Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustri periklanan Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan persaingan bisnis yang semakin ketat. Berbagai cara dilakukan pemasar demi menaikkan penjualan, termasuk dengan menyewa jasa celebrity endorser . Penggunaan jasa celebrity endorser banyak ditemukan pada online shop di media sosial Instagram. Tulisan ini berfokus menganalisis etika dan aturan iklan pada empat iklan produk kosmetika yang diiklankan oleh selebgram Anya Geraldine dan Shannon Gabriella. Regulasi yang dianalisis adalah Etika Pariwara Indonesia dan aturan Badan POM mengenai iklan kosmetika. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Anya Geraldine dan Shannon Gabriella beserta online shop yang menyewa jasa mereka. Pelanggaran ini di antaranya: dua produk kosmetika tidak memiliki izin edar Badan POM, melanggar aturan klaim kosmetika, dan melanggar ketentuan mengenai testimony . Selain pelanggaran iklan produk kosmetika, ditemukan juga iklan produk suplemen kesehatan yang masuk dalam kategori obat. Iklan produk suplemen kesehatan ini tidak hanya melanggar Etika Pariwara Indonesia dan aturan Badan POM karena tidak memiliki izin edar, tapi juga melanggar Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan penggunaan alat kesehatan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan.Kata Kunci: Iklan kosmetik, Selebgram, Etika Pariwara Indonesia, Peraturan Badan POM

---

ABSTRACTAdvertising industry in Indonesia continues to develop along with the increasingly tight business competition. Marketers do many strategies to increase sale, including hiring celebrity endorser. The appearance of celebrity endorser found in many online shops in social media, such as Instagram. This paper focuses on analyzing the ethics and regulations of advertising on four cosmetics ads advertised by selebgram Anya Geraldine and Shannon Gabriella. Ethics and regulations of the advertising reffer to Etika Pariwara Indonesia and cosmetics ads regulations by Badan POM. Based on obsevations, there are several violations indications committed by Anya Geraldine and Shannon Gabriella along with online shops that hire their services. These violations include: two cosmetics products do not have Badan POM authorization license, violate cosmetics claim, and violate rules about testimony. Further observations also found ads of health supplement products in drugs category. The ads of this health supplement products not only violate Etika Pariwara Indonesia and Badan POM regulations for not having authorization license, but also violate the regulations of the Ministry of Health related to the use of medical equipment not by health personnel.Keywords: Cosmetic ads, Selebgram, Etika Pariwara Indonesia, Badan POM regulations "

"ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap penerapan kebijakan wajib verifikasi kosmetik impor sebagaimana yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DA/PER/12/2014 tentang ketentuan impor produk tertentu. Penerapan kebijakan verifikasi sebagai sistem proteksi beredarnya produk ekspor dan impor untuk mendorong perekonomian negara dengan penetapan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan. Penerapan verifikasi meliputi administrasi dan verifikasi teknis yang pada akhirnya dikecualikan bagi kosmetik impor oleh surveyor. Penerapan verifikasi dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan dokumen impor dan fisik barang sehingga menimimalisir masuknya produk yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan. Skripsi ini memberikan gambaran mengenai evaluasi terhadap penerapan kebijakan verifikasi yang telah dilakukan oleh berbagai regulator sebagai upaya dalam pengendalian impor. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi penerapan kebijakan terhadap pemenuhan asas-asas perlindungan konsumen.

---

ABSTRACTThis research explains the evaluation of the implementation of mandatory import verification policy of cosmetics as has been done based on the Decree of Minister of Trade No.73 M DA PER 12 2014 on the provision of certain imported products. Implementation of verification policy as a protection system for the circulation of export and import products to encourage the country 39 s economy by stipulating the simplification of trade licenses. The implementation of verification includes administrative and technical verification which is ultimately excluded for imported cosmetics by surveyors. Implementation of verification is intended to ensure compliance between licensing documents with import documents and physical goods so as to minimize the entry of products that do not comply or do not meet the provisions. This thesis provides an overview of the evaluation of the implementation of verification policies that have been done by various regulators as an effort in import control. This research includes qualitative research with descriptive design. The result of the research shows evaluation of policy implementation toward fulfillment of consumer protection principles."