Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam pengadaan publik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis metode ilustratif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah secara umum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan alternatif dan aktif. Pendekatan aktif dilakukan melalui peluncuran platform pengadaan khusus UMKM yaitu e-Order DKI Jakarta dan Bela Pengadaan LKPP. Upaya pendekatan aktif ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang menjadi penghambat UMKM mengikuti pengadaan publik yaitu terkait proses pembayaran yang lama dan keterbatasan akses. Selanjutnya, pendekatan alternatif dilakukan melalui hadirnya Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjamin keterlibatan UMKM dalam pengadaan, Program Jakpreneur Jakarta dan peran KADIN DKI Jakarta dalam memberikan pelatihan dan program bantuan pembiayaan bagi UMKM. Kedua upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kelemahan internal UMKM yang menjadi penghambat seperti perizinan, keterbatasan modal, rendahnya literasi perbankan dan teknologi informasi. Selain itu, LKPP juga berupaya melakukan pendekatan alternatif melalui kegiatan pengawasan ke daerah-daerah untuk mendorong Pemerintah Daerah belanja lebih banyak produk dalam negeri khususnya UMKM. ......This study aims to identify and analyze the Government's efforts to improve MSME involvement in public procurement, particularly in DKI Jakarta Province. This study uses qualitative research methods with illustrative analysis techniques. The result of this study indicates that the Government's efforts are generally through two approaches, i.e., an alternative and an active approach. An active approach implements through the launch of a particular procurement platform for MSMEs, namely the DKI Jakarta e-Order and LKPP Bela Pengadaan. This active approach to overcoming an inhibitor factor to MSME in joining public procurement related to long payment processes and limited access. Furthermore, an alternative approach implements through the presence of Presidential Decree 16 of 2018 concerning the procurement of goods and services to ensure the involvement of MSMEs in public procurement, the Jakarta Jakpreneur Program, and the DKI Jakarta KADIN role in providing training and financing assistance programs. That two programs for MSMEs to overcome MSMEs' internal weaknesses, i.e., capital, lack of knowledge and technology, resources, and licensing. Also, LKPP seeks to take an alternative approach by monitoring activities in the regions to encourage local governments to spend more on domestic products, especially MSMEs.

