran 1985/86 untuk menggantikan Pajak Penjualan yang diperlcuat oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, PPN ini menghasilkan nilai pajak yang sangat berarti dan perolehan ini tiap tahunnyajuga men unjukkan angka yang meningkat Dengan peningkatan ini, maka akan sangat berdampak terhadap penedmaan pajak secara keselumhan yang sekaligus juga akan mempengaruhi pencrimaan negara dalam negeri. Disarankan sistem dan prosedur PPN yang ada hendaknya tetap dipertahankan dan diikuti dengan pengawasan yang lebih baik serta dilakukan perbaikan terhadap sistem itu sendizi secara cepat bila ditemukan kelémahannya. Upaya penegakan hhkum yang dijalin kexjasamanya olch Direktorat Jendcral Pajak yakni Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya lebih ditingkatkan serta Iebih disamakan persepsinya terhadap faktur pajak bermasalah Selanjutnya, pengawasan atas wajib pajak yang mcmpunyai PKP agar dilakukan secara rutin dan terakhir hendaknya Direktorat Jenderal Pajak tetap konsisten terhadap peningkatan ability sumber daya manusianya, khususnya bagi iiskus dengan mcmberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang relcvan, penataran dan pendidikan kedinasan.

Abstrak :
Usaha Kecil Menengah (UKM) memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi produk domestik bruto negara. Untuk meningkatkan kontribusi UKM pemerintah menerbitkan kebijakan pajak penghasilan final terhadap usaha dengan peredaran bruto tertentu. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengenaan pajak penghasilan final terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) Yang Memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar Ditinjau Dari Asas Ease Of Administration. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan dari asas ease of administration kebijakan ini sudah memenuhi asas ease of administration. Dari segi cost of collection, pada awal diterbitkannya, kebijakan ini akan memiliki biaya pemungutan yang lebih besar dibanding biaya pemungutan pemajakan umum. ......Small and Medium Enterprises (SMEs) contribute significantly to the country’s gross domestic product. To increase the contribution of SMEs, government issued final tax policies to businesses with particular gross turnover. This research analyzes the final income tax policy on Small and Medium Enterprises (SMEs) that have the gross turnover of less than 4.8 bilion, reviewed from Ease of Administration Principles. This descriptive research used quantitative approach with in-depth interview and literature study as-collection techniques. The results of this research shows that this policy has fulfilled the Ease of Administration principles. In terms of cost of collection, in the beginning of the issued, this policy will have greater cost of collection compared to general taxation’s cost of collection.

Abstrak :
Seiring dengan meningkatnya pembiayaan pembangunan, pendapatan pajak akan menjadi ujung tombak penerimaan di masa mendatang Pemerintah terus menggali potensi penerimaan yang bersumber dari pajak baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cra ekstensifikasi. Otoritas fiskal di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tengah menjajaki peluang melakukan ekstensifikasi potensi pajak dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dalam rancangan amandemen Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru. Keinginan Direktorat Jenderal Pajak menarik pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi ini karena pemerintah bemiat meningkatkan target penerimaan perpajakan sekaligus memperluas tax base dan tax ratio.

Wacana Direktorat Jenderal Pajak mengubah secara yuridis kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian menjadi objek jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menjadi dasar penelitian bagi penulis yang ditinjau dan sudut analisis kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dan konsepsi teoritis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi dan kelaziman penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Niiai atas premi asuransi pokok permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada premi asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi di Indonesia dipandang dari sudut analisis kebijakan publik, mengetahui model pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi serta Mengetahui hal-hal perlu menjadi perhatian dalam menerapkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengurnpulan data berupa studi kepustakaan. Hal ini dikarenakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi di Indonesia selama ini masih bersifat pengecualian dan baru bersifat wacana.

Berdasarkan konsep teoritis Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi, dan kelaziman penerapan bahwa hanya premi asuransi kerugian yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan negara yang menerapkan pengenaan pajak tersebut adalah Selandia Baru, Australia, Afrika Selatan, Singapura, dengan pendekatan subtradctive indirect method/credit method/invoice method dan Israel dengan pendekatan addition method.

Berdasarkan telaah konsep Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi serta kelaziman penerapan pada beberapa negara, secara teoritis Indonesia dapat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian dengan pendekatan dengan credit method yang diterapkan oleh Selandia Bam. Dasar pemikirannya adalah metode pemajakan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh Selandia Baru secara umum pada dasarnya sama dengan metode pernajakan yang diterapkan oleh Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai dengan metode indirect substractive method /credit methodfinvoice method yang berprinsip pada destination princgole. Namun dalam hal kemungkinan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian dengan mengacu kepada pendekatan Selandia Baru, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam dasar hukum pelaksanaannya yaitu definisi dari asuransi kerugian dan kontrak asuransi itu sendiri dan mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas premi asuransi kerugian.

Saran dalam penelitian ini adalah meskipun pada prinsipnya dalam perlakuan pemajakannya setiap barang dan jasa dapat memperoleh preferensi untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Namun untuk alasan ekonomi, penerimaan, dan administratif, Pajak Pertambahan Nilai diupayakan dikenakan seluas yang dimungkinkan oleh sistem pajak itu sendiri, sepanjang hal tersebut sejalan dengan tujuan pemajakan, sesuai dengan konsep teoritisnya.

---

Following with the increment of development cost, tax revenue would be the forthcoming prominent source of revenue. The government shall uncover potential revenue that comes from tax, both intensively and extensively. Fiscal authorities in Indonesia, which in this case, the General Directorate of Taxation is been exploring the opportunity to perform intensification of tax potential by applying Value Added Tax upon insurance premium within the amendment of the newly Law of Value Added Tax. The desire of the General Directorate of Taxation to collect Value Added Tax upon insurance premium is that the government would like to improve the tax revenue target as expanding tax base and tax ratio.

The plan ofthe General Directorate of Taxation to juristically after the policy to exclude Value Added Tax upon insurance of damage premium to be a service object applicable to Value Added Tax is being the basis of this study, which reviewed from the analysis of policy of Value Added Tax application upon insurance premium and theoretical conception of Value Added Tax application upon insurance premium and feasibility of Value Added Tax application upon insurance premium, where the main issue of this Study is restricted onto life insurance and insurance of damage.

Intention of this study is to recogiize the policy of Value Added Tax exclusion upon insurance premium in Indonesia, viewed from public policy analysis, to recognize Value Added Tax application model upon insurance premium in Indonesia, and to recognize the application policy of Value Added Tax upon insurance premium. Descriptive method was applied in this study, by data collection technique of literature study. This because the Value Added Tax upon insurance premium in Indonesia remains exclusion and it only a plan.

Based on theoretic concept of Value Added Tax upon insurance premium, and application feasibility that Value Added Tax would only incurred to damage insurance with countries that applying such taxation as New Zealand, Australia., South Africa, Singapore, and by subtractive indirect method/credit method/invoice method approach, and Israel by addition method approach.

Based on conception research of Value Added Tax upon insurance premium and application feasibility on several countries, theoretically, Indonesia may apply the Value Added Tax upon damage insurance premium by credit method approach as of New Zealand The basis is that Value Added Taxation method applied in New Zealand is generally equal to taxation method applied in Indonesia, that is, through indirect subtractive method/credit method/invoice method, which standing on destination principle. However, possibility in regard to application of Value Added Tax upon damage insurance premium by referring to New Zealand?s approach, there are several matters in concem of law basis of its execution; the definition of damage insurance and insurance contract itself, and imposition mechanism of Value Added Tax upon damage insurance premium.

Suggestions from this study, however, that principally in the taxation of every goods and services may preferred to be excluded from Value Added Tax imposition., under economical, revenue and administratively reasoning, Value Added Tax is procured maximally by the taxation system itself as long as it is coherent with the intention of taxation, as its theoretical concept.

Abstrak :
Dalam kebijakan makro, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang potensial, yang jika digarap secara intens, akan memberi hasil yang memadai untuk rnenutup pembiayaan pembangunan. Untuk menyusun suatu kebijakan pajak yang ideal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan asas-asas pemungutan pajak serta legal character dari pajak tersebut.

Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan BKP antar cabang, merupakan akibat dari prinsip ketentuan pengukuhan PKP, dimana baik kantor pusat maupun kantor cabang harus dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP setempat. Karena masing-rnasing berstatus sebagai PKP, maka penyerahan BKP antar mereka dikenakan PPN.

Dalam tesis ini dilakukan analisa, apakah ketentuan ini telah sesuai dengan asas pemungutan pajak dan legal character PPN. Asas pernungutan pajak yang dipergunakan sebagai alat analisis. adalah Asas Equity dan Equality, Asas Certainiy, Asas Convenience of Payment, serta Asas Economic of Collection. Sedangkan legal character yang dijadikan sebagai acuan analisis adalah General Indirect Tax, dan On Consumption. Tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai wacana pengkajian kebijakan perpajakan lebih lanjut. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa Studi kepustakaan dan Studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Wajib Pajak.

Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ternyata ketentuan ini tidak sesuai dengan asas-asas pernungutan pajak seperti disebutkan di atas. - Ketentuan ini tidak sesuaj dengan Asas Equity dan Equality karena ternyata jika pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus diterpukan bahwa Wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan ini, maka Wajib Pajak yang menanggung beban pajak yang relatif besar. Sementara di Iain pihak, negara tidak mengalami kerugian. - Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Certainty karena, dalam peraturan pelaksanaannya, memuat penafsiran analogis yang memperluas objek ketentuan ini. Hal ini mengakibatkan adanya penafsiran yang menjadi tidak pasti. - Ketentuan ini tidak sesuai dengam Asas Convenience of Paymem karena, Wajib Pajak diharuskan membayar pajak ataupun berkurang kekuatan cash flow-nya pada saat Wajib Pajak tersebut belum menerima penghasilan - Ketentuan ini tidak sesuai dengan Asas Economic of Collection karena pada dasarnya negara tidak memperoleh penerimaan dari pelaksanaan ketentuan ini. Sementara itu, dari hasil penelitian ternyata bahwa carl of taxation berupa compliance cost yang harus ditanggung Wajib pajak dan administrative cost yang harus ditanggung oleh Pemerintah jumlahnya relatif besar.

Dalam pembahasan diperoleh hasil bahwa ketentuan ini tidak memenuhi prinsip PPN yang dikenakan atas dasar ?value added? yang dihasilkan, karena dalam kegiatan penyerahan/ pemindahan BKP yang dilakukan tidak terjadi value added. Dari hasil analisis juga diperoleh kesimpulan bahwa ternyata kebijakan ketentuan ini juga tidak memenuhi legal character PPN. - Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter General PPN karena dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak secara jelas diatur dan disebutkan bahwa objek ketentuan ini adalah atas barang dan jasa. - Ketentuan ini tidak sesuai dengan karakter Indirect Tax PPN karena ternyata penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak berada pada satu orang atau satu badan - Ketentuan ini juga tidak memenuhi karakter On Consumption PPN karena penyerahan/ ?pemindahan" Barang Kena Pajak yang dilakukan WP, belum merupakan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut dan masih berada dalam penguasaan orang atau badan yang sama.

Oleh karena ketentuan kebijakan ini menyalahi asas pemungutan pajak dan legal character PPN, maka sebaiknya Pemerintah mengadakan penyempurnaan atas peraturan ini. Pilihan penyempumaan tersebut antara lain dapat berupa: - Meniadakan peraturan ini; - Tetap sebagai penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 0%. - Tetap sebagai penyerahan tentang PPN dengan tarif 10% dan ijin pemusatan tempat terutang PPN tanpa diberikan batasan waktu.

---

In macro policy, tax is a potential source of govemment revenue, while if managed intensively, it will give adequate result to funding development. To designing an ideal taxation policy, it must be taken attention and considered both the principles of taxation system and the legal character of that tax.

The VAT?s taxing policy of goods delivery between branch, is effecting from the regulation of registration, where both head office and branch must be registrated as a taxable enterpreneur. Because each have status as taxable enterpreneur, hence goods delivery between them imposed VAT.

This thesis analyzed if this regulation have as according to the principles taxation system and legal character of VAT character. The principles of taxtation system that taken as analyse tools are Equity and of Equality, Certainly, Convenience of Payment, and Economic of Collection. The legal character of VAT are General, Indirect Tax, and On Consumption. Further, this thesis target is as study discourse in taxation policy. Research type of this thesis is analytical descriptive, with data collecting technique in the form of bibliography study and by interviewing Taxpayer.

From analysis result obtained conclusion that in the reality policy of this regulation disagree with the principles of taxtation. - This regulation disagree with Equity and of Equality Principle because when iiscuss audit the tax payer and found that they were not executing this regulation, taxpayer have to paid a big tax burden- On the other hand, basically, govemment was not lossing in revenue.) effect of [done/conducted] {by] negligence [is] Waji lease - This regulation does not Certain because, in the further regulation, has analogical interpretation ofthe taxable object. It will be uncertainty for Taxpayer - This regulation disagree with Convenience of Payment Principle because taxpayers obliged to pay tax when they do not yet accepted any revenue. - This regulation does not economiest on collection because basically state does not get any revenue fiom thir regulation. Meanwhile, from research result, the taxation cost take in a big ammount (compliance cost which must be accounted on Taxpayer and administrative cost which must be accounted by Government).

Under consideration, obtained result that this regulation does not fulfill the principle of VAT that imposed on the basis of " added value" yielded. In a fact, the goods delivery activity between branches is not happenning an added value. In the result of analysis, also obtained conclusion, that this regulation is not disagrre with the legal character of VAT. - This regulation disagree with ?General? caharacter because the regulation does not clearly arranged and mentioned that the taxabler object is of services and goods - This regulation disagree with ?Indirect Tax? character because, the underwriter, the taker of tax, and the tax payer reside at one people or one firm. - This regulation nor fulfill ?On Consumption" character because there does not take a transfer right of goods that delivery to each other. Because of the disagree of this regulation with taxation system principles and VAT legal character, there is some alternatives for govemment to get better perform of this regulation. The altematives of perfection are 1) negating this regulation, 2) make the intemal tax able delivery with tariff 0%, 3) when it sill as taxable activity, clauses conceming permission concentration of place VAT oweed shall be watered down.