Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 1996, masyarakat Australia dikejutkan dengan munculnya seorang politisi baru, Pauline Hanson, yang membangkitkan kembali perdebatan publik mengenai kebijakan multikulturalisme dan imigrasi dari Asia. Hal yang menjadi perhatian adalah sikap anti-Asia yang ditunjukan oleh Pauline Hanson ternyata mendapatkan dukungan masyarakat Australia dalam pemilihan umum Federal 1996 dan Pemilihan umum Queensland tahun 1997. Fenomena Pauline Hanson tentunya tidak dapat muncul begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mendorong kebangkitannya. Perkembangan domestik masyarakat Australia memegang peranan penting dalam membentuk dukungan dari masyarakat, sementara itu terdapat pula beberapa perkembangan politik internasional terutama di Asia yang turut mendorong munculnya fenomenon ini. Pauline Hanson dapat diindentifikasi sebagai gerakan radikal kanan baru yang sebelumnya telah berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Gerakan ini dapat muncul dan berkembang di negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat sementara itu jumlah pengangguran semakin banyak. Para penganut gerakan ini menawarkan formula politik yang anti-imigran, anti-globalisasi dan kebijakan ekonomi yang nasionalistik. Dalam menganalisa fenomenon ini digunakan teori-teori yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa dari Herbert Kitschelt, Leonard Winenberg, Joseph H. Caren. Sementara itu dalam mencari gambaran hubungan internasional dari fenomenon yang dibahas, dipergunakan teori citra (image) yang dikemukakan oleh Kenneth E. Boulding dan R. Holsti. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan. Fenomenon Pauline Hanson menunjukkan dua hal : pertama, krisis identitas yang belum teratas; kedua, krisis ekonomi yang belum selesai. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan multikulturalisme dan imigrasi yang meningkatkan jumlah penduduk imigran dari Asia. Sementara itu, dalam jangka dua dekade terakhir, kebijakan ekonominya belum dapat mengatasi masalah ekonomi nasional sehingga angka pengangguran terus meningkat dan kesejahteraan hidup. Akibatnya timbul sentimen negatif terhadap imigran Asia, penegasan kembali superioritas budaya Inggris dan penolakan atas globalisasi dunia.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang Radikalisme Islam dengan Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Penegakkan Syari'at Islam periode 2000-2003. Interval waktu ini merupakan rentang waktu dimana pemikiran dan aksi serta gerakan Majelis Mujahidin menunjukan watak radikalisme. Misalnya, penolakan Majelis Mujahidin atas azas Negara Pancasila, penolakan terhadap kepemimpinan wanita, hingga munculnya ide dan gagasan tentang perlunya syariat Islam diformalkan dalam konstitusi negara. Kenyataan ini, memunculkan pertanyaan bagi penulis, mengapa gerakan politik Majelis Mujahidin mendesak tentang pemberlakuan syari'at Islam dan menolak secara total semua ideologi yang berasal dari luar Islam. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kwalitatif dengan pendekatan deduktif artinya dari teori ke praktek Sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfakan konsep-konsep yang bisa menjelaskan gejala sosial. Dalam pengumpulan data digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin adalah teori radikalisme Islam. Untuk membantu mengungkapkan gerakan politik Majelis Mujahidin, penulis menempatkan parsi khusus pada sejarah gerakan radikalisme Islam, mulai dari asal muasal radikal isme Islam dalam konteks gerakan politik, Ikhwanul Muslimin, Jamaat i Islamiah, Darul Islam dan Masyumi. Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam dari Gerakan Politik Majelis Mujahidin merupakan pemikiran atau ide dan gagasan radikal. Hal ini disimplilkan, setelah penulis melakukan penelitian tentang asal mula munculnya Majelis Mujahidin maupun konteks perkembangan selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (2000-2003). Ini menunjukan bahwa teori radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih relevan. Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa faktor kondisi yang turut mendorong lahirnya pemikiran radikal dan kemudian memicu terjadinya radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin, antara lain: Panama, Suasana pasca perang dingin diawal tahun 1980, khususnya setelah beberapa aktivis Islam era Presiden Soeharto melarikan diri keluar negeri. Para pejuang penegak syari'at Islam ini ikut ambil bagian dalam perang di Afganistan, bersekutu dengan rezim Taliban, dan mulai bergaul dengan aktivis Islam secara Internasional. Kedua, intimidasi dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap para mubalik dan pendak'wah Islam yang menuntut tentang penegakkan syari'at Islam dan yang menolak azas tunggal Pancasila. Ketiga, kondisi kebangsaan dan kenegaran yang mengalami krisis moneter sejak 1996 sampai pada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Maka era reformasi dan upaya-upaya penyelesaian krisis yang tidak kunjung selesai dan menemukan format ideal untuk mengeluarkan bangsa dan krisis multidimensional yang menimpa ummat dan bangsa, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap kehendak radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara sebagai sebuah jawaban untuk menata dan meperbaiki ummat dan Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila, dianggap tidak tepat dan relevan lagi dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, radikalisme Islam sebagai kerangka teoritis masih memiliki relevansi atas realitas dan kondisi gerakan politik Majelis Mujahidin dalam konteks pemikiran dan aksinya. Dengan demikian, penulis menemukan bahwa radikalisme Islam dalam konteks gerakan politik Majelis Mujahidin, tidak hanya reaksi atas fanatisme keagamaan semata, respon terhadap kondisi yang sedang berkembang, intimidasi dan diskriminasi rezim Orde Baru, kegagalan revormasi, akan tetapi radikalisme juga sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa aktor atau tepatnya peran para tokoh Islam yang telah sejak lama memperjuangkan penegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Radikalisme Agama merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa tuntas dalam penangananya di Indonesia. Penelitian SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 208 kasus yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan meliputi 140 kasus dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran, sedangkan 130 kasus yang lainya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Penerapan Bela Negara pada masyarakat sipil yang dilakukan oleh GP. Ansor merupakan proses atau upaya untuk menangkal radikalisme agama melalui kegiatan peningkatan kompetensi, resosialisasi kebangsaan dan kemitraan strategis dalam hal toleransi antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GP. Ansor memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas diri dan gerakan nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada kelompok minoritas. hr /> ABSTRACT
Religious radicalism is a problem that until now has not been able to complete in its handling in Indonesia. The SETARA Institute research shows that there are 208 cases spread across 24 provinces in Indonesia with 270 forms of action covering 140 cases conducted by the state in the form of active and omission action, while 130 cases are conducted by non state actors. It certainly has a direct impact on civil society in Indonesia. Implementation of State Defense on civil society conducted by GP. Ansor is a process or an effort to ward off religious radicalism through the activities of increasing competence, national resocialization and strategic partnership in terms of tolerance among religious people. This research uses qualitative research type with deep observation and interview technique. The results of the research show that GP. Ansor has a role in the development of national insights, as well as the development of self capacity and real movements in safeguarding the security and comfort of minority groups.

Abstrak :
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekstremitas sikap politik disokong oleh overestimasi pengetahuan (illusion of explanatory depth; IOED). Dalam paradigma IOED, ekstremitas sikap politik dapat diturunkan dengan meminta ekstremis menuliskan penjelasan mengenai mekanisme kebijakan politik yang ia dukung dengan runut dan merinci (treatment IOED). Penurunan rasa tahu yang diindusi oleh treatment IOED dihipotesiskan menyebabkan perubahan sikap yang awalnya ekstrem menjadi moderat. Permasalahannya, ekstremis memiliki karakteristik yang dapat meniadakan perubahan sikap akibat penurunan rasa tahu dikarenakan ekstremis merasa yakin bahwa pandangan mereka lebih benar dibandingkan orang lain (belief superiority). Penulis menduga ada peranan kepercayaan superioritas pada pengaruh antara treatment IOED terhadap ekstrimitas sikap. Sebanyak dua studi penulis lakukan untuk mereplikasi hipotesis dari paradigma IOED di konteks politik Indonesia. Pada studi pertama, penulis mendemonstrasikan bahwa fenomena overestimasi pengetahuan dapat memprediksi sikap oposisi ekstrem pemilih pada hasil hitung cepat Pemilu 2019. Pada studi kedua, penulis mendemonstrasikan bagaimana efek treatment IOED terhadap sikap terhadap program deradikalisasi pada partisipan yang secara aktual terpapar ideologi radikal (narapidana terorisme). Pada studi ketiga, penulis menguji peranan kepercayaan superior dengan memanipulasi umpan balik pada tulisan penjelasan yang dibuat oleh partisipan pada treatment IOED. Dua umpan balik dirancang agar partisipan merasa pengetahuan mereka superior atau inferior. Hasil studi 3 menunjukkan ada penurunan ekstremitas akibat dari tugas menulis yang diikuti dengan manipulasi umpan balik pada isu domain sosial. Diskusi hasil tiga studi ini membahas limitasi metodologi penelitian termasuk tantangan menangani ekstremitas politik melalui pendekatan metakognitif. ......Previous researches have shown that political extremity is supported by knowledge overestimation (illusion of explanatory depth; IOED). Within IOED paradigm, extreme political attitudes can be decreased through asking extremist to write detailed mechanistic explanation about political policies that they supported (IOED treatment). Decrease of subjective knowledge, induced by IOED treatment, has been hypothesized may cause attitude change from extreme attitude to moderate attitude. The problem is: due to extremist’s belief superiority nature, extremists more likely to nullify cognitive based attitude changes treatment. This lead to a question: what is role of belief superiority on the link between knowledge overestimation and political extremity? Prior to answer this question, two replication studies conducted to test hypotheses derived from IOED paradigm within Indonesian political context. In study 1, the author demonstrates how knowledge overestimation may predict extreme opposition on quick count result in 2019 Indonesian presidential election (Pemilu 2019). In study 2, the author demonstrates how IOED treatment can influence attitude toward rehabilitation on actual extremists whom exposed by radical ideologies (terrorist detainees). In study 3, the author explores the role of belief superiority by manipulating feedback on participant’s explanation esais. Two kinds of feedback designed to make whether participants feel their knowledge is superior or inferior. Results summarized from study 3 conclude that there is decrease of political extremity on social domain issue due to effect of writing task and feedback manipulation. The author discussed methodological limitation including the challenging nature of metacognitive approach on handling political extremity.