Abstrak :
ABSTRAK Setelah mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia berusaha mewujudkan cita-citanya, antara lain yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga sulit untuk berkonsentrasi dalam pembangunan ekonomi. Pada periode 1945-1965, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, bahkan pada tahun 1960-1968 pertumbuhan pendapatan per-kapita Indonesia adalah negatip. Mulai tahun 1969, Pemerintah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional, dengan titik berat pembangunan di bidang ekonomi. Rencana Pembanguman jangka Panjang yang pertama, meliputi tahun 1969-1993. Pada tahap awal pembangunan nasional, peranan pemerintah sangat besar. Sumber pembiayaan pembangunan sebagian besar berasal dari hasil ekspar minyak bumi dan bantuan luar negeri. Pada tahun 1983, harga minyak bumi di pasaran dunia turun, sehingga pendapatan pemerintah dari minyak bumi menurun. Sejak saat itu pemerintah mulai melakukan serangkaian deregulasi untuk mendorong sektor swasta agar dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti besarnya peran Modal Pemerintah terhadap pertumbuhan PDB selama tahun 1973-1994, dibandingkan dengan input-input lainnya yaitu Modal Swasta dan Tenaga Kerja. Dengan menggunakan fungsi produksi Translog, dimana PDB sebagai output dan Modal Swasta, Tenaga Kerja serta Modal Pemerintah sebagai input, ingin dicari faktor input mana yang mempunyai, elastisitas terbesar terhadap pertumbuhan output, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan Pemerintah. Berda an hasil estimasi dan analisis yang telah dilakukan, Model Translog Lengkap yang diajukan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam tesis ini ternyata kurang sesuai dengan data yang tersedia, karena adanya masalah kolinieritas-ganda . Akhirnya penulis menggunakan model dimana masing-masing input nya ada kuadratnya. Lengkapnya hasil estimasi model tersebut adalah sebagai berikut: lnQ = 23.49 + 0.99171 T + 0.73247 (0.5)(InK)2 + 0.085059 (0.5)(lnL)2 + 0.81753 (0.5)(1nP)2 - 0.73247 (InK)(InP) - 0.085059 (InL)(lnP) + 0.069545 T(InL) - 0.069545 T(InP) Hasil uji-F dan uji-t model ini adalah significant untuk semua variabel bebasnya. Model ini menghasilkan elastisitas parsial output terbadap masmg-masing input yang bersifat variabel yaitu: EK = ∂InQ/∂lnK = 0.73247 (InK) - 0.73247 (InP) EL = ∂InQ/∂InL = 0.085059 (InL) - 0.085059 (InP) + 0,069545 T EP = ∂lnQ/∂InP = 0.81753 (InP) - 0.73247 (InK) - 0.085059 (InL) - 0.069545 T Hasil perhitungan elastisitas untuk masing-masing inputnya dapat diliat pada Lampiran 16. Secara umum kesimpulan hasil perhitungan elastisitas (1973-1994) tersebut adalah sebagai berikut: EK Positip, mula-mula meuurun, kemudian sejak tahun 1984 meningkat EL Mula-mula negatip namun mengecil, kemudian sejak tahun 1990 positip dan terus meningkat EP Mula-mula positip namun menurun, kemudian sejak tahun 1983 menjadi negatip dan semakin membesar Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1983, telah terjadi pergeseran peran dari Modal Pemerintah (yang mempunyai peran positip terbadap pertumbuhan Ekonomi pada tahun 1973-1982) kepada Modal Swasta yang sejak awal memang positip tetapi menurun, dan kemudian sejak 1984 positip dan terus meningkat. Sejak tahun 1983 pula, pemerintah melalui serangkaian kebijakan Deregulasi yang terus menerus dilaksanakan, telah berkurang perannya dalam pertumbuhan ekonomi, dan digeser oleh sektor Swasta yang selanjutnya memegang peranan yang positip dan terus meningkat dalam pertumbuhan ekonomi. Jika laju perturnbuhan input sesuai tahun 1990-1994 maka output tahun 1995-2004 akan meningkat namun peningkatannya semakin menurun. Laju perturnbuhan output periode tersebut yaitu sebesar 3.67 % per-tahun. Jika laju pertumbuhan output ingin dipertahankan pada tingkat 6 % per-tahun dan laju pertumbuhan input Modal Pemerintah, Tenaga Kerja dan Teknologi sama seperti tahun 1990-1994, maka laju pertumbuhan Modal Swasta pada periode tersebut harus mencapai minimal 10.24485 % per-tahun. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran atau masukan yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan pembangunan, yaitu: 1. Produktivitas Tenaga kerja perlu dipertahankan dan ditingkatkan, agar peran yang positip terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan . Misalnya melalui pelatihan kerja, peningkatan kesehatan, ketrampilan, gizi makanan yang lebih baik dan lain-lain. 2. Agar sektor Swasta yang mempunyai peran positip dan semakin meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat semakin berkembang, pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif agar para pengusaha semakin tertarik untuk menanamlcan modalnya di dalam negeri, dan bukan kebalikannya yaitu menanamkan modalnya diluar negeri. 3. Semakin berkembangnya peran sektor swasta dan semakin berkurangnya peran sektor pemerintah, perlu disertai kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan pemerataan pendapatan. Kebjjakan tersebut antara lain yaitu pajak yang bersifat progresif dan peraturan perburuhan yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh, dan pemerataan kesernpatan berusaha, terutama bagi pengusaha kecil. Pengusaha kecil perlu dilindungi dan didukung agar dapat lebih berkembang. 4. Sektor pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya agar dapat mempunyai peran yang positip dalam pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek yang akan dilaksanakan perlu dievaluasi secara cermat, mana yang betul-betul relevan dan produktif terhadap pertumbuhan output nasional. 5. Dengan adanya perkembangan teknologi baik dibidang hardware maupun software, maka manajemen input-input yang digunakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar penggunaan input-input lebih efisien dan lebih produktif sehingga dapat lebih berperan dalam perturnbuhan output.

