Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi Indonesia, diare masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama, 36,9 % kematian anak balita disebabkan oleh diare dan 24,1 % pada bayi, kematian tersebut terutama karena dehidrasi oleh diare.Upaya penanggulangan diare jangka pendek bertujuan untuk mencegah kematian karena diare. Dalam melaksanakan upaya tersebut perlu diketahui faktor risiko terjadinya dehidrasi sebagai penyebab utama kematian anak balita yang diare, informasi ini belum pernah didapat sebelumnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pada balita dan ibu/keluarga yang punya balita yang nemberikan risiko dehidrasi pada balita yang menderita diare.Jenis penelitian yang dipakai adalah studi kasus kelola dengan mengambil kasus balita penderita diare dehidrasi dari tiga rumah sakit di Ujung Pandanggpada bulan Maret-April 1988 sedangkan kontrolnya diambil dari tetangga kasus dengan melakukan pair matching.Dari sembilan faktor yang diteliti, hanya dua faktor yang mempunyai hubungan bermakna dengan keadaan dehidrasi pada balita yang menderita diare berdasarkan hasil analisa regresi ganda binair yaitu : faktor penyakit penyerta dan penanganan diare di rumah. Lima faktor lainnya yaitu status gizi, ASI, berat badan lahir bayi, pengetahuan ibu tentang diare serta tingkat pendapatan keluarga tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna antara masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Sedangkan dua faktor terakhir yaitu : Jarak kelahiran dan tingkat pendidikan formal ibu memerlukan sampel yang lebih besar untuk dapat mengambil kesimpulan yang lebih tepat karena power pengujian sampelnya rendah. Yang paling menonjol dari hasil penelitian ini adalah faktor penyakit penyerta dan penanganan diare yang mempunyai Odds Ratio masing-masing sebesar : 1,8515 dan 1,3407Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan adanya dua faktor resiko dehidrasi pada balita penderita diare yaitu: adanya penyakit yang menyertai diare dan penanganan diare di rumah yang tidak tepat. Sehingga di sarankan untuk petugas kesehatan dengan bekerja sama dengan ibu-ibuuntuk mengupayakan menekan faktor resiko tersebut di masyarakat.Akhirnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor resiko yang dalam penelitian ini jumlah sampelnya belum memadai untuk penarikan kesinipulan yang lebih tepat."

"ABSTRAKDeregulasi perbankan sejak bulan 1983 bertujuan untukmeningkatkan mobilisasi dana?dana dari masyarakat yaitudengan meniadakan pagu kredit serta memberikan kebebasankepada bank pemerintah maupun bank swasta dalam menentukankebijaksanaan pengelolaan masing?masing terutama dalarnpenentuan tingkat bunga. Dampak pada dunia perbankan swasta di Indonesia cukupkuat, yaitu dengan munculnya persaingan dalam pengumpulandana, terutama padd deposito yang populer pada periodetersebut. Hasilnya adalah terjadi peningkatan pangsa pasar depositBUSN (Bank Umun Swasta Nasional) dan 24% pada Maret 1983menjadi 35,5 pada akhir tahun 1988. Pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkankembali peraturan untuk menata struktur perbankan diIndonesia yang bertujuan mengacu kepada terciptanyakeseimbangan antar kelompok bank. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan persaingan danefisiensi dalam mekanisme pasar yang lebih dinamis agartercapai keadaan perbankan yang makin kompetitif. Secara garis besar paket deregulasi Oktober 1988berintikan hal-hal sbagai berikut : a. Meningkatkan perkembangan dan perluasan kegiatanbank?bank swasta nasional yang didorong denganmemberikan kemudahan dalam hal pembukaan cabang danuntuk meningkatkan bank menjadi bank devisa serrtamembuka kembali izin untuk mendirikan bank baru. b. Membuka kesempatan bagi bank asing untuk beroperasilebih luas, yaitu dengan mengizinkan pembukaan kantorcabang di enam kota besar di luar Jakarta bagi bankasing yang sudah ada, dan membuka kesempatan kepadabank asing untuk mendirikan bank campuran yang dapatberoperasi di tujuh kota besar. c. Pelayanan istimewa bagi bank?bank pemerintah terhadapdana BUMN dikurangi, clengan diperbolehkannyapenempatan 50 peren dari dana BUMN pada bank swastanasional. d. Diberikan perlakuan yang sama terhadap semua kelompokbank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), terutamadalam upaya menciptakan kegiatan dan pertumbuhan bankyang sehat, yaitu denqan rnenetapkan ketentuan mengenaicapital adequacy, legal lending limit dan tingkat kesehatan bank. Dengan demikian setelah era pasca PAKTO 88 ini.manajernen pendanaan menjadi hal yang cukup pentingyang perlu dianalisa ampai sejauh mana prestasI suatubank dapat diukur dari kemampuan manajemennyamengelola dana yang ada dan bagaimana perencanaan yang efektif serta trategi dalam dunia perbankan swasta untuk mencapai efisiensi. Karena itulah penulis mencoba menulis karya akhir Swasta Menengah Setelah Paket Deregulasi Oktober 1988 yang mana merupakan studi kasus atas lima Bank Swasta Menengah yang kesemuanya berkantor pusat di Jakarta. Dengan menerapkan berbagai pola kebijaksanaan strategis yang didukung oleh analisa yang cukup maka ke lima Bank Swasta tersebut akan mampu menghadapi situasi persaingan perbankan yang ada dan juga dapat meningkatkan marke-sharenya di Indonesia."

