Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan merupakan usaha secara sadar untuk mernperbaiki kehidupan manusia, karena itu pembangunan berarti membentuk masa depan dengan maksud terwujudnya perubahan menuju kepada tata kehidupan aoar dapat berjalan lancar, sesuai rencana pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Pembangunan tidak lain adalah merupakan kegiatan yar:rg terpadu dari segala kernampuan, yang ingin memanfaatkan investasi berasal dari dana, balk Anggaran Belanja c;egara (APB'), Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), maupun dari investasi pihak swasta untuk pem biayaan dari sumber lain yang saling mengisi untuk menciptakan masyarakat sejahtera adil dan merata baik spirituil maupun materil sesuai dengan cita﷓cita Pancasila.Pertumbuhan penduduk Indonesia deuasa sekarang ini, telah mencapai sebanyak 179.321.641 orang. sebesar 44,88 persen atau sebanyak 89.448.235 orang laki﷓laki, dan 55,12 persen atau sebanyak 89.873.406 orang wanita, dimana telah mengalami kenaikan pertambahan per tahun selama kurun waktu tahun 1980-1990 sebesar 1,97 persen, merupakan suatu pemikiran dalam penempatan dan perolehan lapangan pekerjaan.Tenaga kerja Indonesia yang sudah bekerja pada perusahaan sebanyak 73.908.204 orang yang ditempatkan di lapangan usaha dan pekerjaan utarna seperti: pertaniansebanyak 41.097-381 orang, industri sabanyak 6.496.655 orang, perdagangan sebanyak 10.777.381 orang, jasa sebanyak 3 .811 .268 orang.Pemerintah telah menetapkan suatu target untuk Repelita V sejumlah 11.512.000 tenaga kerja dengan klasifikasi yaitu pertanian sebanyak 4.059.000 orang, pertambangan sebanyak 7.000 orang, industri/gas/air sebanyak 21..000 orang, bangunan:616.000 orang, perdagangan 2.677~000 orang, angkutan dan komunikasi 495.000 orang, bank dan keuangan 19.000 orang, jasa 1.314-000 orang. "

"Target of this research is to study: situation and growth of area finance, source of acceptance PAD, constraints faced in order to optimal optimal of acceptance PAD, and efforts which require to be done inorder to optimal of acceptance PAD. after researching in Malang, the result include: (1) realization APBD during five the last year of goals, but its growth is downhill, (2) ability PAD to sustain the area expenditure relative still lower, (3) realization PAD during five the last year of goals, but its growth is downhill, (4) PAD most sustained by tax and area retribution."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam pengelolaannya, APBD antara satu daerah dengan yang lainnya berbeda-beda bergantung dengan kebijakan daerah tersebut. Atas dasar perbedaan pengelolaan APBD tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan terjadi dengan penyerapan APBD dari daerah dalam hal ini adalah kabupaten Ogan Ilir dan kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan tipe deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) pengelolaan keuangan daerah diawali dari siklus penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, dan pertanggungjawaban; dan (2) Penyerapan anggaran tidak mencerminkan tercapainya tujuan pembangunan apabila hanya mengenai terlaksananya suatu kegiatan dan tidak menggambarkan hasil atas suatu pelaksanaan kegiatan. Penyerapan anggaran memiliki peran dalam meningkatnya pembangunan manusia tetapi dengan catatan bahwa penggunaan dari anggaran tersebut harus dapat menggambarkan hasil atas suatu pelaksanaan kegiatan.

---

Local Government Budget is an annual financial plan that appointed by local regulation. During its management, there is differences between local government budget and the others local government budget depends on how the policy at the local government. Based on the fact that there are differences on how local government budget is managed, this research was conducted to determine the increase of public welfare in education happen with local government budget absorption, in this case Ogan Ilir Regency and Lampung Timur Regency. This research is in the form of normative-judicial, with descriptive-analytical type. Result of this research is (1) the management of local finance is initiated by a cycle consist of drafting, enactment, implementation, revision, and accountability; and (2) budget absorption does not reflect the achievement of development goals if it just about activity that is completed and not showing result of the activity itself. Budget absorption has a role in increasing human development but with the provision of budget utilization should showing results for an implementation of activities."

"Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dan pemerintah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri.Sehubungan dengan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dibiayai oleh daerah sendiri, dimana disebabkan keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, sehingga membuat daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 salah satu pendapatan daerah yang relatif dapat menutupi keperluan pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (Block Grant) yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang jumlahnya relatif besar.Pemerintah daerah sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut dituntut dapat melaksanakan manajemen keuangan daerah yang tepat seseuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan.Sebagai salah satu wujud perhatian terhadap kondisi di atas, maka penulisan tesis ini peneliti tertarik dengan judul : "Pola Alokasi Anggaran Pembangunan Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan". Selanjutnya untuk menfokuskan permasalah penelitian tersebut telah dirumuskan suatu pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pola alokasi anggaran pembangunan yang terjadi setelah diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh Daerah Kabupaten Lampung selatan dalam penyusunanan anggaran pembangunannya."

"The phenomenon of a budget deficit in local governments at the provincial, regency, and city levels shows that there is budget stress. Budget stress is a regional fiscal condition reflected in the lower revenue budget, while regional expenditure is getting higher. The consequence of budget stress is low budget implementation, and it reduces the quality of services to the public. This study aims to map the regions experiencing budget stress at the local government levels. Furthermore, this study examines and analyzes the consequences of budgetary stress on budget implementation. The research sample used local governments at the provincial, regency, city levels throughout Indonesia during 2016-2020. This study uses Ordinary Least Square (OLS) to test the research hypothesis. This study groups the five regions with the highest budget stress during 2016-2020. The results of this study can contribute to the theory, methodology, and implementation related to the budget. The theory's contribution is that the political budget cycle can maintain government performance through various efforts to reduce budget stress. This study also found that budget stress can reduce budget implementation. Therefore, the government needs to pay attention to indicators of budget stress."