Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada era 1960 di Amerika terjadi berbagai peristiwa yang terjadi secara bersamaan, yang membentuk era ini menjadi unik dalam sejarah Amerika. Peristiwa-peristiwa seperti Civil Rights Movement, gerakan feminis, Perang Vietnam, gerakan-gerakan mahasiswa anti Perang Vietnam, dan juga gerakan hippies, yang melakukan demonstrasi-demonstrasi di jalan-ialan dan berbagai tempat umum, baik dengan aksi damai maupun dengan melakukan demonstrasi brutal, Penolakan mahasiswa terhadap Perang Vietnam dapat dipahami sebagai bertul: kekuatiran mereka terhadap draft yang mengharuskan mereka yang telah berusia 18 tahun untuk ikut berperang di Vietnam. Hal ini menjelaskan kemarahart mereka karena haknya untuk menentukan pilihan untuk ikut berperang atau tidak, dicabut oleh pemerintah.Keadaan era 1960an ini pada dasarnya dipengaruhi juga oleh keadaan Amerika pada dekade sebelumnya ketika terjadi baby booming pada masa setelah Perang Dunia II dan kemajuan ekonomi Amerika yang melambung tinggi. Tetapi keadaan ekonomi dan teknologi yang pesat, yang berlanjut sampai era 60an tersebut ternyata mendapat kritikan dari kelompok muda, yaitu hippies yang merasa bahwa kemakmuran tersebut telah menyebabkan manusia menjadi matrealistis, kompromis, dan kehilangan sisi kemanusiaannya.Hippies adalah kelompok muda kulit putih Amerika yang berasal dari keluarga kelas menengah dan cukup terdidik. Mereka melakukan pemberontakan terhadap kemapanan di Amerika, seperti pemerintah dan gereja. Penolakan mereka terhadap gereja dilakukan dengan gaya hidup yang sangat bertentangan dengan gaya hidup yang berlaku pada masa itu. Mereka juga memperkenalkan gaya berbusana dan musik yang berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Hippies hidup dalam sebuah commune, melakukan seks bebas, dan menggunakan zat-zat adiktif. Hippies meninggalkan ajaran Protestan dan beralih kepada agamaagama Timur yang dianggap dapat membawa ketenangan, kebijaksanaan, kedamaian, anti matrealistis, dan harmonis dengan alam.Era 1960 dikenal juga sebagai era Post-Protestant, suatu era ketika agama Protestan tidak lagi memiliki makna bagi sebagian masyarakat Amerika. Pada masa ini gereja kehilangan banyak jemaatnya, khususnya kaum muda yang merasa bahwa agama Protestan telah membatasi kebebasan individu dan memiliki aturan-aturan yang sangat mengikat jemaatnya.

---

America in the 1960's is a unique era in American history, there were a lot of events comes together, such as Civil Rights Movement, Feminist movement, Vietnam War, anti war students movement, and hippies. They were demonstrates in streets and various public places by peace or violent. Anti war movement can be understood as a worried reflection of younger generation about the draft to joint the war They were angry to government who makes that draft, because they think they loose they right to choose.

Actually, the situation of the 60's influenced by American period after World War II and the 50's. Beginning by baby booming after World War II and the time of affluence which continued until the 60's. But that enormous progress in economic and technology got some critics from younger generation, especially hippies, whom felt that affluence caused people become material oriented, compromising, and lack their humanity.

Hippies are a group of a young white, educated, middle class, American. They were against American establishment, such as government and church. They opposition toward church showed by they life style, which so different from mainstream. They used strange fashion and new genre of music. They live in commune, doing free sex, and used drugs. They also learned about East religions, because they think that religions teach them calmness, wisdom, peace, anti material, and harmonize with nature.

The era of the 60's also known as the era of Post-Protestant, the time when Protestant gave no meaning to some of Americans. In this era, churches were lost of their members, especially younger. Younger thought that Protestant has rules to tight their members and gave no space to express their selves."

"berlatar pada akhir tahun 1950, awal tahun 1960 di sebuah desa di pegunungan Oostenrijk. Pada masa itu terjadi perang. Berkisah tentang seorang prajurit perang di masa itu."

