Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di daerah Kabupaten Bogor saat ini pada dasarnya telah sesuai dengan harapan, walaupun demikian bukan berarti tidak ditemui kendala-kendala. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dengan melihat peranan dari Departemen Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bogor dalam rangka penyelesaian sengketa tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menggambarkan data secara obyektif apa adanya berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut dapat kiranya kita lihat bahwa penyelesaian sengketa wakaf tanah yang dilakukan di wilayah kabupaten Bogor, telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan peraturan pelaksanaannya. Walaupun pada prakteknya tidak terlalu banyak sengketa wakaf yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bogor maupun Pengadilan Agama Bogor, malahan di Pengadilan Agama Bogor belum pernah menangani sengketa wakaf sama sekali, karena rata-rata sengketa wakaf yang terjadi diselesaikan secara musyawarah antara para pihak, dengan ditengahi oleh Departemen Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat. Jadi yang mempunyat peranan yang besar dalam penyelesaian sengketa wakaf di Kabupaten Bogor adalah Departemen Agama. Sedangkan Peranan Pengadilan Negeri Bogor dalam menangani sengketa wakaf belum begitu terlihat, walaupun pernah menangani sengketa wakaf, karena jumlah kasus sengketa wakaf yang ditangani baru satu kasus. Sedangkan Pengadilan Agama Bogor sejauh ini belum pernah menangani sengketa wakaf, jadi peranannya kurang terlihat dalam menyelesaikan persengketaan wakaf yang terjadi di Kabupaten Bogor."

"Tujuan dalam penelitian ini adalah menyusun prioritas masalah wakaf nasional berserta solusinya dari aspek masyarakat, pengelola wakaf, dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah modifikasi Analytic Netwrok Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prioritas permasalahan wakaf dari aspek masyarakat di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Adapun prioritas permasalahan wakaf dari aspek pengelola adalah minimnya biaya operasional dan lemahnya sumberdaya nazhir. Sedangkan prioritas permasalahan wakaf dari aspek pemerintah adalah lemahnya sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan minimnyaa biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Solusi prioritas atas permasalahan wakaf dari aspek masyarakat yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dari sisi agama dan sosialisasi dan edukasi perwakafan kepada masyarakat. Adapun solusi prioritas atas permasalahan wakaf dari aspek pengelola adalah peningkatan biaya operasional dan training dan perbaikan sistem rekrutmen nazhir. Sedangkan solusi prioritas terhadap persoalan wakaf dari aspek pemerintah adalah meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan meningkatkan biaya APBN sertifikasi wakaf. Hasil perhitungan akhir menunjukkan bahwa prioritas permasalahan wakaf yang terjadi di Indonesia bersumber dari aspek pengelola, dengan nilai mean sebesar 1,082. Adapun permasalahan wakaf dari aspek masyarakat memperoleh nilai mean sebesar 0,526, dan mean pemerintah sebesar 0,391.

---

The objectives of this study are to arrange the list of waqaf problems priority and its solution from society aspect, administrator aspect, and government aspect. The methode used in this research was Modification of Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the problems priority of wakaf from public aspect are lack of public awareness for wakaf and the lack of public knowledge about wakaf. The problems priority of wakaf from administrator aspect are low of operational cost and weak human resource (nazhir of wakaf). The problems priority of wakaf from government aspect are lack of socialization of wakaf regulation and low of Indonesian budget (APBN) for wakaf certification. The solution priority of wakaf problems that proposed in this research from public aspect are approaching them from religion aspect and socialization and educate them about wakaf knowledge. The solution priority from administrator aspect are increase operational cost and training and improving recruitment system. The priority solutions form government aspect are improve socialization of wakaf regulation and increase Indonesian budget (APBN) for wakaf certification. This research concluted that administrator aspect was the most important aspect of wakaf problems in Indonesia with the mean value 1,082. Mean value 0,526 for public aspect, and 0,391 for government aspect."

