Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Charles Himawan
Depok: UI-Press, 1991
PGB 0080
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Polinsky, Mitchell A.
Boston: Little, Brown and Company, 1989
340 POL i;340 POL i (2)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 2001
340.11 LAW
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mercuro, Nicholas
Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1997
340.115 MER e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Driesen, David M.
"Summary "This book offers a theory of law and economics focused on change over time, aimed at avoiding systemic risks, and implemented through an analysis of law's economic incentives and how people respond to them"-- Provided by publisher.
"Law influences the future, not the past. Legislative bodies may write laws in response to a past event, such as the recent financial crisis. But legislative bodies around the world can no longer prevent the crisis of 2008; they can only seek to prevent a different financial crisis from occurring in the future. A vigorous and appropriate response to the 9/11 attacks might conceivably prevent future terrorist attacks, which might or might not use airplanes, but by 9/12 keeping the World Trade Center from collapsing lay beyond human power. Attempts to address climate disruption cannot lower last year's temperature; they can only ameliorate future flooding, drought, disease, and ecosystem destruction"-- Provided by publisher.
Contents Machine generated contents note: 1. Introduction; 2. Neoclassical law and economics; 3. The economic collapse of 2008; 4. Economic dynamic theory; 5. Financial regulation; 6. Contract law's inefficiency; 7. Property law: a macroeconomic view; 8. Intellectual property: economic dynamic scholarship and neoclassical legal change; 9. Size matters: antitrust, empowerment, and systemic risk; 10. On the dangers of ignoring the economic dynamics of national security; 11. Climate disruption: an economic dynamic approach; 12. Conclusion.
"
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012
340.1 DRI e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Dwitya Pradita
"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, yang secara khusus adalah konsumen kesehatan, memiliki hak atas informasi terhadap obat-obatan yang akan dikonsumsinya terutama mengenai komposisi dan khasiat obat.
Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat yang berada pada label obat, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kesehatan yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat yang memiliki kesalahan yaitu ketidaksesuaian antara label informasi obat dengan isi kandungan obat yang terdapat dalam ampul obat tersebut.
Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam memproduksi obat-obatan harus diterapkan prinsip kehati-hatian; mengadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian dalam pengawasan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar; mengadakan sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumer, have the rights for information about medicines they buy and consume, especially about compositions and properties of the drug.
This thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on the facts that occurred in relation to offenses committed by business actors in the fulfillment of the right of consumers to information on the drug?s label, also regulations about protection to health consumers that suffered losses as the result of taking the medicine that has a fault, that is a mismatch between the drug?s information label to the content of the drug contained in the drug ampule.
The results suggested, when producing drugs business actors should apply the principle of prudence; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police to supervise and the provision of criminal sanctions to business actors that break the rules; also held socialization and education about consumer rights, especially counseling about the Consumer Protection Act.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S61191
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puti Gadih Dasilta
"Pada skripsi ini dibahas mengenai konsep perlindungan investor di dalam Perjanjian Bilateral Investasi (Bilateral Investment Treaty/BIT) dan definisi seputar investasi dan penanaman modal asing merujuk kepada pengertian secara global dan definisinya sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, di dalam skripsi ini akan diberikan pula definisi seputar BIT dengan menyertakan contoh BIT Inggris-Indonesia sebagai kajian utama dan dua buah kasus arbitrase internasional terkait penanaman modal asal Inggris di Indonesia, yaitu kasus Churchill Mining Plc melawan Pemerintah Indonesia dan kasus Rafat Ali Rizvi melawan Pemerintah Indonesia. Dua buah kasus ini kemudian dibandingkan dan dijadikan patokan bagi Penulis untuk menentukan sejauh mana BIT Inggris- Indonesia dalam melindungi penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asal Inggris.

The main discussion of this thesis is the concept of investor protection in the Bilateral Investment Treaty (BIT) and the global definition of foreign investment and its definition referring to Indonesian Law. This definition of BIT will be provided in this thesis with also a study of BIT between UK and Indonesia, and two cases related to British investment in Indonesia as examples. These cases are the dispute between Churchill Mining Plc and The Government of Indonesia and Rafat Ali Rizvi and The Government of Indonesia. These two cases will be compared and used as a benchmark for the Author to determine the extent to which the UK-Indonesia BIT protection protects the investment made by UK investors."
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S61193
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhani Rahmi
"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan antara kreditor konkuren dan kreditor separatis selama menjalankan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam lembaga PKPU, kedudukan antara kreditor adalah sama. Undang-undang secara implisit telah memberikan perlindungan kepada kreditor konkuren sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang lemah. Namun dalam prakteknya masih sering ditemukan kecondongan atau dominasi dari kreditor lainnya, khususnya kreditor separatis. Ketimpangan antara kedua kreditor tersebut juga terjadi dalam kasus PKPU PT. Benangsari Indahtexindo. Asas Keseimbangan yang terdapat dalam hukum kepailitan menjadi patokan utama dalam menentukan proses PKPU, karena dengan asas tersebut maka dapat dicapai hasil akhir yang adil.

This paper discusses the standing of the unsecured creditor and secured creditor throughout the process of Suspension of Payment. In Suspension of Payment foundation, the standings between all the creditors are same. The law implicitly has been giving protection for the unsecured creditor, as the party which has a weak position. But in practice there are still tendency or dominance of other creditor, especially the secured creditor. Disparities between the two of the creditor also happened in Suspension of Payment of PT. Benangsari Indahtexindo. The principle of balance that was found in bankruptcy law is the first criterion in determining the process of the Suspension of Payment, because of this principle, it can achieved the fair result.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60915
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Mariam Nabila
"Industri fashion Indonesia merupakan industri yang sedang berkembang pesat saat ini. Hasil rancangan perancang mode Indonesia merupakan salah satu obyek yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal di bidang hukum yang mencari tahu bagaimana fakta-fakta seputar penerapan Undang-undang Desain Industri dalam industri fashion Indonesia, khusunya jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap hasil rancangan para perancang mode dan bagaimana perspektif perancang mode Indonesia mengenai undang-undang tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya sosialisai yang lebih terstruktur guna dapat menjangkau lebih banyak kalangan, salah satunya adalah desainer Indonesia.

Indonesia's fashion industry is growing rapidly at this time. Fashion items created by Indonesian fashion designer is one of the objects that are being protected by Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design. This research is a non-doctrinal study in the field of law to find out the facts about the implementation of Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design in Indonesia's fashion industry, especially if associated with the fashion items created by Indonesian fashion designers and their perspective about the law. Result of the study suggest that Law No. 31, 2000 regarding Industrial Design still needs more structured socialization or promotion to reach more circles, such as Indonesian fashion designer.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S61194
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariawan Gunadi
"Indonesia will be welcoming the ASEAN Economic Community in 2015 as a multilateral agreement
to create integrated regions such as: (a) a single market and production base, (b) a highly
competitive economic region, (c) a region of equitable economic development, and (d) a region
fully integrated into the global economy. These characteristics are interrelated and mutually
reinforcing in a sense that overall development would not be complete without total completion
of the previous sector. This article discusses the participation of Indonesia as part of ASEAN as a
single market and production base, through free flow of services which targets higher education
in law. The author researched that Indonesian higher education system still faces issues, especially
in legal education. As a result, the quality of Indonesian law graduate still varies. Indonesian legal
education is special in nature since it is considered profession and regulated by code of ethic.
According to the author, legal education should be integrated with profession organization so
that upon graduation, law graduates can directly conduct internship according to their desired
profession and compete against ASEAN law graduates.
Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Commmunity pada tahun 2015 sebagai realisasi
perjanjian multilateral untuk menciptakan wilayah terintegrasi seperti: (a) pusat produksi dan
pasar tunggal, (b) wilayah ekonomi yang kompetitif, (c) wilayah yang memiliki perkembangan
ekonomi yang memadai, dan (d) wilayah yang terintegrasi dengan ekonomi global. Karakteristik
ini saling berhubungan dan mendukung dalam arti semua perkembangan ini tidak akan lengkap
tanpa terpenuhinya semua persyaratan tersebut. Artikel ini membahas partisipasi Indonesia
sebagai anggota ASEAN mengenai potensi pendidikan tinggi dalam bidang hukum sebagai sektor
jasa. Akibatnya kualitas lulusan hukum di Indonesia masih beraneka ragam secara nasional.
Pendidikan hukum itu sifatnya khusus karena berupa profesi dan diatur oleh kode etik. Menurut
hemat penulis, seharusnya pendidikan hukum terintegrasi dengan lembaga profesi, sehingga
lulusan sarjana hukum sudah memiliki sertifikasi untuk langsung magang menurut profesinya
masing-masing dan bersaing dengan lulusan hukum dari ASEAN."
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>