Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Retno Kusumo Astuti, author
Dalam hukum acara perdata Indonesia dikenal suatu asas umum “point de’ interent poin de’ action”. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan haruslah berdasarkan atas suatu kepentingan dari pihak penggugat. Kepentingan itu dapat dilihat dengan adanya kerugian yang bersifat riil dan tangible pada diri penggugat. Dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yulia Prihandini, author
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Doktrin Citizen Lawsuit di pengadilan oleh kumpulan orang atau masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan mengatasnamakan kepentingan umum dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dan juga data primer dari...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22584
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Dona Pratama Jonaidi, author
Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah suatu kelaziman di banyak negara di seluruh dunia dewasa ini. Tak terkecuali Indonesia, pengajuan gugatan atas kerugian lingkungan hidup oleh pemerintah dalam satu dekade terakhir banyak dilakukan dan sebagian besar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54863
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Riana Budi Mastuti, author
Tesis dengan judul "Penyelesaian Sengketa Partai Politik : Studi kasus terhadap sengketa partai politik setelah pemilu Tahun 2004" ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan titik berat pada penelitian normatif. Seperti kita ketahui pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16643
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Neilly Iralita Iswari, author
Dalam pelaksanaan jasa konstruksi seringkali terjadi bentuk sengketa yang didalamnya terkait unsur teknis, administrasi dan segi hukum, oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan yang tepat karena kerahasiaan dapat terjamin, hubungan antara penyedia jasa dan penguna jasa tetap baik dan dapat memilih arbiter yang menguasai bidangnya. Masalah yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T18965
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, R. Dedy Rustam, author
Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51319
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
R. Ida Rojani, author
Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34969
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suharto R. M., author
Jakarta: Sinar Grafika, 2006
347.01 SUH p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Harahap, M. Yahya, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2006
347.05 HAR h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Avip Suchron Nur Hakim, author
Arbitrase Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepemimpinan para sahabat yang disebut dengan hakam, fungsi hakam saat itu adalah sebagai penengah dalam penyelesaian suatu perkara, saat itu penamaan yang diberikan bukan arbitrase tetapi hakam. Di Indonesia sesuai dengan aktifitas bisnis syariah yang mengalami pertumbuhan sangat pesat membutuhkan suatu lembaga...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14524
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>