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk meiihat pengaruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah pusat Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 1973-2004. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel tidak bebasnya (dependent variable) adalah perubahan PDB, sedangkan variabel bebasnya (independent variable) adalah perubahan belanja pegawai, perubahan belanja barang, perubahan pengeluaran subsidi, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan, serta dua variabel kontrol yaitu perubahan investasi swasta dan perubahan jumlah pekerja. Penelitian ini menggunakan data skunder urut waktu (time series) dengan periode 1973 sampai 2004 (32 tahun). Adapun data-data penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasionai (BAPEKKI) Departemen Keuangan. Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan digunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan estimasi kuadrat kecil atau ordinary Least Square COLS). Adapun alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data digunakan software Eviews versi 4.1. Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa perubahan belanja pegawai, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan dan perubahan investasi swasta mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Perubahan belanja barang dan perubahan jurnlah pekerja tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB. Sedangkan perubahan pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan (R2) sebesar 86,9993 persen. Sedangkan pengaruh terhadap perubahan PDB, secara signifikan variabel perubahan belanja pegawai mempunyai nilai koefisien sebesar 1,861631, variabel perubahan pengeluaran subsidi mempunyai nilal koefisien sebesar -0,989562, variabel perubahan belanja rutin lainnya mempunyal nilai koefisien sebesar 3,507640, variabel perubahan belanja pembangunan mempunyai nilal koefisien sebesar 0,995067, dan konstanta mempunyai nilai koefisien sebesar 6237,623. Sedangkan variabel perubahan belanja barang bernilai koefisien 2,535908 dengan nilai probabilita sebesar 0,2135, hal ini berarti bahwa dalam periode penelitian variabel perubahan belanja barang tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB.

Abstrak :
Phenomena Permasalahan Pemimpin Indonesia maupun perencana ekonomi semasa Pemerintahan Orde Baru sangat percaya dengan masuknya tabungan luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuknya tabungan luar negeri ke Indonesia yang dianggap sebagai obat mujarab selama 30 tahun, diduga sebagai penyebab terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang diikuti krisis ekonomi, politik dan disintegrasi bangsa. Phenomena tersebut sangat menarik perhatian saya untuk menulis thesis menganai peran masuknya Tabungan Luar Negeri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) dan perkembangan Tabungan Domestik Bruto.(GDS). Temuan Dari hasil penelitan tersebut menunjukkan Hutang Luar Negeri Pemerintah (AID) mempunyai peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) dan Tabungan Domestik Bruto (GDS). Tabungan Swasta (PS) mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP), disini ada indikasi investasi yang berasal dari tabungan swasta banyak yang gagal. Tabungan Pemerintah (GS), Hutang Luar Negeri Swasta (PFD), Penanaman Modal Luar Negeri Langsung (FDI) dan Hibah Luar Negeri (Grant) tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan GDP. Disini ada indikasi tabungan - tabungan tersebut diatas, diinvestasikan dengan kinerja yang sangat rendah. Hutang Luar Negeri Swasta (PFD) tidak signifikan dalam mempengaruhi perkembangan Tabungan Domestik Bruto (GDS). Disini ada indikasi Hutang Luar Negeri Swasta mengalami kegagalan dalam investasi sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk ditabung kembali. Penanarnan Modal Luar Negeri Langsung (FDI) mempengaruhi perkembangan Tabungan Domestik Bruto secara signifikan. Saran - Saran Masuknya tabungan luar negeri yang masih layak dipertahankan dalam jangka yang relatif panjang untuk mengatasi krisis ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah Hutang Luar Negeri Pemerintah yang berbunga rendah (AID), Penanaman Modal Luar Negeri Langsung (FD1) yang berorientasi ekspor dan Hibah Luar Negeri (Grant). Hutang Luar Negeri Swasta yang berbunga tinggi yang mempunyai indikasi sebagai penyebab terjadinya krisis moneter dan ekonomi Indonesia, sebaiknya dikurangi dan dikola dengan sangat hati ? hati.

