Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia terhadap proses jual beli harta bersama berdasarkan studi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. Tahun 2017. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia dan implikasinya terhadap proses jual beli harta dalam perkawinan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung adalah sah, tetapi karena belum didaftarkan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan campuran itu tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran itu tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Dengan demikian, berimplikasi terhadap proses jual beli harta bersama, yaitu selain harus memenuhi syarat keabsahan perkawinan campuran, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian jual. Dalam kasus ini, syarat formal terkait keabsahan perkawinan campuran di Indonesia belum terpenuhi, yaitu belum didaftarkan di Dukcapil setempat, sehingga perkawinan tersebut tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, jika demi kepastian hukum, maka perbuatan hukum Pihak Istri menjual tanah dan bangunan atas namanya sendiri itu seharusnya dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah dalam status belum kawin, dan harta itu adalah harta pribadinya. Namun, jika demi keadilan, maka perbuatan hukum Pihak Istri tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu terkait kausa yang halal dan melanggar asas kepatutan, karena se-harusnya secara de facto harta itu adalah harta bersama yang mensyaratkan adanya per-setujuan dari Pihak Suami untuk menjualnya, sehingga sepatutnyalah perjanjian jual beli itu menjadi batal demi hukum.

---

This thesis discusses the implications of the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia for the process of buying and selling shared assets based on a study of Denpasar District Court Decree Number 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. 2017. The main problem in this study is regarding the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia and the implications for the process of buying and selling assets in marriages. This research is a form of normative juridical research and the type of the research is analytical descriptive. The results showed that mixed marriages that were held abroad in accordance with applicable law in the country where the marriages took place were legal, but because they had not been registered in Indonesia in accordance with applicable regulations in Indonesia, the mixed marriages were not known in the population administration in Indonesia, so that all legal actions carried out by a mixed marriage partner do not get legal protection in Indonesia. Thus, it has implications for the process of buying and selling shared assets, which in addition to meeting the requirements for the validity of mixed marriages, must also fulfill the legal requirements for the sale agreement. In this case, the formal require-ments related to the validity of mixed marriages in Indonesia have not been fulfilled, that is not yet registered at the local Dukcapil, so that marriages are not known in population administration in Indonesia. Therefore, if for the sake of legal certainty, then the wifes legal actions to sell land and buildings in her own name should be considered as legal legal actions in unmarried status, and the assets are her personal assets. However, if for the sake of justice, then the wifes legal actions do not fulfill the legal requirements for an agreement, which is related to lawful causes and violates the principle of propriety, be-cause de facto assets should be joint property which requires the approval of the husbands party to sell it, so it is fitting for the sale and purchase agreement to be null and void.

Abstrak :
Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor dimasukkan dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004). Pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit oleh kurator bersifat seketika, berlaku saat itu juga terhitung sejak putusan pailit diucapkan. Salah satu tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit adalah penjualan harta tersebut. UUKPKPU dalam Pasal 185 mengintrodusir dua cara penjualan harta pailit (asset-aset debitor), menjual didepan umum dan dibawah tangan dengan izin hakim pengawas. Penjualan dibawah tangan harta pailit merupakan penjualan tanpa terlibatnya pejabat kantor lelang. Sedangkan pada dasarnya penjualan harta pailit harus dilakukan secara penjualan lelang. Salah satu dasar hukumnya lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan penjualan dibawah tangan tidak diatur jelas dalam UUKPKPU maupun di Undang-Undang lain dalam hal tata cara penjualan dibawah tangan itu sendiri. Kekosongan Hukum ini yang beresiko menimbulkan sengketa dikemudian hari atas kurator yang beritikad buruk. Tesis ini membahas mengenai kekosongan hukum yang terjadi pada UUKPKPU dalam hal penjualan dibawah tangan harta pailit dan upaya hukum yang ideal dalam menyelesaikan sengketa pengurusan harta pailit. ......Bankruptcy assets since the decision was issued. Bankruptcy covers the entire wealth of the debtor at the time of the declaration of bankruptcy pronounced the decision of as well as everything that is obtained during the bankruptcy (Article 21 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment). Handling bankruptcy assets made by curators set out in the decision of the bankruptcy declaration. Implementation of the maintenance of bankruptcy assets by the curator is instantaneous, with immediate effect as from the bankruptcy decision is pronounced. One task of the curator in performing the maintenance of bankruptcy assets is the sale of such property. Law on Bankruptcy and Suspension of Payment Article 185 introduces two ways of selling bankruptcy assets (the debtor's assets), sold in public and under the arms with the permission of the supervisory judge. Sales under the hands of bankruptcy assets without the involvement of a sales office official auction. While basically the sale of bankruptcy assets must be made in auction sales. One of the legal basis auctions Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 on Guidelines for the Implementation of the Auction. While sales are not regulated under the hands clearly in bankruptcy law and suspension of debt payments and in other Laws on the manner of sales under the hand itself. Emptiness This law is likely to cause a dispute later on curators who act in bad faith. This thesis discusses the legal vacuum that occurred on bankruptcy law and the postponement of debt payment obligations in terms of sales under the hands of bankruptcy assets and remedies are ideal in resolving disputes and the maintenance of bankruptcy assets.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta hibah atas harta Bersama tanpa persetujuan istri. Peralihan harta bersama dalam perkawinan melalu hibah harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan dalam tesis ini yaitu tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembuatan akta hibah atas harta bersama dalam perkawinan yang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan istri dan keabsahan akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normatif dengan tipe penilitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Hibah atas harta bersama dalam perkawinan yang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan istri adalah tidak benar karena PPAT dianggap tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dan PPAT dapat dikenakan sanksi perdata karena akta Hibah yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang sempurna menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan hukum dibawah tangan, atau dinyatakan batal dan/atau batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. PPAT dalam menjalankan jabatannya dituntut harus selalu menerapkan prinsip kehatihatian dan bersikap professional.

---

This thesis discusses the making of a Grant Deed on Joint Property without the wifes consent. Transfer of joint assets in a marriage through a grant must be done with the agreement of both parties. This is because according to Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely regarding joint property, husband or wife can act on the agreement of both parties. The problem in this thesis is the responsibility of the Land Deed Makers Officer for the making of the deed of shared assets in the marriage which is transferred to another party without the wifes consent and the validity of the said deed of grant. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type. The results of this study are the responsibility of PPAT for the making of the Grant Deed for joint assets in a marriage that is transferred to another party without the wifes consent is incorrect because PPAT is considered not careful in carrying out his position and PPAT may be subject to civil sanctions because the deed of Grant which should have power a perfect law becomes a deed that only has the power of law under the hand, or is declared null and void by law based on a court decision that has legal force. PPAT in carrying out its position is required to always apply the principle of prudence and be professional.