Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas secara normatif mengenai Kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang terdapat dalam formulir pendaftaran pelatihan selam antara konsumen dan PT. Global Deve. Dimana yang dimaksudkan dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari klausula eksonerasi yang oleh undang undang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam perjanjian, tetapi dalam praktek klausula tersebut masih selalu digunakan dalam perjanjian yang banyak ditemukan pada perjanjian yang dituangkan dalam formulir pendaftaran sekolah selam. Dengan menggunakan metode pendekatan Statute Aproach, atau pendekatan perundangan, dan menggunakan metode analisa bahan hukum, yaitu teknik yang menggunakan kajian dengan penalaran induktif dimana teknik ini mengkaji dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip atau ilmu yang telah dikuasai untuk membangun sebuah hipotesis, berupaya untuk mengetahui kedudukan, keabsahan dan akibat hukum bagi para pihak, jika terbukti suatu perjanjian pembiayaan konsumen mengandung klausula tentang pengalihan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan teori prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, jelas bahwa klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, klausula yang dibuat tidak didasari oleh itikad baik, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukan atau peranannya hanya sebagai alat yang digunakan pelaku usaha untuk menekan dan memaksa calon murid untuk tunduk pada klausul yang dibuat pelaku usaha, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang- undang atau ketentuan yang berlaku.

---

Undergraduate theses will reveal the aspects of standard contract that have been applied on the registration form of PT Global Dive. The definition of excemptional clause, indemnity and waiver between the student of Global Dive and instructor. Although these Undergradute theses were motivate from the excemptional clause mau cause the indemnity and waiver which has forbid by rules. In matter of fact there are plenty of standard clause will forced the consumer to take their risk by their own. With the anlytical method, rules of law, rules methodology, and doctrine in order to describe the contrach which are forbid by law. The analyse are to define the actual contract againts the Civil Law and Consumen Law between the consumen and the Global Dive it has proofed that the excemptional clause in standard contract does not qualifed to protect the interest of consumen or student in this case. The clause did not based on good will interest for both sides. Those contract was made to protect the interest of the company rather than the student. Furthermore these excemptional contract has been banned according to the law."

"Unjuk rasa buruh/pekerja, khususnya karyawan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), setiap tanggal 1 Mei dikenal dengan hari Buruh Sedunia (May Day) yang menuntut hak-hak pekerja dan perubahan atas ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa dunia ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih penuh dengan gejolak. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1601 (a) menyebutkan bahwa persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak pekerja/buruh mengikatkan diri untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan didalam pelaksanaannya diatur dalam Nomor Kep 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu. Perlindungan Pemerintah terhadap pekerja/buruh melalui ketentuan ketenagakerjaan tersebut kenyataannya masih banyak belum dipatuhi oleh pengusaha. Kelemahan-kelemahan ketentuan ketenagakerjaan yang ada juga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk tetap memperkerjakan pekerja/buruh dengan status PKWT yang menempatkan pekerja/buruh pada posisi lemah, rentan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, pesangon yang tidak memadai, dan sebagainya. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebagai Badan usaha Milik Negara (BUMN, persero) di bidang aset negara yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerapkan PKWT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan bagi karyawan PKWT yang diakhiri perjanjian kerjanya sudah mendapatkan haknya sesuai yang dipersyaaratkan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini bukan berarti perlakuan terhadap pekerja berstatus PKWT selalu berlangsung baik, karena masih ditemukan adanya kelemahan dalam ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga pekerja walaupun jangka waktu PKWTnya sudah maksimal tetapi pekerja masih dapat dipekerjakan melalui perusahaan penyedia jasa. Urgensi tulisan ini adalah menganalisis secara yuridis tentang PKWT yang diterapkan di PPA."

