Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, seharusnya dilibatkan di dalam proses perencanaan dan pembangunan di desa. Hal ini disebabkan pelibatan seluruh lapisan masyarakat di dalam proses perencanaan dan pembangunan merupakan suatu bentuk atau ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik. Di Desa Salamrejo, ada kelompok penghayat kepercayaan Persatuan Eklasing Budhi Murka (PEBM) yang sudah mengalami eksklusi bertahun-tahun sehingga tidak memiliki akses di dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Desa sebagai unit terkecil di dalam administrasi pemerintahan, seharusnya dapat menjaring dan mendorong partisipasi masyarakat secara langsung. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa peraturan di Indonesia mengakomodasi pembentukan lembaga kemasyarakatan baru sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh penghayat kepercayaan PEBM di Desa Salamrejo menjadi perwujudan atas hal tersebut dan menjadi wadah inklusivitas pada tingkat horizontal. Meskipun lembaga kemasyarakatan tersebut masih bersifat informal, pemerintah Desa Salamrejo memberikan dukungan atas keberadaan kelembagaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan lembaga kemasyarakatan yang mendukung inklusivitas dan bermanfaat bagi masyarakat perlu mendapatkan legalitas dari Desa Salamrejo. Hal ini disebabkan bahwa selain mendorong partisipasi masyarakat, hal ini turut pula mendorong tata kelolapemerintahan desa menjadi lebih baik.

---

All group in society, without exception, should be involved in the planning and development process in the village. This is because the involvement of all levels of society in the planning and development process is one of characteristics of good governance. In Salamrejo Village, there is a group of Persatuan Eklasing Budhi Murka (PEBM) local believers which has been excluded for years so they do not have access to the village planning and development process. The village as the smallest unit in government administration should be able to entice and encourage direct participation of the society. This normative juridical method thesis research concludes that Indonesian regulations accommodate the formation of new social institutions as needed. The social institution formed by the PEBM believers in Salamrejo Village embodies this and becomes a forum for inclusiveness at the horizontal level. Even though these social institutions are still informal, the Salamrejo Village government provides support for the existence of these institutions. Based on this, the existence of social institutions that support inclusivity and benefit the community needs to obtain legality from Salamrejo Village. This is because in addition to encouraging community participation, this

also encourages better village governance."

"Desa Caringin merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sukabumi, yang dalam pembangunan desanya masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya permasalahan pada saat proses perencanaan pembangunan desa, yaitu pada saat penyusunan rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan terwujud apabila setiap aktor yang ada di desa ikut terlibat. Namun, di desa Caringin keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis keterlibatan BPD Caringin pada saat proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Caringin tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Caringin tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya permasalahan keterlibatan BPD Caringin, pada saat proses penyusunan RPJM Desa Caringin tahun 2019-2025. Pemerintah Desa Caringin dalam hal ini tidak melibatkan BPD Caringin pada saat proses penyusunan RPJM Desa tersebut, dengan tidak melakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan BPD Caringin dan juga unsur masyarakat. Pada proses penyusunan RKP Desa Caringin tahun 2020 BPD Caringin sudah terlibat aktif, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika menentukan skala prioritas dari rancangan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

---

Caringin village is one of the villages located in Sukabumi regency, which in its village development is still experiencing problems. These problems occur because there was problems during the village development planning process, when compiling the design of programs or activities to be carried out. Quality development planning will be realized if every actor in the village are involved. However, in Caringin village the involvement of the Village Deliberation Agency is still a problem. These problems led to this research, which aims to analyze the involvement of the Caringin Village Deliberation Agency during the preparation of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025 and Caringin Village Government Work Plan in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there were problems about Caringin Village Deliberation Agency involving, during the preparation process of Caringin Village Medium Term Development Plan in 2019-2025. Caringin Village Government in this case did not involve Caringin Village Deliberation Agency during that Village Medium Term Development Plan preparation process, by not conducting village deliberations which involved Caringin Village Deliberation Agency and also community elements. In the process of preparing the Caringin Village Government Work Plan in 2020, Caringin Village Deliberation Agency has been actively involved, but the problem is when determining the priority scale of the design of the program or activity to be carried out."