Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tantangan besar yang kini dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik adalah bagaimana mengatur situasi yang masih penuh ketidakpastian di kawasan pasca Perang Dingin. Dalam menghadapi situasi dan lingkungan semacam itu, berbagai cara ditempuh oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menjamin keamanan mereka, misalnya memanfaatkan kemajuan ekonomi untuk memodernisir kapabilitas pertahanan mereka atau mengembangkan kebiasaan dialog. Cara yang disebut terakhir ini kelihatannya menjadi Cara yang paling banyak ditempuh oleh negara-negara di kawasan, meskipun dialog itu sendiri tidak menjamin penyelesaian akhir suatu masalah. Sasaran utama dari proses dialog ini adalah mencari pola terbaik untuk menata kembali lingkungan politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik pasca Perang Dingin, sehingga stabilitas yang berkelanjutan dapat dipertahankan. Tesis ini mencoba memahami lebih lanjut prospek pengaturan keamanan multilateral di kawasan Asia Pasifik dengan studi kasus ASEAN Regional Forum (ARF) Seberapa jauh prinsip Asean Way dapat dikatakan akan efektif dan bisa diterapkan pada forum yang lebih luas seperti dalam kerja sama keamanan Asia Pasifik. Apakah multilateralisme dan prinsip keamanan kooperatif yang melandasi proses ARF dapat memberikan jaminan jangka panjang bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan pertanyaan di atas, tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas apakah pendekatan cooperative security dalam ARF efektif untuk menyelesaikan konflik di Asia Pasifik dan mengetahui prospek ARF sebagai instrumen penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik pada masa yang akan datang. Multilateralisme dan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep keamanan kooperatif yang melandasi proses ARF tidak dapat memberikan jaminan keamanan jangka panjang. Hal ini terbukti dari pendekatan bilateral lebih diutamakan daripada pendekatan multilateral oleh banyak negara di kawasan Asia Pasifik, terutama untuk mencad perimbangan kekuatan (balance of power}. Kawasan Asia Pasifik secara alamiah merupakan suatu kompleks keamanan (security complex) yang memiliki beberapa kondisi yang dapat menghambat terwujudnya suatu wadah pengaturan keamanan multilateral. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prospek ARF sebagai wadah pengaturan keamanan multilateral pada masa yang akan datang masih harus melalui proses evolusi yang lama dan gradual dan bahkan fluktuadf dalam perkembangannya. Setidaknya diperiukan prasyarat-prasyarat institusi formal agar ARF dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Asia Pasifik secara lebih efektif. Namun ARF sebagai suatu institusi yang masih embrionik, melalui tahapan confidence building dan preventive diplomacy, jelas menunjukkan suatu upaya meletakkan landasan kebersamaan (common understanding) menuju pembentukan suatu model rejim keamanan regional di kawasan Asia Pasifik.

Abstrak :
Tulisan ini membahas kebijakan unilateral Amerika Serikat (AS) di bawah George W. Bush dan kemungkinan implikasinya terhadap kerja sama politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Secara khusus tulisan ini menyoroti posisi dan peran ASEAN Regional Forum (ARF) dalam kerangka unilateralisme AS. Tesis artikel ini adalah bahwa kredibilitas dan efektivitas peran ARF akan sangat tergantung pada kemauan dan kebijakan-kebijakan politik para anggotanya. Kebijakan unilateral Bush dapat membuat ARF tidak beranjak dari tahapan CBM dan preventive diplomacy. Tetapi kebijakan AS tersebut juga dapat menjadi semacam stimulus agar ARF bergerak lebih cepat dalam menangani masalah-masalah keamanan regional, termasuk terorisme internasional.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada eksistensi ASEAN Regional Forum (ARF) di tengah tren bilateralisme kawasan Asia Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara ekstra-regional khususnya Tiongkok dan Amerika Serikat di ASEAN Regional Forum (ARF). Aktor-aktor tersebut saling menjaga satu sama lain untuk terlibat secara konstruktif di kawasan berbasis norma-norma kooperatif yang dapat membantu mereka untuk mencapai kepentingan nasional dan mencegah munculnya hegemoni intramural di wilayah Asia Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka Teori Balance of Influence yang diwujudkan kedalam strategi Hedging untuk menganalisis fenomena yang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun berada di tengah-tengah tren bilateralisme, aktor-aktor yang terlibat didalam ARF tetap mempertahankan forum ini karena model dialog dan penyelesaian ARF telah berhasil menjaga perimbangan kekuatan-kekuatan ekstra-regional di kawasan.

