Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDari sejarah kenegaraan ataupun dalam kepustakaan akan ditemukan dua sistem pemerintahan. yang pertama ialah sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua ialah sistem pemerintahan presidensial. Dalam perkembangannya dari kedua sistem pemerintahan tersebut memunculkan variasi-variasinya, seperti sistem pemerintahan campuran (hybrid system), sistem pemerintahan quasi, baik quasi parlementer maupun quasi presidensial dan sistem referendum. Pertanyaannya adalah sistem pemerintahan apakah yang dianut Negara Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945? Para pendiri Negara Republik Indonesia telah merumuskan suatu mekanisme sistem pemerintahan negara yang lengkap dalam UUD 1945 yang dijabarkan pada bagian Penjelasan UUD 1945. Namun, para pakar kenegaraan kita ternyata memberikan pendapat yang berbeda-beda terhadap rumusan mekanisme sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Terdapat tiga golongan pendapat, yaitu pertama, pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memenuhi kriteria sistem pemerintahan presidensial, kedua, pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memenuhi kriteria sistem pemerintahan campuran, ketiga, sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena supremasi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berada pada MPR. Melalui penelusuran literatur dengan menggunakan metode yuridis, penulis berkesimpulan bahwa pemikiran Padmo Wahyono tentang Sistem MPR sungguh tepat sebagai sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945. Hal ini ditunjukkan dari unsur-unsurnya baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional secara keseluruhan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 bermuara pada MPR. Namun, agar sistem MPR berdaya guna dan berhasil guna hendaknya MPR lebih berperan aktif, dan juga dapat menghilangkan kendala yuridis sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR dan DPRD. "

"Hasil Survei Angkatan Kerja tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 48.653 pekerja yang berhenti bekerja, ada 36,40 persen pekerja yang berhenti bekerja karena alasan pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pekerja yang berhenti bekerja selama pandemi COVID-19, dan juga hubungan antara jenis kelamin, usia, status kawin, wilayah tempat tinggal, status pekerjaan sebelum pandemi, keberadaan anak dengan keputusan berhenti bekerja selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami apakah variabel tersebut mempengaruhi keputusan pekerja untuk berhenti bekerja akibat krisis pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  Metode analisis logistik biner digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap peluang seseorang berhenti bekerja selama krisis pandemi. Data penelitian diambil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpeluang terhadap keputusan berhenti bekerja karena pandemi COVID-19. Dalam analisis data, faktor-faktor ekonomi dan stabilitas pekerjaan menjadi pertimbangan yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan pekerja. Keputusan berhenti bekerja selama pandemi lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidakpastian pekerjaan daripada variabel usia itu sendiri.

---

The result of the 2020 National Labor Force Survey conducted by the Central Statistics Agency (BPS) indicated that out of 48,653 workers who discontinued their jobs, 36.40 percent of them did so due to the COVID-19 pandemic. This research aims to analyze the characteristics of workers who discontinued their jobs during the COVID-19 pandemic and explore the relationship between gender, age, marital status, residential area, pre-pandemic employment status, and the presence of children with the decision to stop working during the pandemic in Indonesia. The primary focus of this study is to understand whether these variables influence workers' decisions to discontinue their jobs amid the pandemic crisis. A quantitative approach is employed in this research, utilizing binary logistic regression analysis to identify the influence of these variables on the likelihood of a person discontinuing their job during the pandemic crisis. Data for the study is obtained from the 2020 National Labor Force Survey (SAKERNAS). The findings of this study reveal that all the variables have a significant impact on the decision to discontinue jobs during the COVID-19 pandemic. In the data analysis, economic factors and job stability emerge as dominant considerations in workers' decision-making process. The decision to discontinue jobs during the pandemic is more influenced by unstable economic conditions and job uncertainties rather than age as a variable itself"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia periode 2010-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penggunaan delapan sektor yaitu pertanian, pertambangan, Industri, utility (listrik, gas, air), bangunan, perdagangan, angkutan, serta jasa lainnya. Analisis empiris dilakukan dengan regresi data panel untuk mengidentifikasi pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap peningkatan tenaga kerja asing. Hasil empiris menemukan bahwa aliran Foreign Direct Investment (FDI) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.

