Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yang bahkan seringkali dianggap sebagai pangkal yang menentukan seluruh tingkah laku dan kegiatan yang kemudian dilakukan manusia sepanjang kehidupan.

Ideal sekali apabila setiap orang dapat menempati rumah yang layak dan dengan tersedianya fasilitas sosial memadai dalam lingkungan yang sehat dan serasi. Dalam hubungan ini, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPH/1988 telah memberikan arah dan strategi dalam bidang perumahan dan pemukiman yaitu:

1. Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terns ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman,dan serasi.

2. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk pembangunan kota-kota baru perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan persebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju. Pembangunan perumahan dan perumahan harus dapat pula mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain. Pembangunan perumahan dan pemukiman perlu dilaksanakan secara terpadu dan untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, usaha swasta, koperasi, dan masyarakat luas.

3. Lembaga pembiayaan yang melayani pembangunan perumahan perlu ditingkatkan dan dikembangkan peranannya sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembangunan rumah milik dan rumah sewa dalam jumlah yang besar. Sejalan dengan itu perlu diciptakan iklim yang menarik bagi pembangunan perumahan baik oleh masyarakat maupun oleh perorangan antara lain dengan penyediaan kredit yang memadai, pengaturan persewaan dan hipotik perumahan. Di samping itu, perlu didorong partisipasi masyarakat dalam pemupukan dana bagi pembangunan perumahan.

Perbaikan dan pemugaran kampung serta lingkungan pemukiman di pedesaan dan perkotaan termasuk peremajaan kota yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah, perlu makin ditingkatkan dan diperluas dengan mendorong prakarsa dan mengembangkan kemampuan serta peranan masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme koordinasi dan aspek lingkungan terhadap organizational ambidexterity di Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) Provinsi DKI Jakarta. PPISHP adalah organisasi sektor publik yang bergerak dibidang perikanan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, GLM multivariat dan regresi. Organizational ambidexterity memiliki dimensi inovasi eksplorasi dan inovasi eksploitasi. Mekanisme koordinasi memiliki dimensi desentralisasi, formalisasi dan keterhubungan. Aspek lingkungan berdimensi dinamika lingkungan dan tingkat persaingan. Hasil penelitian terhadap 107 responden menunjukkan tingkat organizational ambidexterity di Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dikategorikan sedang. Dimensi desentralisasi dan formalisasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap organizational ambidexterity dan dimesi-dimensinya, dinamika lingkungan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap organizational ambidexterity dan dimensi inovasi eksploitasi. sedangkan keterhubungan dan tingkat persaingan tidak mempengaruhi organizational ambidexterity beserta dimensinya.

---

ABSTRACT This thesis aims to determine the effect of coordination mechanisms and environmental aspects to the organizational ambidexterity at the Center for Production, Inspection and Certification of Fishery Products (CPICF) DKI Jakarta Province. CPICF is a public sector organization in the field of fisheries. Data analysis methods used are descriptive analysis, GLM multivariate and regression Organizational ambidexterity has dimensions of exploration and exploitation innovation. Coordination mechanism has dimensions of decentralization, formalization and connectedness. Environmental aspect has dimensions of environmental dynamics and environmental competitiveness. Research findings on 107 respondents indicated the level of organizational ambidexterity at the Center for Production, Inspection and Certification of Fishery Products categorized as moderate. Dimensions of decentralization and formalization significantly and positive impact to the organizational ambidexterity and its dimensions, environmental dynamics significantly influence and positive impact to the organizational ambidexterity and its exploitation innovation dimension. Whereas connectedness and the environmental competitiveness do not affect organizational ambidexterity and its dimensions.