"Penelitian ini membahas menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia. Sengketa yang terjadi dalam putusan ini adalah dimana tanah hak milik dengan sertipikat Nomor 04629 atas nama Gusti Adi Wirawan sebagai Penggugat, diatasnya terdapat overlapping atau tumpang tindih tanah wakaf dengan sertipikat Nomor 337 tahun 1993. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah pada suatu bidang tanah dan implikasi hukum atas tukar menukar (ruislag) tanah wakaf dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll yang ternyata objek bidang tanahnya tumpang tindih. Dalam membahas permasalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, bersifat ekspalanatoris, dan menghasilkan analisa kualitatif terhadap masalah tersebut. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada umumnya tumpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan kesalahan administrasi. Pada kasus ini, tampaknya telah terjadi ketidaktelitian oleh pihak BPN sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat yaitu adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang belum pernah melakukan pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) dengan menggunakan metode yang sama atas Sertifkat Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) sehingga tidak dapat diperbandingkan secara objektif dan berimbang terhadap letakdari kedua sertifikat tersebut, dan faktor lain juga dapat disebabkan oleh karena adanya penelantaran tanah oleh Penggugat yang mana pada saat terjadi pengukuran untuk sertipikat wakaf, Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah wakaf seharusnya ada dalam proses pengukuran batas-batas tersebut agar terpenuhi syarat sesuai perundang-undangan. Sehingga pada saat proses sertipikat selesai ada pihak yang dirugikan dengan timbulnya dua alas hak diatas objek yang sama

---

This study discusses analyzing the settlement of waqf land disputes from Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll in accordance with the laws and regulations on waqf in Indonesia. The dispute that occurred in this decision is where the land is owned by certificate Number 04629 in the name of Gusti Adi Wirawan as the Plaintiff, above which there is overlapping or overlapping of waqf land with certificate Number 337 of 1993. The problem in this paper is regarding legal protection for holders of land rights against the case of overlapping ownership of land rights in a plot of land and the legal implications of the exchange (ruislag) of waqf land in Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll which turns out to be an overlapping land. In discussing these problems, the author uses a library research method that refers to applicable legal principles, is explanatory, and produces a qualitative analysis of the problem. The data analysis was done prescriptively. The author concludes that in general, overlapping land rights are caused by elements of intentional, unintentional, and administrative errors. In this case, it seems that there has been inaccuracy on the part of the BPN, resulting in overlapping land rights. Factors causing overlapping ownership of certified land, namely an error from the Land Office of East Luwu Regency which has never measured the return on the upper limit of Ownership Certificate Number 337 of 1993 (waqf) (exhibit T-1 and TT-4) by using the same method for the Certificate of Ownership Number 04629 (exhibits P-1 and P-5) so that it cannot be compared objectively and in a balanced manner with respect to the location of the two certificates, and other factors can also be caused by neglect of land by the Plaintiff who where at the time of the measurement for the waqf certificate, the Plaintiff as the owner of the right to the land bordering the waqf land should be in the process of measuring the boundaries in order to fulfill the requirements according to the legislation. So that when the certificate process is complete, there are parties who are harmed by the emergence of two rights over the same object."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan pejabat yang berwenang dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Dalam kasus ini Wakif dan Nazhir melakukan perjanjian perwakafan tanah hanya secara dibawah tangan pada tahun 2008. Selama lebih kurang 10 tahun Nazhir sebagai pengelola tanah wakaf belum membuat Akta Ikrar Wakafnya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (yang selanjutnya disebut PPAIW), sehingga status tanah wakaf belum memiliki kejelasan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW serta perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam perwakafan tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, perwakafan tanah yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dalam kasus ini tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur harta benda wakaf. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Surat Keterangan Tanah (yang selanjutnya disebut SKT) sebagai bukti pemenuhan unsur harta benda wakaf baru terbit pada tahun 2016, sementara perwakafan tanah dilakukan pada tahun 2008. Hal tersebut melanggar syarat suatu sebab yang halal. Nazhir dalam kasus ini tidak dapat diberikan perlindungan hukum. Hal ini karena meskipun masih ada kemungkinan dapat disahkannya perwakafan tanah tersebut agar lahir perlindungan hukum bagi Nazhir, namun Nazhir dalam pelaksanaan perjanjian wakaf terbukti telah melanggar asas iktikad baik dalam perjanjian.

