Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan perubahan lingkungan yang terjadi, BPPT sebagai lembaga penelitian pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas penelitinya. Produktivitas peneliti yang diukur dari jumlah angka kredit yang di peroleh, dipngaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor diklat, motivasi kerja, dan faktor budaya organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan diklat, motivasi kerja dan budaya organisasi dengan produktivitas peneliti di BPPT. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan 120 orang peneliti sebagai sampel penelitian. Teknik pemilihannya menggunakan stratified random sampling dengan 9 jenjang jabatan peneliti sebagai dasar stratifikasi. Untuk pengumpulan data primer digunakan kuesioner tertutup dengan memakai skala Likert. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi dan analisis faktor/komponen.Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa: (1) untuk tujuh kelompok jenjang penelitian terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara diklat dengan produktivitas peneliti; (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja penelitl dengan tingkat produktivitasnya; (3) untuk enam kelompok jenjang penelitian, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel budaya organisasi dengan produktivitas peneliti; (4) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel diklat, motivasi kerja, dan budaya organisasi dengan produktivitas peneliti.Dari hasil analisis faktor diketahui bahwa terdapat 17 (tujuh belas) faktor dominan dari hubungan diklat, motivasi kerja dan budaya organisasi, yang mempengaruhi produktivitas peneliti.Untuk lebih meningkatkan produktivitas peneliti, maka kepada pimpinan BPPT disarankan untuk: (1) melakukan training needs analisys yang lebih mendalam, sehingga program diklat yang disusun akan lebih sesuai dengan kebutuhan peneliti maupun dengan kebutuhan organisasi; (2) memberikan penghargaan dan imbalan yang Iebih menarik bagi peneliti yang berprestasi; (3) Pimpinan harus memberikan toleransi dan mendorong para peneliti untuk berani mengambil risiko dalam melakukan penelitiannya, sehingga bisa diperoleh hasil penelitian yang Iebih inovatif; (4) Organisasi harus membuat sistem rewards & punishment yang adil dan transparan, sesuai dengan hak dan kewajiban serta kinerja yang dimiliki."

"Untuk menyiapkan SDM yang handal di era teknologi dalam abad 21, maka BPP Teknologi harus jeli dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, antara lain konsep pengembangan karir yang jelas, serta pendidikan dan pelatihan khususnya Diktat kepemimpinan yang dilaksanakan perlu direncanakan dengan baik, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan program dan kebutuhan pejabat sehingga Diklatpim dapat diarahkan untuk meningkatkan kinerja pejabat dan pencapaian tujuan karir yang telah direncanakan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Diklatpim dan faktor karakteristik pejabat terhadap kinerja pejabat struktural BPPT dan untuk mengetahui pengaruh Diklatpim, faktor karakteristik dan kinerja pejabat terhadap pengembangan karir pejabat struktural BPPT, sedangkan metode penelitian menggunakan metode kausal komparatif (ex post facto) atau setelah kejadian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural eselon III dan eselon IV, sedangkan jumlah sampel sebanyak 106 pejabat eselon 111 dan 112 pejabat eselon IV. Untuk penilaian kinerja digunakan standar kompetensi jabatan struktural yang ditetapkan oleh Kepala BKN dengan memakai skala Likert, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Diklatpim dan faktor karakteristik pejabat terhadap kinerja pejabat, artinya Diklatpim, jenis kelamin, pangkatlgolongan, tingkat pendidikan, umur dan masa kerja tidak banyak memberikan dampak kepada kinerja pejabat struktural BPPT. Di samping itu Diklatpim, faktor karakteristik dan kinerja pejabat juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan karir pejabat struktural BPPT, kecuali masa kerja yang berpengaruh negatif yang signifikan terhadap pengembangan karir pejabat struktural eselon 111 BPPT.Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran kebijakan yang mungkin dapat diambil berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia di BPPT; yakni perencanaan karir harus dikelola dengan baik dan harus jelas, di samping itu pengangkatan pejabat hendaknya mempertimbangkan atau memprioritaskan bagi yang sudah dan lulus Diklatpim yang dipersyaratkan. Dengan demikian maka Diklatpim dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan kebutuhan program dan kebutuhan pejabat, sehingga Diklatpim dapat diarahkan untuk meningkatkan kinerja pejabat dan Diklatpim betul-betul untuk pegawai yang telah direncanakan untuk menduduki jabatan struktural tertentu."

"Tugas akhir ini membahas suatu pengembangan model untuk suatu knowledge management system dengan domain riset, yaitu pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Model berupa prototipe berbasis web. Pengembangan ini bertujuan dalam sharing data, informasi, dan pengetahuan serta komunikasi yang terjadi pada lembaga tersebut sehingga diharapkan dapat membantu pertukaran informasi yang terkadang terputus. Hal ini dikarenakan belum ada suatu repository khusus yang menampung dan mengelola human capital (sebagai dasar utama pengetahuan yang dimiliki lembaga riset) di BPPT.Prototipe web ini menggunakan teknologi semantic web dengan penerapan ontologi. Pemilihan teknologi tersebut berdasarkan kajian terhadap pengembangan knowledge management system di beberapa lembaga riset dunia. Lalu, analisis project flow di BPPT serta analisis berdasarkan contingency factor. Kemudian, pengembangan model bernama BPPT Intranet ini dibuat dengan menggunakan open source, yaitu portalCore yang telah digunakan pula dalam salah satu proyek SWAD-E, yaitu SWED serta blog Wordpress sebagai media untuk membantu sharing komunikasi (bersifat independent).Selain itu, tugas akhir ini menampilkan beberapa screenshot tampilan disain prototipe BPPT Intranet serta rincian uji fungsionalitas pada sistem tersebut. Model knowledge management system pada BPPT Intranet ini adalah knowledge sharing system. Hal ini dibuktikan melalui analisis contingency factor yang disesuaikan pula dengan project flow dan tujuan penelitian.

---

The focus on this thesis is developing a model for knowledge management system in research domain, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. This model is a web prototype. The purpose of developing this knowledge management system are sharing data, information, knowledge, communication that happen at this organization so that the system can improve information exchange in research area. In BPPT itself, they do not have yet some repository which can accomodate and manage human capital (as main fundamental of knowledge owned by research area).

This web prototype is using semantic web technology with ontology application. The chosen of the technology is based on study from previous works about development of knowledge management system in several research organizations in the world. Then, continue with some analysis for BPPT?s project flow and analysis based on contingency factors. After that, knowledge management system model (known as BPPT Intranet) is developed using an open source named portalCore that has been used in one of SWAD-E projects, called SWED and also Wordpress blog as a media for helping knowledge workers to communicate each other.

Moreover, this thesis displays some screenshot from BPPT Intranet?s prototype design and details about functional test that have been applied on the system. The appropriate knowledge management system model at BPPT Intranet is knowledge sharing system. That is proofed by analysis based on contingency factor and also according to BPPT?s project flow and purpose of the research itself."

"Bahan pangan darurat BPPT merupakan makanan padat gizi berbentuk biskuit yang dikemas secara tertutup untuk dikirimkan ke tempat-tempat bencana alam. Dalam bahan pangan tersebut terkandung polifenol yang telah terbukti secara invitro dapat meningkatkan respon imun. Untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, bahan ini perlu melalui uji eksperimental hewan coba terlebih dahulu. Uji eksperimental yang dilakukan terhadap 30 ekor mencit yang dibuat lapar. Setelah dua minggu berada dalam kondisi kelaparan, enam ekor mencit diambil datanya, mencit lainnya kemudian dibagi ke dalam dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang diberi produk pangan darurat BPPT dan kelompok yang diberi imunomodulator Phyllanthus niruri, suatu produk imunomodulator yang telah di pasarkan di Indonesia. Enam mencit dari masingmasing kelompok diperiksa setelah mendapat perlakuan selama dua dan empat minggu. Pada penelitian ini tidak ditemukan perbedaan yang bermakna (p>0,05) pada perbandingan perubahan jumlah leukosit, limfosit, netrofil segmen, dan jumlah IgG total antara mencit yang mendapat asupan pangan darurat BPPT dengan mencit yang mendapat asupan Phyllanthus niruri baik selama dua dan empat minggu. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa produk pangan darurat BPPT memiliki efek yang sama baiknya dengan Phyllanthus niruri dalam meningkatkan respon imun mencit kelaparan dengan indikator jumlah leukosit, perubahan hitung jenis, dan jumlah IgG total setelah pemakaian dua maupun empat minggu.

---

BPPT emergency food is nutrient-rich cookies which are packaged in a closed session to be sent to places of natural disasters. This product contains polyphenol that has been shown to enhance immunity response in in-vitro experimentation. In order to be applicable in public life, this product needs to be experimented on animals.