Abstrak :
ABSTRAK
Radikalisme Menjala sebagai simpatisan dan penyebaran ideologi PNI Baru merupakan fokus dari penulisan ini. Pada masa pergerakan, majalah simpatisan menjadi sesuatu yang tabu, mengingat menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bergerak cukup sulit. Terbitnya Menjala menjadi tolak ukur nasionalisme kaum marhaen yang terus meningkat. Penulisan ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menganalisa dan merekonstruksi peninggalan masa lampau. Pengumpulan surat kabar dan buku diperoleh melalui studi pustaka di Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan koleksi pribadi. Dalam proses rekonstruksi tersebut, penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh besar majalah Menjala sebagai pendorong dan penggerak pergerakan nasional, serta menumbuhkan radikalisme yang mencerdaskan pemikiran rakyat.

---

ABSTRAK
The radicalism of Menjala as a sympathizer and disseminator of New PNI ideology are the focus of this study. At the movement era, magazines that disseminate for particular ideologies were taboo, since it grew a kind of consciousness in people’s mind that their lives were restricted, so the founding of Menjala became a measurement of the nationalism of the marhaen people that was growing. This study is written through a historical method, which are analyzing and reconstructing the heritage of the past. The sources gathering process is carried out in the University of Indonesia’s Library, National Library of Republic of Indonesia and some private collections. In reconstructing process, this study shows that there are big significance changes in dissemination magazine like Menjala, as a firm advocate of national movement that yields radicalism and smart thinking in people’s mind.

