Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,  melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris, khususnya memberikan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam melakukan tindakan pro justitia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan  protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, menjalankan urusan pemerintahan di bidang kenotariatan dan karena itu Majelis Kehormatan Notaris termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya merupakan objek sengketa tata usaha negara.  Keterangan Notaris dan atau akta akta yang dibuatnya termasuk surat surat yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan alat bukti dalam perkara pidana. Bagaimana implikasi hukumnya jika Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar bagi kewenangan entitas peradilan untuk meminta keterangan notaris, dan atau mengambil  akta aktanya sebagai bukti, mengandung cacat prosedural dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian  normatif, dengan mengkaji tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dihubungkan dengan  bentuk dan cacat yuridis keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Batal atau tidak sahnya Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, mengakibatkan bukti bukti hukum yang didasarkan pada Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dibatalkan, menjadi tidak sah. ...... The Notary Law has given authority to the Minister of Law and Human Rights as an assistant to the President in the Field of Law and Human Rights, conducting guidance on a notary public. The authority of the Minister shall be granted in the form of a delegation to the Minister to form a Notary Honorary Council consisting of the Notary Public Honorary Council and the Regional Notary Council of Notary, which carries out the function of guidance on the notary, in particular giving approval or refusal to the Investigator, Prosecutor or Judge in taking pro justitia to the notary in relation to the deed he made and notary protocol in the notary's depository. The Honorary Council of a Notary who is appointed and dismissed by the Minister, carries out government affairs in the field of notary and therefore the Honorary Council of Notary is included as the Board or the State Administration Officer and the decision is the object of the state administration dispute. Notaries and / or deeds of deeds which are made, including letters which are part of the notary protocol, are evidence in criminal cases. What is the legal implication if the Decree of the Regional Notary Public Notary as the basis for the authority of the judicial entity to request notarial information, and or to take its act of deed as evidence, contains procedural disability and is annulled by the State Administrative Court. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the duties and authorities of the Notary Public Honor Council related to the form and the juridical defect of the decision of the Notary Publicity Council based on the Decision of the State Administrative Court. The nullification or invalidity of the Decision of the Regional Notary's Council of Honor, resulting in evidence of legal evidence based on the Decision of the Notary Board of the Notary of Territory annulled, becomes invalid.

Abstrak :
Kegiatan berbelanja identik dengan konsumen yang lahir pada tahun 1977-1994 atau disebut Generasi Y. Generasi Y sendiri digambarkan sebagai Generasi yang memperhatikan penampilan dan gaya berpakaian, sehingga Generasi Y merupakan konsumen potensial. Bagi Generasi Y, kegiatan berbelanja tidak lagi dianggap sebagai tindakan sederhana, melainkan tindakan yang berorientasi untuk hiburan. Untuk itu, pemasar pada kelompok ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam menggarap pasar konsumen Generasi Y. Untuk dapat menentukan pendekatan dalam menggarap pasar konsumen Generasi Y, pemasar perlu mengetahui gaya keputusan pembelian seperti apa yang dilakukan oleh konsumen Generasi Y. Dengan menggunakan statistik deskriptif, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana gaya pengambilan keputusan pada konsumen pria Generasi Y untuk produk fashion casual yang dibeli di toko. Dengan menggunakan teknik Purposive sampling dan Snowball sampling, 180 pria di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan konsumen pria Generasi Y menggunakan Gaya Perfeksionis dalam melakukan keputusan pembelian terhadap produk fashion casual. Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa responden cenderung memiliki karakteristik sports-oriented dibandingkan dengan socially driven.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian kualitatif ini mencoba mendeskripsikan pemanfaatan social media, terutama Twitter, sebagai medium komunikasi antara brand dengan konsumen. Peneliti menganalisa proses perilaku konsumen dengan rumusan AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), yang sedikit banyak mulai dipengaruhi social media. Penelitian ini menemukan adanya kecenderungan bagi konsumen memulai proses Attention dan Desire melalui social media. Muncul pula indikasi, bahwa konsumen melakukan pencarian informasi (Search) karena rasa tertarik yang didorong akibat percakapan yang terjadi social media. Percakapan yang terjadi di Twitter mampu menciptakan rasa penasaran yang besar serta keinginan untuk mencari tahu dan memiliki produk atau jasa yang ditawarkan. Walaupun social media sudah banyak digunakan sebagai media utama dalam mencari informasi; media konvensional tetap dibutuhkan sebagai media pendukung. Keberadaaan keduanya saling melengkapi.

---

ABSTRACT
This qualitative research attempts to describe the use of social media, especially Twitter, as a communication medium between brand and consumer. Researcher analyzed consumer behavior with the AIDA formula (Attention, Interest, Desire, Action), which is starting to be more or less influenced by social media. This study found a tendency for consumer to start the process of Attention and Desire through social media. There is also an indication for consumer to search (Search) for more information because of the conversations in social media. Conversations occurring on Twitter create great curiosity, as well as the desire to find out more and purchase the product or service that is offered. Although social media has been widely used as the main medium in seeking information; conventional media is still needed as a supporting medium. The existence of the two complements each other.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan.