Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The existence of BPKP financial and development control is still in dilemma, because in the process of controlling it still encounters problems. This research aimed to describe the controlling process, the controlling problem, and the performance of BPKP (Board of Finance and Development Control). This research used qualitative approach with the method of in-depth interview. The result of this research indicated that BPKP still encountered problems such as human resource quality, budgets, facilities, working method, negative perception from society, and dominant external controller. Despite all the problems, BPKP still plays an important role in controlling Indonesian finance and development."

"Abstract. The existence of BPKP financial and development control is still in dilemma, because in theprocess of controlling it still encounters problems. This research aimed to describe the controlling process,the controlling problem, and the performance of BPKP (Board of Finance and Development Control). Thisresearch used qualitative approach with the method of in-depth interview. The result of this research indicatedthat BPKP still encountered problems such as human resource quality, budgets, facilities, working method,negative perception from society, and dominant external controller. Despite all the problems, BPKP still playsan important role in controlling Indonesian finance and development."

"Manajemen sebagai pusat pertanggungjawaban membentuk suatu pengendalian intern atas pelaksanaan pengadaan barangjasadari penyusunan perencanaan, metoda pemilihan penyedia barang/jasa sampai serah terima hasil pekerijaan. Dalam hal ini, selain pejabat struktural yang ada, Bentuklah Tim dan Panitia untuk membantu manajemen dalam melaku pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh hasil yang optimal, akuntabel, efisien, dan efektif......Management responsibility as a central control intern to the implementation of the procurement of goods/scrvices from the preparation of planning, the selection method of the provider of goods / scrvices up to receive. The results of the work. In this case, other than the officials who have structural, team and management committee to assist in the control tasks to the implementation of the procurement of goods/ services so that the optimal results, accountable, effective, and efficient"

"Skripsi ini membahas hubungan antar kelembagaan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengawasan Hakim di Indonesia. Skripsi ini menjabarkan mengenai kewenangan dan tugas Mahkamah Agung sebagai pengawas hakim secara internal sekaligus menjabarkan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial mengawasi hakim secara eksternal. Selain membahas kewenangan dan tugas kedua lembaga tersebut, skripsi ini juga membahas hubungan kedua lembaga tersebut melalui tiga kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. ......This thesis explains about institution relationship between Indoneisan Supreme Court and Indonesia Judicial Commission in controlling the judges in Indonesia. This thesis defines the authorities and duties of Indonesian Supreme Court as an internal supervisor of judges also defines about authorities and duties Indonesian Juducual Commission as an external supervisor of judges. Besides defining authorities and duties both institutions, this thesis also defines about institutional relationship in controlling through examining three violation cases of code of conduct and judges behaviour guidences,"

"The objective research and analysis influence controlling and empowering to employees behavior in service permit in board of industry and trade to Board of industry and Trade Medan City. The grand theory controlling testing writer by Robbins and Coulter (2005), empowering testing writer by clutterbuck and kernaghan (2003) and theory employees behavior testing writer by Mar'at (1981)."

