Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"Kompleksitas proses pengadaan dalam aplikasi e-procurement diperlukan performa yang menunjang untuk meningkatkan daya saing. Aplikasi e-procurement berbasis web yang dikembangkan pada sebuah perusahaan, akan menghasilkan data log yang terus bertambah, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. Metode web log mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential pattern dengan framework PrefixSpan kemudian dilakukan penghitungan waktu rata-rata yang dihabiskan pada sebuah halaman sesuai sequence pattern yang terbentuk. Hasil pengolahan dan analisis menunjukkan bahwa pengembangan sistem evaluasi tersebut menghasilkan pola urutan yang kemudian digunakan untuk mengetahui urutan akses dan waktu akses antar sequence sebagai bahan analisis untuk melakukan perbaikan atau peningkatan produk. Evaluasi yang dihasilkan adalah indikasi perlunya dilakukan peninjauan query pada bagian dengan waktu memuat halaman lebih dari 10 detik serta penggabungan halaman yang memanggil log bersamaan atau simultan.

---

The complexity of the procurement process in e-procurement applications requires performance that supports increasing competitiveness. A web-based e-procurement application developed by a company will produce log data that continues to grow, but has not been utilized to its full potential. The web log mining method used in this study is a sequential pattern with the PrefixSpan framework and then the average time spent on a page is calculated according to the sequence pattern formed. The findings show that the development of the evaluation system produces a sequence of patterns which is then used to determine the order of access and the access time between sequences as an analytical material to make product improvements. The resulting evaluation is an indication of the need to review queries on sections with page loading times greater than 10 seconds and merge pages that call the same log simultaneously.

"

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi praktik penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah khususnya belanja barang dan modal dengan dikembangkannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif. E-Budgeting, e-Planning, e-Contract, e-Payment, e-Controlling dan sistem manajemen penyedia merupakan elemen penting dalam mewujudkan e- Government yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan sistem aplikasi e-Procurement yang diakui secara internasional dapat berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini.

---

This research aims to mitigate the practice of fraud in the use of government spending, especially spending on goods and capital with its development of electronic procurement system (e-Procurement). Research method used is case study with descriptive analysis. E-Budgeting, e-planning, e-contract, e-payment, e-controlling and vendor management system are important element in realizing e-government effectively and efficiently.

Conclusion of this research is implementation of e-Procurement application system which recognised internationally could suit good corporate governance as well as information technology development currently."

"Makalah ini mengkaji dampak transformatif dari berbagai tingkat digitalisasi terhadap lanskap pengadaan elektronik di Indonesia. Dengan menyelidiki integrasi teknologi informasi ke dalam proses pengadaan, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam pemahaman terhadap perubahan identitas fase-fase pengadaan elektronik dan kontribusi pendahulunya. Dengan menggunakan data panel kontrak dan model Two- Stage Least Squares (2SLS), penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak pengadaan elektronik terhadap dinamika harga dan indeks kualitas. Analisis komparatif menyoroti peran teknologi dalam peningkatan parameter hasil, namun menekankan penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi evolusi teknologi informasi yang sedang dan akan lanjut berlangsung. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi hasil pengadaan dan menekankan peran penting kerangka regulasi selain mendorong inklusivitas dan integritas prosedural dalam proses pengadaan.

---

This paper examines the transformative impact of varying degrees of digitalisation on the Indonesian e-procurement landscape. Investigating the integration of information technology into procurement processes, the study identifies gaps in understanding the changing identity of e-procurement phases and the contribution of its predecessors. Utilising contract panel data and a Two-Stage Least Squares (2SLS) model, the research aims to quantify the impact of e-procurement on pricing dynamics and quality indices. The comparative analysis highlight technology's role in enhancing outcomes, but emphasise further research needed to explore the implications of ongoing evolution of IT. Overall, the study contributes to understanding how technology shapes procurement outcomes and emphasises the critical role of regulatory frameworks beyond fostering inclusivity and procedural integrity in procurement processes."

"Pusbekangad sebagai salah satu bagian vital dalam satuan TNI AD yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa bagi Angkatan Darat dalam penerapannya ternyata belum sepenuhnya baik dan memenuhi standar seperti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku serta belum adanya evaluasi terkait kesuksesan dari implementasi e-procurement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SPSE TNI AD sebagai implementasi e-procurement dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan konsep Critical Success Factor melalui pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis dari hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif menghasilkan temuan bahwa kesuksesan dalam penerapan SPSE di Pusbekangad masih belum sepenuhnya tercipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas individu dan organisasi di Pusbekangad disertai dengan peningkatan kualitas sistem aplikasi LPSE dan regulasi terperinci yang dibuat oleh pemangku kebijakan guna mendorong terciptanya kesuksesan dalam menerapkan SPSE.

---

Pusbekangad as a vital part of TNI AD unit that carries out the process of procurement of goods and services for the army in its application has not been fully good and meets standards such as the implementation of goods/services procurement activities that are not in accordance with applicable regulations and there has been no evaluation related to the success of e-procurement implementation. This research aims to analyze the application of SPSE TNI AD as an e-procurement implementation in carrying out goods and services procurement activities using the Critical Success Factor concept through a post-positivist approach and using qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. Analysis of the research results presented descriptively resulted in findings that success in the implementation of SPSE at Pusbekangad is still not fully created. Therefore, it is necessary to improve the quality of individuals and organizations in Pusbekangad accompanied by improving the quality of the LPSE application system and detailed regulations made by policy makers to encourage the creation of success in implementing SPSE."