Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"What is the appropriate role of intelligence in the making of national security policy? Most members of the national security community bring to their roles a preconceived and mostly subconscious view on this issue, which view seems so obvious to its holders, that they rarely see reason to raise the question. Even within the U.S. Intelligence Community, where the subject is discussed more frequently, it is usually approached as part of an academic discussion, and only rarely as part of the planning and execution of normal support to the national security policy process."

"Amerika saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sepanjang periode 2002-2010. Strategi keamanan Amerika Serikat pada periode ini menunjukan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif, di tengah peningkatan kapabilitas militer China sepanjang periode 2002-2010, dimana China berpotensi melakukan aksi ofensif dan mengancam Amerika Serikat. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan mengapa strategi Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas defensif terhadap terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer di tahun 2002-2010. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori dilema keamanan, dalam rangkaian pengujian hipotesa. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa intensitas defensif dan kooperatif yang ditunjukan Amerika Serikat melalui strateginya disebabkan oleh peningkatan intensitas dilema keamanan. Argumen ini juga dipengaruhi perhitungan rasional terhadap keunggulan defensif yang dimiliki AS, serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Sifat defensif dalam strategi keamanan Amerika Serikat memungkinkannya untuk memitigasi meningkatnya intensitas dilema keamanan, khususnya melalui peningkatan kekuatan defensif diantara tahun 2002-2010, serta melalui peningkatan kerjasama pada periode 2006-2010. ......United States facing numerous challenges and threat during the period 2002-2010. United States security strategy in this period showed an increase in the intensity of defensive and uncooperative, in mid of the increasing of Chinese military capabilities over the period 2002-2010, which China could potentially take offensive action and threaten the United States. This thesis focused on the question of why the strategy of the United States experienced an increase in defensive intensity against China, which its military capabilities have increased in the years 2002-2010. This thesis uses quantitative methods and security dilemma theory, in a series of hypothesis testing. The findings in this thesis reveal that the intensity of defensive and cooperative, caused by the increasing of the security dilemma intensity. This argument is also influenced by rational calculations of United States defensive advantage and China offensive-defensive that can not be distinguished. Defensive nature of the security strategy of the United States allowed it to mitigate the increasing intensity of security dilemmas, particularly through increasing the defensive strength between the years 2002-2010, as well as through increased cooperation in the period 2006-2010."

"Tema penulisan ini berusaha melihat kuatnya dukungan dan kepentingan Amerika Serikat atas Indonesia selama tahun 1975-an. Terutama dalam masa Presiden Jimmy Carter (1976 - 1980) dimana ia meneruskan kebijakan oleh pemerintahan sebelumnya, Gerald Ford (1974 -- 1976), yakni dukungan penuh atas integrasi Timtim ke dalam wilayah Indonesia. Walaupun integrasi Timtim di pertanyakan oleh banyak anggota Kongres Amerika Serikat, tapi pemerintahan Carter tetap terus melanjutkan hubungan baik( antara Amerika Serikat dengan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Presiden Ford. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini menempuh metode umum dalam historiografi. Diantaranya, heuristik penyelusuran sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penulisan. Baik dalam segi sumber skunder maupun primer. Kedua, kritik sumber kemudian dilakukan guna memilah dan meneliti lebih jauh atas sumber-sumber yang digunakan, baik secara isi materi sumber maupun kondisi luar dari sumber tersebut. Ketiga, intrepretasi dilakukan agar dapat memberikan penganalisaan terhadap sumber dan pembahasan topik. Terakhir merupakan metode, historiography yakni deskritif - analisis history secara kronologis. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan penganalisaan atas masalah tersebut. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Timtim, dalam memberikan bantuan kepada Indonesia, Presiden Carter juga meminta Indonesia untuk menegakkan HAM. Tetapi tidak terkait dengan masalah integrasi Timtim, melainkan mendesak Indonesia agar melepaskan semua tahanan para anggota eks. PKI golongan B yang berjumlah ribuan orang dari seluruh penjara di Indonesia jika ada. Permintaan Amerika Serikat ini tentu saja dipenuhi oleh Indonesia karena masalah Timtim lebih membutuhkan perhatian seriu.s daripada mengurusi tahanan eks PKI, pada masa itu. Selain itu, Indonesia juga memerlukan dukungan politik luar negeri dari Amerika Serikat demi memperlancar mengatasi konflik di Timtim. Walaupun Indonesia menanggung korban jiwa dan harta yang tidak sedikit."

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan. ......Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."

"Hak Jaminan Resi Gudang, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain. Hak jaminan yang terdapat dalam sistem resi gudang di Indonesia ini memiliki pengaturan yang berbeda dengan sistem resi gudang di Amerika Serikat, menimbang pengaturan sistem resi gudang di Amerika Serikat telah lahir jauh lebih lama yaitu pada tahun 1916 apabila dibandingkan di Indonesia dimana Undang-Undang Sistem Resi Gudang sendiri baru lahir pada tahun 2006. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan pengaturan hak jaminan resi gudang di Indonesia dan Amerika Serikat serta perbandingan keabsahan lahirnya hak jaminan resi gudang di kedua negara tersebut dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan hak jaminan resi gudang di Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu persamaannya adalah dalam hal keabsahan lahirnya hak jaminan resi gudang. Sementara, perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, pada proses pembebanan hak jaminan resi gudang terdiri dari dua tahapan yaitu, Attachment dan Perfection. Hal tersebut lebih memberikan kepastian hukum baik bagi penerima hak jaminan dan pemberi hak jaminan. ......Warehouse receipt guarantee rights is a security right which imposed on a warehouse receipt for the repayment of debt, which established creditor's position for a priority right over other creditors. The United States and Indonesia has a different regulations on warehouse receipt system, considering that United States has a more complete regulation on warehouse receipt since it was enacted far longer on 1916, which warehouse receipt system legislation in Indonesia was enacted on 2006. Therefore, as an inspired function, the comparison of regulation for warehouse receipt guarantee rights in Indonesia and the United States and also the comparison of the validity of warehouse receipt guarantee rights existence in those two countries under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that there is similarity and difference between warehouse receipt guarantee rights in Indonesia and United States. One of the similarity is about the validity of warehouse receipt guarantee rights existence. Whereas the fundamental difference lies on the process of warehouse receipt guarantee rights imposition in the United States where it is consists of two stages which are Attachment and Perfection. This generates legal certainty for both the creditor and debtor of the guarantee rights."