Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini akan membahas eksistensi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement ("ISDS") dalam perjanjian investasi internasional di lembaga arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") dan Permanent Court of Arbitration ("PCA"), serta saran pengembangan penyelesaian ISDS melalui PCA yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan penanam modal asing (foreign investor) maupun negara penerima (host country). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PCA saat ini cukup banyak dimanfaatkan sebagai forum penyelesaian sengketa penanaman modal internasional dan khususnya untuk menyediakan dukungan institusional bagi arbitrase ISDS yang timbul dari perjanjian investasi internasional yang dilakukan diluar kerangka Konvensi ICSID. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa pada PCA yang dapat dilakukan perubahan agar penyelesaian sengketa bagi mekanisme ISDS melalui PCA dapat benar-benar menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak. ...... This thesis is aimed to discuss the existence of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements settled through the International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") arbitration and the Permanent Court of Arbitration ("PCA"), as well as suggestions for developing ISDS mechanism through the PCA that can guarantee legal certainty and support the interests of foreign investors and host countries. This research is normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the PCA is currently quite widely used as a forum for resolving international investment disputes and in particular to provide institutional support for ISDS arbitration arising from international investment agreements carried out outside the framework of the ICSID Convention. Nonetheless, there are a number of things related to the dispute resolution arrangements in the PCA that can be improved so that the dispute resolution for the ISDS mechanism through PCA can truly guarantee legal certainty for both parties.

Abstrak :
Tesis ini membahas Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ada dua pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP Kawasan Karimun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala adalah pendanaan, strategi pengembangan kawasan, status kepemilikan lahan, infrstruktur, perizinan, koordinasi, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja lokal. Sedangkan faktor yang menjadi penunjang adalah tersedianya tenaga kerja dan keadaan sosial yang stabil. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menyerahkan aset untuk dikelola oleh BP Kawasan agar menciptakan kemandirian dalam menutupi biaya operasional BP Kawasan. selain itu penulis juga menyarankan untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati yang sangat diperlukan bagi para investor. ......The focus of this study are the obstacles on implementation of free trade zone and free port development in Karimun Regency, Kepulauan Riau Province. There are two research questions in this tesis, the influence factor on implementation of free trade zone and free port development, and the effort by Local Government and BP Kawasan to handle the obstacles. This research used positivism paradigm, with qualitatif methods. The result of this research, conclude that the obstacles are about funding, zone development strategy, land owned status, infrastructure, licensing, coordination, and labour educational qualification. Meanwhile, factors that support the Karimun free trade zone implementation are the number of labour in Karimun and good social environment. Resercher advised to local government gives some asset for BP KawasanKarimun to manage and create income for it?s own necessary. Researcher also advise to accelerate the build proceesof Malarko Harbour and Sei Bati Airport that really important by investors.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab dan konsekuensi perilaku herding oleh investor asing dan domestik di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor penyebab perilaku herding difokuskan pada karakteristik saham, meliputi ukuran perusahaan, tingkat likuiditas, imbal hasil masa lalu, dan volatilitas imbal hasil. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel, yaitu model fixed effect dan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik investor asing maupun investor domestik berperilaku herding, tetapi tingkat herding investor asing lebih tinggi dibandingkan investor domestik. Selain itu, tingkat sell-herding oleh investor asing dan domestik lebih tinggi dibandingkan tingkat buy-herding. Penelitian ini menemukan bukti signifikan bahwa perilaku herding oleh investor asing dan domestik sama-sama termasuk dalam kategori unintentional herding. Investor asing merupakan momentum trader, sedangkan investor domestik merupakan contrarian trader. Portofolio saham yang di-herd buy dan di-herd sell oleh investor asing menghasilkan imbal hasil positif di masa depan, menunjukkan bahwa buy-herding dan sell-herding oleh investor asing, secara terpisah, menguntungkan dan merugikan investor. Di lain pihak, buy-herding dan sell-herding oleh investor domestik merugikan investor. Hal ini ditunjukkan oleh imbal hasil negatif di masa depan untuk portofolio saham yang di-herd buy oleh investor domestik, sedangkan portofolio saham yang di-herd sell mempunyai imbal positif di masa depan. Terakhir, perilaku buy-herding investor asing tidak mendestabilisasi harga saham, tetapi tidak demikian dengan perilaku sell-herding investor asing. Baik perilaku buy-herding maupun sell-herding oleh investor domestik mendestabilisasi harga saham. ...... This study investigates causes and consequences of foreign and domestic investor herding in Indonesia Stock Exchange. Causes of herding are focused on stock characteristics, such as size, stock liquidity, past returns, and volatility. The analysis technique used in this study is fixed effect and random effect panel regression model. Results show that both foreign and domestic herd, but foreign investors herding level is higher than domestic’s. Furthermore, sell-herding level of both foreign and domestic investors is higher than buy-herding level. This study find significant evidence of foreign and domestic investor herding is driven by past returns. Domestic investors tend to herd more on firms with bigger capitalization. Foreign investors are momentum traders, while domestic investors are contrarian trader. The portfolio that foreign investors herd buy and herd sell produce positive returns in the future, suggest buy-herding and sell-herding by foreign investors have a desirable and adverse effect on investors, respectively. By contrast, buy-herding and sell-herding by domestic investors incur losses. This is indicated by negative returns in the future for the portfolios that domestic investors herd buy, while the portfolios that domestic investors herd sell generate positive returns in the future. Lastly, foreign investors buy-herding behavior does not have potential to destabilize stock prices, but not so with foreign sell-herding behavior. Either domestic buy-herding or sell-herding destabilizes the stock prices.

