Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Naskah merupakan kumpulan catatan dari berbagai sumber, tentang berbagai masalah, yang digabung menjadi satu himpunan, dan disimpan dalam sebuah kotak. Kotak ini berisi 20 bendel catatan, sebagai berikut: daftar desa perdikan di Jawa, disusun tahun 1925. Urutan daftar menurut Kabupaten. Bahasa Belanda.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 12 Tahun 2004.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status peraturan desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011dengan menafsirkan serangkaian pasal 7 ayat (1), 7 ayat (2). 8 ayat (1) dan 8 ayat (2) dan dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan masa setelah berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan kajian kepustakaan dan perundang-undangan, disusun secara sistematis dan komprehensif kemudian didapat kesimpulan yang mempunyai relevansi langsung dengan permasalahan terkait yang diteliti. Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 dan jika dikombinasikan dengan masa sebelum berlakunyaUU No. 6 Tahun 2014, maka masih termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karena pengundangannya dalam Lembaran Derah/Berita Daerah. Sedangkan setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, karena diundangkan dalam Lembaran Desa/BeritaDesa, keberadaannya diakui dan mengikat bagi masyarakat. Jika dikaji dengan teori kewenangan, pembentukan Peraturan Desa ini merupakan kewenangan subdelegasi yang diberikan oleh DPRD kepada BPD dalam tataran pemerintahan desa. Ketentuan sub delegasi juga dijabarkan dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Untuk mengembalikan status peraturan desa masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan maka diperlukan revisi pasal 69 ayat 11 UU No. 6 tahun 2014 atau dengan mengeluarkan produk hukum berupa Permendagri yang menentukan bahwa PeraturanDesa diundangkan di Lembaran Daerah/Berita Daerah dan pembentukan Peraturan Desa agar lebih ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam perwujud dan demokrasi di pemerintahan desa

---

ABSTRACT
Since the enactment of Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulations Undangan.yang replace Law No. 10 In 2004, the Village Regulations no longer explicitly mentioned in Law No. 12, 2004. The purpose of this study aims to determine the status of village regulations after the enactment of Law No. 12 in 2011 to interpret a series of article 7 paragraph (1), 7 (2). 8 paragraph (1) and 8 (2) and combined with the period prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the village with the period after the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the village. This research is normative juridical using study literature and law, arranged systematically and comprehensively then be concluded that have direct relevance to the issues related to the investigation. Regulatory Status The village after the enactment of Law No. 12 Year 2011 and when combined with the period before the enactment of Law No. 6 In 2014, it was included in the category of legislation for enactment in the Gazette of Regional / Local News. Meanwhile, after the enactment of Law No. 6 Year 2014 are not included in the category of legislation, as promulgated in the Gazette of the Village / Village News, its existence is recognized and binding for the community. If assessed by the authority of the theory, the formation of a Village Regulation subdelegasi authority granted by Parliament to BPD at the level of village government. Conditions subdelegasi also spelled out in article 13 of Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. To restore the status of village regulations in the category of legislation would require a revision of article 69 paragraph 11 of Law No. 6 2014 or by issuing a legal product in the form of Regulation specifies that the Village Regulations promulgated in the Regional Gazette / Regional News and the establishment of village regulations that further enhanced community participation because it is a very important point in the realization of democracy in village administration.