"ABSTRAKTentang Ketidakadilan di Amerika Serikat Pada Tahun 1960-an Yang Tercermin Dalam The Autobiography of Malcolm X, Program Studi Kajian Wilayah Amerika. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 143 halaman. Sikap keras Malcolm X yang dianggap sebagai satu ancaman bagi lawan-lawannya terbentuk oleh ketidakadilan orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam yang dirasakan diamati dan dialami oleh Malcolm X.Sistim kategorisasi masyarakat Amerika telah meresapdi kalangan masyarakat kulit putih dan menjadi sumber sikap rasial orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam. Bagi orang-orang kulit putih dikotomi masyarakat bukanlah merupakan isu ketidakadilan melainkansebagai hal yang wajar-wajar saja karena sudah membudaya di masyarakat Amerika. Kondisi ini mempengaruhi hubungan antara dua suku bangsa yang berbeda budaya warna kulit dan agama. Teori asimilasi "cultural pluralism" melahirkan "cultural pluralism" sesuai persepsi Malcolm Xbahwasanya dengan gagasannya "separate -but equal" ia ingin membawa orang-orang kulit hitam pada satu kcndisi kehidupan yang memungkinkan mereka hidup mandiri tanpa tergantung pada orang-orang kulit putih dan berada pada tingkat hidup sejajar dengan orang-orang kulit putih.Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif rnelalui studi kepustakaan dengan meneliti dan menganalisis konsep dan pemikiran dari gejala-gejala balk dalam bentuk tindakan sikap ataupun peristiwa dalam kehidupan sosial masyarakat di Amerika semasa hidup Malcolm X.Ketidakadilan orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam yang dialami sendiri oleh Malcolm X benar-benar terakumulasi dan terpatri dalam pikiran Malcolm X dan terungkap dalam sikap tindakan dan ucapan sehari-hari Malcolm X yang secara berani menentang orang-orang kulit putih."

"ABSTRAKPembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.Usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut didasarkan pada azas bahwa segala usaha dan kegiatan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh tiap-tiap warga negara sesuai dengan nilai dan darma baktinya yang telah diberikan kepada Bangsa dan Negara.Sasaran pembangunan nasional seperti yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah ditujukan untuk mencapai Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.Pelaksanaan pembangunan di camping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjadi pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam rangka terwujudnya asas keadilan sosial, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar ; bukan saja untuk men capai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil.Kebijaksanaan ini harus diambil dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedang di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional. Kiranya masalah yang sangat erat sekali kaitannya dengan kebijaksanaan termaksud di atas adalah masalah pemi1ikan tanah terutama tanah pertanian yang menyangkut kehidupan sebagian rakyat di pedesaan.Seperti diketahui, masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks dan kadangkala juga sangat peka karena menyangkut hampir keseluruhan kehidupan manusiawi.Masalah tanah menyangkut masalah produksi pertanian, perkembangan usaha tani, taraf hidup keluarga tani, kesejahteraan sosial, kepastian hukum, pembangunan hukum dan lain sebagainya."

"Pada tanggal 26 April 2007 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal {UU Penanaman Modal) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Penyebabnya adalah karena dirasakan peraturan perundangan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Selain itu pertimbangan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang berakibat perlu diciptakannya suasana penanaman modal yang kondusif dan efisien serta memberikan kepastian hukum kepada para investor. Pengesahan UU Penanaman Modal menuai penolakan dari berbagai pihak, karena dinilai lebih berpihak kepada para investor khususnya mengenai jangka waktu pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal juga bertentangan dengan semangat dan filosofis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Yang menjadi pokok permasalahan adalah ketidak harmonisan akibat perbedaan jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dalam rangka penanaman modal. Untuk menjawab hal tersebut dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif normatif yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam bidang pertanahan dan penanaman modal dikaitkan dengan teori berkenaan dengan permasalahan yang ada. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal yang terlalu lama dikhawatirkan akan menjauhkan rasa keadilan sosial. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dalam pembuatan peraturan pelaksana UUPA khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal baik yang sudah ada maupun yang akan datang.

---

The Government Of Indonesia has enacted Law of The Republic Indonesia Number 25 Year 2007 on Investment (Investment Law) to replace Law Number 1 Year 1967 on Foreign Investment as amended by Law Number 11 Year 1970 on Amendment and Supplement to Law Number 1 Year 1967 on Foreign Investment and Law Number 6 Year 1968 on Domestic Investment as amended by Law Number 12 Year 1970 on Amendment and Supplement to Law Number 6 Year 1968 on Domestic Investment. The reasons of the enactment of Investment Law are both Foreign and Domestic Investment Law no longer keep pace with national economic enhancement and national law development and Indonesia's participation in various international cooperation regarding investment has consequences to create a conducive investment atmosphere, promoting and giving legal certainty. The enactment on Investment Law has posed into controversies from various parties especially regarding the period of land use approvals given by the government with respect to investments. This matter considered in opposite with spirit and philosophy of Law Number 5 Year 1960 on Agrarian Principal Regulation. The main issue of this research is the disharmony as consequences of the differences of land use approval period for Right of Use, Right to Build and Right to Cultivate. This research utilized library research with normative descriptive approach which describe land laws and investment laws connected with the land theories. The research found that the land use approval for investment will refrain sense of social justice in community. Therefore, it is .urgent to synchronize the implementing regulations of Law Number 5 Year 1960 related to investment."

