Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christine Natalia
Abstrak :
ABSTRAK
Pernikahan adalah satu institusi sosial yang paling penting dan mendasar dalam masyarakat dan merupakan salah satu bentuk intimale relationship yang paling vital. Orang menikah karena berbagai macam alasan dan tujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan psikologis. Dalam beberapa pernikahan ada kalanya terjadi suatu fenomena yang disebut perselingkuhan sehingga apa yang diharapkan pasangan dari pernikahan tidak lagi terpenuhi. Ada beberapa perselingkuhan yang berlangsung selama bertahun-tahun lamanya, bahkan sepanjang pernikahan seseorang. Dalam kondisi seperti ini pasangan yang dikhianati tentunya merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari alasan dari para istri yang tetap bertahan dalam status pernikahannya walau suami mereka terlibat perselingkuhan jangka panjang. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh atas permasalahan tersebut, maka dicari juga gejala stress yang dialami para istri tersebut, masalah yang dihadapi, serta bagaimana mereka mengatasi hal-hal tersebut sehingga mampu bertahan selama ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tehnik penelitian studi kasus. Data yang diolah dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara dan observasi selama wawancara dilakukan. Pengambilan data dilakukan pada tiga orang wanita yang suaminya terlibat perselingkuhan jangka panjang. Ketiga subyek adalah ibu rumah tangga dan jangka waktu perselingkuhan suami berkisar antara delapan sampai sepuluh tahun. Ketiga subyek tetap berada dalam ikatan pernikahan dengan suaminya tersebut hingga wawancara dilakukan. Hasil dari penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa ketiga subyek tetap bertahan dalam pernikahannya karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian sendiri dan bahkan masih ada subyek yang menggantungkan hidup dari kiriman uang suaminya. Ketiga subyek juga percaya bahwa apa yang mereka alami ini adalah takdir yang digariskan Tuhan sehingga mereka harus menerimanya. Secara khusus, Ada satu subyek yang masih mengharapkan pernikahannya dapat pulih kembali suatu hari nanti dan ada satu subyek yang suaminya memang menolak untuk menceraikan dirinya. Masalah khusus yang mereka hadapi meliputi masalah ekonomi, pengasuhan anak, dan perbandingan diri dengan selingkuhan suaminya. Gejala stres yang dialami bervariasi mulai dari gejala fisik yaitu sakit, gejala kognitif, gejala emosi, dan gejala perilaku. Untuk coping terhadap masalah yang dialami, secara umum para subyek mengaku sudah mampu menerima kenyataan, tidak menyalahkan diri sendiri atas perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, dan mencoba bersikap masa bodoh terhadap perselingkuhan tersebut. Secara khusus terdapat variasi dari ketiga subyek dalam mengatasi permasalahan mereka. Hal-hal tersebut antara lain adalah dengan mendekatkan diri pada Tuhan, mendapat dukungan dari kerabat dan teman, berharap untuk menikah lagi suatu hari nanti, mempertahankan belief negatif tentang pria, mencari kesibukan, dan hanya mengingat kejelekan suami saja. Ada juga subyek yang mengurangi rasa tertekannya dengan melampiaskannya secara verbal terhadap suami lewat makian dan kata-kata penghinaan. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menambah nara sumber yang diwawancara meliputi anak-anak, kerebat, dan sahabat subyek. Peneliti juga menyarankan untuk dilakukan penelitian mengenai pengaruh belief akan takdir terhadap sikap seseorang dalam pernikahannya. Pemikiran ini muncul karena ketiga subyek dalam penelitian ini memiliki 6e//e/bahwa apa yang mereka alami sekarang adalah takdir. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya tidak terpaku pada teori yang sebagian besar berasal dari luar negeri dalam menganalisis data karena kenyataan yang terjadi di Indonesia dapat berbeda dengan teori yang diperoleh.
