Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang ingin bertransaksi secara halal menurut ajaran agama Islam. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan sistem bunga, dalam konsep gadai syariah diterapkan akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana penerapan akad ijarah dalam gadai syariah dan bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam gadai syariah di Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat. Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan menganalisis dengan cara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Pada gadai syariah, akad ijarah diterapkan sebagai sewa tempat. Pemberi gadai menyewa tempat penyimpanan marhun dengan dikenakan biaya sewa tempat tersebut selama akad rahn berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah dalam ajaran agama Islam yang juga termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Wanprestasi dalam gadai syariah dapat terjadi karena dua hal yaitu karena rahin tidak melunasi kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan tidak memperpanjang akad dan juga karena kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin (pegadaian). Dalam hal penyelesaian kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan Pedoman Operasional Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Namun demikian dalam prakteknya penyelesaian wanprestasi dengan proses lelang belum dapat dijalankan sepenuhnya karena alasan efisiensi, sedangkan jika terjadi kerusakan barang gadai selama masih dalam penguasaan Murtahin, maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

Sharia-based pawning was established with the purpose to respond the in Indonesian society, of which members are largely Muslims who want to conduct lawful dealings in accordance with the Islamic teachings. Unlike the conventional pawning which applies an interest system, sharia-based pawning applies the ijara contract, which is a contract on the transfer of rights to the goods services through a payment of rent, without being followed by the transfer of ownership of the goods themselves. The main problems examined in this thesis how the ijara contract in the sharia-based pawning is applied, as well as how settlement of defaults in the sharia-based pawning is carried out at the Kramat Branch Office of the state-owned sharia pawnshop.

This research is a normative juridical study through library research by reviewing secondary data derived from primary, secondary and tertiary legal materials and supported by interviewing informants on the particular problems. Qualitative analysis was carried out to formulate the answer to the problem. In sharia-based pawning, the ijara contract applied referring to a rent. The owner of the goods (rahin) rents the storage of collateral (marhun), for which a certain fee is charged during the rahn contract progresses. This is in accordance with Islamic principles and is also specified in National Sharia Council Edict No. 26/DSN-MUI/III/2002 about Rahn of Gold.

Defaults in sharia-based pawning occur for two factors: a rahin fail to accomplish her obligations on due time by not renewing the contract and some damage to collateral occurs while the particular collateral is still in control of the murtahin. In settling the cases of defaults, the Kramat Branch Office of the stateowned sharia pawnshop follows the dispute settlement procedures in accordance the Operational Guidelines of Sharia-based Pawning, which has been effective as of January 1, 2007. In practice, however, the defaults settlement by auction could not have been fully run for efficiency reasons. Meanwhile should be any damage to the collateral during the murtahin's hold, an amount of compensation will be provided in accordance with the relevant regulations."

"ABSTRAKDengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yagdiangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksiperbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khususterhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakanbanyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan danwawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atastransaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapatmemberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapanperaturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikandua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yangyang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, DewanSyariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisiperbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknyamelakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan denganperbankan syariah.

---

AbstractWith the background of the above problems, the main issues raised in thisthesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions withtijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions,how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the taxtreatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared usingmany methods.The method used is book study, field studies and Interviews.Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamicbanking transactions in other countries, the government should be ableto provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamicbanking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. Thefirst factor, the government should involveactors that had to do with Islamicbanking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian UlemaCouncil, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government thatrepresented the DGT should be to harmonize the regulations set forth inconnection with Islamic banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan konsumen dengan pola channeling menggunakan akad wakalah wal murabahah pada Bank ABC berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 serta menganalisis kesesuaian akuntansi transaksinya dengan PSAK 102. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah yang merupakan multiakad dari akad wakalah dan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan dengan hal-hal yang diatur dengan ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sebagai pola ideal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ada di dalam Bank ABC. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan akuntansi transaksi Bank ABC telah sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan bagian akuntansi selalu update dengan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. This study aims to analyze the compliance of applying the consumer finance with patterns channeling using wakalah wal murabahah contract at Bank ABC based on the prevailing regulation in Indonesia, which is DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and No. 10/DSN-MUI/IV/2000 and analyze the appropriateness of accounting transactions with PSAK 102. Results of this study shows that the implementation of wakalah wal murabahah contract which is hybrid contract from wakalah and murabahah contract is mostly in accordance with the matters governed by these conditions, although it could not be stated as the ideal pattern. This is due to the lack of supervision of the Sharia Supervisory Board in Bank ABC. This study also shows that accounting transactions in Bank ABC complies with PSAK 102 because the accounting department always update the accounting provisions that are applicable in Indonesia."

"Skripsi ini dibuat untuk menganalisis akad yang terjadi di dalam transaksi dompetelektronik atau electronic wallet (e-wallet). Objek yang dipilih dalam penelitian iniadalah e-wallet pada penyedia jasa transportasi online yaitu Gopay sebagai e-walletdari Gojek yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Analisis dilakukandengan metode kualitatif deskriptif untuk melihat apa saja akad yang bisa terjadi didalam transaksi e-wallet dan pengaruhnya terhadap pengguna maupun pekerja.Penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada pihak yang terkait denganpraktik e-wallet dan ahli pada bidang tersebut. Hasil analisis ini menyimpulkanbahwa akad yang terdapat pada e-wallet dapat berupa pinjaman, titipan, dan sewadibayar di muka.

---

This thesis was made to analyze the contract of transactions that occurs in electronic

wallet (e-wallet). The object chosen in this study is the e-wallet on the online

transportation service provider, namely Gopay as the e-wallet from Gojek, which is

most used by Indonesian people. The analysis was conducted using a descriptive

qualitative method to see what contracts can occur in e-wallet transactions and their

effects on users and workers. This research was also supported by interviews with

parties related to e-wallet practices and experts in the field. The results of this

analysis conclude that the contract contained in the e-wallet can be in the form of loans, deposits, and rent paid in advance."

"Skripsi ini dibuat untuk menganalisis akad yang terjadi di dalam transaksi dompet elektronik atau electronic wallet (e-wallet). Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah e-wallet pada penyedia jasa transportasi online yaitu Gopay sebagai e-wallet dari Gojek yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Analisis dilakukandengan metode kualitatif deskriptif untuk melihat apa saja akad yang bisa terjadi di dalam transaksi e-wallet dan pengaruhnya terhadap pengguna maupun pekerja. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada pihak yang terkait dengan praktik e-wallet dan ahli pada bidang tersebut. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa akad yang terdapat pada e-wallet dapat berupa pinjaman, titipan, dan sewa dibayar di muka.This thesis is made to analyze contracts that occur in electronic wallet transactions or electronic wallets (e-wallet). The object chosen in this study is an e-wallet on an online transportation service provider, namely Gopay as an e-wallet from Gojek which is the most widely used by Indonesian people. Analysis donewith a descriptive qualitative method to see what contracts can occur in e-wallet transactions and their effects on users and workers. This research is also supported by interviews with parties related to e-wallet practice and experts in the field. The results of this analysis conclude that the contracts contained in the e-wallet can be in the form of loans, deposits, and prepaid rent."

"ABSTRACTSistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK mengatur tentang konversi akad dari perjanjian kredit konvensional menjadi akad pembiayaan syariah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait konversi akad, konsep konversi akad dalam rangka perubahan metode pelunasan kredit skema konvensional menjadi skema syariah melalui Unit Usaha Syariah UUS pada PT Bank X,Tbk dan mekanisme konversi akad pada PT Bank X, Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang hasilnya berbentuk deskriptif analisis. Kesimpulan yang diperoleh adalah konversi akad pada PT Bank X, Tbk melalui UUS diperbolehkan menurut hukum Islam namun belum terdapat ketentuannya secara rinci dan jelas pada Fatwa DSN MUI atau SEOJK. Konversi akad dilakukan dengan membuat akad syariah dalam bentuk addendum, kredit konvensional tidak dianggap lunas sehingga Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT dapat berlaku bagi akad syariah. Mekanisme konversi akad pada PT Bank X,Tbk pada prinsipnya berdasarkan Fatwa DSN MUI namun terdapat penyesuaian yang belum diatur secara rinci dan jelas. Dengan demikian, Otoritas Jasa Kuangan sebaiknya membuat ketentuan terkait konversi akad melalui UUS ini. PT Bank X,Tbk diharapkan membuat prosedur teknisnya. Dewan Pengawas Syariah diharapkan mengawasi pelaksanaannya, dan pelaku bisnis syariah diharapkan untuk selalu terbuka terhadap perkembangan produk syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

ABSTRACTIndonesia performs dual banking system, it implements two contiguous types of banking system conventional syariah . Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK regulates conversion of contract from conventional scheme to syariah scheme. The issues of this research are about conversion of contract on Islamic law and positive law, the concept of conversion of contract in order to restructure credit repayment method from conventional scheme to syariah scheme by Syariah Business Unit of PT Bank X,Tbk., and its mechanism. This research applies juridical normative approach, its result is a descriptive analytical. The Conclusion of this research is conversion of contract by Syariah Business Unit of PT Bank X, Tbk is allowed pursuant to Islamic Law, but its definite and detailed provisions haven rsquo t availaible yet on Fatwa DSN MUI nor SEOJK. The conversion of contract could be done by composing syariah contract in the form of addendum. Thus, the conventional credit is not considered as settled debt. Therefore, the deed of mortgage right handover APHT could be applied for syariah contract. Its mechanism principally comply Fatwa DSN MUI but its definite and detailed provisions haven rsquo t availaible yet. Thus, Otoritas Jasa Kuangan should make the regulation about this conversion of contract by Syariah Business Unit. PT Bank X,Tbk should make its technical procedure. Dewan Pengawas Syariah DPS should supervise its implementation and the practitioners of syariah business should be open minded toward the development of syariah business product as long as it complies syariah principles"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode pembiayaan syariah dengan akad Bai' Salam dapat digunakan sebagai alternatif untuk pembiayaan sektor pertanian di Kabupaten Bogor dan untuk mengukur profitabilitas yang dihasilkan dari usaha pertanian di Kabupaten Bogor, serta menganalisis pengaruh Sikap (Attitudes), Norma Subjektif (Subjective Norm) dan Harga dari pembiayaan dengan akad Bai' Salam (Price of Bai' Salam) terhadap Penerimaan (Acceptance) untuk menggunakan akad Bai' Salam. Penelitian menggunakan desain riset deskriptif dengan metode survei. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode nonprobability sampling dengan teknik convenience sampling dengan 100 (seratus) responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebanyak 70% petani membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan input pertanian, Sebanyak 43% petani menyatakan bahwa tengkulak adalah pembeli yang paling sering membeli hasil panen, sebanyak 60% petani mendapatkan modal dari sumber informal, dan sebanyak 59% menyatakan cara jual beli Salam bagus serta hampir 50% petani bersedia memberikan harga jual dengan persentase margin untuk pembeli yaitu lebih dari 10%. Rata-rata pendapatan bersih petani (net farm income) adalah Rp 3.055.500,- dengan Net Return on Investment (Net ROI) yang diperoleh yaitu 39%. Dari hasil analisis regresi logistik diperoleh hasil bahwa Sikap, Norma Subjektif dan Harga dari Bai' Salam relatif terhadap sistem ijon berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan untuk menggunakan akad Bai' Salam, sedangkan Harga dari Bai' Salam relatif terhadap pinjam modal tidak berpengaruh terhadap Penerimaan untuk menggunakan akad Bai' Salam.

---

The purpose of this study is to explore sharia financing method with Bai' Salam that can be used as financing alternative for agricultural sector in Bogor Regency, to assess the profitability of agricultural production enterprises in Bogor Regency and to examine variables 'Attitude', 'Norm Subjective' and 'Price of Bai' Salam' as factors that determine Bai' Salam acceptance.

This research use descriptive research design with survey method. Non probability sampling with convenience sampling were used to collect 100 (one hundred) samples. Descriptive Analysis and Logistic Regression technique applied to achieve the objective of this research.

Empirical findings conclude that 70% of the farmer need financing for purchase agricultural input, 43% of the farmer declare that middlemen are the larger buyers of crops in the rural economy, 60% of the farmer participate in the informal credit market, 59% of the farmer declare that Bai' Salam contract is good, and almost 50% of the farmer willing to sell crops with selling price with margin percentage for buyers is more than 10% using Bai' Salam contract. Result of the farmer's profitability show that average of net farm income is IDR 3,055,500 with Net Return on Investment is 39%. Result from Regression Logistic analysis found that 'Attitude', 'Norm Subjective' and 'Price of Bai' Salam relative towards ijon system' were important determinant to influence farmer's perception of accepting Bai' Salam financing, whereas 'Price of Bai' Salam relative towards debt' factors does not influence farmer's perception of accepting Bai' Salam financing."