Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Naskah kuno pada saat ini sudah banyak ditransliterasi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu provinsi yang melakukannya yaitu NTB di Museum NTB. Naskah yang sudah ditransliterasi dan diterjemahkan salah satunya yaitu naskah lontar Rare Sigar. Hal tersebut dilakukan karena dianggap informasi yang ada pada naskah tersebut masih relevan sampai sekarang. Jurnal ini akan menganalisis akulturasi budaya pada naskah Rare Sigar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan membaca naskah Rare Sigar secara berulang-ulang kemudian mencatat bagian-bagian yang mendukung analisis utama penulis. Teori yang penulis gunakan yaitu teori Koentjaraningrat (1993) yang mengemukakan bahwa akulturasi merupakan suatu bentuk proses sosial di mana kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain, unsur-unsur budaya ini lambat laun dapat diterima dan diolah tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan yang lama. Hasil dari penelitan penulis ditemukan bahwa naskah Rare Sigar termasuk ke dalam jenis naskah yang ditulis setelah pengarang mengenal Islam, akan tetapi kepercayaan-kepercayaan sebelum Islam juga tidak hilang dari diri pengarang. Terdapat akulturasi budaya yang terjadi seperti pada bidang bahasa dan kepercayaan kepada benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Harapannya, semoga penelitian ini berguna dan dapat disempurnakan lagi. ......Nowadays, many ancient manuscripts had been transliterated and translated into Indonesian. One of the provinces that did this was West Nusa Tenggara Museum. One of the manuscripts that had been transliterated and translated is the Rare Sigar manuscript. That is because it is considered that the information contained in the manuscript is still relevant today. The journal will analyze the Rare Sigar manuscript. The research data was obtained by reading the Rare Sigar script repeatedly and then noting the parts that were deemed to support the author’s main analysis. The theory that the author uses is the theory of Koentjaranngrat (1993) which states that acculturation is a form of social process in which human groups with certain cultures are faced with other cultural elements, these elements of culture is slowly to be accepted and processed without eliminating the old cultural elements. The results of the author’s research found that the Rare Sigar manuscript belongs to the type of manuscript written after knowing Islam but the belief before Islam did not disapper from the author. There is cultural acculturation that occurs, such as the source of language and belief in objects that have supernatural activities. Hopefully, this research will be useful and can be further refined.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana sekolah dapat menjadi ruang akulturasi budaya sebagai hasil studi terhadap adaptasi antarbudaya yang dilakukan oleh guru yang berasal dari etnik Batak di lingkungan etnik Cina di SMPK 4 BPK Penabur Jakarta. Guru yang berasal dari etnik Batak di sekolah ini menjadi pendatang dan etnik Cina sebagai tuan rumah. Kajian mengenai adaptasi antarbudaya ini merujuk pada model sistem Young Yun Kim yang di elaborasi oleh Ruben, yaitu keterkaitan antara komunikasi personal dan komunikasi sosial yang meliputi komunikasi interpersonal dan komunikasi massa yang tidak terlepas dari lingkungan komunikasi untuk memotret kompetensi komunikasi guru yang berasal dari etnik Batak di lingkungan etnik Cina.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model analisis mengalir (flow model of analisis). Hasil penelitian menunjukan bahwa jika selama ini etnik Batak dikenal dengan karakternya yang keras dan tidak mudah terpengaruh, namun dapat beradaptasi dan mengalami akulturasi budaya yang di dukung oleh adanya potensi akulturasi etnik Batak terhadap etnik Cina, diantaranya adalah kemiripan nilai-nilai budaya dan persamaan agama, serta yang terpenting adalah dukungan dari lingkungan sekolah yang sangat kondusif serta mendukung terjadinya adaptasi antarbudaya, karena bagaimanapun akulturasi tidak akan terjadi tanpa adanya penerimaan dari lingkungan tuan rumah. Hasil penelitian juga menunjukan kompetensi komunikasi masing-masing informan di lingkungan etnik Cina. Yang lebih menarik adalah bahwa mereka telah menyerap nilai dari etnik Batak namun tetap berusaha mempertahankan identitas budaya mereka. Akhirnya penelitian ini memperlihatkan bagaimana sekolah dapat menjadi ruang akulturasi budaya untuk membentuk pribadi antarbudaya. ......This thesis discusses about how the school be able to become cultural acculturation places as the result of the study upon the intercultural adaptation conducted by the teachers coming from Bataknese in the environment of Chinese in SMPK 4 BPK Penabur Jakarta. The Bataknese teachers in this school become the comers and the Chinese as the host. The study about this intercultural adaptation relates to Young Yun Kim’s systm model elaborated by Ruben, that is interrelation betwecn personal communication and social communication that covers interpersonal communication and mass communication that are not free from communication environment to draw communication competency of the Bataknese teachers in the environment of Chinese. The approach used in this research in qualitative approach with flow model of analysis. The result of the research show that for such long time Bataknese known by its hard character and is not easy to the influenced, but they may adapt and experience with cultural acculturation supported by the existence of the Balanese’s acculturation poteney upon the Chinese, among (hem are the similarities of cultural values and religions, and the most importanl is the support from the school environtment of the host. The result of the research also shows the communication competency of each informant in the environment of Chinese. More interesting is that they have absorbed Batknese values but they remain defend their cultural identities. Finally, this research shows how the school are able to become cultural acculturation place to build intercultural personal.