"ABSTRAKPaham kebangsaan (nasionalisme), dikenal tidak saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Paham ini yang mengilhami negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk keluar dari penjajahan. Paham kebangsaan merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib dan sepenanggungan untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan mandiri.Dengan demikian para pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Wahid Hasjim dan lain sebagainya mengambil paham ini sebagai motivasi perjuangan. Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari organisasi yang ikut berjuang telah menunjukkan partisipasi aktif tidak saja untuk memperjuangkan kemerdekaaan, tetapi juga untuk mempertahankannya. Pasukan Hisbullah, Sabilillah, serta Resolusi Jihad dari Hasjim Asj'ari merupakan wujud dari implementasi wawasan kebangsaan NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bagi NU, Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) adalah paham keagamaan yang menjadi rujukan utama dalam melakukan kiprahnya, baik dalam membimbing pelaksanaan ritual keagamaan (Ibadah) secara individual, maupun dalam mendorong aktualisasi kemasyarakatan (Mu'amalah). Dalam dimensi pemikiran politik politik, NU sangat dipengaruhi oleh paham ASWAJA, diantaranya sikap tasamuh (toleransi), tawasuth (akomodatif), i'tidal (berprinsip), dan selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Pemikiran politik juga dipengaruhi oleh pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang menekankan pada dimensi liberalisme, humanisme, dan memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan (civil Society). Paham kebangsaan mendapat perhatian besar dari NU dikarenakan secara kodrati, negara Indonesia adalah negara plural yang memerlukan kedewasaan berbeda pendapat dan pemimpin yang baik. Apalagi, sampai sekarang ini masih terdapat kecenderungan tumbuhnya semangat sektarianisme dan sekat-sekat politik yang berbasis agama, etnis, daerah, dan budaya. Pluralitas Indonesia akan melahirkan pluralitas budaya, adat istiadat, dan orientasi hidupnya. oleh karena itu pendekatan budaya politik menjadi pilihan pendekatan dalam merumuskan pemikiran politik NU. Tesis ini ingin memaparkan bagaimana pemikiran politik NU tentang wawasan kebangsaan. Pembahasan tesis ini mencakup paham Aswaja dan pemikiran politik Abdurrahman Wahid yang ternyata mempengaruhi pemikiran politik NU. Abdurrahman Wahid adalah cerminan politik Sunni yang memantulkan politik NU dalam kehidupan kebangsaan. Pemikiran dan perilaku politik NU dalam struktur kenegaraan senantiasa sejalan dengan budaya politik bangsa Indonesia. Karena itu, sesuai dengan pendapat Almond dan Verba, semakin serasi antara struktur politik dan budaya nasional, semakin matang pula budaya politiknya. Dalam hubungannya terhadap ideologi Pancasila dan keberadaan bangsa dan negara Indonesia, tesis ini membuktikan kematangan budaya politik NU yang dicerminkan melalui pemikiran-pemikiran politiknya. Bagi NU, paham kebangsaan harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud pengembangan tanggungjawab kekhalifahan untuk melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kejahteraan manusia seluruhnya, secara lahir dan batin, di dunia dan akherat. Sikap dasar kebangsaan NU dirumuskan melalui keseimbangan antara Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Islam), Ukhuwah Basyariah (persaudaraan sesama manusia), dan Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan se-bangsa) yang dilaksanakan secara selektif, akomodatif, kooperatif, dan integratif. Terhadap Pancasila, NU memandang antara Islam dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan. Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi tidak bertentangan dilihat baik dari aspek budaya, sejarah, dan hukum Islam (Syar'i). Karena itu, meskipun antara keduanya mempunyai karakteristik, wilayah, sumber legitimasi yang berbeda, namun di dalam gerak pelaksanannya mempunyai fungsi saling memperkuat dan mendukung. Keabadian Islam mendapatkan dukungan melalui konskritisasi Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri bersumber juga dari ajaran agama Islam. Pelaksanaan ajaran Islam Aswaja akan melahirkan 'kesalehan sosial' seorang muslim dalam kehidupan kenegaraan yang akan menjadi kekuatan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Keterpaduan antara wawasan keislaman dan kebangsaan menjadi karakter politik NU dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Bagi NU, negara dan bangsa Indonesia adalah absyah secara Syar'i (hukum Islam) yang dirumuskan "Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion teristimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah nusantara" merupakan cermin dari sikap objektif dan akomodatif NU dalam memadukan antara paham keislaman dengan paham kebangsaan. Keabsyahan negara Indonesia tersebut membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali umat Islam, khususnya warga NU wajib secara Syar'i untuk membela, mempertahankan, mengisi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berfungsi untuk memperkokoh negara Indonesia. Karena itu, menuurut NU, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, dan bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam Indonesia. "

"PENDAHULUANPenderita yang datang ke poliklinik gigi atau rumah sakit dengan anomali kongenital pada daerah oromaksilofasial khususnya celah bibir, pada umumnya mempunyai keluhan pada fungsi, estetika serta bicara. Keluhan ini pada tiap individu berbeda, ada yang sangat merasakan kelainan tersebut namun adapula yang tidak terlalu memikirkannya. Untuk mengatasi celah bibir, bukan tanpa hambatan atau komplikasi. Ada bermacam-macam komplikasi, diantaranya adalah yang disebut 'whistling', yang secara garis besarnya dapat diartikan suatu keadaan seperti orang bersiul. Dengan tehnik operasi yang makin disempurnakan, komplikasi 'whistling' ini sedikit demi sedikit diusahakan untuk diatasi. Banyak metoda yang dipakai untuk merapihkan celah bibir, salah satunya adalah metoda 'flap triangular'. Metoda 'flap triangular' ini pun macam-macam pula tehniknya. Sebuah diantaranya adalah tehnik yang diajukan oleh Tennison. Bertolak dari tehnik dasar Tennison, kemudian telah banyak dilakukan modifikasi. Misalnya mulai dari titik pertemuan mukokutan (mucocutaneous junction) kearah sisi mukosa bibir ada yang membuat insisi garis lurus, serta adapula yang menggunakan insisi z-plasti. Dalam tulisan ini akan dibandingkan kedua cara merapihkan celah bibir tersebut, yaitu yang menggunakan insisi garis lurus dan yang menggunakan insisi z-plasti. Latar Belakang Masalah, Penderita yang membutuhkan tindakan merapihkan celah bibir, selalu menginginkan hasil yang terbaik. Akan tetapi sebelum tindakan dilakukan, penjelasan dan keterangan yang panjang lebar haruslah di berikan oleh operator, agar supaya penderita betul-betul memahami. Tanpa maksud untuk mengendurkan hasrat penderita, komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul harus diutarakan, termasuk 'whistling' tersebut. Pada umumnya diterangkan pula, kalau perlu, operasi kedua/sekunder dilakukan pada kesempatan berikutnya. Untuk mengurangi komplikasi, harus diusahakan merapihkan celah bibir dengan tehnik yang dianggap paling minimal komplikasinya. Masalah, Untuk mengurangi komplikasi yang terjadi pasca bedah serta merugikan bagi penderita, maka cara dan tehnik merapihkan celah bibir manakah yang sebaiknya dilakukan?"