Abstrak :
ABSTRAK

Peredaran informasi yang begitu masif di media siber yang ada di Indonesia membuat kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bohong atau hoax. Pihak-pihak tertentu bahkan sengaja membuat dan menyebarkan informasi hoax dengan tujuan tertentu, salah satunya menyebarkan paham atau ideologi radikalisme untuk tujuan politik. Tidak jarang, informasi hoax tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah post-truth. Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah salah satu pihak yang telah menyadari bahaya tersebut dan telah melakukan perlawanan dengan membuat produk kontra narasi radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berparadigma konstruktivis, penelitian ini ingin mencari tahu dan menganalisa secara mendalam bagaimana strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber tersebut. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber ini telah membuahkan hasil yang positif yang sekaligus dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang ada.

---

---

ABSTRACT

The massive circulation of information on cyber media in Indonesia sometimes make us difficult to distinguish between the correct information and the lying or hoax one. Certain parties even deliberately make and disseminate hoax information with a specific purpose, one of which is spreading radicalism ideology for political purposes. Not infrequently, the hoax information is believed by the community as a truth. This phenomenon is known as the post-truth. Ansor Youth Movement (GP Ansor) is one of the parties who has realized the danger and has taken the fight by making counter radicalism narrative product. By using descriptive qualitative method and constructivist paradigm, this research wants to find out and analyze in depth how is the GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in the cyber media. The main data sources of this research is semi-structured interviews. The results of this study state that GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in cyber media has produced positive results that can minimize the existing weaknesses and threats.

Abstrak :

Radikalisme telah menjadi virus yang tidak nampak namun terasa keberadaannya di sekitar kita. Radikalisme ini tidak saja mempengaruhi pemikiran masyarakat umum tetapi ancaman ini juga dapat merubah pemahaman dari aparat negara di Indonesia sehingga menjadi radikal. Pemahaman ini dapat merusak struktur tatanan dalam masyarakat umum dan bila dibiarkan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan dan ketakutan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dampak yang tak kalah merusak adalah terjadinya perpecahan dalam masyarakat sehingga menyebabkan terciptanya jurang pemisah antar umat beragama di Indonesia. Penelitian tentang radikalisme ini dilakukan guna mendapatkan strategi efektif dalam mencegah penyebaran paham radikal di kalangan aparat negara sehingga tidak dapat mempengaruhi pemikiran para abdi negara yang bertugas di berbagai instansi pemerintahan. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumen (rekam jejak karir kriminal mantan aparat negara yang terpapar radikalisme), wawancara langsung dengan beberapa mantan aparat negara (TNI / Polri dan ASN) yang telah terpapar dengan paham radikal sehingga melakukan aksi terorisme serta metode delphi dari unsur pejabat pemerintah dan penggiat LSM yang menangani masalah terorisme. Hasil yang didapat dari wawancara terhadap mantan aparat negara yang telah terpapar paham radikal menghasilkan beberapa pernyataan yang menarik. Faktor penyebab mereka terpapar radikalisme ternyata sangat beragam. Hal ini sangat berguna dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif dalam menangkal paham radikal terhadap aparat negara. Kesimpulan yang dihasilkan dari penulisan ini akan melahirkan implikasi kebijakan, teoritis dan metodologis. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masukan bagi instansi pemerintah dalam menangkal radikalisme.

 