Abstrak :
Jakarta merupakan Ibu kota negara Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai macam budaya. Budaya tersebut berasal dari akulturasi budaya lokal dengan budaya asing. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Jakarta adalah kekayaan kuliner yang tidak terlepas dari budaya asing yaitu budaya Arab. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana akulturasi antara budaya kuliner Arab dengan budaya kuliner Betawi dengan tujuan untuk menjelaskan pengaruh budaya Arab pada kuliner Betawi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara. Teori yang digunakan pada penulisan ini adalah teori akulturasi pada makanan. Penelitian terdahulu dengan mengangkat tema pengaruh budaya Arab pada kuliner Indonesia sudah banyak dilakukan, namun penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Hasil penelitian memperlihatkan pengaruh budaya Arab pada makanan Betawi, dalam hal penamaan, penambahan bumbu khas Arab, dan penyajian. Nasi kebuli, nasi samin, sayur bebanci, gorengan kambing, gahwa, dan sahi adalah makanan dan minuman yang mendapat sentuhan budaya Arab. ......Jakarta is the capital city of Indonesia, where there are various cultures. This culture comes from the acculturation of local culture with foreign cultures. One of the cultures possessed by Jakarta is culinary wealth which cannot be separated from foreign cultures, namely Arabic culture. The formulation of the problem of this research is how to acculturate Arabic culinary culture with Betawi culinary culture with the aim of explaining the influence of Arabic culture on Betawi culinary. This research uses qualitative methods with literature study and interviews. The theory used in this research is the theory of acculturation on food. Previous research with the theme of the influence of Arabic culture on Indonesian culinary has been done, but the authors did not find research with the same title as the title of this study. The results showed the influence of Arabic culture on Betawi food, in terms of naming, addition of Arabic spices, and presentation. Kebuli rice, samin rice, sayur bebanci, gorengan kambing, gahwa, and sahi are foods and drinks that have a touch of Arabic culture.

Abstrak :
Penelitian ini menemukan bahwa kegiatan pariwisata di Pura Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kederi, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali telah menimbulkan respons dari warga masyarakat atau krama desa adat Beraban dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya. Keindahan Pura Tanah Lot dan alam sekitar lingkungannya dijadikan produk wisata oleh warga masyarakat desa Beraban untuk memperoleh penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (kuren). Hasil penelitian ini sekaligus mengungkapkan suatu pola perubahan kebudayaan melalui akulturasi. Prilaku orientasi pasar dari warga masyarakat desa Beraban pada bidang jasa kepariwisataan di obyek wisata Pura Tanah Lot menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan inipun dipengaruhi oleh semakin bertambahnya kunjungan para wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara ke Pura Tanah Lot. Pendapatan yang diperoleh oleh warga masyarakat desa Beraban diutamakan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Sedang pendapatan yang diperoleh oleh Pesa Adat Beraban sebagai pengelola obyek wisata melalui pemasukan dana dari kunjungan para wisatawan diutamakan untuk pelaksanaan upacara ritual atau piodalan di Pura Tanah Lot dan pura-pura lainnya yang ada di desa Beraban. Juga, pendapatan itu dapat digunakan untuk pembangunan Pura Tanah Lot maupun pura-pura yang ada di desa Beraban. Hal ini dapat mengurangi pemungutan iuran-iuran untuk kepentingan upacara ritual maupun pembangunan pura atau kebutuhan desa.

