Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Dyah Prawesti, author

Keabsahan suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT apabila ternyata identitas diri penghadap palsu = The validity of the deed of the sale of the land that drafted by a land deed official where it turned out that the identities of the parties was false

Peranan PPAT sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta authentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna dalam hal ini dikarenakan akta authentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andi Dini Tenri Liu, author

Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibacakan dan Penandatanganan Para Pihak Tidak Dihadiri oleh Saksi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg) = Analysis of Purchase Land Deed which is not Read Out and Signature of The Parties not Attended by Witness (Study The Decision of Karanganyar District Court Number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan bukti autentik mengenai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak terkait dengan peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli, sebagai dasar pendaftaran pemindahan hak. Dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg ditemui adanya pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur dimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52224

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahmi Hamidah, author

Tanggungjawab pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta jual beli tanah yang cacat hukum (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 39/PDT.G/2012/PN.Im) = Responsibilities of the temporary land deed officer in making a purchase land deed which has legal defact jucicial review to Indramayu District court's verdict Number 39/PDT.G/2012/PN. Im) / Rahmi Hamidah

ABSTRAK
Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah, maka untuk membantu tujuan pemerintah tersebut, diberikanlah kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT untuk membuat akta tanah yang akan menjadi dasar pendaftaran tanah. Camat sebagai pejabat pemerintah dapat diangkat menjadi...

2017

T47385

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Melati Nur Fajri, author

Pembuatan Surat Pernyataan yang Menjamin Kebenaran Keterangan yang Diberikan Penghadap dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pejaba Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/PID.B/2018/PN.Dpk) = The Making of Statement Letter to Ensure Righteousness from Parties in Deed of Land Sale and Purchase as Implementation of Land Deed Official Prudential Principle (Case Study of Court Judgement Number 226/PID.B/2018/PN.Dpk).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jabatannya seringkali membuat Akta Jual Beli Tanah (AJB) berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK. PPAT dalam putusan tersebut diketahui membuat surat pernyataan yang berisi jaminan keterangan dan ditandatangani oleh para pihak,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54895

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syarifah Dalilah Albar, author

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Karena Pemalsuan Identitas Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang PDP (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT DKI) = Legal Protection For Land Owners Due To Protection Of Personal Data Based PP 24 Of 1997 And Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection Of Personal Data (Analysis Of Decision Of The High Court Number 317/PDT/2020/PT DKI

Adanya pemalsuan identitas dalam jual beli tanah, menjadikan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Permasalahan pemalsuan identitas saat dilakukannya pembuatan akta jual beli tanah dihadapan PPAT, membuat pihak sebenarnya yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/Pdt/2020/PT...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Colin Effendi, author

Penyalahgunaan keadaan perjanjian jual beli dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3406K/Pdt/2019 = Abuse of circumstances in the making of the sale and purchase deed Supreme Court Decision Number 3406K/Pdt/2019

Seiring perkembangan hukum, putusan pengadilan seringkali dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian yang terindikasi penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini mengangkat perkara berdasarkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3406K/PDT/2019. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah implikasi hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 022/2011 yang dibuat berdasarkan berdasarkan penyalahgunaan keadaaan dan peran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rosye Novita Gumayanti, author

Analisis yuridis dampak hukum atas akta jual beli yang terdapat kesalahan didalamnya sebuah studi kasus atas akta jual-beli di Kotamadya Bogor = Juridical analysis on legal impact of land rights transition that based on a flawed land rights transition deeds agreement a study case on land rights transition deeds agrement

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai dampak hukum dari peralihan hak yang didasarkan pada sebuah akta jual beli yang terdapat kesalahan didalamnya di Kota Bogor. Akta jual beli yang kehilangan ketotentikannya karena terdapat kesalahan didalamnya tetap dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat selama tidak ada pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42363

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian