Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ciamis Regency region regulation extended policy, is according to government regulation Number 27 year 2002. This regulation is about Banjar City Establishment in West Java Province. As the implementation of extended region Ciamis Regency, there is some questions about the condition of region income (PAD) at Ciamis Regency. The result of this research that obtained, the condition of region income of Ciamis Regency had been increase above 61,46%, this revenuewas increase from other region legally income for about 293% and then this income following by region retribution for about 43,13%, region tax for about 36,85% and local company profit 3,25%. The increasing of region income Ciamis Regency was happened because Ciamis Regency made a great effort to increasing the revenue of Ciamis Regency after the implementation of extended region policy in the procedure of increasing this region income the Ciamis Regency taking a few important steps which is: increase taxes tariff and adding the tax object, and then raising the retribution object, to made a good management fiscal from local company, and use the balancing of financial power between Central Government and Local Government as good as they can in the other legal region income.

Abstrak :
Pembangunan daerah melalui otonomi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat local sehingga memungkinkan masyarakat setempat untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (choice) yang dapat dilakukan masyarakat. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan daerah otonom yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan Pemerintah Pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai peranan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sarana pelaksanaan undang-undang perpajakan, perpajakan merupakan instrumen yang berupa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya menggali potensi pajak menjadi penerimaan. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah juga tergantung pada bagaimana perlakuan perpajakan itu diselenggarakan. Baik buruknya perlakuan perpajakan daerah akan menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak daerah, tentu saja tanpa bermaksud mengabaikan pengaruh faktor lainnya. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan perpajakan khususnya mengenai pajak daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah serta menguraikan dan menganalisis implikasi dari diberlakukan otonomi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini terjadi kenaikan atau penurunan terhadap pajak daerah Kabupaten Tangerang setelah diberlakukannya otonomi daerah. Penulisan karya akhir menggunakan metode kualitatif untuk jenis penelitiannya di mana pelaksanaan penelitian menekankan pada deskripsi secara alami serta pengambilan data atau penjaringan informasi dilakukan dari keadaan yang sewajarnya. Sebelum otonomi daerah dilaksanakan terdapat enam jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Setelah Otonomi Daerah berjalan pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Tangerang adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Realisasi penerimaan Pajak Daearah Kabupaten Tangerang setelah otonomi daerah cenderung meningkat meskipun jenis pajak yang dikelola oleh daerah mengalami pengurangan.

Abstrak :
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) selama ini pada kenyataannya mengalami beberapa penyimpangan (distorsi) dari ketentuan perundang-undangan dengan politik oligarkhi dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir elit partai sering memanipulasi kepentingan masyarakat. Sementara ketentuan perundang-undangan banyak mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung secara demokratis, luber dan jurdil yang merupakan wujud dari semangat pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Salah satu tahap yang cukup penting dalam pelaksanaan pilkada yakni proses rekrutmen bakal calon oleh partai politik. Namun pertanyaan yang muncul adalah ; pertama, sejauhmana partai yang merupakan pintu satu-satunya dalam pengajuan calon telah membuka ruang bagi aspirasi calon dari luar partai. Ketentuan mengharuskan partai membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Kedua, apakah partai politik akan menjamin terlaksananya mekanisme yang demokratis dan transparan, melaksanakan konvensi penjaringan bakal calon yang diumumkan secara luas kepada masyarakat. Ketiga, Sejauhmana partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan calon. Berdasarkan latar belakang singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : 'Model Rekrutmen Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012)', dengan tujuan untuk : (a) mengetahui model rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta. (b) mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada pilkada DKI Jakarta. (c) mengetahui dampak rekrutmen bakal calon kepala daerah terhadap ketahanan daerah. Hasil penelitian bahwa dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai dalam menentukan bakal calon kepala daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode Tahun 2007-2012, secara umum lebih cenderung menerapkan model rekrutmen terbuka dari pada model rekrutmen tertutup. Hal ini karena dalam penjaringan nama bakal calon lebih terbuka kepada umum atau bakal calon berasal dari berbagai kalangan yang bukan kader partai, umumnya melaksanakan proses seleksi yang melibatkan semua unsur partai misalnya melalui konvensi dan lebih memperhatikan kinerja yang dimiliki oleh bakal calon yang meliputi tingkat pendidikan, pengalaman jabatan maupun pengalaman organisasi. Namun demikian belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat misalnya masih terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai track record bakal calon. Disamping itu, masih mempertimbangkan simbol-simbol yang melekat pada calon seperti agama, suku, putra daerah dan faktor latar belakang sosial ekonomi calon. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam rekrutmen bakal calon adalah faktor kinerja calon, faktor dukungan terhadap calon dan faktor ikatan primordial dimana pengaruhnya tergolong kuat dan signifikan. Artinya faktor-faktor tersebut menjadi aspek yang sangat penting bagi partai dalam menetapkan calonnya. Kinerja calon yang meliputi kecakapan yang ditunjang dengan tingkat pendidikan, keahlian, pengalaman dan kepribadian. Disamping kuatnya dukungan dari elemen-elemen masyarakat terhadap calon tertentu. Dan yang terakhir kuatnya sentimen primordial dengan calon dengan tujuan agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat pemilih.

---

The processes of electing head of region held in many regions in Indonesia recently - in fact - led to some distortion to happen, distortion from regulation with oligarchy politic system where the goals and the needs of society are manipulated by the goals and needs of some political party. On the other hands the regulations that controlling and to establish the election processes to be democratically are the manifestation of government will to create and develop democratic spirit in local scope. A significant phase of the election process is the recruitment process of candidates from some political party. Therefore it led to some questions: Firstly, 'how far is the political party -that leads to the open door of opportunity on proposing its candidates- opening the space for aspirations of other political party's candidates' The regulation says that a political party should open the door of opportunity widely for the personal candidates through transparent and democratic mechanism. Second, 'is there any guarantee from political party upon having transparent and democratic mechanism, and openly to public in doing any selection convention of candidates' Thirdly, 'how far can the political party give any attention to accept society's responses on process of electing candidates' Based upon brief background explanation above, the researcher attempt to do some research entitled 'Recruitment patterns on electing the candidates of head of region (Study on case of Pilkada DKI Jakarta 2007-2012 period)'. The aims are: (a) knowing the recruitment patterns on electing the candidates of head of DKI Jakarta region. (b) Conveying the affecting factors on recruitment towards the electing the candidates of head of DKI Jakarta region. (c) To study the effect of recruitment of candidates on regional scope defense. The results of the research is that in applying recruitment process of electing candidates in DKI Jakarta 2007-2012 period, the system used is the open recruitment. This system is used because in the candidates are more likely come from public and the selection process of candidates is openly to public view. In other words they came from any segment of society and not from any political party directly. The selection process are involving many substantial of every political party, through some conventional and pay attention more on the works performance of candidates such as, educational history, job experience or organizational experience. Yet, still on some segment of the society the candidates do not meet with their expectation, for the limited access of public to track the record of candidates, consideration based on religion, ethnic, and also social-economic background. Next, the factors that affect on the recruitment of candidates are their works performance factor, supporting factors toward candidates, and also primordial bounds factors that are significant and strong. It means that all those factors are important aspects to political party in setting their candidates. The performance works are supported by educational background, skill, experience, personalities of candidates. Supporting factors can be seen from every segment in society support the candidates. The last is the strength of primordial sentiment on candidates to gain vote as many as possible from the public.

Abstrak :
The village of Laweyan constitutes a unique, specific and historical region. In its development Laweyan experiences some functional changes of region and settlement....

Abstrak :
The futureof the East Asian region has been consideret by many analysis in the West as the most brittle and instable part of the world because the region has not estabilished a regional order, backed by regional instutions such as the EU and NATO in the European region...

Abstrak :
Expending in regional budget has important role in excuting regional government activiries. Effectiviness of expending in regional budget its direct influence to effectiveness of public service delivery, and in its turn will determine the success of regional development.....