Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Aljazair adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang memiliki sejarah panjang dominasi militer dalam politik dan pemerintahan. Dominasi militer dalam pemerintahan yang telah berlangsung sejak lama tersebut sebenarnya telah diupayakan untuk dikurangi, namun baru mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Abdelaziz Bouteflika periode ketiga dengan kebijakan reformasi dan demokrasi di pemerintahan Aljazair. Hanya saja, dibalik upaya tersebut, dominasi militer dalam politik Aljazair masih ada dengan peran aktif Dinas Intelijen Militer atau DRS Department Du Renseigment et De La Securite dalam menentukan arah kebijakan politik sekalipun secara konstitusional partisipasi militer dalam politik dilarang. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sipil-militer di Aljazair pada tahun 2009-2014 mengingat revolusi Arab Spring berlangsung pada periode ini. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitiatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode tersebut dilaksanakan dengan melakukan telaah literatur, dokumen dan teori yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer di Aljazair pada periode tersebut. Adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah hubungan sipil-militer di Aljazair yang mengarah kepada kontrol sipil secara penuh dengan pengurangan peran militer dalam politik dan penyerahan tanggungjawab penuh pertahanan negara terhadap militer. Peran Dinas Intelijen Militer juga perlahan mulai dikurangi semenjak tragedi ladang gas Amenas pada tahun 2013. Meskipun demikian, militer Aljazair masih digunakan oleh pemerintahan Presiden Abdelaziz Bouteflika sebagai alat kekuasaan.

---

ABSTRACT
Algeria is one among Middle East and North Africa states that has long history of military domination on its political and governmental affairs. There are a number of effort to reduce military domination on Algeria rsquo s political and governmental affairs that had been occurred since a long time ago, though it has just reached its peak during President Abdelaziz Bouteflika rsquo s third period with the policy of reformation and democratisation on governmental fields. Nevertheless, the domination of military in the Algerian political affairs are still remains with the active role of Military Intelligence Service or DRS Department Du Renseigment et De La Securite especially on state rsquo s policy direction making process though the military role in politics is prohibited constitutionally. Thus, the purpose of this research are intended to understand the civil military relations in Algeria during President Bouteflika rsquo s third periode from 2009 2014 because The Arab Spring Revolution occurred at that period. Method that used on this research is qualitative research with literature study approach. This research are conducted by reviewing and studying some literatures, documents, and theories related to civil military relations in Algeria at that period. According to this research, it may concluded that civil military relations in Algeria during President Bouteflika rsquo s third period are directing towards lsquo full civilian rsquo control with reducing military role in politics and handing over the security and defense affairs to the military. The role of the Military Intelligence Service DRS are reduced slowly after The Amenas Hostage Crisis in 2013. Despite of these situations, the military are still used by President Abdelaziz Bouteflika rsquo s administration as the tool to securing its power.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis fenomena kehadiran China di negara-negara Magribi khususnya Aljazair dan Libya, yang merupakan top trade partner China di kawasan ini. Melalui wadah kerja sama FOCAC dan BRI, China telah berfokus pada kerja sama yang lebih stratejik dalam pada sektor pembangunan dan pinjaman ke negara-negara tersebut. Disamping itu, China menyatakan adanya keselarasan antara BRI dengan SDGs (Suistainable Development Goals), sehingga dirinya akan bersama-sama terlibat secara aktif dalam mendorong pencapain indikator SDGs dengan negara – negara yang terlibat proyek BRI. Penulis menggunakan konsep neokolonialisme serta teori ketergantungan, world sytem theory, dan indikator SDGs untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara BRI dengan SDGs hanya mengandalkan promosi pembangunan infrakstruktur sebagai kendaraan untuk pencapaian indikator - indikator SDGs. Sepanjang lima tahun Aljazair dan Libya bergabung dengan BRI, ditemukan bahwa agenda BRI di kedua negara tersebut hanya berfokus pada aspek – aspek yang berkaitan dengan kepentingan BRI dan khususnya kepentingan China. ......This research analyzes the phenomenon of China's presence in the Maghreb countries, especially Algeria and Libya, which are China's top trade partners in the Maghreb region. Through the FOCAC and BRI cooperation forums, China has focused on more strategic cooperation in the development sector and lending to these countries. In addition, China stated that there is a link between BRI and the SDGs (Suistainable Development Goals), so that it will be actively involved in encouraging the achievement of SDGs indicators with countries involved in the BRI project. The author uses the concept of neocolonialism and dependency theory, world system theory, and SDGs indicators to obtain answers to research questions.This research uses qualitative research with the type of literature review research. Through this research, it can be concluded that the relationship between BRI and the SDGs only relies on the promotion of infrastructure development as a vehicle for achieving the SDGs indicators. During the five years that Algeria and Libya joined the BRI, it was found that the BRI agenda in both countries only focused on certain aspects related to the interests of BRI and especially for China national interest.

