Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Prinsip Asuransi Utmost Good Faith Dalam Asuransi Perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953 dengan pokok permasalahan kesatu Bagaimana pelaksanaan underwriting oleh Perusahaan Asuransi MSIG dalam penutupan asuransi perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953, kedua Bagaimanakah penerapan prinsip utmost good faith oleh Penanggung dan Tertanggung dikaitkan dengan jaminan atas risiko polis dalam asuransi perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan underwriting pada penutupan asuransi MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953 menggunakan sistem pre-underwritten tanpa melalaui pemeriksaan lebih lanjut oleh underwriter dan langsung dikirimkan melalui e-mail Tertanggung. Terhadap penerapan prinsip utmost good faith, Penanggung menyalahi prinsip berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan tidak menyediakan kolom pengisian informasi riwayat kesehatan secara detail, sehingga sudah pasti terdapat keadaan yang tidak disampaikan Tertanggung (non-disclosure) dalam melakukan pembelian asuransi perjalanan MSIG secara daring. Adapun yang menjadi saran dari penulisan ini adalah bagi perusahaan asuransi hendaknya menyediakan kolom informasi mengenai riwayat kesehatan untuk dapat menjamin pelaksanaan itikad baik bagi para pihak dalam proses pembelian asuransi secara daring. ......This thesis discusses about The Principle of Utmost Good Faith Insurance in MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953 with the first main issue is how underwriting is implemented by the MSIG Insurance Company in closing MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953, secondly how the principle of utmost good faith is implemented by the insurer and the insured is associated with guarantees for policy risks in the MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953. The method used is normative juridical, with a descriptive analytical research type using secondary data. The results of this research indicate that the implementation of underwriting for the closure of MSIG Travel Online Insurance Policy Number 801004953 uses a pre-underwritten system without going through further checks by the underwriter and is sent directly via e-mail to the Insured. Regarding the full application of the principle of utmost good faith, the Insurer violates the principle based on Article 31 paragraph (2) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance by not providing a column for filling in detailed health history information, so that there are definitely conditions that the Insured does not convey (non-disclosure) in making a bold purchase of MSIG travel insurance. The suggestion from this paper is that insurance companies should provide information columns regarding health history to ensure the implementation of utmost good faith for parties in the process of purchasing insurance boldly.

Abstrak :
Dengan seiring perkembangan teknologi, masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh asuransi perjalanan secara online. Pembelian asuransi perjalanan secara online tidak hanya akan menghemat biaya, namun juga menghemat waktu. Sebab, pembelian secara online dapat dilakukan dalam hitungan menit saja, dengan demikian tidak ada proses underwriting yang dilakukan oleh field underwriter dalam penerbitan asuransi perjalanan secara online. Tanpa adanya proses underwriting, maka akan berdampak pada bagaimana penerapan dari prinsip utmost good faith oleh Penanggung dan Tertanggung dalam penutupan asuransi.  Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah meskipun tanpa adanya proses underwriting oleh field underwriter, prinsip utmost good faith tetap harus dijunjung dan diterapkan oleh kedua belah pihak. Penanggung harus menyediakan informasi yang jelas dan dapat diperoleh oleh Tertanggung mengenai produk asuransi yang dijualnya dan Tertanggung pun harus mengungkapkan informasi yang sejujurnya mengenai identitas diri Tertanggung, tanggal perjalanan, destinasi tujuan pada saat melakukan pembelian secara online, serta membawa dokumen-dokumen yang diminta dengan engkap dan benar pada saat mengajukan klaim. Namun, saat ini pengaturan mengenai underwriting asuransi masih sangat sedikit di Indonesia sebab underwriting merupakan kebijakan internal dari pihak asuransi, namun akan lebih baik jika terdapat pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman dalam melakukan underwriting termasuk peran dari underwriter.

---

With the development of technology, people now can easily obtain travel insurance online. Purchasing travel insurance online will not only save costs, but also save time because online purchases can be done within minutes due to there is no underwriting process carried out by field underwriters in approving online travel insurance. Without an underwriting process, there will be an issue with the application of utmost good faith principle by the Insurer and the Insured in order to close the application. This thesis is a normative legal research with legislation approach. The conclusion of this thesis is that even without an underwriting process by the field underwriter, the utmost good faith principle must still be endorsed and applied by both parties. Insurers must provide clear and obtainable information for the Insured regarding the insurance products they sell and the Insured must also disclose honest information about the Insured's self-identity, travel date, travel destination when making an online purchase, and bring all appropriate documents at the time of claiming the insurance. However, there are still only a few regulations in Indonesia regarding insurance underwriting process today; it is because underwriting process is an internal policy of an insurance company, but it would be better if there are more regulations governing underwriting process including the role of the underwriter.

