Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas bagaimana implementasi kebijakan dan aksesibilitaspenyelenggaraan layanan KRL berperan meningkatkan aksesibilitas komuter diwilayah Jabodetabek. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakonsep aksesibilitas diapresiasi dan diimplementasikan dalam kebijakanpenyelenggaraan KRL Jabodetabek.Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis.Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen/studi literatur danwawancara mendalam.Penelitian ini menemukan beberapa temuan. Pertama, kebijakan penyelenggaraanKRL, baik UU No. 23 Tahun 2007 maupun kebijakan turunanya, sudahmengapresiasi konsep aksesibilitas terutama untuk penyandang cacat. Kedua,implementasi kebijakan dalam aspek aksesibilitas berdasarkan analisis modelkontinental menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan UU No. 23 Tahun2007 (yang mengamanahkan penyusunan 28 Peraturan Pemerintah) dengankenyataan bahwa baru dua yang telah dibuat. Sementara itu, berdasarkan analisisakses dalam layanan publik, ditemukan tiga kebijakan layanan KRL yangmengembangkan aksesibilitas komuter, yakni: kebijakan layanan skemakewajiban layanan publik (PSO, public service obligation), kebijakan layanandengan konsep kesetaraan, dan kebijakan layanan dengan konsep responsifpenyandang cacat dan berkebutuhan khusus.

---

ABSTRACTThis research discusses how policies implementations and accessibilities of traintransportation services have a role in improving commuters accessibility inJabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) areas. It aims to describehow the concept of accessibility is appreciated and implemented in Jabodetabektrain transportation policies.Research approach is qualitative and descriptive-analytical in nature. Datagathering is carried out through document/literature study and in-depthinterviews.This research finds several findings. First, policies on train transportation services,both UU (Law) N0. 23 Tahun (Year) 2007 and its derivatives, have appreciatedthe concept of accessibility mainly for disabled people. Second, policiesimplementations of accessibility aspect based on continental model analysisshows that there is a gap between UU No. 23 Tahun 2007 (that mandates thedrafting of 28 Governmental Decrees) and the fact that there are only two thathave been completed. Meanwhile, based on access analysis in public services, it isfound that three policy of train transportation services have developed commutersaccessibility, namely: policy of services with PSO (public service obligation)scheme, policy of services with equality concept, and policy of services withdisabled- and special need-responsive concept."

"Sistem dan infrastruktur transportasi di Indonesia didominasi oleh jalan mode. Karena alasan fundamental seperti kebijakan transportasi nasional dan tidak adanya visi jangka panjang, jaringan jalan nasional menanggung beban dari pergerakan orang dan barang di seluruh negeri yang menghadap mode lainnya transportasi. Dengan demikian, penting untuk membangun infrastruktur dan layanan kereta api nasional ke panggung di mana jaringan kereta api bisa menjadi efisien alternatif yang mampu bersaing secara sehat dengan jaringan jalan untuk mengurangi nasional beban ekonomi gerakan. Hal ini diperkirakan bahwa beberapa tahun ke depan, Indonesia akan memiliki kecepatan kereta api yang menyerupai Shinkansen di Jepang. Hal ini karena tahun depan segmen pertama dari kecepatan tinggi proyek kereta akan dimulai. Selain itu, transportasi darat rencana pembangunan dalam bentuk kecepatan tinggi melatih Jakarta ke Surabaya telah dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan prioritas untuk pemilihan proyek O & M harus selaras untuk tujuan strategis yang ditetapkan dalam rencana bisnis terpadu. Idealnya, sistem harus mendorong pemilihan proyek yang kontribusinya nilai ke pencapaian tujuan strategis yang tinggi dan diperlukan. Sebaliknya, mestinya mencegah pemilihan proyek, yang menambah sedikit nilai untuk mencapai tujuan.

---

Systems and transport infrastructures in Indonesia are dominated by road modes. Because of fundamental reasons such as national transportation policies and lack of long term vision, the national road network bears the brunt of the movement of people and goods across the country which overlooking other modes of transportation. Accordingly, it is important to build the infrastructure and national railway services to the stage where the rail network can be an efficient alternative that able to compete fairly with the road network to reduce national economic burden of movement.

It is predicted that a few years next, Indonesia will have a speed railways that resembles the Shinkansen in Japan. This is because the next year the first segment of the high-speed train project will be started. In addition, the land transportation development plan in the form of high-speed train Jakarta to Surabaya has been discussed in recent years.

The development of priorities for the selection of O&M projects must be aligned to the strategic objectives prescribed in the integrated business plan. Ideally, the system should encourage the selection of projects whose value contribution to the achievement of strategic goals is high and necessary. Conversely, it should discourage the selection of projects, which add little value to achieving goals."