Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai salah satu bahan malcanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, balk yang berada dipedesaan maupun diperkotaan, minyak goreng dapat dikategorikan sebagai kornoditas yang eukup strategis, karena dari pengalaman, terlihat bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonornis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian nasional.

Selama ini yang terjadi adalah jika harga minyak sawit kasar dunia meningkat dan nilai tukar mata uang rupiah terdepresiasi maka akan terjadi peningkatan ekspor minyak sawit kasar secara besar-besaran sehingga ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng berkurang yang pada akhirnya berakibat pada peningkatan harga minyak goreng dalam negeri.

Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi, deregulasi perdagangan minyak sawit (CPO) terhadap stabilisasi harga minyak goreng dornestik berdasarkan pada produksi CPO, nilai impor dan ekspor CPO, harga CPO domestik dan luar negeri, permintaan dan penawaran CPO domestik dan luar negeri serta perubahan nilai tukar mata uang. Adapun tujuan akhir dari penulisan ini adalah tersusunnya model simulasi kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memperkirakan dampak mengikuti perubahan yang terjadi.

Studi ini menggunakan model ekonometrik dengan model persamaan simultan dinamik yang terdiri dari 11 persamaan yang meliputi 7 persamaan struktural dan 4 persamaan identitas. Jumlah seluruh variabel adalah 21 dengan variabel endogen 11 buah dan variabel eksogen sebanyak 10 buah. Dari hasil estimasi model, sebanyak empat persamaan perilaku mempunyai koeiisien determinasi (RZ) antara 0.906 hingga 0.994 dan tiga persamaan mempunyai R2 antara 0.759 hingga 0,886, nilai F, berkisar diantara 23.102 hingga 1232.826 dan Durbin-Watson (DW) berkisar antara 1.448 hingga 2.470.