"ABSTRAKLatar Belakang. Kabupaten Tangerang termasuk kabupaten yang beresiko tinggiterhadap penyalahgunaan formalin pada makanan. Hal ini disebabkan karenaketersediaan formalin di Kabupaten Tangerang diduga sangat berlimpah dan harganyalebih murah dibanding bahan pengawet lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwabanyak industri makanan di wilayah Tangerang menggunakan formalin sebagai bahanpengawet. Penggunaan formalin ini sebenarnya dapat dicegah/dikontrol melaluipengawasan dan pengendalian penggunaan bahan tersebut oleh instansi kesehatansetempat (dinas kesehatan dan Puskesmas) bekerjasama dengan sektor lain yang terkaitserta melibatkan masyarakat dan swasta.Tujuan. Tujuan umum penelitian ini adalah diketahuinya peranan Dinkes kab.Tangerang dalam manajemen pengawasan dan pengendalian formalin dalam rangkamereduksi penggunaan formalin pada makanan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu,untuk mengetahui mekanisme pengawasan dan pengendalian, sumber daya yang tersediaserta faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendorong/memperkuat terlaksananyapengawasan dan pengendalian penggunaan formalin di Kabupaten Tangerang.Metode. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mengkombinasikanwawancara mendalam dengan penelusuran dokumen. Metode kualitatif yang digunakandalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang terarah dimana variabel yang ditelititelah dibatasi dan ditentukan sebelum penelitian dilakukan.Analisis manajemen..., Hendri Hartati, FKM UI, 2006Hasil. Program Pengawasan dan pengendalian formalin di wilayah kabupaten Tangerangtelah dilakukan oleh dinas kesehatan secara rutin sejak tahun 2004, namun program inibelum intensif kecuali ketika issue adanya kandungan formalin pada makanan merebakpada tahun 2006. Ada beberapa sumberdaya yang belum mendukung antara lain:Peraturan perundangan yang belum tersosialisasi, dana yang ada terbatas, tenaga wasdaljumlahnya terbatas dan tugas rangkap. pemeriksaan sampel secara kuantitatif dilakukandi BPOM, sedangkan pemeriksaan kualitatif sudah mulai dilakukan tetapi alatpemeriksaannya baru berjumlah satu buah petugas sehingga puskesmas belum punya alattersebut. Material sudah cukup mendukung kegiatan pelaksanaan wasdal penggunaanformalin. Skedul juga telah ada dan telah disusun baik di tingkat puskesmas Data sudahtersedia namun tidak tersusun dalam sistem informasi. Sedangkan buku pedomankegiatan wasdal penggunaan formalin belum ada. Faktor lain yang mendukung kegiatansudah ada yaitu kerjasama lintas sektor walaupun tidak dalam suatu kegiatan rutin,partisipasi masyarakat juga ada (pelaporan saja), dan ada supervisi yang dilakukanPOM/dinkes propinsi yang lebih bersifat monitoring namun supervisi ini dinilai sudahbermanfaat dalam meningkatkan kinerja petugas. Faktor yang menghambat adalahluasnya area kerja kegiatan wasdal penyalahgunaan formalin di kabupaten Tangerang.Simpulan. Sumberdaya dan faktor pendukung untuk program pengawasan danpengendalian formalin ini masih terbatas. Banyaknya industri makanan (UKM), jasaboga, rumah makan dan pasar di kabupaten Tangerang membuat wasdal penyalahgunaanformalin ini tidak dapat dilakukan secara intensif jika hanya mengandalkan sumberdayayang tersedia saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk peningkatansumberdaya dan faktor-faktor yang mendukung serta mengatasi hambatan yang ada.

---

ABSTRACTBackground. The district of Tangerang is high risk of the misuse of formaldehyde asfood preservative. This phenomenon is caused by the high stock of formaldehyde and theprice is cheap compare to other preservatives. Some research show that many types offood are contamined by formaldehyde. The misuse of formaldehyde can be prevented andcontrolled by supervision and controlling mechanism by the health institution (DHO ofTangerang and Health Centers) collaborated with other sectors (public and private) andcommunity as well.Objectives. The aim of this study was to obtain an in-depth information on themanajemen of implementation of supervision and controlling of the misuse offormaldehyde organized by the Tangerang District Health Office.Method. This study is a descriptive using qualitative technique with District HealthOffice as analysis unit. In-depth interview technique and document analysis were used tocollect data. The variables of this research were determined before the researchconducted.Result. The study showed that the process of management had not been successfullyimplemented intensively except when the issue was publish on media extensively. Unintensifsupervision and controlling happened due to some factors namely, lack ofresources (regulation, money, personnel, laboratory, equipment, and guideline), notroutine of inter-sector collaboration, and non-periodic of the supervision from provincelevel.Analisis manajemen..., Hendri Hartati, FKM UI, 2006Conclusion. Un-intensif supervision and controlling the misuse of formaldehydehappened due to some factors (resources were not sufficient, inter-sector collaborationwere not regular, and supervision from province level was not periodic). In order toachieve the optimal supervision and controlling activity, it is suggested that the resourcesand supporting factors should be enhanced through many strategies."