---

This study discusses The Legality Of Land Waqf Which Is Not followed By The Making Of A Waqf Pledge Deed Before Authorized Official in the Pringsewu Religious Court Decision Number 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. In this case, Wakif and Nazhir entered into an underhanded land waqf agreement in 2008. For approximately 10 years Nazhir as waqf land manager has not made his Waqf Pledge Deed in front of the Waqf Pledge Deed Official (hereinafter referred to as PPAIW), so the status of the waqf land do not have yet. The main issues discussed in this thesis are the validity of the land waqf which is not followed by the making of the Waqf Pledge Deed before PPAIW and the legal protection of Nazhir in the land waqf. The research method used is the normative juridical method. The typology used in this research is prescriptive research. As for the results of this study, land waqf which is carried out without making a Waqf Pledge Deed before PPAIW in this case is not valid, because the elements of waqf property are not fulfilled. Physical Control of Land Sector or Land Certificate (hereinafter referred to as SKT) as evidence of fulfillment of waqf property elements was only issued in 2016, while land waqf was carried out in 2008. This violates the requirements for a lawful cause. Nazhir in this case cannot be given legal protection. This is because although there is still the possibility that the land waqf can be legalized so that legal protection is born for Nazhir, Nazhir in the implementation of the waqf agreement is proven to have violated the principle of good faith in the agreement."

"Wakaf uang, sebagai salah satu jenis wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dana terbatas dan dapat mengisi aset-aset wakaf berupa tanah dengan pembangunan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Agar manfaat wakaf uang berjalan optimal, diperlukan nazhir yang profesional dalam mengelolanya. Sebagai nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mengelola wakaf uang yang berasal dari Alumni ESQ Training. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dan apakah pengelolaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf uang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu terdiri dari penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang kepada mauquf ?alaih. Peran nazhir tersebut dilakukan oleh Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, yaitu dengan melakukan penghimpunan wakaf uang secara langsung maupun tidak langsung, mengembangkan wakaf uang melalui investasi langsung di Menara 165, dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf uang secara tidak langsung kepada fakir miskin dan dhuafa.Pengelolaan wakaf uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menghimpun wakaf uang, masih menggunakan bank konvensional serta rekening bank syariah berbentuk rekening mudharabah, belum berbentuk rekening wadi?ah. Sertifikat wakaf uang juga masih diterbitkan sendiri, bukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga mengakibatkan pelaksanaan ikrar wakaf uang maupun pendaftaran wakaf uang yang seharusnya dilakukan melalui LKS-PWU menjadi belum terlaksana. Pengembangan wakaf uang yang dilakukan juga belum diasuransikan pada asuransi syariah dan tidak ada persentase wakaf uang yang diinvestasikan di bank syariah.Cash waqf, as one type of waqf is regulated in Indonesia legislation, have great benefits, which can be done by people who have limited funds and can fill waqf assets such as land with a more productive development tools for the benefit of the people. In order that the benefits of cash waqf running optimally, it would require professional nazhir to manage it. As a nazhir, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa manages cash waqf derived from alumni of ESQ Training. Before knowing cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa and whether the management has been in accordance with Indonesia legislation, it is important to know the role of nazhir in cash waqf management according to Indonesia legislation.

This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Role of nazhir in cash waqf management, according to the legislation in Indonesia, is related each other, which consist of collecting cash waqf, developing cash waqf, and distributing results of cash waqf development to mauquf ?alaih. The role of nazhir is performed by Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa, consists of collecting cash waqf directly and indirectly, developing cash waqf through direct investment in Menara 165, and distributing results of cash waqf development indirectly to poor people.

