Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyalahgunaan akun AHU Online milik notaris oleh pihak yang tidak berwenang merupakan masalah krusial yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan notaris dalam melaksanakan jabatan, oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris yang beritikad baik seharusnya diterapkan. Penelitian ini membahas dua isu utama, yakni pertama, bagaimana penyelesaian cacat prosedur pada SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang timbul akibat akses ilegal pada akun AHU online milik Notaris; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum notaris yang beritikad baik terhadap kasus penyalahgunaan akun AHU Online oleh pihak tidak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ilegal terhadap akun AHU Online menyebabkan SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum menjadi cacat prosedur karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur yang diatur dalam Permenkumham 21/2021, sehingga SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data tersebut menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan SK Perubahan AD yang merupakan KTUN, dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui mekanisme otokoreksi. Sedangkan, untuk pembatalan SP Perubahan Data, yang bukan KTUN, diperlukan pembatalan terhadap Akta yang mendasarinya di Pengadilan Negeri. Kedua, dalam kasus penyalahgunaan Akun AHU Online, notaris yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yaitu pertama, hak untuk bertindak dalam perlindungan diri dengan membuktikan bahwa akta yang diunggah pada AHU Online bukan dibuat oleh dirinya serta meminta untuk dilakukannya pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah dan kedua perlindungan terhadap kepentingan hak Notaris yang dapat dilakukan melalui upaya pidana, upaya perdata, dan peningkatan sistem keamanan AHU Online oleh penyelenggara agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan rasa aman.

---

The misuse of notary's AHU Online accounts by unauthorized parties is a crucial issue that can affect the rights and interests of notaries in performing their duties. Therefore, legal protection for well-intentioned notaries should be implemented. This research discusses two main issues: first, how to resolve procedural defects in the Decree of Articles of Association (SK Perubahan AD) and the Data Amendment Statement (SP Perubahan Data) arising from illegal access to notary AHU online accounts; and second, how legal protection for well-intentioned notaries should be enforced in cases of AHU Online account misuse by unauthorized parties. The research method used is doctrinal research with a descriptive-analytical approach. The results show that illegal access to AHU Online accounts causes procedural defects in the SK Perubahan AD and SP Perubahan Data issued by the Ministry of Law, as they fail to meet the requirements and procedures stipulated in Permenkumham 21/2021. Consequently, these documents can be annulled. The annulment of the SK Perubahan AD, which is a KTUN, is carried out by the Ministry of Law through a self-correction mechanism. Meanwhile, the annulment of the SP Perubahan Data, which is not a KTUN, requires the annulment of the underlying deed at the District Court. Secondly, in cases of AHU Online account misuse, well-intentioned notaries are entitled to legal protection. The forms of legal protection provided to notaries include, first, the right to self-protection by proving that the deed uploaded to AHU Online was not created by them and requesting an investigation by the Regional Supervisory Council; and second, the protection of the notary's rights through criminal and civil measures, as well as enhancing the security system of AHU Online by the organizers to ensure that notaries can perform their duties safely."

"Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP. Dengan rumusan masalah pada penulisan ini menjelaskan bagaimana teori dan konsep badan hukum (rechtpersoonlickheid) khususnya koperasi, kemudian mengenai pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai kebadanhukuman koperasi khususnya dalam pendirian, pendaftaran dan pengesahan, dan pengaturan mengenai pemberlakuan PP 24 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam teori dan konsep kebadanhukuman koperasi pengesahan badan hukum koperasi dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas dengan dasar memiliki status yang sama yaitu sebagai subyek hukum yang dapat diperhitungkan sama dengan manusia dan menyatakan bahwa dalam pengaturan mengenai tidak dikecualikanya pengesahan badan hukum koperasi, merupakan hal yang tepat. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkaji ulang khususnya dalam kelembagaan koperasi, dan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk segera membuat pengaturan mengenai pengesahan badan hukum koperasi dalam AHU online.

---

Article 14 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 2018, is one of the effects of the ease of doing business (EoDB) in Indonesia which implemented Online Single Submission (OSS) and gave orders to ratify cooperative legal entities carried out in the AHU Online program, which has been carried out in the SISMINBHKOP program. With the formulation of the problem at this writing explains how the theory and concept of legal entities (rechtpersoonlickheid), especially cooperatives, then regarding the regulation in Indonesian law regarding the cooperative penalties especially in the establishment, registration and endorsement, and regulation regarding the enactment of PP 24 of 2018. The research method used is normative juridical.

The conclusion that can be taken by the author is in the theory and concept of the punishment of cooperative ratification of cooperative legal entities can be equated with a Limited Liability Company with the basis of having the same status as legal subjects that can be calculated equally with humans and states that in the regulation regarding the exclusion of ratification of cooperative legal entities, is the right thing. Furthermore, the advice that the authors give, namely to the Ministry of Cooperatives and SMEs to review specifically in cooperative institutions, and to the Ministry of Law and Human Rights to immediately make arrangements regarding the ratification of cooperative legal entities in the online AHU."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian hukum administrasi negara dengan kajian reformasi birokrasi ini membahas penerapan sistem AHU Online sebagai perwujudan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksaan AHU Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Dalam menganalisis penerapan AHU Online tersebut, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapat jawaban atas permasalahan dalam pengurusan dan pelayanan jasa hukum di Ditjen AHU dan solusinya ketika menggunakan AHU Online. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli.

---

The thesis is an interdisciplinary study between the administrative law studies with the study is to discuss the implementation of bureaucratic reforms Online AHU system as the embodiment of bureaucratic reforms in the Directorate General of Legal Administration Kemenkumham RI. This study analyzes the setting and implementation of AHU Online in relation to the reform of the bureaucracy in Directorate General of Legal Administration (DG AHU).

In analyzing the application of the AHU Online, the authors found that there are significant differences in terms of legal services manually and post implementation AHU Online. The existence of the maintenance of the legal services that are slow, costly, until indication of alleged bribery, extortion, the main problem in the bureaucracy DG Online AHU AHU before applying this. With the implementation of AHU Online as a breakthrough bureaucratic reform in the public service by DG AHU, these issues can be addressed as a form of excellent service to peoples. Implementation of Online AHU researched approach legislation (statue approach) and the comparative approach (comparative approach).

Both approaches are used to obtain an answer to the problems in the management and legal services in DG AHU and AHU solution when using Online. Design Online AHU related legal arrangements in the form of service in the field of Fiduciary, registration Probate, Legal and notary services geared to provide convenience to the public in making arrangements for full online to provide a service that is fast, effective, efficient and free of extortion."