Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Leonardo Krisnanta Da Silva, author
Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54434
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Elisabeth Bethesda, author
Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54998
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sitompul, Jaya P., author
Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif (pure legal) dengan penggunaan Ajaran Positivisme Hukum Analitis atau analytical legal positivism melalui Teori ?The pure theory of law? dan ?Stufenbau Theorie? dari Hans Kelsen serta Teori Kebenaran Pragmatis untuk menganalisa praktik penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31041
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
[Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Undang-undang Pasar modal memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Bapepam-LK, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan pasalnya seperti penetapan Bapepam-LK sebagai pengawas,...
Universitas Indonesia, 2009
S24936
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
[Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit maupun eksplisit menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat). Lebih jauh bila dikaitkan dengan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan (preambul) UUD 1945, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis,...
Universitas Indonesia, 2013
S44540
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sekjen DPR RI, 2013
345.023 IND p I
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Sekjen DPR RI, 2013
345.023 IND p II
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Farhani, author
[ABSTRAK
Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah...
2015
T43101
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Prabowo Hario Tri Cahyo, author
ABSTRAK
Penulisan dari tugas karya akhir ini membahas mengenai Program perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK terhadap Justice Collaborator tindak pidana korupsi. Program tersebut dijalankan oleh LPSK sebagai upaya pemberantasan korupsi dengan melindungi Justice Collaborator agar ia dapat bersaksi di pengadilan. Melalui tahapan ndash; tahapan perlindungan seperti...
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Desri Wijayanti, author

Korupsi adalah salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan proses pencucian uang, pelaku biasanya dibantu oleh pihak lain untuk dapat melakukan transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencurigakan. Notaris termasuk profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui transaksi...

2020
T54784
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>