Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kusuma Putri, Febrina. ?Analisa Hukum Mengenai PraktikKawin Kontrak Di Indonesia (Studi Kasus : Kampung Sampay,Desa Tugu Selatan. Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor danSetiabudi-Rasuna Said, Kuningan, Jakarta).?(Skripsi SarjanaFakultas Hukum Universitas Indonesia), (Juli 2008).Kawin kontrak, menurut arti katanya adalah perkawinanyang dilakukan dengan adanya suatu perjanjian, dimanaperkawinan ini ditentukan dengan adanya ketentuan jangkawaktu perkawinan dan mas kawin yang diberikan kepada pihakperempuan. Dalam Islam disebut kawin kontrak dan dalambahasa Arab disebut kawin mut?ah. Sedangkan secara hukumIslam, perkawinan ini adalah suatu ?kontrak? atau ?akad?antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimana dalamperkawinan ini ditentukan olah jangka waktu yang sesuaidengan kesepakatan kedua pihak dan adanya mas kawin untukpihak perempuan yang biasanya berupa uang dan emas. Syaratkawin kontrak antara lain melakukan ijab Kabul, ada maskawin dan masa waktu perkawinan yang telah ditentukansesuai kesepakatan keduanya. Kampung Sampay dan daerahsetiabudi-rasuna said adalah dua lokasi dimana penulismelakukan penelitian tentang kawin kontrak dan penulismenemukan bahwa terdapat dua jenis praktik kawin kontrak diIndonesia yakni yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkanatau biasa disamakan dengan nikah dibawah tangan hanya sajatelah ditentukan jangka waktu perkawinannya. UU 1/ 1974tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa,Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan UUPerkawinan juga mempunyai prinsip perkawinan yang kekal.Haltersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip kawinkontrak dimana perkawinan telah ditentukan jangka waktunya.kawin kontrak, terutama yang tidak dicatatkan, menimbulkankerugian terutama dipihak perempuan dan anak Yangdilahirkan di dalam perkawinan tersebut."

"Skripsi ini membahas tentang penggunaan penafsiran perjanjian dan doktrin Contra Proferentem dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi yang disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam kata-kata, kalimat atau klausula pada polis maka dapat menggunakan penafsiran perjanjian, lebih khususnya dengan menggunakan doktrin Contra Proferentem yaitu menafsirkan polis berlawanan dengan maksud pihak yang membuat perjanjian (pihak yang menyediakan rancangan kontrak)."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan sistem informasi yang diwajibkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pelayanan publik. Sistem informasi yang diperoleh antara lain dari dana APBN dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan barang milik negara yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kontribusi penerimaan negara serta dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur administrasi negara sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, diperlukan sumber daya manusia yang baik, koordinasi dengan pemerintah (Menkominfo/Detiknas) dan menyarankan badan-badan publik untuk meneliti lebih seksama lagi potensipotensi penerimaan negara bukan pajak yang dapat diperoleh dari berbagai layanan informasi publik kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. ......This research aimed to analyze the compulsory applying of information system in various related laws in line with public service. The existing information system comprises state budget and collaboration between Government and private sector. It is an asset of state which must be used maximally in order to increase publicservice quality and also its share to the state's revenue and in addition, its accountability can be done by state official in accordance with prevalent law. The research is a qualitative format that adopts normative jurisdiction method and descriptive design. The Results of research advice the development and information system usefulness still needs competent human resourse, coordination among government (Ministry of Communication and Information/Detiknas) and also advice various public institutions to explore thoroughly about non tax resources that can be explored from many kinds of public services, and then follow up by revising the government decree in the field of non tax."