Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan tipe explanatori yang menggunakan sumber data primer melalui wawancara mendalam dan kajian literatur. Penelitian ini adalah studi mengenai partai politik khususnya terkait konsensus di dalam politik serta faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya konsensus. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar yang terjadi pada 1998-2013 selalu memunculkan partai baru. Hasil dari penelitian menujukan bahwa upaya konsensus Partai Golkar terjadi melalui tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, dan ketiga melalui jalur politik. Jalur organisasi dan jalur hukum tidak berhasil menyelesaikan konflik. Konsensus berhasil dicapai melalui jalur politik. Upaya konsensus melalui jalur politik ditunjukkan dengan terselenggaranya Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub berhasil menjadi konsensus Partai Golkar dengan menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proses konsensus dapat berjalan karena didukung oleh pihak internal oleh elit Partai Golkar dan eksternal termasuk pemerintah. Hal yang menjadi faktor-faktor pendukung keberhasilan konsensus Partai Golkar dapat dibagi menjadi tiga faktor, yakni Pilkada Serentak 2015, hadirnya mediator, dan pelembagaan upaya-upaya Konsensus Partai Golkar.

---

This study discusses the presence of political consensus in Golongan Karya (Golkar) Party after a long internal conflict in 2014-2016. This research uses qualitative methods with explanatory type using primary data source through in-depth interviews and literature review. This research is a study of political parties, especially related to consensus in politics and the factors that pushed the consensus. The consensus is new phenomenon because previous Golkar Party conflicts have always failed to meet consensus. Hence, the declaration of new parties emerges. The results of the study shows that the consensus occurred in three stages. First stage is through the organization's internal instrument, namely the Golkar Party Court, the second is through legal channels, the third through political channels. Conflict resolution through political channels are shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub of the Golkar Party in May 2016. Munaslub agrees on various matters, including (1) Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) repositioning of Golkar Party stands to support Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The Consensus is due to both internal efforts and external efforts by the government which serve as mediator. Some factors that contribute to the success of the consensus are divided into three factors: the 2015 Local Election, the presence of mediators, and the institutionalization of the consensus processs by the Golkar elites."

"ABSTRAKGuru-guru anggota PKI di Pemalang tertarik terhadap PKI karena janji-janji PKI untuk memperjuangkan nasib pegawai negeri khususnya guru, agar hidupnya lebih sejahtera dengan cara memperjuangkan kenaikan gaji guru. Guru-guru yang menjadi anggota dan simpatisan PKI yang ada di Pemalang pernah melakukan aksi mogok mengajar dan mempengaruhi guru-guru bukan PKI untuk ikut aksi tersebut. Aksi tersebut dimaksudkan menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan gaji guru.Setelah peristiwa G 30 S/PKI, PKI serta onderbouw PKI dinyatakan dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, maka di Pemalang diadakan pembersihan terhadap para anggota PKI dan unsur-unsurnya, termasuk pemecatan guru-guru anggota PKI dan onderbouw PKI. Selain dipecat mereka juga dipenjarakan dan dilakukan pembinaan bagi mereka yang hanya simpatisan PKI. Dampak gum-gum yang masuk PKI setelah G 30 S/PKI yaitu mereka diberhentikan dari jabatannya.Setelah terjadi penangkapan terhadap guru-guru anggota PKI, maka tahun 1966, jumlah guru di Pemalang berkurang. Padahal tahun 1964 jumlah guru SD di Pemalang berjumlah 1650, Setelah banyak guru yang diberhentikan akibat terlibat peristiwa G 30 S/PKI, maka sekolah-sekolah kekurangan guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah mengadakan kursus guru kilat dengan nama Kursus Kilat Pancasila, dtsamping itu pemerintah juga mengadakan program SPG C Negeri 1 dan SPG C Negeri 2. SPG C Negeri I diperuntukkan bagi mereka yang lulus SD untuk dididik menjadi guru, lama pendidikan selama 2 tahun. Sedangkan SPG C Negeri 2 untuk mereka yang lulus SMP, lama pendidikan 1 tahun.

---

ABSTRAK

Member PKI teachers in Pemalang interested to PKI, because promises PKI to fight for chance public servant specially teachers, in order to them life are more secure and prosperous by fighting for increase employ teacher. Teachers becoming PKI sympathizer and member in Pemalang, have conducted action walk out to teach and influence teachers which is non coming from PKI to follow action. The action intended to claim to government to get teacher a raise.

