Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan Yayasan dalam Kegiatan Bisnis dan Aspek Pengawasannya (Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan), Tesis, Juli 2002. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan dari Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana peran yayasan yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia dan pengawasan yang dapat dilakukan, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan. Untuk meneliti hal tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Yayasan adalah badan non-profit, hal itu juga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut. Yayasan yang sudah berjalan sebagian sudah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan. Sebagian masih mencari bentuk badan yang sesuai, karena belum dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Yayasan diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk penyertaan dengan batasan maksimal 25% dari nilai kekayaan yayasan. Hasil penyertaan tersebut untuk menambah kekayaan yayasan dan demi mencapai tujuan yayasan di bidang sosial kemanusiaan, bukan untuk keuntungan para pendiri maupun pengurusnya. Diatur pula tentang mekanisme pengawasan serta kemungkinan dilakukan pemeriksaan terhadap yayasan oleh pihak ketiga yang menilai telah terjadi salah pengelolaan yayasan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum yayasan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hanya saja tetap diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif dan lebih ketat terutama bagi yayasan yang terjun dalam bisnis, serta sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Yang demikian agar usaha-usaha pengawasan yang ada dapat membuat yayasan tersebut benar-benar menjalankan ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 dimana yayasan berfungsi sebagai badan yang menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. (Santi Hendrarti)"

"In Indonesia, the prevalence of smoking among 5 ? 9 years old children hasincreased from 0.4% in 2001 to 2% in 2007. Among present adults smok-ers (>20 years), 17% started to smoke before the age of 13 years. Thisstudy identified factors related to smoking behaviour among 8 ? 12 yearsold children in Jakarta, Indonesia using a questionnaire based cross sec-tional survey to obtain smoking status and possible predictors towardssmoking habit. The total sample size was 1,097 students among 3rd - 7thgrade students from schools in Jakarta. Self-reported smoking status wasdefined as whether the child had smoked tobacco within the past twomonths prior to the interview. The prevalence of smoking was 13.4%.Logistic regression analysis showed that high parental approval on tobac-co use (OR=13.4; CI 95%: 5.1 ? 35.1) was the strongest predictor on chil-dren smoking status, followed by low parental control (OR=12.1; CI 95%:6.9 ? 21.2), being a male compared to a female (OR=10.7; CI 95%: 5.3 ?21.7), mother (OR=10.58; CI 95%: 3.96 ? 28.28), father (OR=7.69; CI 95%:3.59 ? 16.47), sibling (OR=7.91; CI 95%: 4.41 ? 14.17) smoking status.Smoking parents and siblings, low parental control, and high parental ap-proval on smoking were related to higher odds of smoking among children.The results were used as a rationale for suggestions and recommendationsof relevance for future intervention programs and tobacco related researchwith specific focus on children.Prevalensi anak perokok umur 5-9 tahun di Indonesia meningkat dari 0,4%di tahun 2001 menjadi 2% di tahun 2007. Tujuh belas persen perokok de-wasa menyatakan mulai merokok ketika berumur di bawah 13 tahun.Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor terkait perilaku merokokanak umur 8-12 tahun di Jakarta dengan menggunakan pendekatan potonglintang untuk menjaring perokok anak dan faktor yang mungkin menye-babkan perilaku tersebut. Kuesioner digunakan untuk menjaring statusArtikel Penelitianperilaku merokok anak dalam dua bulan terakhir sebelum survei. Total 1.097murid kelas 3 sampai 7 di Jakarta menjadi sampel penelitian dengan 13,4%responden merokok dalam 2 bulan terakhir. Analisis regresi logistik menun-jukkan bahwa pembolehan merokok di dalam rumah oleh orang tua(OR=13,4; CI 95%: 5,1 ? 35,1) menjadi penyebab terkuat, diikuti denganrendahnya kontrol orang tua (OR=12,1; CI 95%: 6,9 ? 21,2), siswa laki-laki(OR=10,7; CI 95%: 5,3 ? 21,7), ibu (OR=10.58; CI 95%: 3.96 ? 28.28), ayah(OR=7,69; CI 95%: 3,59 ? 16,47), dan saudara kandung yang perokok(OR=7,91; CI 95%: 4,41 ? 14,17). Orang tua dan saudara kandung yangmerokok, rendahnya pengawasan orang tua, dan tingginya pembolehanmerokok di dalam rumah menjadi penyebab perilaku merokok anak umur 8-12 tahun. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi untukprogram intervensi di masa depan dan penelitian terkait tembakau denganfokus kepada anak-anak."

