Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agung Sambodo
"Kota merupakan sebuah sistem, sehingga perlu diatur dengan suatu kebijakan pengelolaan perkotaan (Urban Management). PERDA DKI No. 6/1999 adalah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Didalam sistem kebijakan ini, diatur upaya pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Prinsip KDB adalah menetapkan bagian (porsi) ruang yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun pada suatu rencana pembangunan.
Masalah banjir di Jakarta masih menjadi ancaman. Pada tahun 1996, Jakarta dilanda banjir dan berulang kembali pada tahun 2002, 3 tiga tahun setelah keputusan PERDA dengan area yang lebih leas. Kawasan kena banjir di wilayah penelitian meluas dari 6 kelurahan tahun 1996 menjadi 18 pada tahun 2002. Pertanyaannya kemudian : dimanakah Ietak kesalahan kebijakan tersebut sehingga pembangunan kota malahan telah menghasilkan masalah baru ? Prinsip pelaksanaan KDB, secara internal seharusnya mampu menciptakan kondisi lingkungan kota menjadi lebih bails bukan sebaliknya malahan menjadi lebih buruk.
Atas permasalahan yang terjadi, pertanyaannya : (1) Bagaimana kriteria KDB ditetapkan dalam suatu rencana pembangunan ? (2) bagaimana konsistensi pelaksanaan KDB dan (3) bagaimana hubungan KDB dengan tumbuhnya kawasan barn kena banjir di wilayah penelitian ? Tujuan penelitian : (1) mengetahui kriteria ketetapan KDB, (2) menilai pelaksanaan kebijakan KDB atas Rencana dan Fakta dan (3) mengukur pengaruh KDB terhadap tumbuhnya kawasan baru kena banjir di wilayah penelitian.
Adalah fakta bahwa perubahan penggunaan tanah sejak tahun 1996 hingga 2002 cenderung kepada perluasan Ruang Terbangun, sehingga Ruang Terbuka menjadi berkurang. Dibandingkan dengan kebijakannya, perubahan yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan; yaitu basil Fakta tidak sesuai dengan Target Rencana pada RPTR Kecamatan 2005. Perluasan Ruang Terbangun telah meningkatkan nilai Koefisien Run off pada tanah. Daya resapan tanah terhadap Air menjadi menurun. Pada musim hujan, Air hujan lebih banyak berada di atas permukaan tanah. Ruang Terbuka yang menyempit telah berakibat pada peninggian permukaan Air hujan ketika melimpas di permukaannya. Hasil perhitungan Debit banjir menunjukan adanya perbedaan ketinggian Air tersebut pads banjir tahun 1996 dengan 2002, yaitu 76,01 cm x 178,76 cm.
Proses KDB terikat pada RPTR dengan dasar pertimbangan 4 kondisi fisik : Jejaring, Aktivitas, Kepadatan dan internsitas bangunan. Aspek hidrologis seperti daya resapan tanah, koefisien run off dan intensitas hujan tidak menjadi kriterianya; padahal "Ruang" adalah sebuah sistem lingkungan (subyek) yang memiliki fungsi konservasi bagi lingkungan. Unsur kriteria KDB tidak memiliki standar ukuran baku yang tetap dan mengikat besaran KDB, sehingga pelaksanaannya tidak dapat konsisten. Koefisien run-off wilayah telah meningkat sehingga berpeluang besar untuk kena banjir. Orientasi KDB hanya kepada "ruang" untuk' aktivitas (obyek), sehingga perlu di sempurnakan kriterianya dengan menilai aspek hidrologis melalui Reformulasi KDB.

Urban is a system, so it need to managed by a management policy called Urban Management. The Region Regulation of Jakarta, i.e. PERDA DKI No. 611999 is a Master Plan Policy for spatial management plan, called RTRW. In this policy system, the purpose of land development has arranged to monitor and controlled through the decision of Building Coverage Ratio, called KDB. The principle of KDB is to proportionally define the urban space that might becomes to either built area or open space.
The flood problem for Jakarta is still potent. In 1996, Jakarta was flood and repeat again in year of 2002 which greater than before; it was 3 years after the PERDA con-ducted. In the study area, the flood area has increase too larger from 6 district areas only at year of 1996 became 18 districts in 2002. It was wondering; what's wrong with the policy so it's gaining a new flood problem? Internally, the KDB principles actually should be produce a better condition to the urban environment then worse.
Pertaining to the problem, the questions are (1) How the KDB criteria's being stated for the develop planning? (2) How the consistency of KDB implementation it? And (3) how the correlate of KDB to the new of flood area? The objectives of the research are: (1) To know the state of KDB criteria's, (2) To judging the KDB implementation due to Planning concept and the Fact result, and (3) To measure the effect of KDB toward the growth of new area in study area which has been flooded.
In fact, the changes of land utilization was since 1996 to 2002, it tend to increase of built area and decrease of open space. Comparing to the policy goal, those change results was unexpected and had no matched to the Detailed Plan for 2005; obviously because the factual is greater than the target planned.
Any way, the increasing of built area will cause to an increasing of earth Run off Coefficient value. An infiltration capacity of earth will be decrease and Iatter on it will effect to the much more number of water volume on the earth surface. The open space that goes to narrow will cause of rain water level at surface that goes to higher. An account of Q factor from two periods, 1996 and 2002 with different run off coefficient i.e. 0.19 and 0.70 and different large of open space, have gaining a result a different water high level, that is 76.01-cm (1996) versus 178,76 cm (2002).
The states of KDB, it most depend on the Land Utilization Detailed Plan (called RPTR) and was considerate by four (4) criteria's i.e. Network, Activity, Density and Intensity. At those criteria's, none of them are concern to the environmental aspects such as land infiltration capacities or land run off coefficient or rain fall intensities were been a hydrological issues. In Fact, space or region is an environmental system, which have a conserve function (subject) but also have limitations. The KDB's orientation just to fulfill spatial needs for activities (object) and the criteria's has no standard rules to tight up KDB being consistence when it conducted. Otherwise, getting higher value of run off coefficient, it will tend to a bigger chance of flood be. Furthermore, the KDB principle need to reformulate to complete it criteria's with hydrological aspects.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14836
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safira Astari
"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.
......Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Primananda
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Ada beberapa dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu: teori manajemen, teori manajemen perkotaan, teori pengawasan dan teori relokasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan, pengumpulan data, dan studi lapangan dengan cara wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang terjadi pada pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara hanya berbentuk pengawasan melekat Waskat internal pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena pemerintah menjalankan dua peran pada waktu bersamaan. Peran tersebut sebagai pelaksana dan sebagai pengawas, sehingga sulit dibedakan antara tugas utama yang mana sebagai pelaksana dan yang mana sebagai pengawas

ABSTRACT
This study aims to describe the supervision of resettlement relocation implementation of Pasar Penjaringan North Jakarta. There are several basic theories used for the analyzement of the research problems, namely management theory, urban management theory, supervision theory and theory of relocation. This study uses a qualitative approach, using data collection techniques by way of literature study, data collection, and field study by in depth interviews. The results in this research show that the supervision that occurs in the implementation of the relocation of settlement of Pasar Ikan, Penjaringan, North Jakarta is only limited to inherent supervision in the internal government Waskat . However, the results indicate that supervision is not yet optimal because the government runs two roles at the same time. Roles as an executor and as a supervisor, in which we need to distinguish between those role which one as an executor only and as a supervisor only."
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library