Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas respons Democratic Action Party (DAP) dan Malaysian Chinese Association (MCA) yang merupakan parpol dengan basis konstituen etnis Tionghoa di Malaysia terhadap kebijakan New Economic Policy (NEP). Kebijakan perekonomian ini bersifat affirmative action (tindakan afirmasi) bagi etnis Melayu, namun diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif, data-data diperoleh dari studi pustaka. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan respons kedua parpol yaitu: Pertama, perbedaan kelas sosial pada etnis Tionghoa yang merupakan konstituen kedua parpol; Kedua, perbedaan posisi kedua parpol di Parlemen Malaysia; Ketiga, perbedaan kepentingan politik.

---

This study discuss the response of DAP (Democratic Action Party) and MCA (Malaysian Chinese Association), a Chinese ethnic constituent base political party in Malaysia towards the New Economic Policy (NEP). The economic policy provide an affirmative action for the Malay ethnic, but discriminative to the Chinese ethnic. This research uses qualitative methods with an explanative design, the data obtained from literature study. There is three factors which affects the different responses between the two political parties: First, social class differences in the Chinese ethnic constituents of both political parties; Second, the positions of both political parties in Malaysia Parliament; Third, different political interests."

"Skripsi ini menceritakan tentang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 1971 Walaupun sudah ada yang melakukan tapi tema ini tetap menarik untuk di teliti.Kebijakan Ekonomi baru dikeluarkan setelah peristiwa kerusuhan anti-Cinapada 13 Mei 1969. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan kerusuhan yang sama tidak akan terjadi lagi di Malaysia. Karena perbedaan ekonomi antara etnis Melayu dan Cina diduga sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusuhan. Sehingga pemerintah Malaysia merasa perlu mengeluarkan Kebijakan yang tujuannya untuk memperbaiki ekonomi masyarakat Malaysia, khusunya ekonomi orang-orang melayu.

---

This Undergraduate thesis explain the economic policy that was released by the goverment of Malaysia in 1971. Although this theme has been written before but it still interesting to analyze. The Economic Policy was released after the anti-China riot event on May 13 th 1969. This policy expected to solve riot in Malaysia. The indiferent of the economic level between Malayan ethnic and Chinese ethnic is considered as one of the caused of the riot. Therefore, the Goverment of Malaysia thought of need to release the policy which was aimed to improve the economic of Malaysian, especially for the Malayan ethnic."

"Skripsi ini membahas mengenai status hukum The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menguji permasalahan dengan metode yuridis normatif. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional, bagaimana kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta mengenai status hukum dari kesepakatan The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari pemenuhan unsur-unsur dari definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan fakta dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2231 yang mendukung JCPOA dengan mendasarkan pada Pasal 25 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengikat, kesepakatan JCPOA adalah perjanjian internasional yang di dalamnya terdapat komitmen-komitmen yang menciptakan hak dan kewajiban internasional.

---

The focus of this study is the legal status of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty from the international law perspective. To analyze and answer this question, researcher used descriptive method by examining the problem with the legal approach of juridical normative. The purpose of this study is to know how the regulation of treaty is, how legally binding a United Nations Security Council resolution is, as well as the legal status of The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty. The result shows that based on the fulfillment of the elements constituting a treaty according to the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 and the fact that Security Council adopted Resolution 2231 endorsing the agreement with Article 25 of the Charter of the United Nations, which has the notion of legal bindingness, as a legal basis, the JCPOA is in fact a treaty establishing commitments and as a consequence, it creates internasional rights and obligations."

"Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan alasan Tun Abdul Razak memilih melanjutkan dan memperkuat posisi kebijakan The 1961 Education Act sebagai upaya pemerintah mengatasi dampak kerusuhan rasial pada 13 Mei 1969. Alasan tersebut dapat dijelaskan melalui serangkaian kejadian yang berkaitan dengan kerusuhan tersebut. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan teori nasionalisme-etnis karya Anthony D. Smith dan konsep routinization of policy instrument milik Capano dan Lippi, tulisan ini juga berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik pemilihan pola routinization dalam pengambilan kebijakan publik di Malaysia. Hal ini didasarkan atas pada serangkaian kebijakan pendidikan dan kebahasaan yang dijalankan sebelumnya, yakni The 1952 Education Ordinance dan The 1957 Education Ordinance. Selain itu, Tun Abdul Razak juga menilai konsekuensi yang akan terjadi jika pemerintah mengubah pendekatan kebijakan pendidikan dan kebahasaan yang ada pasca kerusuhan 13 Mei 1969 maka stabilitas relasi antar etnis di masyarakat yang diinginkan oleh elit politik Bumiputera-Melayu tidak akan tercapai serta akan terjadi penyimpangan narasi nasionalisme etnis sebagai bentuk identitas nasional yang ingin dicapai bahkan telah digunakan dalam setiap penerapan kebijakan asimilatif di bidang pendidikan dan kebahasaan selama ini.

---

The research discussed in this paper is aimed at explaining the reasons why Tun Abdul Razak chose to routineize and strengthen the policy position of The 1961 Education Act as a government effort to overcome the impact of the racial riots on May 13, 1969. This reason can be explained through a series of events related to the riots. The research analysis was conducted using the theory of nationalism-ethnicity by Anthony D. Smith and the concept of routinization of policy instrument by Capano and Lippi. This paper also seeks to identify the characteristics of the choice of routine patterns in public policy making in Malaysia. This is based on a series of educational and linguistic policies previously implemented, namely The 1952 Education Ordinance and The 1957 Education Ordinance. In addition, Tun Abdul Razak also assessed the consequences that would occur if the government changed the approach to education and language policies that existed after the May 13, 1969 riots, the stability of inter-ethnic relations in society that was desired by the Bumiputera-Melayu political elite would not be achieved and there would be narrative distortion. Ethnic nationalism as a form of national identity to be achieved has even been used in every application of assimilative policies in the fields of education and language so far."