Daya prediksi model untuk digunakan dalam simulasi rnemberikan hasil yang cukup baik, 5 persamaan merniliki nilai R2 antara 0.97 - 0.99, 3 persamaan antara 0.71 - 0.81, 9 persamaan memiliki nilai MPE dibawah 30%, 8 persamaan memiliki nilai RMSPE diatas 50%, seluruh persamaan memiliki U dibawah 0.2, 9 persamaan memiliki nilai Um dibawah 0.16, 7 persamaan merniliki nilai Ur dibawah 0.13, 8 persamaan merniliki Ud diatas 0.72. Nilai-nilai dckomposisi koeiisien U-Theil mengindikasikan bahwa bias (error) yang terjadi dalam simulasi model Iebih banyak disebabkan oleh faktor non sistematik.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa harga CPO dunia dan depresiasi rupiah mempengaruhi harga minyak goreng sawit Indonesia dan dari hasil simulasi terlihat, penunman maupun penghapusan pajak ekspor akan meningkatkan ekspor CPO sehingga harga minyak goreng meningkat. Dari hasil simulasi historls, simulasi krisis maupun simulasi ramalan dapat disarankan bahwa pajak ekspor dapat diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng domestik.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas hilirisasi industri pertambangan nikel serta untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam proses hilirisasi industri ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dalam proses hilirisasi industri pertambangan nikel saat ini belum bisa mengakomodir keperluan industri. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan tax holiday, tarif bea keluar yang disesuaikan dengan kondisi harga pasar di periode tertentu, tax free existence, serta subsidi.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for downstream in nickel mining industry and to find an alternative policy that relevant to be applied in this industrial downstream. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. The result of this research shows that the tax incentive policy which applied in the downstream of nickel mining industry at the moment can not fulfilled the needs of industry. Some of alternatives policy that recommended are: the revised of tax holiday policy, export duty tariff which determined with the condition of market price value in certain period, tax free existence incentive, and subsidies.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh niat terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak dari mitra pengemudi Grab dalam melakukan self-assessment system. Penghasilan yang diterima oleh mitra pengemudi Grab dapat berupa ongkos argo dan insentif/bonus. Mitra pengemudi Grab telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Sebagai wajib pajak, mitra pengemudi Grab perlu untuk melakukan kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atau yang disebut dengan sistem pemungutan pajak self-assessment system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh niat terhadap perilaku kepatuhan pajak dari mitra pengemudi Grab dalam melakukan self-assessment system dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampel aksidental untuk mitra pengemudi Grab yang berada di Kota Depok, Jawa Barat. Analisis niat dan perilaku kepatuhan pajak dari mitra pengemudi Grab dibagi menjadi dua bagian berdasarkan kepemilikan NPWP. Mitra pengemudi Grab yang memiliki NPWP disebut wajib pajak dan mitra yang tidak memiliki NPWP disebut bukan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mitra pengemudi Grab yang sudah menjadi wajib pajak dan yang bukan wajib pajak memiliki niat kepatuhan yang tinggi namun memiliki perilaku tidak patuh pajak. ......This research focus to analyse the influence of intention on tax non-compliance behavior of Grab driver-partners to conduct self-assessment system. Grab driver-partners receive income from fees and incentives/bonuses. Grab driver-partners are qualified to the subjective and objective requirements as a taxpayer. As a taxpayer, they need to calculate, make payment and report the tax-return to fulfil the self-assessment system. This research aims to analyze the influence of intention on tax non-compliance behavior of Grab driver-partners to conduct the self-assessment system and the factors that cause this non-compliance behavior. The approach in this research is quantitative. The method used to collect the data are surveys, in depth interviews, and literature studies. The sampling method used is an accidental sampling method for respondent in Depok City, West Java. Analysis of tax compliance intentions and behavior of Grab driver partners are divided into two parts based on tax ID ownership. They who have a tax ID called taxpayers and they who did not have a tax ID called non taxpayers. The result of this research shows that both Grab driver partners who are already taxpayers and non taxpayers have high compliance intention but have non compliance behavior.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tinjauan dan implikasi penetapan KIKEBA sebagai Subjek Pajak Badan di Indonesia, implementasi kebijakan pajak atas transaksi KIK-EBA di Indonesia, serta kebijakan pajak atas transaksi Efek Beragun Aset di negara India, Argentina, China, Belgia, dan Singapura dan alternatif kebijakan bagi Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pajak, Pajak Penghasilan, Bunga, Marjin, Sistem Pemungutan Pajak, Sekuritisasi Aset, dan KIK-EBA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan KIK-EBA sebagai Subjek Pajak Badan menyebabkan implikasi kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, pemotongan PPh Pasal 23 atas marjin yang diterima oleh KIK-EBA dari Originator menyebabkan lebih bayar terus-menerus yang berdampak pada terganggunya likuiditas KIK-EBA, khususnya kepada Investor. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang dapat memberikan kemudahan perpajakan bagi KIK-EBA, entah dalam bentuk insentif sebagaimana diadopsi dari kebijakan di Argentina, China, dan Belgia atau paket kebijakan khusus seperti kebijakan VCC yang diterapkan di Singapura. ......This study aims to analyze the review of the establishment of KIK-EBA as a corporate taxpayer in Indonesia and its implications, the implementation of tax policies on CICABS transactions in Indonesia, and the tax policies on Asset Backed Securities transactions in other countries also the alternative policies for Indonesia. The analysis was carried out using the theory of Policy Implementation, Tax Policy, Income Tax, Interest, Margins, Tax Collection System, Asset Securitization, and CIC-ABS. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews. The results of this study indicate that the establishment of CIC-ABS as a corporate taxation has implications for taxation obligations, including income tax and value added tax. In addition, withholding income tax Article 23 on margins received by CIC-ABS from the Originator causes continuous overpayment which affects the disruption of CIC-ABS liquidity, especially to the Investors. Therefore, alternative policies are needed that can provide taxation facilities for CIC-ABS, whether in the form of incentives as adopted from policies in Argentina, China, and Belgium or other policy packages like VCC policy which implemented in Singapore.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan earmarked tax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah secara kebijakan, peraturan earmarked tax tidak selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peraturan earmarked tax juga tidak lengkap dalam mengatur rincian komponen belanja sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa implementasi earmarked tax PKB berjalan sesuai aturan dan kebijakan. Earmarked tax terasa tidak membawa pengaruh berarti terhadapp pengkomposisian anggaran SKPD di Provinsi Banten. Dalam implementasinya, stakeholders belum siap menerapkan kebijakan earmarked tax dikarenakan birokrasi pemerintah daerah yang kompleks dalam penyusunan anggaran dan kurang maksimalnya kerjasama antara SKPD dengan instansi terkait serta masyarakat.