2005
S3513
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Quraish Shihab
Jakarta: Lentera Hati, 2005
297.211 5 QUR l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Michael Widi Susanto
Abstrak :
Kehidupan manusia terbagi dalam tahapan-tahapan perkembangan sejak lahir sampai meninggal dunia, dan diantaranya adalah masa remaja. Pada setiap tahap perkembangan, ada tugas-tugas yang harus dipenuhi yang biasa disebut tugas perkembangan. Begitu pula pada masa remaja yang salah satu tugas perkembangannya adalah mencapai hubungan sosial yang lebih matang dengan teman sebaya baik yang sejenis maupun lawan jenis. Hubungan dengan lawan jenis biasanya dipenuhi atau muncul dalam perilaku berpacaran. Tugas perkembangan mempunyai peran yang penting, karena jika tidak dilalui dengan baik, seseorang akan cenderung mengalami kesulitan pada tahapan berikutnya. Berpacaran itu sendiri merupakan budaya atau fenomena yang cukup menonjol pada remaja. Berpacaran bagi remaja dapat berfungsi untuk belajar bergaul, mendapatkan identitas diri, dan lain-lain. Selain itu perkembangan seksual yang cepat mengakibatkan munculnya ketertarikan pada lawan jenisnya. Ada beberapa alasan yang mendorong remaja berpacaran seperti untuk bersenang-senang, mencari status, belajar bersosialisasi, memilih pasangan hidup, mendapatkan persaha- batan, memperoleh keintiman atau kedekatan. Selain alasan-alasan diatas, ternyata masih ada kemungkinan alasan yang lain seperti konformitas, atau berpacaran karena konform dengan teman-teman. Pada pola alasan berpacaran ada beberapa faktor yang mungkin berkaitan, yaitu jenis kelamin, usia, pengalaman pacaran, kelompok peer dan status sosial ekonomi. Kelompok peer juga menjadi ciri yang cukup menonjol. Kelompok peer mempunyai arti cukup penting bagi remaja, misalnya sebagi pendukung pengembangan identitas diri, minat, kemampuan. dan lain-1ain. Dalam kelompok peer inilah kemudian muncul konformitas. Tekanan untuk berbuat sesuai atau konform dengan kelompak terasa sangan kuat pada masa remaja. Disamping itu konformitas dapat terlihat dalam banyak dimensi kehidupan remaja seperti cara berbicara, berpakaian, minat, nilai-nilai, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja alasan berpacaran pada remaja, serta kemungkina konformitas termasuk alasan berpacaran dan juga faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan pola alasan berpacaran. Remaja yang menjadi subyek penelitian adalah remaja sekolah menengah atas yang berusia 15-17 tahun. Selain itu subyek penelitian adalah remaja yang sudah berpacaran atau pernah berpacaran, serta berasal dari golongan sosial ekonomi menengah ke atas. Penarikan sampel penelitian menggunakan metode incidental sampling yaitu sampel yang paling mudah ditemui. Instrumen untuk penelitian ini menggunakan kuesioner alasan berpacaran yang terdiri dari 32 item. Dari hasil penelitian didapatkan ada beberapa alasan berpacaran yang dikemukakan oleh remaja yang menjadi subyek penelitian yaitu, karena saling tertarik satu sama lain, untuk saling membantu dan membutuhkan, untuk belajar saling mengenal serta mencari pasangan yang cocok, untuk saling memotivasi, untuk rekreasi dan memperoleh kesenangan, koform terhadap teman-teman kelompok, serta untuk ajang prestasi dan sumber status. Diantara alasan-alasan tersebut, ternyata konformitas termasuk alasan berpacaran pada remaja. walaupun bukan merupakan alasan utama atau alasan yang paling penting bagi remaja. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, pengalaman pacaran, kelompok peer, status sosial ekonomi mempunyai peran atau berkaitan dengan pola alasan berpacaran pada remaja. Sedangkan khusus untuk alasan konformitas faktor-faktor tersebut tidak berkaitan atau tidak mempunyai peranan yang berarti.
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1997
S2678
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irma Wahyu Cahya Ningsih
Abstrak :
Pasangan Usia Subur (PUS) mempertimbangkan banyak hal ketika memilih metode kontrasepsi yang sesuai bagi dirinya yang meliputi karakteristik individu, faktor metode kontrasepsi, dan faktor eksternal. Penelitian ini menggambarkan alasan PUS dalam memilih metode kontrasepsi dan jarak kehamilan yang diinginkan di Puskesmas Cimanggis dan Puskesmas Tugu. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan sampel PUS akseptor KB sebanyak 150 responden yang dipilih dengan teknik consecutive sampling. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas PUS memilih metode kontrasepsi suntik dan alamiah dengan alasan utama karena faktor metode kontrasepsi yaitu mudah dipakai dan efek samping kecil serta jarak kehamilan yang paling banyak diinginkan adalah 5 tahun namun mayoritas PUS mengatakan bahwa metode kontrasepsi yang dipakai belum efektif dalam mengatur jarak kehamilan. Peneliti merekomendasikan kepada pemerintah dan petugas kesehatan agar lebih gencar dalam mempromosikan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengatur jarak kehamilan agar sesuai dengan yang diinginkan. ......Reproductive couple concerns many factors when choosing suitable contraception methods such as individual characteristics, contraceptive property, and external factor. This study describes reproductive couple’s motive in choosing contraception and desirable pregnancy interval in Cimanggis and Tugu local government clinic. This research design is descriptive to 150 contraceptive acceptors which were included by consecutive sampling. The results showed mostly reproductive couples chose injection and natural family planning because of contraceptive property, those were easily used and low side-effect, while reproductive couple majority desired to have 5 years pregnancy interval. This study gives recommendation to government and health care professional to promote usage long-acting contraceptive to obtain desirable pregnancy intervals.
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2013
S46490
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Rafael Hansen
Abstrak :
Berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan dapat terjadi sewaktu-waktu karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK merupakan bentuk pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan berdampak pada pengakhiran hak beserta kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Akan tetapi, pelaksanaan dari PHK sering kali menimbulkan perselisihan, khususnya bagi pekerja yang tidak mendapatkan kompensasi PHK secara penuh. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan kompensasi PHK akibat dugaan pekerja melakukan penggelapan uang hasil penjualan produk oleh perusahaan, serta praktik PHK dengan alasan efisiensi, berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil analisis dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pemotongan kompensasi PHK memerlukan bukti yang cukup atas dugaan pelanggaran oleh pekerja, yang dalam kasus ini tidak terbukti. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum, diperlukan kontribusi perusahaan dalam menyusun peraturan perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melindungi hak-hak kompensasi pekerja dalam praktik perselisihan PHK. ......The end of the working relationship between workers and companies can offcur at any time due to termination of employment (PHK). PHK is a form of termination of working relation caused by a certain matter and has an impact on the termination of rights and obligations between workers and companies. However, the implementation of PHK often causes disputes, especially for workers who do not get full PHK compensation. This thesis aims to analyze the practice of PHK compensation deduction due to allegations of workers embezzling money from product sales by the company, as well as the practice of PHK on the grounds of efficiency, based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court No. 136/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.. The research method used is doctrinal research with a statutory and case approach, then the data collection tool uses document study. The results of the analysis in this thesis show that withholding compensation for PHK requires sufficient evidence of alleged violations by workers, which in this case was not proven. Therefore, the panel of judges decided that the company was obliged to fulfill the workers' termination compensation as a form of legal consequence of the implementation of the termination. Therefore, to avoid legal uncertainty, the contribution of companies in drafting company regulations and the government in formulating comprehensive laws and regulations is required for protect workers compensation rights in the practice of PHK disputes.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ganang Fikriawan Maztreeandi
Abstrak :
Skripsi ini bertopik peran soft power Jepang terhadap alasan studi pembelajar Bahasa Jepang di level internasional. Masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini ialah faktor apa yang melatarbelakangi pelajar asing untuk mengikuti pendidikan Bahasa Jepang, apa saja sumber kekuatan Jepang dalam konteks soft power, sumber soft power apa saja yang berperan dalam memikat pelajar asing Bahasa Jepang, dan apa manfaat dari memikat pelajar asing Bahasa Jepang bagi Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan teknik penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan studi Bahasa Jepang yang terekam dalam Survey on Japanese Language Education Abroad yang mengindikasikan adanya peran soft power Jepang pada dimensi culture, education, dan enterprise dalam membentuk alasan studi tersebut. Dari perspektif Jepang, upaya mempromosikan pendidikan Bahasa Jepang di luar negeri merupakan salah satu strategi dalam diplomasi budaya Jepang yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian antarnegara, mencitpakan citra negara yang positif, menyokong brand image Jepang, dan memunculkan individu dan kelompok yang pro-Jepang. ......The topic of this research is the role of Japan's soft power towards the reason of study of Japanese language among students in international level. The proposed research problems are the study background of foreign students who take part in Japanese language education, the source of Japan's power in the context of soft power, Japan's soft power resources that contributed in shaping the reason of study among foreign students, and the benefit of attracting foreign students to learn Japanese language in Japan's perspective. This thesis uses qualitative research method, and uses literature study technique. The results of this research shows that several reasons of study of Japanese Language recorded in the Survey of Japanese Language Education Abroad indicate that Japan's soft power in cultural, education, and enterprise dimensions have contributed in shaping the aforementioned reasons of study. From Japan's perspective, the effort in promoting Japanese language education abroad is one of the strategies used in Japan's cultural diplomacy that aims to create mutual understanding between nations, to produce positive image of Japan, to support Japan's brand image, and to foster pro Japanese individual and groups.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2017
S67100
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Matheus Nathanael
Abstrak :

Munculnya berbagai perdebatan mengenai Daya Paksa (Overmacht) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan rumusan undang-undang yang begitu singkat. Ketentuan mengenai Daya Paksa (Overmacht) pada Pasal 48 KUHP menyebutkan: barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan maupun unsur-unsur dari Daya Paksa (Overmacht). Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan keadaan Daya Paksa (Overmacht). Kedua, mengenai perbandingan konsep Daya Paksa (Overmacht) di negara-negara civil law system (Indonesia & Belanda) dan negara-negara common law system (Britania Raya & Australia). Ketiga, mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan Daya Paksa (Overmacht) pada putusan pengadilan pidana di Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap Daya Paksa (Overmacht) di Indonesia masih sangat beragam. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili perkara Daya Paksa (Overmacht) seyogyanya mempertimbangkan dan menguji persyaratan/asas-asas penguji atau elemen-elemen Daya Paksa (Overmacht), yaitu: asas proporsionalitas, asas subsidiaritas, dan asas culpa in causa. Selain itu, peran aktif hakim untuk menggunakan sumber hukum lain di samping undang-undang, seperti yurisprudensi dan doktrin juga sangat diperlukan dalam menghasilkan putusan Daya Paksa (Overmacht) yang tepat dan adil.