"Tahun 1960-an merupakan sebuah masa yang penuh pergolakan. Masa di mana munculnya peristiwa-peristiwa baru yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Amerika Serikat selanjutnya. Semua hal tersebut didasarkan pada adanya pemikiran baru dalam diri generasi muda masa itu yang berlawanan dengan nilai-nilai konservatif Amerika Serikat yang dipegang teguh oleh para orang tua. Isu yang paling besar adalah mengenai pertentangan budaya yang memiliki dampak luas di masyarakat. Pertentangan budaya yang didasarkan pada counterculture ini berkembang dan menjadi sebuah fenomena yang memiliki pengaruh tersendiri dalam kehidupan masyarakat muda Amerika Serikat. Semuanya terangkum dalam sebuah frame yang melahirkan gerakan-gerakan baru sebagai wadah pencarian jati diri bagi kaum muda itu. Salah satu gerakan yang pada masa 1960-an dan cukup mencuri perhatian masyarakat adalah gerakan hippies. Masa itu, pro kontra terhadap kemunculan hippies menjadi perdebatan seru yang ramai diperbincangkan dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang paling keras menolak keberadaan hippies tentu saja para kaum konservatif dengan ajaran puritan dan kristiani yang kuat. Bagi mereka hippies merupakan sebuah social decease yang akan menghancurkan nilai-nilai masyarakat Amerika Serikat yang sebenamya. Hippies menggunakan musik sebagai media pengekspresian mereka. Namun demikian, pengaruh gerakan hippies yang sangat kuat dalam diri generasi muda tak urung menimbulkan juga hal-hat negatif yang cukup meresahkan masyarakat. Kalaupun para hippie kemudian di-identikan dengan seks bebas dan obat-obalan, hal ini hanyalah sebagian dari sisi mereka yang ingin melihat sedikit sebuah jendela kebebasan yang selama itu dicari oleh para generasi muda yang berani melewatinya. Sampai tahun 1960 berlalu, hippies dan gerakannya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari counterculture. Hippies dan tahun 1960 tidak bisa dilupakan begitu raja, sebaliknya gerakan hippies akan selalu di-ingat sebagai sebuah pembelajaran bagi para orang tua dan kaum muda dalam menghadapi sebuah perubahan jaman. Karena itulah gerakan hippies akan terus rnenjadi sebuah sejarah budaya paling kontroversial yang menjadi momentum perkembangan budaya yang mempengaruhi kehidupan hampir seluruh masyarakat Amerika Serikat."

"Penelitian ini berjudul Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru. Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah mengungkap siapakah intelektual-intelektual Persis pada masa Orde Baru, bagaimana respon mereka terhadap kebijakan Orde Baru, dan efeknya terhadap perkembangan Persatuan Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap penelitian, yaitu heuristik, ktitik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa tokoh-tokoh kunci intelektual Persis pada awal Orde Baru adalah murid-murid A. Hassan, yaitu Mohammad Natsir di Jakarta, Abdul Kadir Hassan di Bangil, dan Endang Abdurrahman di Bandung. Selama Orde Baru ketiga tokoh ini menarik diri dari wilayah politik praktis dan terjun ke dunia dakwah. Sikap ketiga tokoh ini sendiri terhadap kebijakan politik Orde Baru terbelah ke dalam dua kelompok, yakni kelompok Bangil-Jakarta yang tetap ikut bersuara kritis terhadap berbagai kebijakan Orde Baru dan kelompok Bandung yang sama sekali ingin mengisolasi diri dari dunia politik sehingga sama sekali tidak ingin memberi respon apapun terhadap berbagai kebijakan politik Orde Baru. Polarisasi ini sedikit banyak juga dipicu oleh konflik internal antara kelompok Bandung dan Bangil pada Muktamar tahun 1960 di Bangil. Sejak Muktamar Bangil 1960, kendali Persis secara organisasi berada di bawah kelompok Bandung sehingga sikap Persis secara organinasi sampai dua dekade awal Orde Baru pun sama, yaitu mengisolasi diri. Sementara kelompok Bangil-Jakarta mengembangkan sendiri kader-kadernya melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Polarisasi itu terjadi sampai paruh pertama tahun 1980-an ketika kepemimpinan formal Persis pindah ke tangan Abdul Latif Muchtar. Sosok tokoh intelektual ini relatif lebih terbuka dibandingkan pendahulunya karena faktor pendidikan dan pergaulannya yang sangat luas. Di tangannya Persis mulai membuka diri kembali untuk ikut merespon berbagai kebijakan pemerintah yang tengah berlaku. Berbagai kebijakan yang dibuatnya menunjukkan sikapnya yang Selain itu pula, ia juga terus berusaha untuk menyatukan kembali potensi-potensi kader Persis yang sebelumnya terpecah karena persoalan-persoalan internal. Usaha-usaha ke arah sana terus dilakukannya sampai ia meninggal tahun 1997.