Abstrak :
Kebijakan pengurangan jumlah subsidi BBM dan Listrik dalam APBN 2001 oleh Pemerintah Indonesia membawa konsekuensi pada kenaikkan harga BBM dan Listrik. Meskipun harga BBM dan Listrik selalu mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun, akan tetapi kenaikkan harga pada tahun 2001 ini lebih banyak disebabkan oleh penurunan jumlah subsidi dalam APBN, setelah sejak tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun anggaran 2000 jumlah subsidi BBM terus mengalami peningkatan akibat naiknya biaya pengadaan. Atas rekomendasi IMF, sehubungan dengan pencairan paket bantuan dan negara-negara donor yang tergabung dalam CG1 kepada Indonesia, subsidi BBM & Listrik direkomendasikan segera dihapus supaya ada efisiensi pada APBN. Rencana penghapusan jumlah subsidi BBM dan Listrik dalam APBN direncanakan secara bertahap dan akan berakhir pada tahun 2004. Pengurangan jumlah subsidi membawa dampak multiplier yang sangat luas pada perekonomian, termasuk pada PDB. Hal ini ditunjukkan oleh hasil simulasi dengan model INDECGE dengan tahun dasar 1998, yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek adanya kenaikkan harga energi masih memberikan dampak positif pada kenaikkan PDB Sektoral maupun PDB Pengeluaran dengan prosentase yang menurun, akan tetapi dalam jangka panjang kenaikkan harga energi akan memberikan dampak negative pada PDB semua sektor, kecuali pada sektor yang masih ada subsidinya, dengan cacatan kondisi perekonomian saat itu tidak ada peningkatan dari kondisi tahun dasar 1998. Dampak negatif pada PDB Pengeluaran jika kondisinya belum berubah lebih baik, adaiah bahwa selain Konsumsi. Pemerintah, semua variabel pada PDB Pengeluaran seperti Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Stok Inventori, Ekspor serta Impor akan mengalami penurunan.

Abstrak :
Salah satu komoditi ekspor di Propinsi Sulawesi Selatan yang memberikan nilai tambah bruto cukup besar, ialah Kopi. Permasalahan yang ada dalam penelitian untuk tesis ini ialah tingkat upah pekerja di sektor perkebunan relatif rendah apabila dibandingkan dengan tingkat upah perkebunan di tingkat nasional. Disamping itu lulusan SD sampai dengan SMA yang ada di pedesaan cukup banyak yang menganggur. Peranan ekspor kopi cukup banyak memberikan lapangan pekerjaan di pedesaan, namun demikian berapa besar dampak ekspor kopi itu terhadap nilai tambah regional bruto dan penyerapan tenaga kerja kurun waktu lima tahun terakhir belum diketahui. Tujuan penelitian ini ialah (1) Menghitung dampak ekspor kopi terhadap penciptaan nilai tambah regional bruto di Propinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2007 sampai tahun 2011. (2) Menghitung dampak ekspor kopi tersebut terhadap upah pekerja di sektor perkebunan kopi tersebut. (3) Menghitung dampak ekspor kopi terhadap penyerapan tenaga kerja disektor perkebunan kopi di Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut (1) Dampak ekspor kopi terhadap nilai tambah regional bruto di Propinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan, tiap penambahan ekspor satu persen, mampu meningkatkan nilai tambah bruto 2.32 persen (elastisitasnya è = 2,32 > 1). (2) Dampak ekspor kopi terhadap upah pekerja di perkebunan kopi sepertiga dari pendapatan surplus usaha di perkebunan kopi. (3) Terdapat korelasi positif antara ekspor kopi Propinsi Sulawesi Selatan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan kopi.

---

One of the export commodities from South Sulawesi Province giving large additional bruto value is coffee. The existing problem in this research is that the labour wage in the coffee plantation is relatively low compared to national labour wage. Besides, many elementary school and high school graduates are unemployed. Coffee export's role in increasing the regional additional bruto value and providing job opportunities is not yet known. The objective of this research are (1) To measure the impact of coffee export on additional bruto value in South Sulawesi Province. (2) To measure impact of coffee export on the labour wage in the coffee plantation (3) To measure the impact of coffee export on the job availability in the coffee plantation in South Sulawesi Province. The research indicates as follows : (1) The impact of coffee export on the regional additional bruto value is quite significant. Each additional in export of 1 % can increase additional bruto value to 2.32 percent (it means the elasticity = è = 2,32 > 1). (2) The impact of coffee export on labour wage in the coffee plantation is one third of the surplus income in the coffee plantation. (3) There is a positive correlation between coffee export in Sulawesi Selatan Province and the job availability in the coffee plantation.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di wilayah pesisir dan non pesisir di pulau Jawa. Dan menentukan variasi sektor perikanan terhadap variaso PDRB. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel yang meliputi 104 Kabupaten/Kota di pulau Jawa dari tahun 2002-2005 diolah dengan bantuan software Eviews 5.1. Metode yang digunakan adalah estimasi dengan data panel menggunakan dummy variable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, tenaga kerja berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi PDRB di wilayah Jawa. Selain itu, diperoleh bahwa daerah pesisir utara lebih menghasilkan output /PDRB lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan yang paling rendah adalah wilayah pesisir selatan Jawa.

