Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan laporan pemantauan global WHO pada tahun 2023 mengenai pelacakan cakupan kesehatan universal yang diluncurkan pada tanggal 18 September 2023 oleh WHO dan Bank Dunia, menunjukkan bahwa 400 juta orang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, dan 40% penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial serta 4,5 miliar orang tidak sepenuhnya tercakup dalam layanan kesehatan penting pada tahun 2021, dan 2 miliar orang mengalami bencana belanja kesehatan akibat pengeluaran yang dikeluarkan sendiri untuk kesehatan atau out of pocket. Universal Health Coverage (UHC) berarti bahwa semua orang menerima layanan kesehatan berkualitas yang mereka perlukan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Universal Health Coverage (UHC) dalam meningkatkan kesehatan di berbagai negara dengan metode Literature review yang menganalisis 8 artikel terinklusi dari 350 artikel pada empat online database (PubMed, ScienceDirect, Scopus, Springer Link). Penelitian ini menekankan kerangka kerja sistem kesehatan WHO yang dikenal dengan Six Building Blocks yang terdiri dari enam pilar meliputi aspekaspek pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, pembiayaan kesehatan, dan kepemimpinan atau tata Kelola. Implementasi Universal Health Coverage (UHC) di dunia saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan yang bervariasi dari setiap negara yang disebabkan perbedaan karakteristik penduduk, pemasukan negara, ekonomi dan geografis.......According to WHO's 2023 global monitoring report on tracking universal health coverage launched on September 18, 2023 by WHO and the World Bank, 400 million people do not have access to basic health services, 40% of the world's population does not have access to social security, 4.5 billion people are not fully covered by essential health services by 2021, and 2 billion people experience health spending disasters due to out of pocket health expenditures. Universal Health Coverage (UHC) means that all people receive the quality health services they need without experiencing financial hardship. This study aims to describe the implementation of Universal Health Coverage (UHC) policies in improving health in various countries using the Literature review method which analyzed 8 articles included from 350 articles in four online databases (PubMed, ScienceDirect, Scopus, Springer Link). This study emphasizes the WHO health system framework known as the Six Building Blocks which consists of six pillars including aspects of health services, health workers, health information systems, access to health services, medicines, health financing, and leadership or governance. The implementation of Universal Health Coverage (UHC) in the world is currently showing significant progress, although it still faces a number of challenges."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) adalah skema pendanaan kesehatan masyarakat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesetaraan dalam layanan kesehatan termasuk dan memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Indonesia memulai program UHC melalui program nasional Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam implementasinya, JKN telah menghadapi banyak masalah dan salah satunya adalah defisit dana. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah memilih menggunakan cukai rokok sebagai sumber earmarked fund. Dengan metode sistem dinamis, penelitian ini memberikan wawasan struktural bahwa earmarking dari cukai rokok untuk JKN, dalam kasus Indonesia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketidakberlanjutan ini terutama disebabkan oleh dampak buruk penggunaan rokok terhadap kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan dan oleh dampak sosioekonomi yang juga semakin membebani anggaran pemerintah.

---

ABSTRACTUniversal Health Coverage (UHC) is a public health funding scheme promoted by the World Health Organization (WHO) to achieve equity in healthcare service including promotive, preventive, curative, and rehabilitation care at an affordable cost. UHC also aims to provide financial equity and financial protection for the community. In 2014, Indonesia started the UHC program through its national program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). In its implementation, JKN has faced many issues with the most recent topic being the fund deficit. To counter this issue, the Indonesian Government has chosen to use earmarking fund from tobacco excise to support JKN. Using system dynamics, this research provides a structural insight that earmarked fund from tobacco excise, in Indonesia case, is not sustainable in the long run. This unsustainability is mainly caused by the adverse effects of tobacco use to health which in turn increases public health expenditure and by its socioeconomic effects which also further burdens the government budget.

"

"Jaminan Kesehatan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui kebijakan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK), hingga saat ini masih menjadi kebijakan yang diunggulkan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi yang didukung dengan penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya masing-masing dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Charles O. Jones (1996). Namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki serta ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan melalui kebijakan jaminan kesehatan terintegrasi.......The Integrated Health Insurance organized by the Bekasi City Government through the Public Health Service Based on National Identity Number Policy (PHS-NIN), is still the favered policy in efforts to achieve Universal Health Coverage in Bekasi City. Therefore, this study aims to find out how the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance is, supported by the use of the theory of policy implementation put forward by Charles O. Jones (1996). This study used a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies. The result of this study found that the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance has been well implemented by the Government of Bekasi City. This is shown from the achievement of each dimension of policy implementation based on the theory of Charles O. Jones (1996). However, there are still number of things that can be improved in an effort to optimize health services through and integrated health insurance policy."

"

Tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Universal Health Coverage adalah cakupan pemiliki JKN yang ditargetkan mencapai minimal 95% pada tahun 2019 berdasarkan RPJMN 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk mengikuti JKN adalah ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan metode logit, studi ini mengobservasi individu dari 33 provinsi di Indonesia menggunakan data cross section dari SUESNAS 2017, Kemenkes, dan BPS. Studi ini menemukan bahwa ketersediaan rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, dokter rumah sakit, dan Puskesmas dapat meningkatkan probabilita seseorang mengikuti JKN.

 

---

The Biggest challenge to the government in implementing Universal Health Coverage is the coverage of JKN owners, which is targeted to reach a minimum of 95% in 2019 according to the RPJMN. The uneven availability of health facilities and health workers in each region is one of the factors that causes individuals reluctant to join JKN. With logit estimation, data used in this study are cross section data from SUSENAS 2017, Ministry of Health, and BPS. This study found the availability of hospitals, beds in hospital, doctor in hospital, and doctor in Puskesmas can increase probability someone to join JKN.

"