---

The Title of this research is Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Modernisasi Orde Baru (Respons of Persis's Intellectual to The New Order's Modernization Policy).The goals of this reasearch are to find who the Persis's intellectuals a long the New Order period were, how they gave them respons, and what the effects to the Persis's development were. The method used is historical method which has four phases of research: heuristic, critic, interpretation, and historiography.

According to the reseach, was found that the key figures of Persis's intellectuals on the first period of the New Order were A. Hassan's students, i.e.: Mohammad Natsir in Jakarta, Abdul Kadir Hassan in Bangil, and Endang Abdurrahman in Bandung. During the New Order period, these three figures withdrew from the political practice and dealed with the Islamic preaching. Respons of these three figures to the New Order political policy dicided in to two groups, i.e: Bangil-Jakarta's group which still gave critical attention to every the New Order's political policy and Bandung's group which wanted to withdraw purely from any kinds of politic untill do not any respon to the New Order policy. This polarization caused, a little, by intern conflict on Muktamar1960 in Bangil.

Since Muktamar Bagil 1960, Persis as organization controlled by Bandung's group. Because of that, behaviour of Persis as organization was same with the behaviour of Bandung's group, i.e. isolated itself from any kinds of politic, while Bangil-Jakarta's group doveloped it's cadres by itselfs, out from the organization, throughout Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. That polarization was untill fist half of 1980s when formal leadership of Persis has taken by Abdul Latif Muchtar. This figure was more inclusive than his former becauce of his education and his large interactions with the others. By his ledership, Persis opened it's mind again to respons the goverment's pilicies at that time. Many of his pilicies for Persis showed clearly that he want to bring back again Persis to national and international interactions. Beside that, he tried to unite the separate potential cadres of Persis caused by internal frictions. His efforts to these goals was initiated untill his died in 1997."

"ABSTRAKTesis ini merupakan kajian kepustakaan yang bertujuan meneliti unsur ambiguitas dalam novel karya Man’en Gannen No Futtobooru Karya Kenzaburo Oe dengan latar waktu tahun pertama Man’en, 1860 dan 1960. Seperti yang dipaparkan Oe dalam pidatonya di Swedia, bahwa bangsa Jepang merupakan bangsa yang ambigu. Keambiguan ini diakibatkan oleh pengalaman interaksi masa lalu Jepang dengan Barat pasca kekalahan Perang Dunia II. Penelitian ini bertujuan untuk melihat unsur ambiguitas dalam sikap masyarakat Jepang tahun 1960an melalui analisis shutaisei yang diusung Maruyama Masao yang tercermin melalui tokoh dan peristiwa dalam novel. Shutaisei secara singkat dapat diartikan “Kemampuan dan kebebasan yang dimiliki individu dalam bertindak sesuai kehendaknya”. Melalui analisis ada tidaknya shutaisei ini kita bisa mengaitkannya dengan sikap ambiguitas masyarakat Jepang tahun 1960-an. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang akan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan yang ada dalam sebuah karya sastra.

---

ABSTRACTthesis is a study which aims at examining the ambiguity conveyed in Kenzaburo Oe’s novel, Man'en Gannen no Futtobooru . This novel is set in the 1960s and 1860s. As described by Oe in his Nobel speech, that the Japanese nation is an ambiguous nation. This Ambiguity is caused by Japan’s past interaction and experiences with the West after Japan's defeat in World War II. This research examined Japanese ambiguity through analysis of shutaisei of Maruyama Masao. Shutaisei briefly means "The ability to think and to act independently according to his will". By examining of the existence of this shutaisei through the events an characters, we can explain the ambiguious of Japanese in 1960s."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah seseorang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, apakah UU No. 56 Prp Tahun 1960 masih relevan diterapkan pada saat ini, dan bagaimana seharusya penerapan hukum pertanahan tentang penetapan luas tanah pertanian agar dapat menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia.Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah merevisi UU No. 56/Prp/1960, penegakan ketentuan UU tersebut jangan menimbulkan ketegangan-ketegangan para pihak-pihak yang ditertibkan. Sistem administrasi buku tanah hasil pendaftaran tanah perlu disempurakan sanksi pidana dan pengambil alihan tanah oleh negara perlu dihilangkan.Kata kunci:Kelebihan tanah.ABSTRACTThis thesis discuss about goverment effort to prevent someone owned the farmland exceed by the regulation which includes in las No. 56/Prp/1960, is it the law still relevance to applied today and how should be applied for the farmland which creating justice for Indonesian people, This research used normative las research moethod. The result of this thesis proposing the fovernment to revise the law No.56/Prp/1960 that the law determinate do not strainedd the surface between side orderly. Administration of landbokkl system for land registration need to revise for penallaw and overtake by the state will be eliminate."