Abstrak :
Pentingnya Big Five personality (openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism) telah diakui dalam berbagai studi tentang pengambilan keputusan keuangan, termasuk perilaku investasi. Namun, topik ini hanya sedikit dibahas dalam konteks negara berkembang, yang merupakan bagian penting dari populasi dunia dan di mana eksklusi keuangan menjadi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Big Five personality terhadap perilaku investasi rumah tangga. Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana preferensi resiko dan financial constraint dapat mempengaruhi perilaku investasi rumah tangga dengan menggunakan data dari IFLS 5. Penelitian ini menggunakan teknik regresi probit dengan alat bantu STATA. Hasil dari regresi probit menunjukan bahwa openness to experience berpengaruh positif dan signifikan sedangkan neuroticism berpengaruh negatif dan signifikan terhadap household Stock Investment Decision. Risk preference juga menunjukan hubungan yang positif dan signifikan terhadap household Stock Investment Decision dan financial constraint memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap household Stock Investment Decision. ......The importance of the Big Five personality traits (openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism) has been recognised in various studies on financial decision-making, including investment behaviour. However, this topic has been little discussed in the context of developing countries, which make up a significant part of the world's population and where financial exclusion is an issue. This study aims to examine the role of Big Five personality on household investment behaviour. This study also wants to know how risk preference and financial constraint can affect household investment behaviour using data from IFLS 5. This study uses probit regression technique with STATA. The result of probit regression shows that openness to experience has a positive and significant effect while neuroticism has a negative and significant effect on household stock investment decision. Risk preference also shows a positive and significant relationship to the household Stock Investment Decision and financial constraints have a negative and significant relationship to the household Stock Investment Decision.

Abstrak :
Prinsip keterbukaan atau disclosures sebagai perwujudan asas transparansi dalam good corporate governance merupakan komponen terpenting di dalam industri sekuritas (pasar modal) dimanapun. Prinsip keterbukaan bertujuan menjaga kepercayaan investor, menciptakan pasar yang efisien dan memberikan perlindungan investor. Tesis ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mengatur pelaku pasar modal menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan, bagaimana peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan serta bagaimana pengaruh sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ditinjau dari prinsip keterbukaan dalam rangka perlindungan investor. Penulisan tesis mendasarkan pada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan tipe penelitian diagnostik dan evaluatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menghasilkan simpulan pertama, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas belum cukup memadai mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memberikan perlindungan investor publik, kedua Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya masih belum cukup memadai memberikan kejelasan mengenai standar penentuan fakta atau peristiwa material dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan dan tidak pula memberikan batasan yang tegas mengenai materialitas besarnya kerugian dalam transaksi benturan kepentingan, ketiga sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) belum cukup memadai diungkapkan oleh PT Jasa Marga dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan karena belum memenuhi unsur Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1, keempat satu-satunya akta relaas yang pembuatannya secara tegas diharuskan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dibuat oleh Notaris adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen untuk transaksi benturan kepentingan.

