Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDesentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkanmodalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam olehpemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajianindustri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektifekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber dayaalam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomipolitik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yangdiikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politikdari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskantentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringanpatronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnyadari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di KabupatenBangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalampenambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksiyang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengankonflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakanpendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancaramendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektortimah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

---

ABSTRACTDecentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote theircapital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption ofnatural resource-based economic development policies by local governments encouragespeople to mine freely and massively, that followed by poor mining management of tonminerals. A number of studies on extractive industries are categorized into twoperspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existenceof rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economyperspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling naturalresources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economyperspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This studyexplains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network oftin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of naturalresource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, thisstudy argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to thesupport of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collectornetwork, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources byindustrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collectiontechniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expertresearchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."

"Hutan Lindung Gunung sepang terancam punah, penebangan liar untuk penambangan liar dipandang sebagai penyebab proses kerusakan hutan. Dampak ekologi yang ditimbulkan dari penambangan timah ilegal dikawasan hutan lindung adalah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan berkurangnya serta tercemarnya air tanah. Penelitian terhadap kerusakan hutan lindung ini adalah desa-desa di kecamatan Badau yang berdekatan langsung dengan Hutan Lindung Gunung Sepang serta Pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Metode observasi secara langsung dan wawancara digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan data. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur terhadap komponen masyarakat setempat, aparat dinas kehutanan serta aparat pemerintah daerah serta kepolisian. Hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif menggunakan rancangan alur pikir masalah. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat terjadinya pengrusakan hutan untuk penambangan liar yaitu: belum adanya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum serta adanya keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi Pemerintah daerah telah melakukan himbauan, operasi pengamanan dan penjagaan, pengembangan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi usaha, serta menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan. Permasalahan kerusakan lingkungan Hutan Lindung Gunung Sepang tidak bisa dibebankan hanya pada pemerintah, penyelesaian masalah tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab komponen masyarakat keseluruhan. Pihak yang peduli terhadap kondisi kawasan hutan lebih memusatkan pada tindakan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat sekitar. Hal ini tampak ditunjukkan oleh mereka dengan adanya program bina lingkungan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menguatkan kesadaran lingkungan masyarakat disertai kemandirian dalam mengatasi kebutuhan hidup. Evaluasi dan analisis dengan Pendekatan perencanaan pengelolaan lingkungan kawasan hutan memerlukan peranserta Pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah sebagai "pemberi contoh" diharapkan memiliki peran serta dalam penanganan dan pengembangan aspek perbaikan kondisi hutan, aspek perlindungan dan pengamanan, serta aspek pembinaan kesadaran lingkungan masyarakat. Seluruh peran serta harus bersifat koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan semua pihak. Upaya penanggulangan dan pencegahan adalah dengan mengembalikan kawasan hutan lindung yang telah menjadi lahan tambang ke fungsi semula yaitu dengan cara penghijauan kembali bekerjasama dengan penduduk lingkungan sekitar dan instansi terkait antara lain perhutani, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. ......Hutan Lindung Gunung Sepang is in endangered, illegal logging for illegal mining is seen as a cause of forest destruction process. Ecological impacts arising from illegal mining area of protected forest is the occurrence of landslides, erosion, flooding, and reduced soil and water contamination. Research on the damage these protected forests are villages in the district Badau directly adjacent to Hutan Lindung Gunung Sepang in Bangka Belitung Province. Method of direct observation and interviews are used as an approach to data retrieval. Conducted unstructured interviews to the components of local communities, forest service officials and local government officials and police. The results were analyzed in a descriptive qualitative study using a design mindset problem. There are at least three factors that make the destruction of forests to illegal mining, namely: lack of awareness to preserve the environment, local people do not have the legal awareness and the desire to earn higher incomes. The local government has made an appeal, security operations and maintenance, community economic development through business diversification, as well as set policy in the form of regulation. Problems of environmental degradation Sepang Mountain Forest Preserve can not be charged only on the government, solving the problem is the duty and responsibility of the whole society components. Parties concerned with the condition of forests is more focused on action that is instructive and persuasive to the surrounding community. This seems indicated by their environment with the development program. The approach taken by the local government aims to strengthen environmental awareness with community self-reliance in addressing the needs of life. Evaluation and analysis of the environmental approach to forest management planning requires the participation of regional governments and local communities. Local government as 'giver example' is expected to have participation in management and development aspects of the improvement of forest conditions, protection and security aspects, as well as fostering awareness of environmental aspects of society. The entire participation must be coordinated and participatory by involving all parties. Mitigation and prevention efforts is to restore a protected forest which has been a land mine to the original function is by way of reforestation cooperates with the surrounding environment and related agencies, among others perhutani, local governments, and local communities."