"Perubahan dan penyimpangan waktu yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan finishing, secara langsung akan mempengaruhi prestasi pekerjaan dan kinerja waktu pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh karena, pekerjaan finishing sebagai salah satu bagian penting dalam pelaksanaan proyek, dengan ruang lingkup proyek yang berskala besar, komplek dan rumit seperti bangunan bertingkat tinggi dengan fungsi sebagai apartemen dan hotel, biaya pekerjaan finishingnya dapat mencapai kurang lebih 30 % dari biaya total konstruksi. Dengan kondisi tersebut, penyimpangan waktu pada pelaksanaan pekerjaan finishing, akan berpengaruh besar pada kinerja biaya proyek konstruksi. Sesuai dengan tujuan pengendalian, yaitu menyelesaikan proyek dalam batas batas waktu dan anggaran yang tersedia serta memenuhi kualitas atau mutu yang disyaratkan dalam spesifikasi, maka kegiatan pengendalian selama masa pelaksanaan, merupaka kegiatan penting dari suatu proyek, yang diperlukan untuk mengatasi perubahan perubahan dan penyimpangan waktu yang selalu terjadi dalam praktek pelaksanaan proyek. Dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan finishing, diterapkan kegiatan pemantauan, pemeriksaan, evaluasi penyebab penyimpangan waktu dan tindakan perbaikan sebagai suatu kesatuan untuk memaksimalkan penggunaan waktu. selama pelaksanaan pekerjaan finishing. Penelitian ini memberikan gambaran kondisi penyimpangan waktu yang sering terjadi pada pelaksanaan pekerjaan finishing, pada proyek-proyek konstruksi bangunan bertingkat-apartemen saat ini di Jabotabek. Demikian pula konstribusi variabel-variabel pengendalian pelaksanaan pekerjaan finishing yang didapatkan terhadap usaha menekan penyimpangan waktu pelaksanaan proyek konstruksi bangunan bertingkat-apartemen. Hasil dari penelitian ini diperoleh indikasi mengenai beberapa variabel pengendalian pelaksanaan pekerjaan finishing yang memiliki pengaruh kuat untuk menekan penyimpangan waktu pelaksanaan proyek, yaitu kelengkapan laporan kemajuan pekerjaan, jumlah dan jenis item pekerjaan yang disubkan dan frekuensi perbaikan jadwal terinci. Dan variabel-variabel yang dapat meningkatkan penyimpangan waktu adalah keterlambatan pemeriksaan dalam hal manajemen, pemeriksaan pekerjaan finishing yang mengalami keterlambatan, frekuensi perubahan/konversi rencana dan keterlibatan finance manager dalam hal teknis yang terlalu tinggi. Hasil penelitian ini, diperoleh dari 20 sampel pelaksanaan pekerjaan finishing bangunan bertingkat - apartemen yang dapat memenuhi persyaratan statistik. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu dengan pendekatan linear regression dan multivariant. Analisis yang dilakukan dalam multivariant adalah analisis korelasi, analisis faktor dan regresi berganda."

