Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ervitiana Hamdiah, author
Pelanggaran kode etik dan jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa : studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 6 Agustus 2010 Nomor : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010 = The violation of code of ethics and notary in the making of the deed of statement of extraordinary shareholders resolutions and the extraordinary general meeting of shareholders official record's : case study in the Verdict of Center Notary Supervisory as Assembly (MMPN) on August 6th 2010 number : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39211
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
TH. Trisnaning Utomo, author
Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbuka pada Transaksi yang Berbenturan Kepentingan
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36283
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Suryawan Budi P., author
Penerapan Sistem Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dengan Sistem Elektronik Sebagai Perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36356
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Suryawan Budi P., author
Penerapan Sistem Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dengan Sistem Elektronik Sebagai Perwujudan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36356
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jauza Tsania Herdin, author
Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap Akta Perseroan Terbatas PT BMS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2018) = Legal Consequences of Cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights on the PT BMS Limited Liability Company Deed (Study of Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 juncto Supreme Court Decision Number 207 K/TUN/2018)
Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library