---

This study analyzes the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in the entry of foreign labour in Indonesia for the period 2010-2018. This research is a quantitative study using eight sectors, namely agriculture, mining, industry, utilities (electricity, gas, water), buildings, trade, transportation, and other services. Empirical analysis was performed with panel data regression to identify the effect of Foreign Direct Investment (FDI) on the increase in foreign workers. Empirical results found that the flow of Foreign Direct Investment (FDI) significantly influenced the increase in the entry of foreign labour in Indonesia.

"

"Like many other Asian countries Indonesia inherited from colonial times a system of land taxation based on a detailed cadastre of all agricultural land. However in contrast with the experience of former colonial territories elsewhere in Asia the Indonesian government has in the post-1965 era been making a determined effort to revive land taxation as a source of revenue, and more important, to use the revenues as a means of promoting regional government initiative in the selection and carrying out of local develop¬ment projects. The tax is administered by a Directorate within the Ministry of Finance, whose regional offices are in charge of assessment down to individual taxpayers. Collection is done by village and regional government o`ficials while the use of funds is determined by kabupaten governments subject to certain regulations from the centre and provinces. In Java, Bali, Lombok, and South Sulawesi assessment is based on land records dating from the final decade of Dutch rule. In other parts of the archipelago where the colonial government did not assess a land tax on peasant agriculture, methods of current assessment are rather ad hoc with considerable differences between regions.Any evaluation of the functioning of an agricultural tax imposed in a poor agrarian economy such as Indonesia must take into account not only the standard criteria for assessing taxes such as equity, impact on resource allocation, administrative efficiency etc but also the rather more special¬ised arguments that have been developed in the literature for taxing agriculture and particularly agricultural land. Evidence available suggests that Ipeda in Indonesia contravenes the principle of equity in that, while widespread exemptions are given to urban income taxpayers, virtually all rural taxpayers have to pay both Ipeda and an assortment of other taxes some of which are assessed in a very regressive fashion. Rural producers are further penalised through government price policies for basic food staples such as rice and the renting of irrigated rice lands to the government sugar estates. There"

"Skripsi ini membahas membahas mengenai kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada tahun 2015. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pengambilan keputusan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan Pemerintah Indonesia dalam pengimplementasian kebijakan penghentian dan pelarangan penempatan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi. Dari penelitian ini diketahui bahwa setidaknya terdapat faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor yang mendasari keputusan pemerintah tersebut. Faktor internalnya adalah peran lembaga non-pemerintah yang fokus di studi TKI. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari eksklusivitas undang-undang ketenagakerjaan Arab Saudi terhadap pekerja domestik, sistem kafala yang berlaku di Arab Saudi, dan perjanjian bilateral yang belum dapat diimplementasikan oleh kedua negara.Kata Kunci: Teori Pengambilan Keputusan, Penghentian Penempatan TKI Sektor Domestik, Faktor Internal, dan Faktor Eksternal.

---

This study explains about the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. This study is a qualitative research. The theory that is used in this study is decision making theory, this theory is used for analyzing the factors that underlying the Indonesian government rsquo s decision for implementing the termination and restriction policy for Indonesian Domestic Worker Placement to Saudi Arabia in 2015. The research explains that there are two factors that influenced the Indonesian goverment rsquo s decision, the internal and external factor. The internal factor is the role of non govermental organizations that focus on study of migrant worker. In the other hand, the external factors are consisted of three matters. They are the exclusion of domestic worker from Saudi Arabia Labor Law, the kafala system that is implemented in Saudi Arabia, and the bilateral agreement that is not implemented yet by both the countries."

"Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memegang peran kunci dalam memberikan fungsi layanan informasi dan peringatan dini tentang cuaca, iklim, dan gempa bumi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ada 126 layanan dan 88 aplikasi telah terhubung ke jaringan internet dan intranet yang dimiliki oleh BMKG untuk mendukung tugas dan fungsinya sehingga keamanan informasi menjadi salah satu perhatian yang perlu ditingkatkan. Meski telah melakukan pengadaan perangkat pendukung untuk meningkatkan sistem keamanan informasi, BMKG masih mengalami insiden siber hacking dan ransomware yang mengakibatkan beberapa sistem tidak dapat diakses, data pendukung kinerja yang hilang dan data-data geospasial yang terenkripsi pada awal tahun 2023. Insiden tersebut disebabkan oleh kelalaian pegawai dalam menjaga keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi dan mengetahui faktor yang dapat memengaruhinya dengan menggunakan pendekatan pada aspek knowledge, attitude, behavior (KAB) dan human aspects of information security questionnaire (HAIS-Q) yang berfokus pada sembilan area, meliputi manajemen kata sandi, penggunaan e-mail, internet, media sosial, perangkat mobile, keamanan perangkat komputer, penanganan data dan informasi, pelaporan insiden, serta kebijakan keamanan informasi. Penelitian ini menggunakan survei kuesioner online yang terdiri 66 butir pernyataan dan disebar ke 5.310 pegawai dengan total sampel yang valid terkumpul sebanyak 459. Hasil menunjukkan tingkat kesadaran pegawai umumnya sudah baik, namun masih ada kesenjangan dari masing-masing nilai fokus area pada aspek pengetahuan, sikap, dan juga perilaku sehingga diperlukan langkah konkret seperti implementasi kebijakan, aturan, dan juga prosedur untuk menerapkan praktik-praktik keamanan informasi, pemenuhan kebutuhan teknologi pendukung serta pelatihan dan sosialisasi para pegawai dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi. Dukungan level pimpinan terhadap keamanan informasi yang tercermin dalam upaya sosialisasi kesadaran keamanan informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan sistem manajemen keamanan informasi menjadi faktor yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan pegawai. Meski memiliki pengaruh yang positif, dukungan pimpinan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran para pegawai dalam menerapkan praktik keamanan informasi baik dari aspek sikap maupun perilaku.

---

The Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG) plays a crucial role in providing information services and early warnings regarding weather, climate, and earthquakes to the entire Indonesian population. With 126 services and 88 applications connected to BMKG's internet and intranet networks, supporting its tasks and functions, information security has become a focal point that needs improvement. Despite having procured supportive devices to enhance the information security system, BMKG still encountered cyber incidents, including hacking and ransomware, resulting in certain systems becoming inaccessible, the loss of performance-supporting data, and encrypted geospatial data in early 2023. These incidents are attributed to employees' negligence in maintaining information security. This study aims to measure employees' awareness of information security and identify influencing factors using the knowledge, attitude, behavior (KAB) approach and the human aspects of information security questionnaire (HAIS-Q), focusing on nine areas, including password management, email usage, internet, social media, mobile devices, computer device security, data and information handling, incident reporting, and information security policies. The research employed an online questionnaire survey consisting of 66 statements distributed to 5,310 employees, resulting in 459 valid samples. The findings indicate that overall employee awareness is good, but there are disparities in the values of each focus area concerning knowledge, attitude, and behavior. Consequently, concrete steps such as policy implementation, rules, and procedures, along with the adoption of information security practices, technology support fulfillment, and employee training and awareness programs, are necessary to address these gaps. Top management support for information security, reflected in efforts to promote awareness and enhance human resource capacity through information security management system training, significantly influences employee knowledge positively. Despite its positive impact, top management support does not significantly affect employees' awareness in implementing information security practices, both in terms of attitude and behavior."