The emergence of various debates concerning the defense of duress (Overmacht) in Indonesia cannot be separated from the fact that there are not many provisions regarding it. Article 48 of the Indonesian Criminal Code states: anyone who commits an act under duress is not punishable. The law does not provide further elucidation regarding the requirements or elements of duress (Overmacht). By conducting normative research, this study aims to answer three research questions. First, on the matters that the judge must consider in determining the state of duress (Overmacht). Second, on the comparison between concepts of duress (Overmacht) in civil law jurisdictions (Indonesia & Netherlands) and common law jurisdictions (United Kingdom & Australia). Third, on how judges in Indonesia adjudicate the defense of duress (Overmacht) in criminal court decisions. This thesis observes that there are still divergent understanding of duress (Overmacht) in Indonesia. Consequently, judges in deciding cases of duress (Overmacht) need to consider and examine the elements of duress (Overmacht), which are: the principle of proportionality, the principle of subsidiarity, and the principle of culpa in causa. Furthermore, the use of other legal sources, such as landmark cases and doctrines, is essential in order to produce a judgment on duress (Overmacht) which is just and proper.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rumagit, Rian Benedictus
Abstrak :
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU APS”), telah mengatur mengenai alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase. Permohonan pembatalan putusan ini diajukan di Pengadilan Negeri. UU APS tidak memberikan pembedaan terhadap pembatalan baik terhadap putusan arbitrase nasional maupun pembatalan atas putusan arbitrase internasional. Faktanya, pengaturan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase dalam UU APS terdapat ketidakharmonisan aturan yang menimbulkan multitafsir. Pasal 70 UU APS menggunakan frase “sebagai berikut” yang apabila diartikan maka ketentuan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase adalah bersifat limitatif. Disisi lain dalam Penjelasan Umum Bab VII UU APS menggunakan frase “antara lain” yang apabila ditafsirkan maka alasan pembatalan putusan arbitrase adalah bersifat tidak limitatif. Ketidakharmonisan dalam pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam UU APS ini tentunya menimbulkan ketidakpastian. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2012. SEMA tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU APS tidak dapat disimpangi. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 70 UU APS bersifat limitatif. Meskipun telah terdapat SEMA, ternyata ketentuan SEMA masih belum banyak dipergunakan dan dipertimbangkan oleh hakim pengadilan dalam memeriksa dan memutus pembatalan putusan arbitrase. Masih terdapat putusan yang mengabulkan pembatalan putusan arbitrase di luar dari ketentuan Pasal 70 UU APS yang bersifat limitatif. Walaupun berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat, namun SEMA hanya bersifat pedoman, sehingga hakim berpendapat bahwa ketentuan SEMA dapat di simpangi. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakseragaman pada putusan pengadilan yang memutus tentang alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. ......Indonesian Law Number 30 year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (“UU APS”). The law regulates the reasons that can be used to file an application for the annulment of an arbitration decision, which is submitted to the District Court. UU APS does not differentiate between the annulment of national arbitration decisions and the annulment of international arbitration decisions. In fact, there is inconsistency in the regulation of the reasons for the annulment of arbitration decisions in the UU APS, leading to multiple interpretations. Article 70 UU APS uses the phrase "sebagai berikut" (as follows), which, when interpreted, implies that the provisions regarding the grounds for annulment of arbitration decisions are restrictive. On the other hand, in the General Explanation of Chapter VII of the UU APS, the phrase "antara lain" (among other things) is used, implying that the grounds for annulment of arbitration decisions are non-restrictive. The inconsistency in the regulation of the annulment of arbitration decisions in the UU APS undoubtedly creates uncertainty. In response to this, the Supreme Court issued Regulation No. 7 of 2012 (SEMA No. 7 Tahun 2012). This regulation essentially states that the provisions regarding the grounds for annulment of arbitration decisions in Article 70 of the UU APS cannot be deviated from. Thus, the provisions in Article 70 of the UU APS are restrictive. Despite the existence of SEMA, it appears that its provisions are not widely used and considered by court judges in examining and deciding on the annulment of arbitration decisions. There are still decisions that grant annulment of arbitration decisions outside the restrictive provisions of Article 70 of the UU APS. Although SEMA is valid and binding, it is considered a guideline, so judges believe that its provisions can be deviated from. This also causes inconsistency in court decisions regarding the reasons that can be used to file for the annulment of arbitration decisions in Indonesia.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Khwarizmi Maulana
Abstrak :