---

Principle of disclosures shall be regarded as the existence of the principle of transparency in the spirit of the good corporate governance and thus regarded as the foremost important component in the security industry (capital market) anywhere in the world. Principle of disclosure is intended to protect the investors? confidence/trust, to create an efficient market and to provide protection to the investors. This thesis analyses: how the Law number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Law number 8 year 1995 regarding the Capital Market and all its relevant regulations which regulates the stakeholders of the Capital Market to execute the principle of disclosure, how is the role of the Notary as the Supporting Professionals of the Capital Market in the implementation of the principle of disclosure as well as how is the influence of the dispute of the third party which involved the asset under management of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JORR S) is to be viewed from the point of view of principle of disclosure in the relation of the protection of investors. This thesis is based on the library research which is characterized as normative law with diagnosed and evaluative with the touch of descriptive research type. This research concludes that firstly, the Law of the Limited Liability is not sufficient in regulating the principle of disclosure which is able to provide protection to the investors, secondly, both the Capital Market Law and its relevant regulations are still not sufficient to provide explanation regarding the standard determination of the material fact and or material event in the implementation of the principle of disclosure and did not provide a clear definition regarding the magnitude of loss in the conflict of interest transactions.

Abstrak :
Seiring dengan berkembangnya zaman dan era globalisasi yang semakin berkembang bentuk transaksi tidak hanya berupa barang, dunia telah mengenal perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka menawarkan banyak kesempatan bagi investor dengan modal dan adanya risiko. Dengan adanya perdagangan berjangka ini dapat menghasilkan suatu transaksi antara Pelaku Usaha yaitu perusahaan berjangka sebagai penyedia jasa dengan Investor sebagai Nasabah. Penelitian ini membahas mengenai kasus sengketa yang terjadi antara Hj. Hartini selaku Investor dengan PT. Millenium Penata Futures sebagai Perusahaan Pialang Berjangka dan Syafi’i, dimana Investor menderita kerugian atas transaksi perdagangan berjangka ini dan Investor melaporkan ke BPSK untuk diselesaikan karena Investor merasa sebagai konsumen. Transaksi berjangka merupakan transaksi yang tidak memiliki kepastian dalam hal hasil yang keluar dari transaksi berjangka ini, hasil yang diperoleh oleh nasabah dapat berupa keuntungan yang sebesar-besarnya dan dapat pula berupa kerugian yang cukup besar. Fenomena ini menimbulkan permasalahan antara apakah Investor merupakan konsumen yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, siapakah yang harus bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh Investor dan apakah Putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam kasus ini. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder. ......Along with the development of times and the growing era of globalization, forms of transactions are not only in the form of goods. The world has known futures trading. Futures trading offer chances for investors with capital and also risks. Futures trading create transactions between business actors that are Futures Brokerage Firm as Service Providers with Investors as Consumer. This study discusses a case of a dispute between Hj. Hartini as an Investor with PT. MilleniumPenata Futures as the Futures Brokerage Firm and Syafi’I, in which the Investor suffered losses on Futures Trading transaction and reports it to the BPSK as the Investor feels that she is a Consumer. Futures Trading is a transaction that has no certainty in terms of the results that came out of the transaction, the results obtained by the Investor/Consumer can be a profit as much as possible and can also be a substantial losses. This phenomenon raises concerns among investors on whether Investor is a consumer that can be protected by the Consumer Protection Act (UUPK), who shall be responsible for the losses suffered by Investors, and whether the Resolution of the Supreme Court (Putusan Mahkamah Agung) in this case was right. The form conducted in this study is juridical normative, which emphasizes on the use of primary data and secondary data.

Abstrak :
Using investor sentiment created from the first principal component of consumer confidence index, advance/decline ratio, and volatility premium, the paper examines its connection with future stock returns in six Asia-Pacific markets during the period from January 2004 to December 2016. The empirical results suggest that market sentiment can be a valid predictor of stock returns in short-term horizons. Additionally, by decomposing total sentiment in each market into regional and local indices, we find that the market-level results are driven mostly by local sentiment. More importantly, this study detects that the differences in financial development across markets have a significant influence on the sentiment-return relationship.