"Dalam pembaharuan hukum pidana (materil), masalah pidana merupakan persoalan yang paling pelik. Pangkal persoalan terletak pada sifat pidana yang menderitakan, sehingga penjatuhannya harus mempunyai alasan pembenar. Selain itu, jenis pidana yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dari jenis-jenis pidana yang dikenal selama ini, pada awalnya pidana penjara dianggap sebagai primadona. Penelitian-penelitian kemudian membuktikan bahwa banyak dampak negatif yang dihasilkan oleh pidana penghilangan kemerdekaan dalam lembaga ini, yang tidak sesuai dengan tujuan pembinaan. Fakta ini mendorong upaya-upaya untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan. Pidana alternatif diharapkan mampu melayani kebutuhan pembinaan tanpa harus dijalani dalam tembok penjara. Jadi merupakan pembinaan di luar lembaga atau bersifat non-custodial. Dalam kaitan inilah Konsep Rancangan KUHP (Baru), memperkenalkan dua jenis pidana pokok baru. Salah satunya adalah pidana pengawasan, yang menurut tim perancangriya pada hakekatnya merupakan penyempurnaan dari pidana bersyarat, yang selama ini sudah ada ketentuannya dalam KUHP yang sekarang berlaku, tetapi dalam prakteknya jarang digunakan. Oleh karena itu, untuk memperoleh sistem pidana pengawasan yang dapat memenuhi harapan, pertama-tama perlu dikaji lagi pasal-pasal dalam konsep yang mengatur pidana alternatif ini. Membandingkannya dengan ketentuan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP merupakan cara yang harus dilakukan mengingat sifat penyempurnaan dari pidana pengawasan, seperti yang dimaksudkan oleh tim perancang Konsep. Selanjutnya, permasalahan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pidana bersyarat harus pula dikaji. Permasalahan yang terjadi, mulai dari proses penjatuhan pidana sampai pada pengawasan dan pembinaan, termasuk di dalamnya kendala di bidang sarana dan prasarana, harus dicari pemecahan dan jalan keluarnya. Dengan sistem pidana pengawasan yang baik, keberadaan terpidana di luar lembaga tidak akan dianggap sebagai pembebasan dan tujuan pemidanaan berupa pembinaan akan tercapai (SF)."

"ABSTRAKGejala penurunan kinerja perusahaan selama lima tahun terakhir, dari keadaan perusahaan sehat sekali menjadi sehat, dapat disebabkan antara lain oleh lemahnya sistem pengawasan. Dengan alasan bahwa pengawasan mempunyai fungsi untuk menjamin agar organisasi mencapai tujuannya, termasuk mengendalikan kegiatan agar sesuai rencana dan melakukan korekasi yang diperlukan, maka sistem pengawasan dalam suatu perusahaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap knerja perusahaan.Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh manajemen, dimana mencerminkan tingkat kesebatan perusahaan dalam satu periode tertentu.Antara sistem pengawasan dan knerja perusahaan diduga berkorelasi cukup kuat, sehingga jika sistem pengawasan baik dan tepat, berpengaruh baik pula terhadap knerja perusahaan.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara tidak berstruktur dimana pedoman wawancara digunakan sebagai alat wawancara dan kuesioner.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian asosiatif yang bertumpu pada analisis kualitatif dan ditunjang dengan perhitungan - perhitungan kuantitatif yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan tolok ukur yang tegas dan pasti sebagai dasar analisis.Bertolak dari hasil analisis dua sisi kinerja dan sistem pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Kinerja Perusahaan. Dari sisi kinerja telah terjadi fluktuasi, hal ini diawali:Pada tahun 1988, keadaan perusahaan tidak sehat. Kurun waktu tahun 1989 ski 1991, terjadi loncatan dari tidak sehat menjadi sebat sekali.Kurun waktu tahun 1990 ski 1992, terjadi arcs balik kondisi perusahaan dari sehat sekali menjadi sehat saja. b. Sistem Pengawasan Perusahaan. Dari sisi sistem pengawasan, dari hasil analisis sistem dan penilaian unsurnya, menunjukkan bahwa sistem yang ada kurang baik, sedang hubungannya dengan kinerja perusahaan menunjukan angka sebesar 0,975407, dalam Tabel Guilford menempati rentang nilai antara 0,9 ski 1 yang berarti nyata, kuat dan positip.Kesimpulannya akibat pelaksanaan sistem pengawasan yang kurang baik, mendorang adanya kecenderungan tingkat kinerja perusahaan yang kurang baik juga."

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "