Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Timur termasuk beberapa negara ASEAN membuat publik memberikan perhatian pada kemampuan neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Defisit transaksi berkepanjangan yang berkepanjangan diduga menjadi salah satu penyebab krisis karena defisit tersebut tidak sustainable dan membebani devisa. Pendekatan model intertemporal budget constrain: dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keberlanjutan transaksi berjalan suatu negara. Pendekatan ini melihat hubungan antar waktu antara transaksi berjalan dengan net output dengan memaksimalkan discounted value utility-nya dari fungsi konsumsi yang dibangun.Estimasi bivariat VAR dari pendekatan intertemporal menunjukkan bahwa pada semua lima Negara ASEAN, posisi defisit neraca pembayaran menghasilkan peningkatan net output pada periode berikutnya. Namun pada tahapan selanjutnya, hanya pada kasus Singapura, Indonesia dari Malaysia yang peningkatan net output-nya berpengaruh dalam memperbaiki posisi defisit transaksi berjalan dengan Singapura yang menunjukkan pengaruh paling kuat. Sementara untuk Thailand, pengaruhnya tidak konsisten dan Philipina tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Dengan kata lain, tidak berlangsung siklus yang mulus dari posisi deficit ke peningkatan net output dan perbaikan posisi transaksi berjalan pada periode berikutnya. Meskipun demikian, kelima Negara ASEAN secara umum menunjukkan posisi transaksi berjalan yang masih sustainable pada sebagain besar periode antara 1966-2004. Posisi yang tidak aman hanya terjadi pada beberapa periode pendek di Indonesia, Malaysia, Philipina dan Thailand terutama menjelang krisis 1997/1998. Trade balance menjadi factor penting dalam menentukan keberlanjutan transaksi berjalan. Namun pelajara dari krisis menunjukkan aliran modal jangka pendek yang cenderung massif dan tinggi juga berpotensi membahayakan posisi transaksi berjalan. Posisi transaksi berjalan yang tidak sustainable sekaligus juga menjadi sinyal terjadinya krisis ekonomi terutama disektor eksternal (nilai tukar dan kewajiban luar negeri)."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia, karena pada prakteknya hak-hak pemegang kartu kredit tidak dapat terlindungi dengan baik oleh bank penerbit, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pemegang kartu dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pihak pemegang kartu kredit disini menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kartu kredit yang didalamnya berisikan klausula baku yang merugikan pemegang kartu. Kemudian konsumen tidak mendapatkan haknya dalam mendapatkan informasi yang benar dan jelas dari pihak bank penerbit, mengenai karakteristik dan risiko produk bank tersebut, sehingga dapat merugikan konsumen. Untuk itulah bank penerbit haruslah menyadari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha yang berkewajiban memberikan standar pelayanan yang baik sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Perundang-undangan nasional, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai konsumen dan pelaku usaha. Selain itu perundangundangan nasional lain yang terkait dengan penggunaan kartu kredit, juga dapat melindungi pemegang kartu kredit, walaupun disisi lain perundang-undangan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak dapat melindungi pemegang kartu kredit tersebut. Untuk itulah pemerintah memiliki peran yang menentukan dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

---

This thesis discusses on the legal protection for the credit card holders in Indonesia. On the reason that in general the rights of credit card holders have been neglected by the issuer bank. The case causes the inconvenient of the credit card holders in using the card. The credit card agreement which consists of standard clauses show the weakening the rights of credit card holders. In turn consumers are unable to get their rights on accurate information with regard to the characteristics and risks of such product. For the reason mentioned, the bank as a producer shall liable to provide excellent services standard for their consumers in accordance the law.

The Law Number 8/1999 stipulates the right and obligations of the consumers and producers. Instead of the law, there are also other national legislations in relation to the use of credit card which provide the protection for the credit card holders, although the laws itself have some weaknesses. To overcome such burden, the government has the role to determine on the couching and retaining consumers protection which is implemented comprehensively by the all stakeholders such as the government, business, and the community."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam rangka restrukturisasi utang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Amerika Serikat akibat dari Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code serta memberikan analisis perbandingan atas pelaksanaan kedua hal tersebut. Penulis mempergunakan metode penelitian eksplanatoris-analitis dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PKPU dalam konsep Hukum Kepailitan Indonesia dengan PKPU sebagai akibat dari Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan masa penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri; jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di antara keduanya; serta prosedur yang berlaku pada masingmasing konsep, yakni dalam hal eksistensi Pengurus atau Trustee pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan terkait dengan kesepakatan akhir yang dihasilkan oleh proses penyelesaian perkara kepailitan pada masing-masing konsep.

---

This research aimed to explain the regulation of Suspension of Payment in accordance with debt restructuring in Indonesia based on Law Number 37 Year 2004 and Suspension of Payment in United States of America due to corporate reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code. Furthermore, this research contained of comparative analysis regarding the implementation of those concepts. This research uses the concept of analytical-explanatory method by means of literature study complemented by case study.

The results of this research showed that there are some differences between the concept of Suspension of Payment based on Indonesian Bankruptcy Law with the Suspension of Payment as the impact of corporate reorganization in the concept of American Bankruptcy Law. The differences are reposed in the standing of the Suspension of Payment itself, the period of Suspension of Payment between those concepts and the procedures applied to each concept, in the matter of the existence of the Undertaker and the Trustee on Suspension of Payment and corporate reorganization. The results also showed the differences related to the final agreement generated by the process of bankruptcy case settlement of each concept."