Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Proses terbentuknya Karesidenan Surakarta yang berlangsung selama periode 1945-1950 merupakan perubahan kekuasaan dari tradislonal ke dalam bentuk kekuasaan modern. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan rakyat setempat yang menolak wilayahnya dlpimpin oleh para penguasa swapraja di Surakarta, karena mereka dianggap tidak mampu menangkap tuntutan perubahan jaman pada saat itu. Proklamasi Kemerdekaan RI yang merupakan momentum lahirnya ideologi nasional, menjadi "roll" dalam perjuangan revolusi Indonesia yang ditandai oleh munculnya struktur politik baru, yaitu keingingan untuk menghancurkan kekuasaan kolonial beserta sekutu-sekutunya. Kondisi lnilah kemudian menciptakan timbulnya gerakan yang menentang keberadaan kepemimpinan lembaga keraton Surakarta yang dianggap ingin tetap mempertahankan kekuasaan tradisionalnya. Ternyata setelah negara RI terbentukpun, Surakarta diberi status sebagai daerah istimewa yang tetap dikepalai oleh para raja setempat. Meningkatnya ketegangan politik yang menuntut penghapusan dan penglengseran Sunan beserta Mangkunegoro sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta, menycbabkan pemerintah RI menetapkan wilayah tersebut menjadi bentuk karesidenan seperti daerah-daerah lainnya. Sebagai tindak lanjut atas penetapan daerah itu, pemerintah menempatkan secara administratif Karesidenan Surakarta ke dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kompleksitas situasi perpolitikan yang melanda wilayah Surakarta tersebut menyebabkan proses penetapan status sebagai karesidenan harus berlangsung selama lima tahun. Namun yang terpenting dari permasalahan ini adalah krisis kewibawaan para pemimpin Swapraja/daerah Istimewa Surakarta sehingga harus kehilangan legitimasi kraton sebagai penguasa daerah yang telah dibangun oleh para leluhurnya itu.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana kepala desa wanita menghadapi permasalahan dalam pemilihan kepala desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang akan digambarkan adalah, mendapat gambaran dari permasalahan yang dihadapi informan dalam pemilihan kepala desa; mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; mendapat gambaran dan pengalaman dan pengetahuan informan yang berkenaan dengan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi informan, apakah berkenaan dengan permasalahan jender atau bukan. Penelitian ini dilakukan di pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Purbalingga. Lokasi penelitian untuk kedua kabupaten tersebut adalah pada tiga belas desa dan tiga belas kecamatan yang berlainan, dengan Sembilan informan wanita dan empat informan pria. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis yang lebih bersifat kualitatif. Data kuantitatif dalam tesis ini, hanya digunakan sejauh dapat mengungkapkan gambaran secara umum saja, misalnya untuk menganalisis data dari Departemen Dalam Negeri dan Biro Pusat Statistik. Fakta yang ada dari temuan penelitian memperlihatkan bahwa adanya masalah-masalah khusus yang dihadapi kepala desa wanita dalam pemilihan kepala desa. Permasalahannya ditinjau dari pandangan jender tertentu dalam masyarakat yang menghambat partisipasi wanita. Hambatan partisipasi wanita dalam penelitian ini digambarkan dari pandangan jender yang memang "sudah" dilekatkan dalam masyarakat dan dampak dari pandangan itu. Pandangan jender yang memisahkan dunia wanita dan pria secara tegas masih sangat umum dalam masyarakat kita. Pandangan jender yang muncul dalam penelitian ini terdiri dari stereotip, subordinasi, dan kekerasan jender. Dampak pandangan ditinjau dari sudut diskriminasi. Fakta selanjutnya yaitu, adanya perbedaan jender dalam penyelenggaran pemerintahan desa, sehingga menimbulkan ketidakadilan jender dalam bentuk kekerasan, subordinasi, dan beban kerja berlebih pada wanita. Fakta terakhir, tentang kemampuan kepala desa wanita yang tidak kalah dengan kepala desa pria. Wanita yang diberi kesempatan menjadi kepala desa, ternyata memiliki kualitas kemampuan dan ciri karakteristik positif lainnya, yang dapat mengimbangi dengan gambaran seperti yang dimiliki kepala desa pria. Peneliti di sini hanya ingin memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi kepala desa wanita dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi wanita dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia masih sangat sedikit dilakukan. Bahkan penelitian mengenai kepala desa wanita dengan perspektif wanita belum ada sama sekali yang melakukannya. Selain itu peneliti tidak mempunyai maksud menggeneralisasikan hasil data ini. Manfaat dari data awal ini adalah bahwa mungkin dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih jauh yang berhubungan dengan topik ini.

Abstrak :
"Discover analytical tools and practices to help improve the quality of risk management in government organizationsFederal agencies increasingly recognize the importance of active risk management to help ensure that they can carry out their missions. High impact events, once thought to occur only rarely, now occur with surprising frequency. Managing Risk in Government Agencies and Programs provides insight into the increasingly critical role of effective risk management, while offering analytical tools and promising practices that can help improve the quality of risk management in government organizations. Includes chapters that contribute to the knowledge of government executives and managers who want to establish or implement risk management, and especially Enterprise Risk Management (ERM), in their agencies Features chapters written by federal risk managers, public administration practitioners, and scholars Showing government officials how to improve their organization’s risk management capabilities, Managing Risk in Government Agencies and Programs meets a growing demand from federal departments and agencies that find themselves increasingly embarrassed by risky events that raise questions about their ability to carry out their missions"-- Provided by publisher.