Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng, dimana terdapat perbuatan Notaris mengalihakan hak atas tanah milik penjual menggunakan Akta Kuasa Jual yang didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan peralihan hak atas tanah menggunakan Akta Kuasa Jual, akibat hukum terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap perbuatannya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif.Hasil penelitian diperoleh bahwa peralihan hak atas tanah menggunakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah tidak sah dan akta-akta tersebut hanya berkekuatan akta di bawah tangan sehingga dapat dimintakan pembatalan. Berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 08/B/MPPN/XI/2018, Notaris Muhammad Irsan, SH dijatuhkan sanksi administratif yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 120/Pdt.G/2018/PN.Tng seharusnya dapat diperiksa menggunakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar hukum gugatannya.

---

This thesis analyze about National Supervisory Board of Notary's Ruling No. 08/B/MPPN/XI/2018 and District Court of Tangerang's Ruling No. 120/Pdt.g/2018/PN.Tng, where there is an act of a Notary conducting transfer of land rights using an unpaid Conditional Sale and Purchase Agreement. The problems discussed are about the validity of transfer of land rights using the Deed of Authorization to Sell, legal consequences of deeds made by the Notary and the Notary`s responsibility for his actions. This research used juridical normative. Type of this research is qualitative.The result of the research obtained that the transfer of land rights under Conditional Sale and Purchase Agreement is invalid and the deeds are unauthentic so that cancellation can be requested. Based on National Supervisory Board of Notary's Ruling No. 08/B/MPPN/XI/2018, Muhammad Irsan, SH sentenced with administrative sanction, and is in accordance with the laws and regulations and District Court of Tangerang`s Ruling No. 120/Pdt.g/2018/PN.Tng supposedly can be examined using unlawful act as its legal basis."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai jual beli yang terjadi sebagai akibat dari penjaminan hak atas tanah berdasarkan akta pengakuan utang dan kuasa menjual. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara utang piutang dengan perikatan tanggung menanggung dan tindak pidana penggelapan, mengetahui implikasi penjaminan hak atas tanah yang dilakukan atas dasar akta pengakuan utang dan akta kuasa jual, serta mengetahui keabsahan dan implikasi hukum atas pembuatan akta jual beli berdasarkan akta kuasa jual yang telah dicabut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah utang bisa timbul dari adanya kewajiban hukum pelaku untuk mengembalikan uang hasil penggelapan, dan sebagaimana utang pada umumnya, dapat ditanggung secara tanggung renteng serta dapat dijaminkan. Penjaminan hak atas tanah dengan menggunakan akta pengakuan utang dan kuasa menjual hanya menyebabkan timbulnya jaminan umum sehingga sulit untuk dieksekusi. Akta jual beli yang dibuat berdasarkan akta kuasa jual yang telah dicabut adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan, dan atas pembatalan tersebut, pembeli beritikad baik yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada siapa ia membeli tanah tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the land?s sale and purchase that occurred as a result of land rights guarantee by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale. The purpose of this writing is to understand the connection between a debt with joint liability and the crime of embezzlement, to understand the implication of land rights guarantee by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale, and also to determine the validity and the implication of the Deed of Land?s Sale and Purchase which made by the Power of Sale that has been previously revoked. The method used is a normative juridical research. The result of this research is a debt could arise from the offender?s legal obligation to return the money that has been embezzled, and as debt in general, it can also be beared by joint liability and be guaranteed. The guarantee of the land rights by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale can only inflict general guarantee which difficult to execute. The Deed of Land?s Sale and Purchase which made by a previously revoked Power of Sale is null and void so that it can be cancelled, and upon such cancellation, the purchaser with the good faith who feels aggrieved can claim for a compensation from whom he bought the land."

"Penelitian ini membahas kasus Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris adalah dalam pembuatan kedua akta tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemilik objek tanah, dan dari pembuatan kedua akta tersebut terbit Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT lain. Sehingga, dari perbuatan Notaris ini menimbulkan kerugian terhadap pemilik objek tanah. Permasalahan yang diambil adalah mengenai dampak hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli dan Akta Kuasa Jual yang dibuat tanpa sepengetahuan pemilik objek tanah, serta tanggung jawab Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Kuasa Jual yang dibuat secara melawan hukum sehingga mengakibatkan dampak hukum terhadap Akta Jual Beli. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris, metode analisis data kualitatif, dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Jual, dan Akta Jual Beli kekuatan hukum pembuktiannya menjadi akta batal demi hukum, karena dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli telah melanggar ketentuan pembuatan akta notaris sebagai akta autentik. Selain itu, Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi perdata atau sanksi administratif. Saran yang dapat diberikan adalah dalam pembuatan akta notaris sebagai akta autentik, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih hati-hati, cermat, dan saksama.

---

This study discusses the case of a Notary who has committed an unlawful act in the making of the Sale and Purchase Binding Agreement and the Selling Authorization Deed. The unlawful act committed by the Notary is that in the making of the two deeds, the deed was made without the knowledge of the owner of the land object, and from the making of the two deeds, a Sale and Purchase Deed was issued by another PPAT. Thus, the actions of this Notary cause losses to the owner of the land object. The problems taken are regarding the legal impact on the Sale and Purchase Deed made based on the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and the Selling Authorization Deed made without the knowledge of the owner of the land object, as well as the responsibility of the Notary who made the Sale and Purchase Binding Agreement Deed of Selling Power of Attorney which was made against the law. thus resulting in a legal impact on the Sale and Purchase Deed. To answer these two problems, research methods are used in the form of normative juridical research, the typology of research used is explanatory, qualitative data analysis methods, and analytical descriptive research results. The results obtained from the research are the Sale and Purchase Binding Agreement Deed, Sales Authorization Deed, and Sale and Purchase Deed the legal force of the proof is to be null and void, because in making the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and Selling Authorization Deed as the basis for making the Sale and Purchase Deed violated the provisions making a notarial deed as an authentic deed. In addition, the Notary who makes the Sale and Purchase Binding Agreement Deed and the Sale Authorization Deed can be held liable in the form of civil sanctions or administrative sanctions. Suggestions that can be given are in making a notary deed as an authentic deed, a notary in carrying out his position must be more careful, careful, and thorough. "