"ABSTRAKKebijaksanaan moneteradalah langkah-langkah pengaturanjumlah uang beredar yang diarahkan Untuk mendorong pertumbuhanekonomi memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataanpendapatan menjaga kestabilan harga dan neraca pernbayaran. Interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan uangakan menentukan kondisi pasar uang. Kondisi pasar uangtersebut pada gilirannya akan mempengaruhi sektor riil perekonomian seperti pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi,kesempatan kerja, harga-harga dan neraca pembayaran. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kebijaksanaanmoneter diperlukan suatu tatanan sistem keuangan. Sistemkeuangan Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga di dalam dandi luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari lembaga-lembaga yang dapat menciptakan uang kartal dan uang giral. Kebijaksanaan Pakto 27 yang dimaksud dalam pembahasanadalah ketentuan Pakto 27, 1988 dan ketentuan-ketentuanlanjutannya yang mencakup kebijaksanaan di bidang keuangan,moneter dan perbankarn. Kebijaksanaan yang mempengaruhipertumbuhan uang beredar adalah : kebijaksanaan di bidangpengerahan dana masyarakat dan peningkatan efisiensiperbankan, kebijaksanaan di bidang devisa, kebijaksanaan dibidang perkreditan dan kebijakan penyempurnaan tata caraPerdagangan SBI dan SBPU. Pakto 27 mempengaruhi uang beredar terutama pada peningkatan money multiplier. Peningkatan money multiplier ini terjadi karena penurunan reserve requirement, dan penurunan ratio currency-deposit. Penurunan ratio currency-deposit merupakan akibat dari menurunnya tingkat bunga yang terjadi karena peningkatan likuiditas perekonomian, peningkatan penghimpunan dana perbankan, peningkatan tingkat monetisasi, dan peningkatan bank mindedness. Peningkatan uang beredar terjadi terutama karenapeningkatan uang kuasi dan uang giral. Peningkatan uang kuasidan uang giral disebabkan karena peningkatan loanable fundyang dimiliki perbankan. Peningkatan loanable fund inidisebabkan karena peningkatan dana pihak ketiga yang dihimpunperbankan, peningkatan moneterisasi dan bank mindedness,peningkatan dana luar negeri yang dimiliki perbankan, sertapenurunan cadangan yang harus dipertahankan oleh bank-bank. Peningkatan uang primer setelah Pakjan cenderung menurun.Hal ini disebabkan karena berkurangnya kredit likuiditas.Kebijaksanaan di bidang devisa cenderung meningkatkan uangprimer melalui peningkatan net foreign asset yang dimilikiotoritas moneter antara lain sebagai akibat pengembanganekspor non migas dan penyempurnaan mekanisme swap. Selain ituPeningkatan uang primer juga didorong dengan pertumbuhanekonomi yang semakin membaik. Namun demikian perkembangan uangprimer setelah pakto relatif terkendali karena bank sentraldapat secara langsung mengendalikannya antara lain melaluimekanisme operasi pasar terbuka."

"ABSTRAKPelayanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggidipandang sebagai salahsatu upaya dalam rangka pengembanganpendidikari tinggi di Indonesia (Depdikbud, 1983). Peiayanankonseling nierupakan salahsatu bentuk kegiatan bimbingan dankonseling (Mortensen dan Schmuller, 1976; Blum dan Balinsky,1971).Penelitian tentang biinbingan dan konseling di perguruantinggi di Indonesia telah banyak dilakukan. Mengenaipenelitian tentang keefektifan pendekatan konseling,khususnya yang berhubungan dengan prestasi belajar selamami belum banyak dilakukan. Penelitian ini mencoba untukmeneliti keefektifan pelayanan konseling khususnya terhadapdua pendekatan yaitu pendekatan konseling non-directive dan pendekatan konseling directive.Rancangafl penelitian menggunakan Randomized ControlGroup Pretest-Posttest Design. Tiga puluh mahasiswa memperoleh pelayanan konseling dengan pendekatan nondirective, 30 mahasiswa memperoleh pelayanan konselingdengan pendekatan directive dan 30 mahasiswa sebagaikelompok kontrol tidak mendapat pelayanan konseling.Populasi penelitian ialah mahasiswa program Si IKIPMalang semester genap i988/1989 yang IPK-nya kurang dari 2,0dan tingkat kemampuannya diatas rata-rata. Sampel ditentukandengan cara randomisasiiAda tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian mi.Pertama Peningkatan prestasi belajar mahasiswa yangmendapat pelayanan konseling dengan pendekatan non-directivelebih tinggi daripada peningkatan prestasi belajar