---

The thesis aim to find out whether the growth of economics in the coastal area is higher than the non coastal area and the factors which influenced them. And to find variation share of fisheries toward GRDP. This research is conducted by using panel data which include 104 disttrict area/city in Java from 2002-2005. It processed by using the software program called Eviews 5.1. the method of this research is estimating the set data by using the dummy variable. The result showed that government expenditure, labors had positive correlation and it is significantly influencing the "PDRB" in Java, meanwhile the share of fishery had negative correlation in influencing the PDRB in Java. In addition, it opened the information that the north-coastal-area produce more output (PDRB) than the other coastal areas. And the lowest production of output was found in the south-coastal area.

Abstrak :
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah besaran ekonomi yang menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan perekonomian suatu bangsa. PDB dapat menjadi gambaran keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu sangatlah penting untuk mengetahui variabel-variabel yang memepengaruhi PDB tersebut. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Pajak dapat memepengaruhi PDB, begitu juga seblaiknya. Pnerimaan pajak terbesar berasal dari jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambhana Nilai/Pajak Barang Mewah (PPN/PPnBM untuk mudahnya disingkat PPN). Dengan menggunakan Vector Autoregresive hendak diteliti apakah kedua jenis pajak ini memiliki hubungan dengan PDB dfan jenis pajak mana yang dapat diprioritaskan sebagai instrumen kebijakan fiskal Indonesia. Hasil penelitian menunjukan PPN memiliki hubungan yang signifikan dengan PDB sehingga dapat diprioritaskan sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk melihat hubungan transaksi pembayaran non- tunai melalui kliring, RTGS, kartu debet dan ATM, kartu kredit terhadap jumlah uang beredar (Ml) dalam jangka panjang dan jangka pendek. Mengingat kebijakan moneter saat ini dilakukan dengan kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) melalui suku bunga maka diyakini suku bunga sangat mempengaruhi transaksi pembayaran non-tunai. Demikian juga dengan per-ubahan GDP, semakin besar GDP diperkirakan semakin besar juga nilai transaksi yang dilakukan sehingga akan terjadi pergeseran atas cara pembayaran yang dilakukan masyarakat. Selain itu dengan penelitian ini dapat dilihat pengaruh hari raya lebaran terhadap jumlah uang beredar (Ml) dalam jangka pendek, yaitu melihat apakah ada perilaku yang berbeda karena setiap menjelang hari raya lebaran Bank Indonesia secara khusus mempersiapkan stok uang kartal untuk kebutuhan lebaran. Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari Januari 2002 sampai dengan Desember 2007. Semua variabel ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural kecuali suku bunga dan semua data diperoleh dari Bank Indonesia dan BPS. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Engle-Granger untuk mengestimasi parameter jangka panjang dan model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ECM) untuk mengestimasi parameter jangka pendek. Berdasarkan hasil uji empirik dalam jangka panjang dengan metode Engle- Granger dan jangka pendek dengan menggunakan metode Error Correction Model membuktikan bahwa Peningkatan perekonomian akan meningkatkan transaksi melalui kliring, RTGS, kartu debet dan ATM serta kartu kredit sehingga akan menambah jumlah uang beredar. Sedangkan peningkatan suku bunga akan meningkatkan tabungan dan mengurangi uang tunai sehingga jumlah uang beredar menurun. Peningkatan GDP akan meningkatkan pendapatan sehingga akan meningkatkan transaksi dan menambah jumlah uang beredar. Dalam jangka pendek transaksi non-tunai melalui kliring, kartu kredit, suku bunga serta GDP memiliki hubungan negatif terhadap jumlah uang beredar (Ml), dalam jangka pendek perkembangan ekonomi yang meningkat menggeser transaksi nominal kecil ke transaksi nominal besar, dalam jangka pendek penggunaan kartu kredit langsung dibayar pada saat jatuh tempo sehingga tidak menimbulkan tagihan/pinjaman, sedangkan GDP dalam jangka pendek negatif karena dalam jangka pendek masyarakat belum menggunakan pendapatannya untuk transaksi dan cenderung untuk menyimpannya dalam bentuk tabungan sehingga uang beredar menurun. Hubungan suku bunga terhadap transaksi kliring memiliki hubungan positif dalam jangka panjang dan negatif dalam jangka pendek karena peningkatan suku bunga akan meningkatkan tabungan dan akhirnya meningkatkan transaksi kliring, namun dalam jangka pendek peningkatan transaksi kliring lebih kecil dibanding peningkatan transaksi RTGS. Peningkatan suku bunga akan mengurangi transaksi sehingga menurunkan penggunaan transaksi RTGS, kartu debet ATM dan kartu kredit. Dalam kondisi hari raya lebaran, permintaan masyarakat akan uang cenderung meningkat baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Hubungan transaksi non-tunai, suku bunga dan GDP terhadap jumlah uang beredar (Ml) memiliki nilai koefisien ECT sebesar -0.46 menunjukkan bahwa 46 persen dari disequilibrium periode sebelumnya terkoreksi pada periode sekarang.