"ABSTRAKDengan tujuan memperoleh deskripsi karakteristik BNI, dilakukan pengkajian terhadap aspek bentuk, cakupan, frekuensi dan kemutakhirannya (curentness) pada BNI yang terbit dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan langsung terhadap subyek), telaah literatur dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa BNI yang produksinya dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI selaku lembaga legal deposit di Indonesia, telah didukung oleh undang-undang deposit, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1990. Dan aspek bentuk, baik fisik maupun isi telah cukup memadai dan mengikuti standar internasional yang berlaku bagi penyusunan bibliografi nasional. BNI termuat dalam bentuk tercetak (primed issues) dengan susunan isi sistematis berdasarkan klasifikasi Dewey Decimal Clasification (DDC). Namun, fungsinya sebagai sarana pengawasan bbibliografi di Indonesia belum maksimal, karena dari kajian terhadap aspek cakupan, BNI belum menggambarkan produksi terbitan nasional di Indonesia seutuhnya, baik( dari segi ragam maupun jumlahnya, belum tercakup secara lengkap (komprehensif). Untuk masa 4 tahun tercatat 8891 jumlah entri yang meliputi : 4,29% kelas 000 (karya Umum _ )

---

"

"ABSTRAKTesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat. Cadangan energipanas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia, tetapipemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jikadidukung oleh faktor kepastian hukum, karena proyek panas bumi padat karya dan modal.Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang pentingdalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakahIndonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panasbumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasipelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yangdigunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipeloporioleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalahinterdisipliner, sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian inidiperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing.Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal SteamAct o f 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panasbumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memilikiundang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanyasuatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasipanas bumi di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut,dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitupengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup,hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi.Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadimateri muatan undang-undang, sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undangtersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasipanas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasidan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun Bibliografi Isue-isue Perempuan di Indonesia dari makalah-makalah hasil Seminar/Lokakarya di Perpustakaan Kalyanamitra disertai dengan anotasi. Selain itu panelitian ini bertujuan memberi gambaran mengenai isue-isue perempuan yang sering dibicarakan dan paling banyak terdapat dalam koleksi Perpustakaan Kalyanamitra. Penelitian ini menggunakan.tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat_sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makalah dengan isue-isue perempuan yang paling banyak terdapat di perpusta_kaan Kalyanamitra adalah mengenai Perempuan dan Pekerjaan yaitu 85 entri atau 0.28% dari seluruh entri yang berjumlah 302. Isue yang paling sering dibicarakan dalam seminar-seminar juga mengenai Perempuan dan Pekerjaan, dibahas tidak hanya dalam seminar khusus mengenai Perempuan dan Pekerjaan tetapi Juga dibahas dalam seminar-seminar lain dengan topik yang berbeda."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perbandingan pencapaian kapabilitas APIP sebelum dan setelah dilakukan perubahan Unit Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia dari Bagian (eselon 3) menjadi Inspektorat atau setara dengan Biro (eselon 2). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dengan instrumen pengumpulan data penelitian berupa penyebaran kuesioner dan wawancara. Objek penelitian adalah Unit Pengawasan Internal pada Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan adanya perubahan pada enam elemen indikator kapabilitas APIP yang terjadi sebagai akibat penguatan Unit Pengawasan Internal Ombudsman Republik Indonesia. Faktor-faktor eksogen seperti yang dijelaskan oleh Teori Institusional antara lain mimetic, coercive, dan normative, terbukti memberikan tekanan dan memberikan dorongan bagi APIP Ombudsman Republik Indonesia untuk dapat mencapai kapabilitas level 3.

---

This study aims to evaluate the comparison of APIP capability achievement before and after the change of the Internal Oversight Unit of the Ombudsman of the Republic of Indonesia from Section (echelon 3) to Inspectorate or equivalent to Bureau (echelon 2). This research uses a qualitative approach in the form of case study research. The data used are primary data with research data collection instruments in the form of distributing questionnaires and interviews. The object of the research is the Internal Control Unit at the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The result present the changes in the six elements of the APIP capability indicator, which have occurred as a result of the strengthening of the Internal Supervisory Unit of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Exogenous factors as explained by the Institutional Theory, including mimetic, coercive, and normative, have proven to provide pressure and provide encouragement for the APIP Ombudsman of the Republic of Indonesia to be able to achieve level 3 capabilities."