"ABSTRAKDalam skripsi saya yang berjudul Kebijaksanaan Pemerintah di Sektor Pertambangan Kasus Tambang Timah Bangka 1953-1976 berisi tentang sejarah pertambangan timah di Indonesia, khususnya pertambangan timah di Pulau Bangka. Pertambangan timah ini sudah lama dikenal sejak masa kesultanan Palembang hingga zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda pertambangan timah ini diusahakan oleh BTW (Bangka Tin Wining), yaitu sebuah perusahaan swasta asing milik orang Belanda. Setelah terjadi pengambilalihan pada tahun 1953, Tambang Timah di Pulau Bangka ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dan namanya berubah menjadi Perusahaan Tambang Timah Bangka. Setelah dikelola oleh Pemerintah RI inilah perusahaan ini mengalami banyak perkembangan sesuai dengan keadaan politik bangsa Indonesia pada saat itu. Pada zaman Orde Lama perkembangan perusahaan ini mengalami banyak kemunduran disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah pada saat itu yang menjadikan politik di atas segalanya. Barulah setelah lahirnya orde Baru Perusahaan Tambang Timah Bangka ini sedikit derni sedikit menunjukkan adanya perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah orde Baru untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian sejak saat itu Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi salah satu perusahaan pertambangan milik pemerintah yang dikelola sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

---

"

"Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat banyak aktivitas pertambangan timah setiap tahun yang menghasilkan kolam- kolam air bekas pertambangan timah atau “kolong” yang tersebar dan terus bertambah banyak. Namun, penelitian mengenai pemanfaatan air kolong pertambangan timah belum tersedia, sehingga kajian pemanfaatan air kolong perlu dilakukan. Air kolong diidentifikasi tahun 2015 dan 2023 di Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sentinel-1 SAR melalui GEE. Empat puluh sampel air kolong diuji kualitas air di lapangan. Penentuan prioritas pemanfaatan air kolong menggunakan AHP dan MCA berdasarkan luas air kolong, kualitas air kolong, jarak dari permukiman, jarak dari fasilitas umum, dan jarak dari pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas kolong terkecil terdeteksi dua hektare. Jumlah air kolong di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015 dan 2023 masing-masing sebanyak 114 dan 137 air kolong. Lebih dari 35 persen kolong memiliki luas lebih dari 5 hektare. Total luas kolong tahun 2015 tercatat 2005 hektare dan tahun 2023 meningkat menjadi 2215 hektare. Kedua, pH dari tiga sampel air kolong 11, 15, dan 40 memenuhi standar kualitas air bersih. Hampir seluruh sampel air kolong di Kabupaten Bangka Tengah rendah dan memiliki nilai pH sebesar 3 – 6,49. Dua sampel air kolong 14 dan 18 rendah dan memiliki nilai oksigen terlarut sebesar 3,3 dan 1,2 mg/L. Ketiga, para pakar mempertimbangkan kualitas air kolong lebih penting daripada variabel lainnya. Kawasan prioritas pemanfaatan air kolong di Kabupaten Bangka Tengah yang sangat sesuai sebesar 1209 hektare menjadi pertimbangan perencanaan pemanfaatan air kolong untuk memenuhi keperluan air bersih masyarakat.......Tin mining activities in Bangka Regency, Bangka Belitung Island Province produce ex-tin mining ponds or "Kolong". It is scattered and increases yearly. Kolong usage research is not provided, hence the research needs to be fulfilled. Kolong was identified in 2015 and 2023 in Bangka Tengah Regency based on Sentinel-1 SAR through Google Earth Engine (GEE). Forty water samples for water quality were measured in the field. Determining priorities for kolong usage uses AHP and MCA based on the kolong area, water quality in kolong, settlements distance, public facilities distance, and agriculture distance. The research results show the smallest pond detected was 2 hectares. The number of kolong in Bangka Tengah Regency in 2015 and 2023 are 114 and 137 kolong. More than 35 percent of ponds have areas of more than 5 hectares. The total area of the pond in 2015 was identified at 2005 hectares and 2215 hectares in 2023. Second, the pH of three water samples (11, 15, and 40) are clean water quality standards. Almost all water samples in Bangka Tengah Regency have pH in low (3 – 6.49). The DO of two water samples (14 and 18) is not high (3.3 and 1.2 mg/L). Third, the experts consider that water quality in Kolong is more important than other variables. The priority area for kolong usage in Bangka Tengah Regency is very suitable at 1209 hectares, which is the consideration for planning the kolong usage for the society."

"Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu pusat pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Timbal (Pb) adalah salah satu logam berat yang terkandung dalam limbah pertambangan dan ditemukan sebagai logam berat yang paling dominan, dengan jumlah yang terus meningkat dan melebihi ambang batas di beberapa perairan Bangka Belitung. Mikroalga yang hidup pada lokasi pertambangan harus dapat beradaptasi dengan konsentrasi timbal yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas remediasi dan menganalisis profil metabolit isolat mikroalga yang diisolasi dari sekitar wilayah pertambangan timah Kota Muntok akibat berbagai konsentrasi timbal. Sampel dikumpulkan dari perairan tawar di sekitar wilayah pertambangan timah Kota Muntok. Isolat diisolasi dan dikultur menggunakan Bold Basal Medium (BBM). Konsentrasi pengujian timbal yaitu, 0, 10, 100, dan 200 ppm. Pengujian efektivitas remediasi timbal dihitung berdasarkan perbedaan konsentrasi timbal awal dan akhir pada medium uji menggunakan Inductively Coupled Mass Spectrometry (ICP-MS). Metabolit diidentifikasi menggunakan Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC- MS). Data metabolit dianalisis menggunakan analisis multivariat. Hasil penelitian efektivitas remediasi timbal menunjukkan isolat mikroalga mampu menyerap timbal mencapai 83%. Analisis profil metabolomik menunjukkan pemberian timbal berpengaruh terhadap komposisi seskuiterpenoid, lipid, dan karbohidrat.......Muntok Subdistrict, West Bangka Regency, is one of tin mining center in Bangka Belitung Province. Lead was discovered to be the most common heavy metal in the water around tin mining sites, with concentrations increasing year after year and eventually exceeding the threshold. Microalgae found in tin mining sites should be able to adapt to high concentrations of lead. The objectives of this research were to measure remediation effectivity and analyses the metabolite profile of microalgae isolated from tin mining sites in Muntok Subdistrict due to various lead concentrations. Samples were collected from freshwater around tin mining sites in Muntok Subdistrict. The isolate was isolated and cultured using Bold Basal Medium (BBM). Lead test concentrations were 0, 10, 100, and 200 ppm. The remediation effectivity was measured by the difference in lead concentrations between the initial and final in growth medium counted using Inductively Coupled Mass Spectrometry (ICP-MS). The metabolites were identified using Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS). The metabolites data were analyzed using multivariate analysis. The result showed microalgae isolate can remove 83% of lead, and the metabolomic profile revealed that different lead concentrations affected the composition of sesquiterpenoid, lipid, and carbohydrate content."

"This dissertation discusses about the tin mining in Bangka community in Penagan village, Province of Bangka-Belitung Islands, particularly on relations of strength in the activity structure of tin mining performed by the miners (individuals or groups) in organizing the control, exploitation, management and distribution of the resources in the area. Tin mining activities performed by Bangka people in Penagan is called TI forming inseparable part of Bangka people life. In these activities, the miners are connected in the context of relation of power based on the strength of each miner. The relation of strength and powers is not only demonstrated by the statue and role between Boss and subordinates in TI activities but also among TI with other miners interested in tin resources.In this dissertation, i will show the relation of power in the social structure being the function of mutual relations of strength among the miners based on the capabilities and capacity of each miner in such structure. The powers of each miner includes capital and symbols of relaionship regularly reproduced to strengthen the existing relation. Mutual relation is functionally empowered by the miners to maximize the economic benefit from available resources in the walks of life of the ccommunity. Tin mining structure is a siymbiotic and mutual cooperation network (mutual and profit exchange) primarily among the miners based on economic benefit of tin resource, where the fund will then become collective standard of the miners and business groups. The strength held by each miner in the context of tin resources control and tin mining activities indicate no dualism of the strength of the miner binding of free. In term of mining context, the existing strength is independent or binding. There is no miner who can directly control by the power it owns in tin mining activities. This is attributable to the fact that tin, as a resource in social system of tin mining is considered as collective resources.Research methodology used in this dissertation is qualitative research method with observation technique and in-depth interview. Specifically, it uses ethnography method resulth in deep and holistic examination on tin mining performed by Bangka community in Penagan. The period of data collection began from the early 2005 until August 2006. I use the approach referring to the relations of power and strength among the miners in the tin mining structure which includes control, management and organizing of tin resources. The relation of powers among the miners is based upon the strength of the miners to influence and or to control other miners."