Abstrak :
ABSTRAK Kemajemukan hukum atau pluralisme hukum merupakan salab satu tema penting dalam nuansa kajian antropologi hukum (Rouland, 1992:2-4). Pluralisme hukum seperti dijelaskan oleh Hooker (1975:2-4) berkembang antara lain melalui pemerintahan kolonial dan berdirinya negara-negara baru. Di Indonesia misalnya, proses terjadinya pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum oleh penjajah terutama pada masa kolonial Belanda ketika penduduk Indonesia (jajahan) digolongkan menjadi tiga golongan dimana masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan golongan Bumiputera (lihat: Arief, 1986:10-14; Ter Haar, 1980:21-25). Semenjak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, sistem hukum nasional diwarnai oleh koeksistensi hukum formal dari negara dan hukum adat dari kelompok-kelompok etnis di Indonesia. Dalam hal ini, corak pluralisme hukum di Indoensia diwarnai oleh hukum formal yang sebagian merupakan peninggalan hukum kolonial dan produk hukum baru pemerintah Indonesia di satu pihak dan di lain pihak adalah hukum adat dari masing-masing kelompok etnis yang diakui keberadaannya oleh negara. Eksistensi dan penerapan hukum yang berbeda-beda dalam kenyataan hidup bermasyarakat menimbulkan pandangan yang berbeda mengenai hukum mana yang menjadi pilihan utama untuk diterapkan. Salah satu aliran pendapat menyatakan bahwa bagaimanapun juga, dalam situasi pluralisme hukum, pada akhirnya yang menentukan adalah hukum dari negara. Pendapat yang dikenal dengan sebutan legal centralism ini ditentang oleh Griffiths (1986:4) yang menyatakan bahwa pada kenyataannya hukum negara itu tidak sepenuhnya berlaku. Dalam masyarakat dapat dikenai lebih dari satu tatanan hukum. Di Indonesia kritik dari Griffiths ini didukung oleh kenyataan bahwa terdapat kasus-kasus dimana hukum nasional belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Alfian (1981:148), misalnya, menunjukkan peranan yang kurang berarti dari hukum nasional dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat Aceh. Tingkah laku mereka banyak dipengaruhi oleh norma-norma atau nilai-nilai agama dan adat daripada peraturan-peraturan hukum yang seyogyanya harus berlaku. Pada sisi lainnya, terutama dalam kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa, terdapat juga situasi dimana lembaga hukum formal untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tidak mudah dijangkau oleh masyarakat pedesaan yang jauh terpencil. Contoh dari situasi seperti ini dijumpai pada orang Tabbeyan, sebuah desa di Kabupaten Jayapura (Irian Jaya), dimana terjadi konflik baik antar warga masyarakat itu sendiri maupun antara warga desa itu dengan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) yang konsesi hutan di daerah tersebut, namun tidak mudah memperoleh akses untuk menggunakan lembaga peradilan formal untuk menyelesaikannya (Tjitradjaja, 1993). Keberadaan yang sesungguhnya dari sistem-sistem hukum dalam situasi pluralisme hukum dapat dilihat dalam pola pilihan yang dibuat terhadap sistem-sistem hukum tersebut dan hagaimana sistem-sistem hukum yang berbeda itu secara efektif dapat dipakai untuk menyelesaikan setiap masalah hukum yang timbul dalam masyarakat yang bersangkutan, terutama dalam penyelesaian sengketa yang timbul (Hooker, 1975). Secara teoritis semua sistem hukum mendapat peluang yang sama untuk dipilih sebagai sistem yang diandalkan dalam menghadapi setiap peristiwa hukum. Namun demikian pada kenyataannya pilihan-pilihan hukum mana yang dipakai bergantung pada strategi pembangunan hukum negara yang bersangkutan dan situasi-situasi nyata yang mengarahkan pilihan atas suatu sistem hukum. Dalam kaitan inilah proses penyelesaian sengketa pada suatu situasi pluralisme hukum dapat dipakai sehagai suatu pendekatan dalam menganalisa keberadaan dan keefektifan dari sistem hukum yang ada dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga masyarakat.

Abstrak :
Integrasi sosial masyarakat terasing ke dalam sistem nasional Indonesia melalui program PKSMT merupakan usaha pemerintah untuk menghilangkan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang terasing baik secara geografis maupun sosial budayanya, sehingga kesenjangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan diantara suku-suku bangsa yang berada dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan asas Bhineka Tunggal Ika, dapat dihilangkan. Munculnya masalah masyarakat terasing karena adanya perbedaan perkembangan kebudayaan dan peradaban dari keanekaragaman sukubangsa yang ada. Sehingga dengan pengintegrasian kelompok-kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori terasing ke dalam sistem nasional, dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan kelompok-kelompok masyarakat tersebut agar dapat hidup lebih baik dari sebelumnya dan secara dengan sukubangsa lainnya di Indonesia. Pengintegrasian masyarakat suku terasing ke dalam sistem nasional, dilaksanakan dengan memperkenalkan kebudayaan atau nilai-nilai nasional ke dalam kehidupan masyarakat suku terasing melalui proses difusi dan proses sosialisasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam kebijaksanaan pemerintah mengenai PKSMT. Sehingga kebudayaan nasional atau nilai-nilai nasional dapat terintegrasi ke dalam sistem kehidupan masyarakat suku terasing yang akhirnya struktur sosial dan pola--pola kehidupan masyarakat suku terasing dapat bercorak nasional. Berdasarkan konsep integrasi itu sendiri yang merupakan kohesi sosial yang berasal dari konsensus, dimana integrasi dapat terjadi apabila ada nilai-nilai umum yang berfungsi sebagai alat kontrol atau pengendali terhadap suatu aktivitas dan kegiatan. Alat kontrol sosial sangat penting dalam suatu proses integrasi karena terjadinya integrasi disebabkan adanya perpecahan-perpecahan atau perbedaan-perbedaan dari dua atau lebih kelompok, dimana masing-masing kelompok mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan tuntutan dari pemenuhan kebutuhan masing-masing kelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan mempersekutukan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok merupakan suatu proses yang mengarah pada suatu Integrasi. Dan dalam rangka integrasi sosial masyarakat terasing, maka nilai-nilai nasionallah yang merupakan nilai-nilai umum yang bertindak sebagai alat kontrol terhadap setiap aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan baik kegiatan individu maupun kelompok. Studi ini dilaksanakan pada salah satu kelompok masyarakat terasing yaitu masyarakat suku Bajo yang hidup mengembara di kawasan laut, yang ada dalam wilayah Kecamatan Lasolo Daerah Tingkat II Kendari. Kelompok masyarakat tersebut telah dimukimkan pada tahun 1985 di lokasi pemukiman yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, namun kelompok masyarakat yang dimukimkan dan dibina sesuai dengan program PKSMT hanya tinggal selama 3 bulan yang pada akhirnya 73 KK dari 100 KK yang dimukimkan, meninggalkan lokasi pemukiman dan selanjutnya mereka kembali hidup dilaut secara mengembara di pulau-pulau kecil dan terpencil. Muncul pertanyaan sederhana, mengapa orang-orang Bajo tersebut meninggalkan lokasi pemukiman? Dan mengapa masih ada Orang-oranng Bajo yang tidak meninggalkan lokasi pemukiman sampai sekarang ? Dengan melibatkan Orang-orang Bajo secara keseluruhan dalam studi ini, baik Orang-orang Bajo yang ada di lokasi pemukiman maupun yang berada di luar lokasi pemukiman, maka pertanyaan sederhana tersebut di atas dapat terjawab. Sejalan dengan itu pula maka tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari; kebudayaan masyarakat suku Bajo secara keseluruhan. kebudayaan nasional yang berupa ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang diperkenalkan ke dalam sistem kehidupan masyarakat Bajo melalui program PKSMT dalam rangka integrasi masyarakat tersebut ke dalam sistem nasional Indonesia, hubungan timbal balik antara kedua unsur tersebut dengan kata lain bagaimana respons masyarakat Bajo terhadap masuknya nilai-nilai nasional dalam sistem kehidupan mereka. Proses tersebut dianalisa melalui teori-teori yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam kajian lni, seperti teori akulturasi, teori integrasi kebudayaan melalui teori pendekatan "struktural fungsional". Akhirnya, semua data dan informasi yang ditampilkan dalam tesis ini merupakan hasil penelitian di lapangan yang berdasarkan kerangka acuan tersebut di atas dan dengan penggunaan metodologi kualitatif sebagai pendekatan ilmiah dan beberapa metode/teknik pengumpulan data yang dipakai, seperti; metode pengamatan dan pengamatan terlibat serta wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, sehingga semua data yang diperoleh baik secara tertulis, lisan, maupun berdasarkan penggunaan simbol-simbol perilaku dapat dideskripsikan seperti yang dipaparkan dalam keseluruhan tulisan ini, sesuai dengan sifat penelitian ini yang yaitu bersifat deskriptif.