---

ABSTRACT
This research focuses on the existence of ASEAN Regional Forum (ARF) within the Bilateralism Trend in Southeast Asia. The purpose of this study was to analyze the strategy of Southeast Asian governments and extra-regional powers used (especially China and US) to keep each other constructively and cooperatively engaged in the region and to promote rule and norm-based arrangements and principles that help them to achieve their national interest and deny intramural hegemony in the Asia Pacific region. This study used qualitative approach. In addition, this study uses the framework of Balance of Influence Theory that embodied into Hedging Strategy to analyze the phenomenon that occurs. This study found that despite the bilateralism trends, the actors that involved in the ASEAN Regional Forum (ARF) decided to retain this forum because its dialogue and settlement models have managed to maintain the balance of extra-regional state power in Southeast Asia., This research focuses on the existence of ASEAN Regional Forum (ARF) within the Bilateralism Trend in Southeast Asia. The purpose of this study was to analyze the strategy of Southeast Asian governments and extra-regional powers used (especially China and US) to keep each other constructively and cooperatively engaged in the region and to promote rule and norm-based arrangements and principles that help them to achieve their national interest and deny intramural hegemony in the Asia Pacific region. This study used qualitative approach. In addition, this study uses the framework of Balance of Influence Theory that embodied into Hedging Strategy to analyze the phenomenon that occurs. This study found that despite the bilateralism trends, the actors that involved in the ASEAN Regional Forum (ARF) decided to retain this forum because its dialogue and settlement models have managed to maintain the balance of extra-regional state power in Southeast Asia.]

Abstrak :
Tesis ini akan memfokuskan pada e-diplomasi sebagai bagian dari diplomasi publik sebagai suatu cara bagi negara dalam menjalankan diplomasinya dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan luar negerinya kepada masyarakat domestik negara itu sendiri. E-diplomasi sendiri merupakan salah satu kesempatan yang diberikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi global yaitu internet. Dalam diplomasi internet telah berhasil mendemokratisasikan diplomasi dalam bentuknya yang unik. Diplomasi dengan menggunakan internet sendiri merupakan salah satu cara dalam melakukan diplomasi yang pada gilirannya akan memberikan akses yang sangat luas kepada aktor-aktor lain selain negara yang sangat banyak untuk menyuarakan aspirasi mereka agar dikenal. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa dan bagaimana Australia melaksanakan e-diplomasinya yang proaktif melalui internet. Negara-negara juga berusaha memanfatkan akses-akses tersebut dalam melakukan diplomasi sebagai cara untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya melalui kemudahan-kenudahan yang ada pada internet, tidak terkecuali Australia dalam Asean Regional Forum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Image Theory M. Tehranian bahwa setengah dari politik kekuatan adalah berkisar pada masalah kesan yang ditimbulkan negara. Setiap aktor berusaha untuk menciptakan kesan yang menguntungkan bagi semua pihak termasuk lawan, kawan, atau pihak-pihak yang netral. Keaktifan diplomasi Australia sangat terasa ketika berbicara mengenai ARF tersebut. Dalam dunia Cyber, Australia berusaha menunjukan komitmennya kepada ARF melalui informasi-informasi yang tidak didapatkan dari home page negara Asean. Sebagaimana tujuan aktor-aktor non negara dalam melakukan diplomasinya melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang diiakukan Australia melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang dilakukan Australia melalui internet ini sebenarnya lebih ditujukan kepada pemirsa di dalam negeri Australia selain juga ditujukan kepada pemrisa di luar Australia. Keaktifan Australia dalam ARF melalui intemet hanyalah salah satu tindakan yang dapat menunjukan pentingnya kawasan Asia bagi negara itu. Letak geografis Australia yang sedemikian menjadikannya Asia sebagai tetangga abadi terdekat yang sangat strategis dan mau tidak mau harus menjadi pilar utama kebijakan luar negerinya. Peran e-diplomasi Australia sangatah penting untuk menunjukan citra/kesan yang baik dan simpatik mengenai Asia. Citra yang baik akan menguntungkan Australia dalam mencapai kebijakan luar negerinya. Untuk publik domestik Australia sendiri, sosialisasi ARF penting untuk menunjukan bahwa pemerintah Australua benar-benar serius dalam menjaga keamanan dalam negerinya melalui ARF ini dari segala ancaman multidimensional sebagai realitas yang harus dihadapi oleh negara seperti Australia sebagai kecenderungan pasca perang dingin. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah mengingat publik domestik Australia yang kritis dan selalu mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintahnya dalam mengatasi permasalahan keamanan yang semakin kompleks melalui kerjasama strategis dengan salah satu forum yang dapat menjembatani dengan kawasan yang sangat berpengaruh bagi keamanan dalam negeri Australia yaitu kawasan Asia. E-diplomasi Australia adalah pedang bermata dua yang bermuara pada satu tujuan yaitu pembentukan kesan yang positif yang akan menunjang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Australia. Untuk pemirsa global, e-diplomasi Australia akan membentuk citra yang positif dan simpatik di mata Asia yang diharapkan berguna dalam perannya untuk mempengaruhi sasaran dan substansi ARF.