Experimental tests were conducted on thirty mice which were made to be hungry. After two weeks in a state of starvation, six mice were taken to be examined, while the rest were divided into two groups, one group was given BPPT emergency food and the other group was given Phyllanthus niruri, an immunomodulator which has been marketed in Indonesia. After two weeks, six mice from each group were taken for examination and the rest were examined two weeks after the first test.

The result found no significant difference (p> 0.05) on changes number of leukocytes, lymphocytes, neutrophils segments, and total IgG between mice that received BPPT emergency food and mice that received Phyllanthus niruri after being treated for two and four weeks. Therefore, researchers concluded that the BPPT emergency food products has similar effect with Phyllanthus niruri in enhancing starving mice immunity response, indicated by the number of leukocytes, differential count of leukocyte, and total amount of IgG."

"Dibekali dengan minimnya anggaran riset yang diberikan, Lembaga Riset Pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mengemban tugas yang diamanatkan UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Dengan demikian selain melaksanakan murni masalah substantif bidang penelitian dan pengembangan iptek, sekaligus dituntut untuk melaksanakan pelayanan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau pemasyarakatan iptek kepada dunia usaha/industri. Dengan melaksanakan pelayanan jasa teknologi, berdasarkan peraturan yang ada lembaga tersebut bisa mendapatkan penerimaan yang sebagian dana tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan tugas pokoknya. Ini berarti sekaligus dapat menambah minimnya anggaran riset yang diterima dari pemerintah.Penerimaan tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang harus dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Pengelolaan PNBP ini dilaksanakan berdasarkan poly DIKS (APBN). Sistem dan prosedur administrasi keuangan yang selama ini dirasakan merupakan rantai panjang birokrasi, sedangkan karakteristik dari riset atau penelitian bidang iptek adalah berdasarkan jadual waktu yang ketat, tepat waktu, praktis dan cepat. Apalagi dalam melaksanakan pelayanan jasa teknologi berdasarkan pesanan dari user (khususnya pihak industri/swasta) ini, tentunya harus disesuaikan dengan keinginan atau order dari user tersebut.Penelitian dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Undang-undang pengelolaan PNBP mampu memberi ruang gerak yang memadai bagi lembaga riset tersebut. Penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan melakukan pengumpulan data primer dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner serta analisis terhadap aspek kebijakan khususnya kebijakan yang menyangkut pengelolaan PNBP. Selain itu juga analisis terhadap aspek kelembagaan dan terakhir adalah analisis terhadap aspek keuangan dan jasa pelayanan. Sedangkan data sekunder yang didapat dari berbagai dokumen, buku dan literatur lainnya. Kemudian data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengelolaan PNBP dengan pola DIKS (APBN) yang merupakan mata rantai birokrasi yang panjang (yang: rigit, ruwet, dan lama), kurang fleksibel untuk diterapkan pada lembaga riset iptek yang dilaksanakan berdasarkan jadual waktu yang ketat, tepat waktu, praktis dan cepat, serta user Oriented.Agar program kerja dari lembaga riset dapat berjalan dengan tepat waktu dan dapat memenuhi keinginan pengguna yang memberi order atau kontrak, namun di sisi lain mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara pun dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu diadakannya penyesuaian terhadap beberapa peraturan yang ada khususnya mengenai prosedur atau mekanisme keuangan yang harus ditempuh. Selain itu disarankan pula untuk merubah bentuk kelembagaan dari beberapa unit/satuan kerja yang dinilai telah mampu untuk mandiri, sehingga mereka dapat lebih leluasa atau fleksibel dalam mengelola keuangannya dan dapat melaksanakan program-programnya dengan baik tanpa mengalami hambatan atau kendala keuangan."

"Aspek-aspek hukum pemerintahan yang baik (good governance) merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-atura, segala proses dan tingkah laku pemerintah (BPPT) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPT selaku Lembaga Pemerintah Non Kabinet yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi.Berdasarkan data dan kenyataan yang ada, bahwa terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPPT sangat tergantung pada kemauan yang kuat dari pimpinan BPPT yang didukung oleh pengawas internal dan eksternal serta bagaimana kedepan mneyempurnakan aturan-aturan terkait, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

---

Legal apects of good governance is the definitions relating to the rules, all the processes and the behaviour of the government (BPPT) in carrying out the main duties and functions of BPPT as non cabinet institution which is engaged in research and technology development.Based on data and facts, the creation of good governance at BPPT is highly dependent on a strong willingness from the head of BPPT, which is supported by internal and external supervisor as well as how future improvements to the related rules, especially those relating to procurment of goods and services."