mahasiswayang tidak mendapat pelayanan konseling. Kedua : Peningkatanprestasi belajar mahasiswa yang mendapat pelayanan konselingdengan pendekatan directive lebih tinggi daripadapeningkatan prestasi belajar mahasiswa yang tidak mendapatpelayanan konseling. Ketiga : Peningkatan prestasi belajarmahasiswa yang mendapat pelayanan konseling denganpendekatan directive lebih tinggi daripada peningkatanprestasi belajar mahasiswa yang mendapat pelayanan konselingdengan pendekatan non-directive.Instrumen pengumpul data yang digunakan yaitupenelitian dokumen untuk mengetahui prestasi belajar (IPK)dan tes Progressive Matrices untuk mengungkapkan tingkatkemampuan mahasiswa subyek.Hasil pengujian hipotesis dengan analisis variansmenunjukkan : a). pendekatan non-directive dapatmeningkatkan prestasi mahasiswa , b). pendekatan directivedapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa, c). tidakterdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan nondirective dan pendekatan directive dalam hubungannya denganpeningkatan prestasi belajar mahasiswa.Penelitian mi mengetengahkan sejumlah saran untukpelaksanaan pelayanan konseling di perguruan tinggi danpenelitian tentang pendekatan konseling bagi peneliti yangberminat. Pertama, perlunya peningkatan pengetahuan tentangteknik dan teori konseling yang memadai bagi konselor diperguruan tinggi. Kedua, peningkatan status kelembagaanbimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang ditunjangoleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga,peningkatan pengelolaan pelayanan bimbingan dan konseling diperguruan tinggi dengan memperhatikan mekanisnie pelayananakademik dan kualifikasi pertugas bimbingan. Keempat,mengadakan penelitian tentang pendekatan konseling dengansampel yang lebih luas dan hubungannya dengan variabelvariabel penting lainnya."

"ABSTRAKKeinginan untuk menggali sumber dana dalam masyarakat menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan deregulasi Juni 1983 yang memberikan kelonggaran pada dunia perbankan, yaitu pembebasan tingkat suku bunga deposito, dan pembebasan pagu kredit. Banyak hasil yang dipetik dari deregulasi ini diantaranya adalah besarnya dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Namun sisi negatif dari kebijakan ini, diantaranya adalah tingginya tingkat suku bunga deposito yang mengakibatkan tinggi pula tingkat suku bunga pinjaman sehingga biaya investasi menjadi mahal. Untuk itu pemerintah mengeluarkan deregulasi Oktober 1988 untuk lebih menyempurnakan deregulasi sebelumnya. Deregulasi 1988 memberikan kesempatan kepada untuk tumbuh, lebih leluasa berkembang dan bergerak menghimpun dana masyarakat. Tabungan merupakan jenis jasa yang dapat perhatian khusus dalam deregulasi ini, dengan dapat menjadi sumber dana murah. bank-bank menharapan Tabungan merupakan salah satu jenis tabungan yang diciptakan dalam menjawab kesempatan ini, dan bank Slip S merupakan salah satu penyelenggaranya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh deregulasi 1988, khususnya tabungan siip terhadap pengelolaan dana bank S. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan studi dokumen dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan. beberapa hal menarik. Pertama adalah bahwa pada periode sebelum deregulasi 1988 (1982-1988)5 kondisi pengelolaan dana di bank S terus mengalami grafik penurunan bila ditinjau dari rasio-rasio rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas; walaupun total. assets, total deposito, icons dan laba mengalami peningkatan. Setelah deregulasi maka terlihat persentase peningkatan yang berlipat ganda dari total assets, total depasito, total icons, dan laba. Tabungan siip sendiri mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dan berpengaruh kuat terhadap perkembangan total tabungan. Sedangkan total tabungan mempengaruhi perkembangan dari total deposits. Dari segi rasio-rasio perbankan, grafik penurunan yang drastis berhasil ditahan, bahkan ada yang meningkat. Namun perlu dicatat bahwa setelah deregulasi (Januari-Juli 1989) rasio laba usaha murni bank S tetap mengalami grafik penurunan. Hal ini disebabkan meningkatnya idle fund, yang dikarenakan dana yang disalurkan peningkatannya berada di bawah peningkatan jumlah dana yang berhasil diserap dari masyarakat. Hal ini merupakan indikasi dari kondisi manajemen yang lemah."