Abstrak :
Perekonomian Jakarta merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Pada tahun 2018, kontribusi PDRB DKI Jakarta terbesar menurut pengeluaran masih disumbang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 60,52% dari total, hal ini menunjukkan tingkat daya beli warga DKI Jakarta yang tinggi dan dapat mengalokasikan dana ke barang bernilai tinggi (tersier) seperti mobil dan motor. Namun, hal tersebut akan menimbulkan efek peningkatan polutan karsinogenik di DKI Jakarta yang saat ini sudah tiga kali lebih tinggi daripada tingkat aman yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO). Jika dibiarkan dapat menimbulkan penyakit dan dikhawatirkan pada dapat mempengaruhi tingkat produktivitas warga DKI Jakarta. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Perpres 55 Tahun 2019 tentang Akselerasi Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dan komitmen mengurangi emisi nasional sesuai dengan Persetujuan Paris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan alternative kebijakan terbaik untuk peralihan internal combustion engine vehicle (ICEV) ke Kendaraan Berbasis Listrik (KBL) dan dampaknya terhadap aspek-aspek keberlanjutan di DKI Jakarta dengan pendekatan sistem dinamis. Hasil menunjukkan bahwa jumlah KBL yang beroperasi di DKI Jakarta akan berjumlah 6.921.784 unit untuk kendaraan roda empat yang mana berarti 18.3% lebih tinggi dibanding jumlah ICEV pada tahun 2030. Hal ini juga berdampak pada pengurangan emisi yang dihasilkan, jumlah kematian dini dan Respiratory Hospital Admission (RHA) dan pengeluaran pemerintah selama waktu simulasi. ......DKI Jakarta is the biggest contributor to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP). In 2018, the largest contribution of DKI Jakarta's Gross Domestic Regional Product (GRDP) was contributed by household consumption which reached 60.52% of the total, this shows the high level of purchasing power of DKI Jakarta citizens thereby increasing the ability to buy tertiary goods such as motorcycles and cars. However, increasing number of vehicles will have the effect of increasing carcinogenic pollutants in DKI Jakarta, which is currently three times higher than the safe level recommended by the World Health Organization (WHO). Which in the long run can cause illnesses and possibly affect the level of welfare of Jakarta citizens. The government has issued Presidential Regulation Number 55 in 2019 concerning the Battery Electric Vehicle (BEV) Acceleration Program for Road Transportation and emission reduction commitments in accordance with Paris agreement. The purpose of this study is to obtain the best policy alternatives for the transition of Internal Combustion Engine Vehicles (ICEV) to Battery Electric Vehicle and the impact on sustainability aspects in DKI Jakarta with a dynamic system approach. The results show there will be 6,921,784 units of BEV being operated in DKI Jakarta for four-wheeled vehicles which means 18.3% higher than the number of ICEV in 2030. This also has an impact on reducing emissions produced, the number of premature deaths and Respiratory Hospital Admission (RHA) and government spending during the simulation time.