Abstrak :
Indonesia memiliki norma multikulturalisme yang khas yang dikenal dengan norma multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa hal yang membedakan norma multikulturalisme liberal dan Bhinneka Tunggal Ika adalah elemen pembentuknya, pemahaman tentang nilai demokrasi, relasi agama dan kehidupan individu, pendekatan dalam penyelesaian konflik, dan prinsip dalam penggunaan bahasa. Kurikulum International Baccalaureate (IB) memiliki kerangka kurikulum yang sejalan dengan nilai norma multikulturalisme liberal. Dengan konsep lokalisasi norma usulan Acharya (2004), tesis ini menganalisis tahapan-tahapan lokalisasi norma multikulturalisme liberal yang terjadi dalam proses pembelajaran dengan kurikulum IBPYP. Tesis ini juga mengadopsi model disposisi budaya berpikir usulan Casinader (2014) dan mengolahnya menjadi model disposisi norma multikulturalisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdeskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan tiga argumen utama. Pertama, lokalisasi norma multikulturalisme liberal terjadi dengan intervensi kurikulum IBPYP. Penulis menemukan adanya elemen penting dalam lokalisasi norma ini, yaitu inisiatif kelompok lokal, kemampuan adaptasi, dan idea of effects. Kedua, proses lokalisasi ini menyebabkan terjadinya pergerakan kedua norma multikulturalisme dan membentuk model baru yang penulis sebut sebagai norma multikulturalisme semi-liberal. Ketiga, proses lokalisasi yang terjadi tetap tidak mengubah karakter nilai dasar norma lokal Indonesia, namun, norma lokal secara tidak sengaja mengalami norm-broadening atau perluasan norma. Hal ini penulis simpulkan karena norma Bhinneka Tunggal Ika menjadi lebih terbuka dengan nilai-nilai norma multikulturalisme barat yang berseberangan dengan nilai lokal. Proses akulturasi kedua norma multikulturalisme terjadi karena adanya upaya lokalisasi norma dengan intervensi kurikulum IB dan perluasan norma multikulturalisme lokal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk negara dalam mengkaji implementasi norma multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika yang menjunjung hak asasi manusia. ......Indonesia has a unique multiculturalism norm which is known as Bhinneka Tunggal Ika multiculturalism norm. Some key characteristics that differentiate liberal multiculturalism norm and Bhinneka Tunggal Ika multiculturalism norm are the component of the groups, the understanding of democracy value, relation between religion and individual’s life, problem solving approach, and principles in the language use. International Baccalaureate Curriculum has a curriculum framework which in line with liberal multiculturalism norm values. Acharya’s (2004) norm localization concept is used in this thesis to analyze the localization of liberal multiculturalism process, in the learning processes which use the IBPYP curriculum. This thesis also adopts cultural dispositions of thinking model proposed by Casinader (2014) and transfer it into multiculturalism norm disposition model. This research is qualitative-descriptive research. Findings of this thesis show three main arguments. First, liberal multiculturalism norm localization happened with the intervention of IBPYP curriculum. The writer found that there are three important elements in this norm localization, which are, local initiative, adaptation, and idea of effects. Second, localization process affects the moving of both multiculturalism norms and shapes a new model which the write calls as semi-liberal multiculturalism norm. Third, localization process did not change the basic characteristics of Indonesian local norms. However, local norm experienced normbroadening unintentionally. This became the writer’s conclusion since Bhinneka Tunggal Ika multiculturalism norm became more open with the western multiculturalism norm values which are in contrast with local values. The acculturation of both multiculturalism norms happened because of norm localization with the IB curriculum intervention dan the local multiculturalism norm-broadening. These findings are expected to be taken as the references for the country in examining the implementation of Bhinneka Tunggal Ika multiculturalism norm which supposes to value human rights.