Dengan berkembangnya hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh, hubungan keduanya semakin kompleks. Aspirasi pengusaha semakin beragam sehingga para pekerja dituntut untuk memenuhi cita-cita tersebut. Pada kasus 870/K/PDT.SUS-PHI/2017, pengusaha menerapkan sistem pencapaian target sebagai alasan pemutusan hubungan kerja (PHK). Apakah mungkin melakukan PHK dengan alasan pekerja tidak mencapai target. Dan hak apa yang diterima? Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target yang ditentukan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji norma hukum positif tertulis melalui penelusuran literatur. Dalam penelitian ini mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 dan peraturan terkait pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja tidak mencapai target dapat dibenarkan, alasan tersebut antara lain pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran, demikian bila diinginkan. pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh tidak mencapai target, hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sasaran/sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dan pengusaha kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Upaya perlu dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Apabila pekerja/buruh tidak mencapai target maka dapat dilakukan upaya terkait manajemen kinerja. ......With the development of the relationship between employers and workers/laborers, the relationship between the two of them becomes increasingly complex. The aspirations of employers are increasingly diverse so that workers are required to fulfill these ideals. In the case of 870/K/PDT.SUS-PHI/2017, employers implemented a target achievement system as a reason for termination of employment (PHK). Is it possible to do layoffs on the grounds that workers do not reach the target. And what rights do you receive. The labor law in Indonesia does not specifically regulate termination of employment on the grounds that the worker/laborer does not reach the target. The purpose of writing this thesis is to analyze termination of employment on the grounds that the worker/laborer did not reach the specified target. In preparing this thesis, the author uses the juridical-normative research method, namely by examining written positive legal norms through literature searches. In this research refers to Law no. 13 of 2003 and regulations related to termination of employment. Based on the results of this study, it can be concluded that termination of employment on the grounds that the worker did not reach the target can be justified. These reasons include termination of employment because the worker/laborer committed an offense, if desired. Termination of employment on the grounds that the worker/laborer does not reach the target, this is done in accordance with the provisions of Article 161 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower. The targets/targets that have been determined based on the agreement between the worker/laborer and the entrepreneur are then set forth in the work agreement, collective working agreement and company regulations. Efforts need to be made to prevent layoffs. If the worker/laborer does not reach the target, efforts can be made related to performance management
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afifah Fadlil Ula
Abstrak :
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, semangat tolong menolong masih sangat kuat dan terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Gotong royong sebagai wujud kegiatan tolong menolong antar masyarakat masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat dan selalu mengandung bentuk resiprositas yang menuntut nilai seimbang. Skripsi ini mengkaji mengenai bentuk-bentuk resiprositas yang saat ini terdapat di kehidupan sehari-hari masyarakat desa Nunuk khususnya pada kegiatan-kegiatan upacara adat dan beberapa kegiatan lain. Masyarakat desa Nunuk memiliki alasan tertentu dalam melakukan berbagai bentuk hubungan timbal balik. Ada beberapa kegiatan yang dilandasi alasan ekonomi, pilihan dari segi kepraktisan, ada juga suatu bentuk tindakan yang dilakukan hanya karena menjaga keberlangsungan suatu proses tertentu dan bahkan beberapa kegiatan termasuk dalam potlatch. Berbagai bentuk resiprositas ini mengalami perkembangan dan beberapa perubahan, tetapi tidak menghilangkan makna yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif saya melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan terlibat dan wawancara, serta ditunjang oleh data sekunder melalui studi pustaka. ...... For Indonesian people, spirit of helping each other is very strong and it showed in every aspect of their life. Gotong royong as one of the practice for helping people still become a part of the tradition and always contain with a type of reciprocity that claim the same value. This thesis examines the types of reciprocity that exist in the community‟s life in Nunuk village, Indramayu, especially in custom ceremony and gotong royong. Nunuk people have special motive to do some activities that contain a type of reciprocity. For example, they did it for economic reason, practical reason, and some people did it to keep the process being existed. Some kinds of reciprocity are belong to potlatch. Today, the types were changed but it did not made any different meaning. The research was carried out on the basis of qualitative approach using participant observation and in-depth interview methods. This thesis is also supported by secondary data through literature study.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55157
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>