Abstrak :
Indonesia merupakan suatu rangkaian kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang besar dan kecil di mana letak geografisnya yang sangat menguntungkan dan memiliki sumber-sumber alam hayati dan non hayati yang terdapat di atas permukaan bumi, sumber daya manusia, serta sumber-sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata yang merupakan modal bagi pengembang kepariwisataan di Indonesia. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang di tujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakvat dan mempererat persahabatan antar bangsa. yang dalam mewujudkannya diperlukan adanya peran serta baik dari Pemerintah maupun dari pihak Swasta. Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Tahun Kunjungan Wisata 1991 (Visit Indonesia Year 1991) dan Tahun Kunjungan Asean 1992 (Visit Asean Year 1992) yang merupakan program bersama antara negara-negara Asean dalam menarik minat wisatawan mancanegara maupun domestik. Suksesnya penyelenggaraan Visit Indonesia Year 1991 dan Visit ASEAN Year 1992 tidak lepas dari peran serta Pemerintah, Masyarakat dan Badan Usaha. Suksesnya program Pemerintah salah satunya adalah adanya rasa aman dan nyaman. bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No. 16/U/II/1988 tanggal 25 Februari 1988 maka diadakan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) dalam peninqkatan pelayanan kepada wisatawan dimana PT. Asuransi Jasa Indonesia menyediakan suatu plan asuransi dan mempublikasikan kepada masyarakat dan AS ITA harus mengupayakan agar seluruh Perusahaan Perjalanan anggota ASITA mempergunakan Asuransi Wis atawan sebegai satu-satunya plan dalam memberi perlindungan bagi diri dan kepentingan wisatawan. Adanya perjanjian kerjasama ini merupakan bukti nyata peran serta pihak swasta dalam menunjang suksesnya program Pemerintah di bidang Pariwisata. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini maka diadakan perjanjian asuransi bagi wistawan antara Perusahaan Perjalanan anggota ASITA dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia. Asuransi Wisatawan adalah perjanjian antara Perusahaan Perjalanan dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia yang mempertanggungkan diri dan kepentingan wisatawan yang mengadakan perjalanan baik di dalam dan keluar wilayah Indonesia melalu seluruh Perusahaan Perjalanan yang tergabung dalam ASITA. Asuransi Wisatawan merupakan bukti perkembangan dalam dunia hukum perasuransian pada umumnya dan merupakan perkembangan dari bentuk-bentuk asuransi yang sudah ada pada khususnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih judul Aspek. Hukum Perjanjian Asuransi Perjalanan Bagi Wisatawan didalam penyusunan skripsinya. Hal-hal yang akan dibahas antara lain mengenai apakah perjanjian asuransi bagi wisatawan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian pada umumnya sehingga perjanjian ini sah dan mengikat apakah asuransi ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata sampai sejauh mana perlindungan dan ganti kerugian yang di berikan terhadap wisatawan apabila risiko yang dipertanggungkan terjadi bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak bagaimanakah penyelesaiannya jika terjadi persengketaan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi wisatawan baik antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan Perusahaan Perjalanan maupun antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan Wisatawan yang berada dalam penqurusan Perusahaan Perjalanan.

Abstrak :
[Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan asuransi perjalanan di Indonesia terutama penggunaanya untuk kegiatan pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penyelenggaraan asuransi perjalanan, apa saja risiko yang ditanggung oleh asuransi perjalanan, dan bagaimana peran penting nya dalam kegiatan wisata serta kemungkinan asuransi perjalanan diwajibkan untuk wisatawan domestik maupun mancanegara di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana dalam pengumpulan data selain dari studi literatur juga melalui wawancara dengan narasumber. Dari sana ditemukan bahwa tidak ada aturan khusus terkait produk asuransi perjalanan. Adapun dalam pelaksanaannya, penulis menyarankan perlu diadakan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat asuransi perjalanan untuk kegiatan wisata, dan diperlukan pengaturan yang memerintahkan penutupan asuransi perjalanan oleh pelaku usaha pariwisata untuk melindungi wisatawan domestik dan mewajibkan asuransi perjalanan untuk wisatawan mancanegara., This undergraduate thesis examines about travel insurance in Indonesia, especially towards its implementation for tourism activities. The purpose of this research is to understand how the regulation of travel insurance in Indonesia, what kind of risk that covered by travel insurance, how its important role for tour activities, and also the possibility of mandatory travel insurance either for inbound or outbound tourist in Indonesia. This research is qualitative research, which was in data collecting aside use literature study , also through deep interview. As the result, it had been found that there is no specific regulation related to travel insurance. And then, for its implementation, the researcher sugests that should be more socialization and education about the importance of travel insurance for tourism activities and it’s required to have further regulation about insurance covering by tourism businessman to protect domestic tourist and make travel insurance compulsory for outbound tourist.ist]