---

Radicalism has become an invisible but felt virus all around us. This radicalism not only affects the thinking of the general public but this threat can also change the understanding of the state apparatus in Indonesia so that it becomes radical. This understanding can damage the structure of the order in society at large and if it is allowed to cause anxiety and fear for all Indonesian citizens. An impact that is no less damaging is the occurrence of divisions in society that have created a gap between religious communities in Indonesia. This research on radicalism was carried out in order to find an effective strategy in preventing the spread of radicalism among the state apparatus so that it could not influence the thinking of state servants who served in various government agencies. This writing uses qualitative methods through document studies (track records of criminal careers of former state apparatus exposed to radicalism), direct interviews with several former state officials (TNI / Polri and ASN) who have been exposed to radical ideology so as to commit acts of terrorism and the delphi method of elements. government officials and NGO activists dealing with terrorism issues. The results obtained from interviews with former state officials who have been exposed to radicalism produce several interesting statements. The factors that caused them to be exposed to radicalism were very diverse. This is very useful in formulating an effective prevention strategy in counteracting the radical understanding of the state apparatus. The conclusions generated from this paper will have policy, theoretical and methodological implications. It is hoped that this writing can provide useful things for the academic world and input for government agencies in counteracting radicalism.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme merupakan permasalahan yang serius yang mengancam kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Issue tentang perbedaan faham dan pandangan tentang akidah dan syariat agama menjadi hal yang paling mendasar, sehingga yang terjadi adalah intoleransi sesama umat Muslim, terlebih lagi dengan umat non muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau program kontra radikalisme yang dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Densus 88 AT Polri, dan juga melihat sejauh mana kementerian dan lembaga yang terkait dalam menyikapi masifnya penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme saat ini. Dari penelitian ini, peneliti juga menyusun dan membuat suatu konsep pelaksanaan kegiatan kontra radikalisme yang terintegrasi, dimana pihak ? pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan kontra radikalisme bersama ? sama turun ke lapangan, berada di tengah ? tengah masyarakat, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta peranannya melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia. Dengan konsep kegiatan/program Kontra radikalisme yang terintegrasi diharapkan mampu menyentuh masyarakat di berbagai lapisan dan tingkatan maupun di berbagai komunitas masyarakat guna membentengi dan meng counter penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme yang terjadi di tengah ? tengah masyarakat, sehingga kesatuan dan persatuan NKRI dapat terpelihara dan terjaga dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan Negara yang terjadi

---

ABSTRACT
The phenomenon of the spread of radicalism and terrorism is a serious problem that threatens the unity and integrity the Republic of Indonesia. Issue about the differences ideology and views on faith and religious laws become the most basic things, so that happen is intolerance among Muslims, especially with the non- Muslim community. This study aims to assess and analyze the extent to which the implementation of activities or programs carried out by the counter radicalism Prevention Division Densus 88 AT Police, and also look at the extent to which the relevant ministries and agencies in responding to the massive spread of radicalism and terrorism at this time. From this study, researchers also compiled and made a draft implementation of the counter-radicalism integrated, where the relevant parties in the implementation of counter radicalism together down to the field, located in the middle of the community, according to their roles, responsibilities and functions as well as conducting preventive role against the spread of radicalism and terrorism in Indonesia. With the concept of activities / programs Contra radicalism that integrates expected to be able to touch people in different layers and levels and in various communities in order to fortify and counters the spread of radicalism and terrorism that occurred in the middle - the middle of the community, so that the unity and integrity of the Republic of Indonesia can be maintained and awake from a variety of threats disintegration and state what happened

Abstrak :
ABSTRAK
Pergeseran nilai yang terjadi menyebabkan paradigma masyarakat cenderungkepada hal-hal yang disandarkan pada pemaksaan ideologi, kepentingan politik,bahkan untuk mencari keuntungan ekonomis terhadap situasi yang terjadi. Hal itusemakin meneguhkan alasan bahwa faktor penyebab radikalisme dilatarbelakangioleh multi faktor sehinga dalam melihat perkembangan paham radikal harus bisamenggunakan pisau analisis yang multidisiplin. Penelitian ini dilakukan untukmengkaji model pemolisian masyarakat yang relevan untuk mencegahperkembangan paham radikal pro kekerasan di wilayah polres Bogor. Pemilihanisu pencegahan paham radikal diambil berdasarkan pertimbangan dampak bahayalaten paham radikal yang bisa menimbulkan kekacauan dan menganggu kamtibmasditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif dan pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasipenelitian di Polres Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tingkatkesiapan polres bogor dalam melakukan pemolisian masyarakat masih banyakmengalami kendala dibeberapa aspek diantaranya; Kesiapan Sumber Daya ManusiaBhabinkamtibmas Polres Bogor Jumlah. Anggaran Bhabinkamtibmas untukMencegah Paham Radikal dibandingkan dengan pola tugas dan beratnya bebankerja dalam menangkal berkembangnya paham radikal, dukungan anggarantersebut masih belum sepenuhnya memadai.Minimnya sarana dan prasaranaBhabinkamtibmas Polres Bogor. Kedua, Strategi optimalisasi pemolisianmasyarakat Polres Bogor dalam mencegah paham radikal, yaitu denganmelaksanakan kegiatan penanganan melalui sambang dengan Tomas, Toda danTokoh masyarakat dengan mengedepankan fungsi Babinkamtibmas.