Cash waqf management in Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa has not been entirely in accordance with Indonesia legislation. In collecting cash waqf, still use conventional banks and mudharabah account, not wadi?ah account. Certificate of cash waqf is still self-issued, not by Sharia Financial Institution-Receiving Cash Waqf (LKS-PWU). Because of that, the implementation of waqf pledge and registration of cash waqf, that should be done through LKS-PWU, have not done yet. The developing of cash waqf has not insured with sharia insurance and there is no percentage of cash waqf which invested in sharia bank.<.i>"

"Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen yang telah dijamin oleh pemerintah, namun sebagai sebuah instrumen investasi memiliki resiko terjadinya gagal bayar, sehingga aset wakaf uang perlu mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini mengkaji: pertama, landasan pemikiran penggunaan dana wakaf oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan. Kedua, mengkaji kepastian hukum keutuhan aset wakaf uang dalam pelaksanaan CWLS. ketiga, mengkaji model CWLS dalam mewujudkan kesejahteraan. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data yang digunakan data primer dan sekunder serta menggunakan teknis penulisan deskriptif analitis. Pembahasan disertasi ini pertama, Lahirnya CWLS merupakan upaya pemenuhan kemaslahatan daruriyat, karena kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang harus ada untuk melanjutkan kehidupan manusia sehari-hari dan menjamin maqasid utama syariah dan tanpanya dapat mengakibatkan hilangnya maqashid. Dalam kemaslahatan daruriyat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan makanan, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan dasar ini merupakan hak dasar semua manusia yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali, termasuk warga negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat tersebut. Kedua, kepastian hukum keutuhan aset wakaf uang dalam pelaksanaan CWLS, dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN menjelaskan bahwa pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN yang diambil dari anggaran APBN tiap tahunnya, serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan pemindahtanganan barang milik negara dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Dalam hal ini, ketika terjadi gagal bayar pemerintah berkewajiban membayar pokok CWLS dengan mempergunakan barang milik negara yang dijadikan underlying asset dengan cara dijual. Ketiga, model pelaksanaan CWLS dalam mewujudkan kesejahteraan sosial disalurkan oleh BWI tidak hanya bermitra pada nazhir wakaf yang ditujukan pada bidang kesehatan, Pendidikan, ketahanan pangan, UMKM dan sebagainya, tetapi juga ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan izin dari Kementerian Sosial dengan program-program diantaranya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan hal tersebut diharapkan kesejahteraan sosial dapat terwujud.

---

Cash Waqf Linked Sukuk is a government-guaranteed bond that carries the risk of default, making it crucial to establish legal certainty for cash waqf assets. This study examined various aspects related to this issue. Firstly, it analyzed the rationale behind the utilization of waqf funds to maximize benefits. Secondly, it investigated the legal certainty of CWLS assets concerning Cash Waqf Linked Sukuk. Lastly, it explored the role of the CWLS model in enhancing the welfare of the community. This research adopted a normative legal research approach, utilizing both statutory and conceptual methods. Primary and secondary data were collected, analyzed, and presented using technical descriptive analytical writing. The findings showed that the management and development of cash waqf necessitate investments in LKS products and Islamic financial instruments to ensure long-term benefits. Consequently, the establishment of an Islamic institution becomes necessary to safeguard the security of this high-risk investment, which involves the State Revenue and Expenditure Budget in the development of public service infrastructure. Waqf assets are protected by various legal provisions, including Article 45, paragraph (2) of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, which governs the transfer of state property through sale, exchange, grant, or inclusion as government capital. In the event of default, the government is obligated to repay the principal of the Cash Waqf Linked Sukuk by selling the underlying state property. Thrid the CWLS implementation model in realizing social welfare distributed by BWI is not only partnered with nazhir waqf aimed at the fields of health, education, food security, UMKM but also aimed at Social Welfare Institutions that obtain permission from the Ministry of Social Affairs with programs including rehabilitation social security, social security, social empowerment, and social protection. Based on this, it is expected that social welfare can be realized"