After G 30 SIPKI event, also PKI and it?s under bow expressed to be prohibited a life and expand in Indonesia, hence in Pemalang performed sweeping its entire member PKI element and, inclusive of PKI member and it?s under bow teachers expulsion. Besides dismissed they are also goaled and conducted a construction for the man who only PKI sympathizer. Affect incoming teachers PKI after G 30 S/PKI that they are riffed from them occupation.

After happened arrest to member PKI teachers, hence in 1966, amount teachers decrease in Pemalang. Though in 1964 amount elementary school teachers amount to 1650 in Pemalang. After a lot of teacher riffed affect of involved G 30 SIPKI event, hence the teacher insufficiency school. To anticipate mentioned, governmental to hence perform teacher courses gleam by the name of Kursus Kilat Pancasila, despitefully governmental also perform school of teacher education program (SPG CN 1 and 2). SPG CN 1 destined for the man who pass elementary school to be educated to become teacher, during of education 2 year. While SPG CN 2 to those who pass junior high school, during of education 1 year."

"ABSTRAKSetelah terjadi peristiwa 30 September 1965, Indonesia dilanda krisis politik dalam negeri. Pemerintahan sipil di bawah pimpinan Presiden Sukarno mengalami krisis kepercayaan karena tidak berhasil mengatasi masalah politik keterlibatn.n PKI dalam peristiwa 30 September 1965 dan inflasi yang tinggi. Sehingga timbul gejolak politik di masyarakat terutama di kalangan intelektual muda yang berbasis di civitas academica. Dalam keadaan_ demikian ABRI (TNI-AD) di bawah komando Suharto tampil ke panggung politik dan berhasil merebut opini publik akan pembaharuan politik yang akan dibawa oleh kepemimpinannya dalam Orde Baru. Di saat itulah muncul gagasan-gagasan dari berbagai kelompok pendukung Orde Baru, mengenai format politik yang tepat bagi Indonesia. Satu diantaranya yang me_nonjol dan sempat menimbulkan gejolak politik di dalam parlemen (DPRGR) adalah gagasan dwi partai yang diik_rarkan rakyat Jawa Barat. Berdasarkan pembagian Maurice Duverger dalam buku Political Parties ada tiga system kepartaian, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai. Setelah dianalis oleh kaum intelektual pembaharu yang banyak bermukim di Bandung, sistem dua partai dianggap lebih tepat bagi Indonesia yang sedang mencari format politik setelah pemerintahan Sukarno jatuh, karena sistem ini terbukti berjalan dengan baik di banyak negara Barat. Namun gagasan alternatif pembaharuan sistem kepartaian itu, tidak berjalan dengan mulus, bahkan kemudian di tinggalkan, dan baru muncul kembali nuansanya setelah situasi politik lebih stabil. Bagaimana gagasan ini lahir, berkembang dan ditinggalkan, merupakan bahasan yang menarik untuk melihat perjuangan dan sikap kritis intelektual muda Bandung menghadapi intrik politik nasional.

---

"

"ABSTRAKSepanjang masa pemerintahan Hindia Belanda masalah Islam merupa_kan persoalan sosial yang cukup pelik yang harus dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah sebenarnya kurang menguasai masalah-masalah Islam oleh sebab itu mereka selalu kuatir terhadap kekuatan gerakan Islam. Mereka mempunyai pendapat bahwa golongan Islam selalu ingin memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sehubungan dengan masalah itu saya terdorong untuk menulis skrip_si yang berjudul Partai Islam Indonesia (1938-1942), karena meskipun Partai ini adalah Partai Islam tetapi mempunyai haluan ko-operasi jadi tidak seperti partai Islam pada umumnya yang berhaluan non-kooperasi. Selain itu yang menarik perhatian saya adalah para anggota yang duduk di dalam kepengurusan Partai terdiri dari 2 golongan Islam, yang mendapat pendidikan Barat, dimana mereka itu semuanya dapat bersatu dalam PII. Di dalam studi sejarah masih sedikit sekali masalah mengenai PII ini dibahas., memang ada beberapa tulisan yang membahas mengenai PII teta_pi hanya dibahas secara sekilas lintas seperti misalnya yang ditulis oleh J.M. Pluvier, A.K. Pringgodigdo dan Deliar Noer. Jadi tidak secara _

---

"