---

ABSTRACT
The shift of values that occur cause the paradigm of society tend to the things thatare based on the imposition of ideology, political interests, and even to seekeconomic benefits to the situation. It further reinforces the reason that the factorsbehind the cause of radicalism multi factor so that in view of the development ofradical understanding should be able to use a multidisciplinary analysis blade. Thisstudy was conducted to examine the relevant community policing model to preventthe proliferation of radical pro violence in the Bogor district. The selection ofradical prevention issues is based on consideration of the impact of latent dangerof radical understanding that can cause chaos and disrupt the community 39 skamtibmas. This research uses descriptive qualitative approach and resourceelection with purposive sampling technique. Location of research in Polres Bogor.The results showed that the first level of preparedness of bogor polres in conductingcommunity policing still faced many obstacles in several aspects such as Readinessof Human Resources Bhabinkamtibmas Polres Bogor Amount. BhabinkamtibmasBudget to Prevent Radical Understanding compared to the pattern of tasks and theheavy workload in preventing the development of radical understanding, budgetsupport is still not fully adequate. Minimize facilities and infrastructureBhabinkamtibmas Polres Bogor. Secondly, the strategy of optimizing the policingof the Bogor Police in preventing radical understanding, namely by carrying outthe handling activities through sambang with Tomas, Toda and community leadersby promoting Babinkamtibmas function.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membuat model pemenjaraan narapidana terorisme supaya lembaga pemasyarakatan tidak menjadi tempat penyebaran radikalisasi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan permenkumham No 35 tahun 2018. tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan bahwa sudah diterapkannya assesmen dengan menggunakan SPPN (Standar Sistem Pembinaan Narapidana) untuk penempatan narapidana meliputi super maximum security, maximum security ,medium security atau minimum security. Standarisasinya disetiap kamar menggunakan CCTV untuk kategori kategori super maximum security  dan maximum security menggunakan konsep one man one cell. Agar terhindar dari adanya upaya pengancaman antar sesama warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme yang sudah berkomitmen nasionalisme dan yang belum berkomitem pihak lembaga pemasyarakatan memberikan fasilitas menempatkan warga binaan berbeda bloknya.  Permasalahan utama adalah penempatan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kategori narapidana terorisme tersebut sehingga mengakibatkan terjadi perekrutan serta penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagai solusi harus ada strategi kebijakan pencegahan penyebaran paham radikalisme di dalam lembaga pemasyarakatan meliputi aspek restoration (perbaikan), provision (penyediaan sumber-sumber daya) dan prevention (pencegahan). ......This research aims to create a model of imprisoning for terrorism convicts so that correctional institutions do not become a place to spread radicalization in the Indonesian context. This research uses a qualitative approach and descriptive research. The results of this study indicate that based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 35 of 2018 about the revitalization of correctional administration that the assessment has been implemented using SPPN (Standard Prisoner Development System) for the placement of prisoners including super maximum security, maximum security, medium security or minimum security. The standardization in each room uses CCTV for the super maximum security and maximum security categories using the concept of one man one cell. In order to avoid attempts to threaten fellow prisoners of terrorism cases who have committed nationalism and who have not committed the correctional institution provides facilities to place prisoners in different blocks.  The main problem is the placement of prisoners who are not in accordance with the category of terrorism prisoners, resulting in the recruitment and spread of radicalism in correctional institutions. As a solution, there must be a policy strategy to prevent the spread of radicalism in correctional institutions, including aspects of restoration (repair), provision (provision of resources) and prevention (precaution).