Abstrak :
Aljazair memiliki cukup banyak kebudayaan dan sebagiannya mereka rayakan dengan mengadakan festival. Salah satu festival tahunan yang rutin diadakan di Aljazair adalah festival FiSahara. FiSahara didirikan pada 2003 oleh sahrawi bersama dengan aktivis solidaritas Spanyol dan pembuat film dari Spanyol yang mengunjungi kamp Sahrawi di Aljazair. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang isu Hak Asasi Manusia dalam festival FiSahara. Dalam mewujudkan penelitian ini, penulis menggunakan teori hak asasi manusia dan kebudayaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa festival FiSahara adalah festival film Hak Asasi Manusia di Aljazair. Sahrawi memperjuangkan hak asasi manusia orang-orang Sahara Barat melalui festival FiSahara. Pemutaran film-film karya Sahrawi di festival FiSahara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang krisis hak asasi manusia yang terlupakan. Festival FiSahara melatih dan mendukung para aktivis dan orang Sahrawi untuk menggunakan video secara aman, etis, dan efektif untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dan memperjuangkan perubahan hak asasi manusia. ......Algeria has quite a lot of culture and part of it they celebrate by holding festivals. One of the annual festivals that are regularly held in Algeria is the FiSahara festival. FiSahara was founded in 2003 by sahrawi together with Spanish solidarity activists and filmmakers from Spain who visited the Sahrawi camp in Algeria. This study examines the issue of human rights in the FiSahara festival. In realizing this research, the author uses the theory of human rights and culture. The method used is a qualitative method using a literature study approach. The results showed that the FiSahara festival is a Human Rights film festival in Algeria. Sahrawi fights for the human rights of the Western Sahara people through the FiSahara festival. The screening of Sahrawi's films at the FiSahara festival aims to raise international awareness about the forgotten human rights crisis. The FiSahara Festival trains and supports activists and Sahrawi people to use video safely, ethically and effectively to expose human rights abuses and fight for human rights change.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang peran dari partai Front de Lib ration Nationale FLN di negara Aljazair. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis peran partai FLN selaku ruling party dan memaparkan sejarah dari FLN juga Aljazair. Metode yang digunakan kualitatif dengan studi pustaka. Data primer yang digunakan buku Managing Instability in Algeria:Elites and Political Change Since 1995 ditulis oleh Werenfeles dan artikel The National Liberation Front in Algeria ditulis oleh Hennand, serta beberapa sumber lainnya yang terkategori sebagai data primer maupun sekunder. Penelitian ini berangkat dari besarnya pengaruh serta kekuasaan partai FLN di Aljazair karena selain sebagai sebuah partai, FLN yang terbentuk pada masa kolonialisme Perancis di Aljazair awalnya merupakan sebuah gerakan pembebasan revolusioner. Hasil dari penelitian ini, ditemukan berbagai peranan dan kebijakan FLN bagi perkembangan Aljazair; diantaranya kebijakan FLN dalam bidang perpolitikan, dengan dikeluarkannya dua dokumen penting; Tripoli Programme 1962 dan Algiers Charter pada 1964 sebagai landasan negara kearah sosialisme dan sebagai penegas bahwa FLN merupakan satu-satunya partai di negara tersebut, dalam bidang sosial FLN berperan penting sebagai induk dari beberapa organisasi masyarakat dengan jumlah anggota yang mencapai 4 juta orang, hal ini ditujukan sebagai bentuk pengawasan FLN dalam bidang sosial agar mencegah munculnya kekuatan selain FLN yang menimbulkan kekacauan pemerintahan negara saat itu, adapun peran partai lainnya terdapat dalam bidang ekonomi, kebudayaan, serta pendidikan.

---

This research explain about the role of Front de Lib ration Nationale Party in Algeria on 1954 1990. The objectives of this research is to analyse FLN party's policies as an Algeria's ruling party and explain about history of FLN party along with Algeria. This research use qualitative method with literature study approaches. This research use primary data which consist from books and journals, such Managing Instability in Algeria Elites and Political Change Since 1995 written by Werenfeles and The National Liberation Front in Algeria written by Hennand. This research start from FLN's major influence and authority aside from its actual function as a political party, FLN which founded at French imperialism over Algeria begin its role as a revolutionary movement. The result from this research, role dan policies of FLN party in Algeria could be discovered on politics, FLN through two documents Tripoli Programme 1962 and Algiers Charter 1964 redefined the goals of Algeria after the country gain its independence to adopted socialism as a state developing idea which consist agrarian reform and nationalization of most major sectors of the economy also statement of FLN as a avant garde party and the only legal party on the state. another FLN role had been discovered on social sector, FLN acted as umbrella organization from mass organization which membership in these organization reach 4 million person, which have main task to prevent the emergence of autonomous political forces which can make emergency situasion in the state, another FLN's role can be found on economic, education, and culture sector.

Abstrak :
For decades, Algeria has been depicted as an inaccessible, opaque, rentier state and under the control of secret intelligence agencies and inaccessible cartels and clans. While that analysis is partly true, this book contends that the analytical emphasis on opacity risks missing how much the country has changed since the 1990s: the new transparency of the interest groups that govern the country; the competing notions of economic development within key financial institutions; the impact of non-revolutionary contentious politics; the micro-politics of the changing attitudes of the countrys urban youth; the growth of moderate Islamist party politics; the changing notions of security held by the armed forces; and the dislocation of rebellion towards the South. Across ten chapters, the book demonstrates that Algeria under Abdelaziz Bouteflika remains complex and challenging to understand, but that it is no longer opaque and inaccessible.