Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini, umat Kristen di Kabupaten Muna memang minoritas. Namun perkampungan Kristen yang ada di Wale-ale Kabupaten Muna telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Ditambah gerakan Kahar Muzakkar, membuat banyak masyarakat muslim yang melarat kehidupannya. Keadaan ini memberikan peluang bagi Agama Kristen untuk bertindak sebagai juru selamat bagi mereka yang memerlukan bantuan. Pada masa inilah Agama Kristen mulai dikenal dan mengalami perkembangan kuantitatif. Berdasar latar penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengurai proses munculnya perkampungan Kristen di Kabupaten Muna, mengurai proses masuknya agama Kristen di Kabupaten Muna dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat perkembangan Agama Kristen di Kabupaten Muna. Tulisan ini menggunakan metode sejarah, dengan mengikuti empat tahap langkah penelitian yaitu: 1) mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan penelitian, yakni sumber primer dan sumber sekunder. 2) melakukan kritik terhadap isi dokumen agar mendapatkan fakta sejarah, 3) dilakukan yaitu interpretasi dimana data yang telah di kritik selanjutnya disebut sebagai fakta sejarah dan 4) historiografi yang merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian prosedur kerja metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) proses masuknya Agama Kristen di Kabupaten Muna tidak terlepas dari perkembangan pelayaran bangsabangsa Barat ke Indonesia yang disertai dengan upaya Kristenisasi, 2) Pada awalnya penduduk Wale-Ale telah memeluk agama Islam. Akan tetapi kedatangan para pastor di Wale-ale mempengaruhi anak-anak penduduk Waleale dengan bersikap ramah kepadanya. Penduduk yang tadinya beragama Islam melakukan pindah agama menjadi penganut Kristiani dan 3) Faktor pendukung penyebaran ajaran Kristen di Wale-ale karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan penduduk sehingga para pastor dengan mudah mempengaruhi mereka. Faktor penghambat penyebaran ajaran Kristen di Wale-ale adalah bahwa masyarakat Wale-ale sebelumnya telah memeluk agama Islam, juga perubahan politik yang berubah-berubah sehingga berupa pula kebijakan terhadap misionaris.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai upaya dalam rangka meminimalkan adanya mafia lelang, pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengembangkan cara penawaran lelang email yang dituangkan dalam PMK 106/pmk.06/2013. Penulis menemukan bahwa penawaran lelang melalui email yang telah beberapa kali dilakukan di Indonesia, cukup berhasil meminimalkan praktek mafia lelang dikarenakan oleh terputusnya komunikasi antara para mafia lelang. Namun saat ini hanya pejabat lelang kelas I yang dapat menyelenggarakan lelang email. Dengan demikian Penulis member saran agar Pemerintah mendorong penggunaan email pada lelang-lelang lainnya, terutama yang diselenggarakan oleh pejabat lelang kelas II dan Balai Lelang dan mempercepat sosialisasi lelang lewat email agar semakin banyak masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari lelang jenis ini. Untunk mengetahui dan menganalisa hal-hal tersebut, dilakukan penelitian sosio-yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan wawancara kepada ahli (purposive sampling)

---

ABSTRAK
As an effort to minimize the presence of bidder collution (Auction Mafia), the Indonesian government, in this case the Directorate General of State Assets, Ministry of Finance, introduced email auctions through Minister of Finance Regulation number 106/PMK.06/2013. The writer found that the email auctions, conducted several times in Indonesia, have been quite successful in minimizing auction mafia since these email auctions disrupt communication among auction mafia members. However, only Class I Auctioneers perform email auctions currently. Therefore, the author suggested that the government encourage the use of email in other auctions, particularly those conducted by Class II Auctioneers and private auction houses, and intensify the socialization of email auction so that more people can benefit from this type of auction. In analyzing this, the method of this reseacrh will be a socio-juridical normative method with statute and purposive sampling interview approach.