"Penggunaan internet sebagai media komunikasi telah membawa banyak kemajuan bagi umat manusia. Namun di sisi lain, internet dapat juga menjadi ancaman, terutama yang berhubungan dengan Perlindungan Hak Cipta. Teknologi internet kini telah memampukan siapa pun untuk membajak ciptaan orang lain dengan waktu yang relatif lebih singkat dan dengan kualitas yang hampir sama dengan karya yang aslinya. Hanya dalam hitungan beberapa detik saja, suatu ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta, seperti musik, lagu, program komputer dan materi-materi hak cipta lainnya dapat dengan mudah diperoleh, diperbanyak dan berpindah dari suatu komputer ke komputer lainnya, maupun ke media lain, seperti kertas, disket maupun compact disk (“CD”), dengan men-download-nya yang cukup dilakukan dengan satu “klik” saja. Salah satu permasalahan yang berkembang, sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah apakah Penyelenggara Jasa Intemet/”P J r (Internet Service Provider atau “ISP”) turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya. PJI saat ini diposisikan sebagai penanggung jawab utama atas penerimaan dan pengiriman dari komunikasi-komunikasi di abad ke- 21. Beberapa jasa layanan tambahan yang diberikan oleh PJI justru dianggap memiliki potensi besar untuk dianggap turut membantu mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut. Layanan utama sebuah PJI yaitu menyediakan akses ke internet juga potensial menyebabkan PJI turut digugat karena sebagai penyedia akses PJI dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Layanan PJI lainnya yang potensial menyebabkan PJI turut digugat adalah layanan web hosting dimana PJI menawarkan layanan untuk menempatkan file-file program untuk situs web di dalam server milik PJI tersebut. Apabila content dari situs web yang ditempatkan di server PJI tersebut melanggar Hak Cipta, maka ada kemungkinan pihak yang merasa Hak Cipta-nya telah dilanggar juga akan menuntut PJI, karena dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran Hak Cipta tersebut."

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak dan bagian waris anak luar kawin yang diakui (studi kasus putusan nomor 752 PK/PDT/2011). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sifatnya yuridis normatif menggunakan data sekunder yangdapat berupa Peraturan Perundangan dan buku-buku. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelian ini dapat menjawab permasalahan, anak luar kawin hanya memilikihubungan dengan ibu dan keluarga ibunya dalam hal keperdataan. Tapi dengan adanya pengakuan dari ayah anak luar kawin, anak tersebut mempunyai hubungan dengan ayah biologisny. Dalam kasus ini perkawinan yang dilakukan serta kedudukan suami dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka tersebut dan sebagai ahli waris dari pewaris. ......This research aims to find out what the basic consideration in determing the judges and the inheritance rights of children outside marriage recognized (case studyDecision No. 752 PK/PDT/2011). This research is a normative juridicial law using of secondary data in the form of laws and regulation and books. The conclusion fromthis research can answer the problem, illegitimacy only have relationship with the mother and her family in civil case. But with the recognition of the father of the childoutside marriage have relationship with his biological father. In this case the marriage is done and the status of the husband and the children born of their marriage and as the heir of the testator., This research aims to find out what the basic consideration in determing thejudges and the inheritance rights of children outside marriage recognized (case studyDecision No. 752 PK/PDT/2011). This research is a normative juridicial law usingof secondary data in the form of laws and regulation and books. The conclusion fromthis research can answer the problem, illegitimacy only have relationship with themother and her family in civil case. But with the recognition of the father of the childoutside marriage have relationship with his biological father. In this case the marriageis done and the status of the husband and the children born of their marriage and asthe heir of the testator.]"

"ABSTRAKJaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawakonsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminantersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusiayang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusiyang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran,pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan ketentuan mengenaiwanprestasi dan juga keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan sebagai perjanjianpokoknya. Dalam hal terjadi wanprestasi, apakah wanprestasi yang demikian telahcukup untuk membatalkan perjanjian yang diwujudkan dengan dilaksanakannyaeksekusi tersebut. Sedangkan keabsahan perjanjian juga perlu diperhatikan karenasebagaimana diketahui Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan disertai PerjanjianJaminan Fidusia sebagai perjanjian tambahan atau pelengkap yang keberadaannyabergantung dari keabsahan Perjanjian Pembiayaan tersebut. Oleh karenanya pentingbagi hakim untuk menggali keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan untuk melihatapakah alasan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dapat dibenarkan atau tidak.

---

ABSTRACTFiduciary Warranty for motor vehicle which is not registered bring legalconsequences to the lender for warranty execution. This because without anyregistration, Fiduciary Certificate as the basic for execution implementation doesn?texist so the execution remains held was invalid. In addition to the registrationprovisions, the execution must also concern to the default provisions and also TheFinancing Agreement validity as a primary contract. In the event of default, is thedefault has been enough to cancel the agreement which is followed with executionimplementation. Meanwhile, the agreement validity must also concerned because aswell known The Financing Agreements was made with accompanied FiduciaryAgreement as an additional or supplementary agreements whose existence dependson The Financing Agreement validity. Therefore it?s important for the judge toexplore The Financing Agreement validity to see if the execution reason whichcarried out by lender can be justified or not ."