Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis ini menggambarkan hubungan hukum yang terdapat dalam transplantasi donor hidup di Indonesia dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan menggunakan contoh dari praktik transplantasi ginjal yang terjadi di RS PGI Cikini. Hubungan hukum antara dokter, resipien, dan donor dalam transplantasi ginjal merupakan hubungan hukum yang berupa perjanjian terapeutik, dan memenuhi syarat sah hukum perjanjian. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara resipien dan donor bukan merupakan hubungan hukum berupa perjanjian, melainkan sebuah perikatan alam.......This analysis describes legal relationships within living donor transplantation in Indonesia, that is based on the point of view of agreement law, with examples of kidney transplantation examinations at PGI Cikini Hospital. Legal relationship among the doctor, recipient, and the donor in this kind of transplantation is called therapeutic agreement, that satisfies the requirements of a contract validity. On the other hand, legal relationship between recipient and donor is none of any legal relationships in agreement law, but it can be called as natural contract."

"Simpati dan dukungan publik terhadap gugatan Santi Warastuti terhadap UU 35 tahun 2009 untuk melegalkan ganja medis menjadikan BNN sebagai sasaran kemarahan publik dunia maya. Kemarahan netizen ini disebabkan sikap tegas BNN menolak wacana legalisasi medis  ini karena ganja masuk dalam golongan 1 UU narkotika.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan isu legalisasi ganja medis melalui konsep collaborative governance para pemangku kepentingan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis naratif. Pengambilan data dilakukan dengan melalui analisis dokumen dan wawancara kepada Pakar Hukum Narkotika. Hasil penelitian ini menemukan pengelolaan isu legalisasi ganja medis belum mengaplikasikan konsep collaborative governance. Analisis penelitian menemukan, adanya ketimpangan kekuasaan antara pemangku kepentingan, tidak adanya kepemimpinan fasilitatif dan desain kelembagaan kolaborasi yang belum memasukkan aktor non-negara.......Public sympathy and support for Santi Warastuti's lawsuit against Law 35 of 2009 to legalize marijuana made BNN the target of cyber public anger. The anger of netizens is due to BNN's firm stance in rejecting this legalization discourse because marijuana is included in group 1 of the narcotics law.  This study aims to analyze the management of medical marijuana legalization issues through the concept of collaborative governance of stakeholders in Indonesia. This research uses a qualitative approach with narrative analysis. Data collection was carried out through document analysis and interviews with narcotics law experts. The results of this study found that the management of the issue of legalization of medical marijuana has not applied the concept of collaborative governance.  The research analysis found that there are power imbalances between stakeholders, the absence of facilitative leadership and collaborative institutional design that has not included non-state actors. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan penggunaan ganja dalam tindakan pengobatan sendiri self-medication di Indonesia. Tindakan self-medication merupakan hal yang sering dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah satu bentuk dari self-medication yaitu menggunakan tanaman medis kemudian diolah untuk pengobatan sendiri. Namun telah terjadi penggunaan tanaman dalam upaya self-medication tersebut menggunakan tanaman ganja oleh Fidelis Arie Sudewanto, yang mana hasil olahan ganja tersebut digunakan untuk pengobatan istrinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: Pengaturan ganja dalam self-medication di Indonesia; Analisis putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan tindakan self-medication menggunakan ganja tidak dapat dikategorikan sebagai self-medication di Indonesia. Sehingga saat ini pro kontra penggunaan ganja sebagai tanaman medis untuk pengobatan masih perlu dilakukan tataran diskusi di Indonesia. Saran dari penulis adalah agar Kementerian Kesehatan dan istansi terkait lainnya dapat melakukan penelitian terhadap manfaat dan bahaya dari tanaman ganja serta mengoptimalkan hospis dan palliative home care yang terjangkau di seluruh pelosok daerah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal standing of cannabis use in self medication in Indonesia. The act of self medication is something that is often done by various layers of society. One form of self medication is the use of medical plants and then processed for self medication. But there has been the use of plants in the effort of self medication using marijuana plants by Fidelis Arie Sudewanto, which processed marijuana is used for the treatment of his wife. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are The regulations of cannabis in self medication in Indonesia Analysis of Decision Court 111 Pid.Sus 2017 PN.Sag. The research used in this research is normative juridical research. The type of research used is descriptive research. In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of self medication action using cannabis can not be categorized as self medication in Indonesia. So now the pros cons of the use of marijuana as a medical plant for treatment still needs to be done at the level of discussion in Indonesia. The writer suggestion are that the Ministry of Health and other relevant agencies can research the benefits and dangers of cannabis crops and optimize the hospice and palliative home care that are affordable throughout the country."