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut.

Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.

Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata.

Abstrak :
Kehadiran CSCAP dan ARF telah menjadi titik awal munculnya berbagai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin. Pada tataran empiris, kehadiran inisiatif ini turut diikuti dengan perkembangan pembahasannya dalam literatur. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin dengan menganalisis 47 literatur terakreditasi internasional yang membahas topik ini. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur tersebut dibagi ke dalam enam kategori, yaitu: (1) inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin, (2) motif kehadiran aktor non-Asia Tenggara dalam inisiatif (3) persepsi aktor non-Asia Tenggara terhadap kepemimpinan ASEAN dalam mayoritas inisiatif keamanan di AsiaPasifik, (4) motif keterlibatan negara-negara Asia Tenggara dalam inisiatif, (5) persepsi negara-negara Asia Tenggara terhadap inisiatif, dan (6) pandangan akademisi terhadap inisiatif tersebut. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan menunjukkan sejumlah tren, seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta persebaran perspektif atas topik ini. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin merupakan tema paling dominan dalam pengkajian topik ini, sementara Realisme merupakan perspektif yang paling dominan digunakan dalam literatur. Tinjauan pustaka ini turut merekomendasikan sejumlah agenda untuk penulisan lanjutan. ......The presence of CSCAP and ARF has become the starting point for the formation of postCold War multilateral security cooperation initiatives in Asia-Pacific. At the empirical level, the presence of the initiatives were followed by its development in literatures. Therefore, this paper aims to review this topic by analyzing 47 internationally accredited literatures. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into six theme-based categories which consist of: (1) initiatives and characteristics of security cooperation in Asia-Pacific, (2) motives behind the presence of non-Southeast Asian actors, (3) perceptions of non-Southeast Asian actors towards ASEAN leadership in the majority of initiatives, (4) motives behind the involvement of Southeast Asian countries, and (5) their perceptions towards the initiatives, (6) academic views on the initiatives. This literature review seeks to unveil the consensus, debates, and gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of this topic such as the distribution of its themes, authors' origin, and the paradigmatic trend. This literature review identifies that initiatives and characteristics of Post-Cold War Multilateral Security Cooperation in Asia-Pacific is the most dominant theme in the literatures, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. It then recommends some proposed further researches