---

This study analyzes the implementation of earmarked tax policy over the Vehicle Tax in Banten. A qualitative method is used with a descriptive design. The results of this study suggest that in policy, the earmarked tax is not in tune with the regional financial management regulations. In addition, the policy does not clearly state the details of expenditure components. It cannot be proven that the implementation of the earmarked tax policy over the Vehicle Tax goes according to the rules and regulations. In other words, earmarked tax does not bring a significant effect to the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) budget composition in Banten. In practice, the stakeholders are not ready to implement the earmarked tax due to the complex bureaucracy of the local government in preparing the budget and the ineffective cooperation between SKPD, the relevant agencies, and the society.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang bagaimana persepsi wajib pajak di Desa Industri Pulogadung Kecil, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tentang kebijakan perpajakan penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Judul penelitian ini diambil karena pentingnya UMKM bagi pertumbuhan Indonesia baik dari segi pajak dan ekonomi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei kuesioner dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat. Hasil penelitian persepsi wajib pajak di Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, tentang kebijakan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran; kotor tertentu yang diukur dengan dimensi perhatian masih kurang baik yang berarti WP tidak tahu tentang kebijakan ini dan jika diukur dari dimensi interpretasi, masih tidak baik, yang berarti pandangan dan pendapat WP tentang kebijakan ini masih belum bagus. Persepsi WP tentang dimensi perhatian dan interpretasi jika dibandingkan berbanding lurus. Artinya ada pengetahuan yang kurang (perhatian) WP juga menimbulkan persepsi buruk (interpretasi). ......This thesis discusses the perception of taxpayers in Pulogadung Small Industrial Village, East Jakarta, DKI Jakarta Province on income tax policies for taxpayers who have certain gross circulation. The title of this study was taken because of the importance of micro, small and medium enterprises for Indonesia's growth both in terms of tax and economy. This thesis uses a quantitative approach with data collection techniques through questionnaire surveys and literature studies. The analytical method used in this study is univariate analysis. The results of research on perceptions of micro, small and medium enterprises taxpayers in Pulogadung Small Industrial Village in East Jakarta, regarding income tax policies for taxpayers who have a certain gross income circulation as measured through the dimensions of attention are still not good which means taxpayers do not know of this policy and its content and if measured from the dimensions of interpretation not good which means that the views and opinions of taxpayers towards this policy are still not good. Taxpayers' perceptions of attention and interpretation dimensions are compared directly. This means that there is a lack of knowledge (attention) of taxpayers which also results in bad perceptions.

Abstrak :
Jasa perjalanan ibadah umrah, sebagai bagian dari jasa perjalanan ibadah keagamaan, merupakan salah satu dari jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN, dan melalui penerbitan peraturan dari Menteri Keuangan berupa PMK 71/PMK.03/2022, diaturkan juga bahwa jasa perjalanan ibadah keagamaan, yang di dalamnya terdapat jasa perjalanan ibadah umrah, yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa isu, di antaranya biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang beranggapan bahwa ibadah umrah dikenakan PPN, dan juga terdapat penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah ditinjau dari asas kepastian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah telah sebagian sesuai dengan asas kepastian. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kesesuaian dengan asas kepastian, terutama mengenai ketentuan terkait transit yang memberikan peluang untuk penafsiran berbeda, dalam hal tidak terdapat definisi terkait dengan durasi maupun kegiatan yang dapat dilakukan selama transit. Adapun kekurangan lain berupa penggunaan bahasa dalam penguraian objek pajak yang belum singkat, penggunaan istilah dalam penguraian dasar pengenaan pajak (DPP) yang belum bersifat konsekuen, dan penguraian DPP yang belum sesuai dengan prinsip netralitas. ......Umrah pilgrimage service, as part of the religious pilgrimage services, is one of the services that are not subject to VAT, and with the publication of regulation from the Ministry of Finance in the form of PMK 71/PMK.03/2022, it also has been regulated that religious pilgrimage services, of which include Umrah pilgrimage services, that also arrange travels to other places are subject to VAT with certain amount. However, in its implementation, there were issues such as umrah pilgrimage bureaus that were under the assumption that umrah pilgrimage services are subject to VAT, and there were elaborations from Directorate General of Taxes that do not match with the contents of the regulation, which may cause uncertainty. The purpose of this study is to analyze the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services viewed from the certainty principle. This study uses the post-positivist approach and qualitative data collection method. The result of this study shows that the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services has been partially in line with the certainty principle. However, there are still shortcomings in its conformity with the certainty principle, mainly about regulation regarding transit that give opportunities for different interpretations, of which there is no definitions regarding duration of and allowed activities during transit. There are other lacking aspects, such as usage of language in the explanation of its tax object, usage of term in the explanation of its tax base that is not consistent, and the explanation of its tax base that is not line with the neutrality principle.