Abstrak :
Dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi di bidang perbankan tahun 1988 atau lebih dikenal dengan PAKTO 1988, maka jumlah bank yang ada di Indonesia semakin bertambah. Penambahan jumlah . bank tersebut juga diikuti dengan berbagai permasalahan yang banyak timbul akhir-akhir ini, terlebih-lebih dengan semakin meningkatnya bank-bank yang menjual sahamnya di pasar modal. Sorotan maupun kritik tidak hanya ditujukan pada pihak perbankan saja, melainkan juga kepada pihak Bank Indonesia yang terlihat kurang tegas dan banyak melakukan Trial and Error dalam usahanya mengembangkan industri perbankan dan pihak lain yang terkait dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia dan Badan Pelaksana Pasar Modal yang kurang tanggap dalam menerapkan peraturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari berbagai kasus yang terjadi pada industri perbankan, dibutuhkan suatu analisa yang lebih mendalam agar investor khususnya dan masyatakat pada umumnya dapat meningkatkan awareness mereka terhadap resiko industri perbankan. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan peneli-tian untuk menganalisa berbagai resiko yang dapat terjadi pada industri perbankan melalui laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kapada pihak perban¬kan, pihak Akuntan Publik, BAPEPAM dan BEJ, para Akademisi, para Pengamat Perbankan, para Investor Badan maupun investor Perseorangan. Dari hasil yang diperoleh melalui kuesioner tersebut, maka dapat diketahui berbagai pendapat para responden tersebut dalam merangking resiko industri perban¬kan, maupun hal-hal yang dapat dilakukan dalam meminimisasi resiko-resiko tersebut melalui laporan keuangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa tingkat resiko yang ditemukan masih kurang dari 20%, yang berarti bahwa resiko investasi pada industri perbankan masih tergolong rendah. Resiko kredit macet dan pengendalian manajemen merupakan hal yang paling memprihatinkan industri perbankan maupun pihak-pihak lain saat ini karena kedua hal tersebut sangat berkaitan erat dalam melemahkan kinerja perbankan. Meskipun masih belum memadai, namun laporan keuangan masih dapat membantu para pemakai laporan keuangan dalam menganalisa resiko industri perbankan. Resiko-Resiko yang terjadi pada industri perbankan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal bank itu sendiri yang tercermin dari berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak bank memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada. Para analis perbankan juga sepakat bahwa untuk saat ini mereka lebih cenderung untuk melakukan investasi jangka pendek yang disebabkan oleh ketidakpastian industri perbankan secara jangka panjang. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pihak Bank Indonesia harus lebih ketat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank-bank untuk melindungi kepentingan nasional. Pihak BAPEPAM juga dituntut untuk semakin meningkatkan perannya dalam melaporkan informasi-informasi yang sekiranya berguna bagi investor dalam meminimisasi resiko. Pihak perbankan sendiri dituntut untuk melaksanakan Prudent Banking dalam melaksanakan aktivitasnya namun bukan berarti mereka meupakan tugasnya sebagai Agent of Development. Pihak Ikatan Akuntan Indonesia harus terus mengikuti perkembangan dunia usaha umumnya dan perbankan khususnya untuk dapat memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat dengan selalu tanggap atas berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat. Terakhir adalah bahwa Industri perbankan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, perbankan itu sendiri memang sangat terpengaruh oleh iklim yang diciptakan oleh pemerintah. Namun dalam kondisi bagaimanapun pihak perbankan harus menjaga integritasnya ditengah masyarakat, yang berarti bahwa industri perbankan harus dapat bertahan dalam situasi yang tersulit sekalipun karena hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tax rate terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini dilakukan terhadap 21 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 hingga 2003. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda yang menguji apakah variabel - variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tax rate, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan hutang. Setelah melalui serangkaian pengujian asumsi klasik multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, ternyata tidak ditemukan asumsi yang tidak memenuhi pengujian asumsi klasik. Dengan demikian dalam penelitian ini tetap difokuskan pada variabel insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tar rate terhadap kebijakan hutang. Setelah melalui pengujian hipotesa dengan uji t-test maka didapatkan bahwa insiders and institutional dispersion, firm size dan asset structure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang sedangkan firm profitability berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang, insiders ownership dan tax rate berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan utang, institutional investors dan firm growth berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan kebijakan utang. Berdasarkan hasil uji keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen (uji-F) menunjukkan adanya pengaruh dan signifikan terhadap kebijakan utang. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mohd, et al, Titman dan Wessel (1988) dan Jensen, el al. (1992). ......The purpose of this study is to examine the influence of insider ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability and tax rate on debt policy. This study was conducted in 21 firms listed in Jakarta Stock Exchange in 2000 - 2003. Hypothesis testing is used to examine the significance or insignificance of independent variables influence on the dependent variable. The independent variable use in this study are insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability and tar rate while the dependent one is debt policy. Classical assumption test shows that there is no multicollinearity, autocorrelation and heteroscedastisity among those independent variables in the regression model. Through the t-test hypothesis testing, we have results, which proved that insiders and institutional dispersion, firm size, asset structure have positive and significant influence on debt policy, firm profitability influence debt policy negatively and significantly on debt policy, insiders ownership and tax rate influence debt policy positively and insignificantly on debt policy while institutional investors and firm growth influence debt policy negatively and insignificantly on debt policy. Based on the result testing independent variables on dependent variable (F-test) indicates that there is significant influence on debt policy. This finding support the previous studies held by Mohd, et al. (1998), Titman and Wessel (1988) and Jensen, et al. (1992).