Abstrak :
The aims of this study is to find out, reveal and analyze the influence of policy implication of Law Noll Year 2016 on Tax Amendment to the effectiveness of tax revenue in the Tax Office Primary Rantauprapat. The approach used is quantitative with data collection techniques through questionnaires and by census. Theory of policy implementation applied is theory of policy implementation according to Charles O. Jones (1994) consisting of organizational dimension, interpretation and aplication. The results showed that there was influence of XI (organization) to the effectiveness of tax revenue forgiveness of 0.178 with the category "low" and the value of t arithmetic of2.053 and t table 1667 while the significance level under 0.05 or 0.044 means there is a positive and significan influence of the organization on the effectiveness of tax revenue forgiveness. The effect ofX2 (inerpretation) on the effectiveness of tax revenue forgiveness amounted to 0.175 with the category "low" and the value of t arithmetic of 2.016 and t table 1667 while the significance level under 0.05 or 0.048 means there is positive and significant effect on the effectiveness of tax revenues. The effect of X3 (application) on the effectiveness of tax revenue forgiveness of 0.647 with the category "medium" and the value of t count of 7.504 and t table 1.667 while the significance level below 0.05 or 0,000 means there is a positive effect on the effectiveness of the application and the effectiveness of tax revenue for giveness.

The result of determining calculation showed the effect of XI, X2 and X3 on the effectiveness of acceptance of tax forgiveness of 48.1%. And the remaining 51.9% influenced by other factors that are not detected. Furthermore, if the joint influence test is XI, X2, and X3 on the effectiveness of tax revenue forgiveness then the value of F arithmetic 21.598 and F table 2.50 while the significance level below 0.05 ie 0.000 means there is a positive and significan influence simultaneously XI, X2, And X3 against the effectiveness of tax revenue forgivenes.

Abstrak :
Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu. ......Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design. The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first.

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 31.c Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial. Sejak tahun anggaran 2001 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21), diproyeksikan penerimaannya pada APBD Propinsi DKI Jakarta. Dalam rangka upaya pengamanan dan peningkatan pendapatan dari penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tersebut perlu dijalin kerjasama dan koordinasi yang lebih erat dan terpadu secara periodik berkesinambungan, karena untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan tersebut secara tidak langsung melibatkan beberapa instansi terkait dijajaran Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Kanwil IV,V VI, VII dan yang menangani langsung pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan koordinasi ekstensifikasi dan efektivitas koordinasi ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Propinsi DKI Jakarta

Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pelaksanaan koordinasi ekstensifikasi dan sejauh mana efektivitas koordinasi ekstensifikasi pemungutan Penghasilan Orang Pribadi di Propinsi DKI Jakarta

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif arialisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat digambarkan Koordinasi Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi saat ini adalah sebagai berikut: Bentuk koordinasi ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang saat ini diterapkan menggunakan bentuk koordinasi berangkai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa instansi unit-unit tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi satu sama lainnya. Tipe koordinasi menurut arahnya termasuk koordinasi vertikal, yaitu koordinasi yang t erjadi h anya d a lam s atu unit k erja dan s ifatnya top down. Tipe koordinasi ini menimbulkan kesulitan, karena bentuk koordinasi berangkai adanya kecepatan proses dari satu unit kerja ke unit lainnya.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi meliputi Direktorat Jenderal Pajak, Dinas pendapatan Daerah dan lnstansi Perangkat Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Kinerja Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Propinsi DKI Jakarta salah satunya dipengaruhi oleh Koordinasi ekstensifikasi. Koordinasi ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Propinsi DKI Jakarta cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan tingginya kenaikan rencana p enerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu sebesar 22% melebihi hasil koordinasi ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu sebesar 15%.
 
Adapun sarannya adalah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi ekstensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi perlu dibuat jadual pertemuan tetap rapat koordnasi antara instansi unit kerja yang berhubungan kangsung dengan pelaksanaan koordinasi tersebut. Mengimplementasikan model koordinasi horizontal dan diagonal selain vertikal, dalam struktur koordinasi tersebut. Dengan model koordinasi yang baru ini, setiap unit kerja yang saling berkaitan dapat berkoordinasi tanpa melalui kepala masing-masing unit instansi yang selama ini terjadi. Sehingga diharapkan baik waktu pemrosesan dan hasil yang dapat diselesaikan baik kualitas dan kuantitas dapat meningkat.